fbpx

pertamina

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina


JawaPos.com – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka bobroknya Pertamina di akun Youtube POIN beberapa waktu lalu. VP Corporate Communication Fajriyah Usman merespons dan menghargai pandangan Ahok sebagai Komisaris Utama yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan.

“Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (16/9).

Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. Pihaknya juga bekerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan.

“Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK,” jelasnya.

Fajriyah menegaskan, hal yang bersifat aksi korporasi dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional.

“Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Pertamina Ekspor Diesel Bermutu Tinggi ke Malaysia



Suara.com - PT Pertamina (Persero) melakukan ekspor perdana produk High Speed Diesel (HSD) 50 PPM Sulphur, ke negeri jiran Malaysia sejumlah 200,000 Barrels atau setara dengan 31,800 KL melalui kapal MT. Ridgebury Katherine Z.

General Manager Refinery Unit V Balikpapan, Eko Sunarno mengatakan, mapal yang mengangkut produk HSD 0.005- persen S akan menempuh waktu 4-5 hari hingga sampai ke Malaysia dengan bernilai ekspor 9,5 juta dolar AS.

Ia melanjutkan, produk ini merupakan hasil dari fraksi diesel di Unit Secondary Kilang RU V Balikpapan, memiliki kualitas Sulphur 50 ppm atau setara dengan produk diesel standard Euro 4, di mana merupakan produk bahan bakar mesin diesel terbaru yang pernah diproduksi kilang RU V.

“Tentunya akibat pandemic covid-19 menyebabkan adanya penurunan demand akan bahan bakar, milestone yang baik bagi kita Pertamina terkhusus RU V untuk berkomitmen mengupayakan keberlanjutan pasokan energi dan operasional kilang, dengan menjawab tantangan dan demand pasar akan produk HSD tersebut,” ujar Eko dalam keterangannya, Minggu (6/9/2020).

Selain produk diesel yang berstandar Euro 4 dan memiliki kualitas Sulphur 0.005-persen S atau 50 ppm, produk ini memiliki kelebihan lain yaitu Cetane Index minimal 50 (Cetane Number minimal 53), dan flash point minimal 60 derajat Celcius.

Eko menambahkan bahwa jenis BBM HSD 0.005 persen S ini sudah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 Tahun 2017, yaitu ditetapkan spesifikasi BBM jenis Solar memiliki angka Cetane Number minimal 51 dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm.

Harapannya, setiap insan Pertamina terkhusus di Kilang RU V untuk melakukan inovasi.

“Produk ini merupakan satu bukti bahwa kilang Balikpapan memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan diri. Untuk itu saya mengajak pekerja untuk terus mengembangkan kapabilitas dan kemampuan untuk terus berinovasi menjawab tantangan kedepan,” imbuh Eko.

“Kedepannya, akan ada rencana ekspor kembali pada periode Oktober hingga Desember 2020, sejumlah 200,000 Barrels (31,800 KL) setiap bulannya dengan tujuan pasar internasional,” tukas Eko





Source link

Pengamat Energi Setuju BBM Premium Dihapus dari SPBU Pertamina



Suara.com - Pemerintah mewacanakan untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) tak ramah lingkungan seperti Premium dari SPBU Pertamina. Alasannya, untuk mengurangi polusi udara akibat pemakaian BBM tak ramah lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat energi Komaidi Notonegoro mengungkapkan dalam regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang tak dianjurkan masyarakat menggunakan lagi BBM di bawah RON 92.

Adapun, aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2017.

“Kalau berdasarkan regulasi yang ada Permen KLHK RON di bawah 92 memang tidak direkomendasikan,” ujar Komaidi saat dihubungi Suara.com, Jumat (4/9/2020).

Menurut Komaidi saat ini, Indonesia masih menyediakan BBM di bawah RON 92 yaitu Premium RON 88 dan Pertalite.

“Sehingga Premium yang notabene RON 88 semestinya memang ditiadakan kalau konsisten dengan regulasi tersebut,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menanggapi terkait dengan adanya rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) tak ramah lingkungan seperti Premium.

Arifin menuturkan, program penghapusan Premium dan digantikan Pertalite untuk mengurangi polusi udara.

Apalagi, ditambah dengan aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan yang menganjurkan penggunaan BBM ramah lingkungan.

“Pertalite dan Premium memang dengan persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup ini kita dipacu bisa menyediakan energi bersih. Norway sudah beri kompensansi penghematan co2. Salah satu program ganti premium dengan pertalite agar bisa mengurangi masalah polusi ini,” ucap Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2020).





Source link

Restrukturisasi jadi Strategi Pertamina Percepat Pengembangan Bisnis


JawaPos.com – Saat ini pertamina bertransformasi menjadi Holding BUMN dengan 6 Sub Holding Migas. Hal ini terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merestrukturisasi Pertamina. Erick memangkas direksi dari 11 orang menjadi 6 orang agar dapat terintegrasi dengan baik sehingga roadmap transformasi Holding BUMN terus berjalan.

Direktur Indonesian institute and Public Policy Gifari Shadat Ramadhan memandang, hal tersebut merupakan sebuah terobosan untuk mempercepat pengembangan bisnis baru, serta menjalankan program-program nasional.

“Tentu harapanya adalah Pertamina mencapai keberhasilan dalam membangun Indonesia dari bidang migas,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (31/8).

Menurut Gifari, di tengah situasi Pandemi Covid-19, Pertamina sudah berhasil membangun kilang minyak sendiri, khususnya di balikpapan. Proyek RMDP RU V Balikpapan dan Lawe-lawe ini merupakan proyek strategis nasional yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi nasional.

Pertamina juga berhasil melakukan pengeboran pertama di luar negeri khususnya di Algeria yang berada dilapangan MLN (Menzel Ledjmet Nord) Blok 405A. “Dengan keberhasilan pengeboran tersebut dengan efisiensi biya dan waktu maka Pertamina memiliki kapabilitas dan kapasitas,” ucapnya.

Selain itu, pertamina juga telah mengolah Refined, Bleached, dan Deodorized Palm Oil (RBDPO) 100 persen yang menghasilkan Green Diesel (D-100). RBDPO ini merupakan minyak kelapa sawit yang sudah diproses lebih lanjut dengan menghilangkan getah, impurities dan baunya. Pertamina juga terus melangkah maju dan siap memproduksi Green Energy lainya, seperti Green Gasoline dan Green Avtur yang masih dalam tahap pengembangan.

“Seiring berjalannya waktu bahan bakar fosil harus kita ganti dengan energi terbarukan, selain berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat juga dapat menyelamatkan bumi kita,” tuturnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Pertamina Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Capai 30 Persen


JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang secara bertahap ditargetkan 30 persen di tahun 2020 sampai mencapai target 50 persen pada tahun 2026. Hal itu dilakukan dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional.

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pertamina sebagai BUMN mendapat amanah dan tanggung jawab untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional. Salah satunya dengan terus meningkatkan pemanfaatkan produk dalam negeri dan melibatkan industri domestik dalam proses bisnis dan proyek yang sedang dijalankan.

“Sesuai data hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selama 3 tahun terakhir yaitu 2017 sampai 2019, TKDN Pertamina telah mencapai rata-rata 45,8 persen,” ujarnya, Senin (31/8).

Menurut Fajriyah, dari realisasi tahun 2020 yang baru memasuki pertengahan tahun, TKDN Pertamina telah mencapai rata-rata 54 persen dimana TKDN berupa barang sebesar 43 persen. Sementara untuk jenis jasa mencapai 65 persen. Nilai ini lebih tinggi dari standar TKDN dalam proyek Pertamina tahun 2020 yang sebesar 30 persen.

“Konsistensi penguatan komponen dalam negeri yang dilakukan Pertamina dipercaya akan memperkuat industri nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian nasional,” jelasnya.

Fajriyah menambah, untuk menjamin nilai komponen dalam negeri terus meningkat, maka Pertamina melakukan program strategis TKDN melalui 6 langkah, diantaranya, merumuskan Sistem Tata Kerja (STK) TKDN yang berlaku untuk seluruh Pertamina Group dan melakukan alignment STK pengadaan barang dan jasa dengan STK TKDN agar sesuai regulasi.

Berikutnya, merumuskan dan mengimplementasikan Key Performance Indicators (KPI) terkait TKDN dan mengembangkan digital dashboard dan e-katalog TKDN Pertamina. Selanjutnya juga meningkatkan sinergi dengan surveyor dimulai dari tahap perencanaan, monitoring realisasi, dan compliance TKDN. Dan terus melakukan penguatan sinergi dengan pemerintah, industri manufaktur, dan Perbankan serta sinergi BUMN dalam peningkatan TKDN.

“Pertamina terus berupaya bersinergi dengan pemerintah dan melibatkan industri dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk memastikan bahwa kehadiran bisnis dan proyek Pertamina diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara dengan menggerakan perekonomian nasional,” tandasnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Pengamat Heran Pertamina Rugi Rp 11 Triliun, Padahal Penjualan BBM Naik



Suara.com - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyesalkan kerugian sekitar Rp 11 triliun yang diderita Pertamina pada semester I-2020.

Menurutnya, BUMN energi ini bisa menangguk kenaikan pendapatan yang pesat dari penjualan produk bahan bakar minyak (BBM).

Fahmy Radhi menilai, kerugian sebesar Rp 11 triliun itu merupakan rekor rugi tertinggi Pertamina dalam sepuluh tahun terakhir.

Namun kata Fahmy, mestinya pendapatan Pertamina dari penjualan BBM meningkat pesat. Pasalnya, Pertamina tidak menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia terpuruk selama 2020.

“Penurunan lifting minyak merupakan penyumbang terbesar terhadap penurunan penjualan ekspor migas, yang menyebabkan Pertamina merugi,” ungkap Fahmy ditulis Kamis (27/8/2020).

Menurut dia, dalam kondisi merugi itu keputusan Pertamina untuk akuisisi ladang minyak di luar negeri merupakan keputusan blunder, yang akan memperbesar kerugian Pertamina pada semester II/2020.

Alasannya, investasi tersebut tidak bisa dibiayai dari sumber internal laba ditahan, tapi dibiayai dari sumber eksternal utang, yang akan semakin memperbesar biaya bunga sehingga memberatkan kerugian.

Selain tidak ada laba ditahan, setoran dividen dan pajak juga akan mengalami penurunan drastis. Demikian juga dengan mitra dan kontraktor yang selama ini bekerja sama dengan Pertamina pasti akan terkena imbasnya. (Antara)





Source link