fbpx
Pemerintah Cuma Tunggu Vaksin yang Belum Tentu Mujarab

Pemerintah Cuma Tunggu Vaksin yang Belum Tentu Mujarab


JawaPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI memanggil ekonom senior Faisal Basri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan masukan terkait upaya penyelamatan ekonomi tanah air di tengah pandemi Covid-19. Faisal mengatakan, dirinya mengaku cemas jika pemerintah hanya berfokus pada pemulihan ekonomi tanpa mempedulikan angka kasus penularan yang semakin tinggi.

“Saya takut respons pemerintah itu makin tidak peduli dengan Covid-19. (hanya) Peduli dengan pemulihan ekonomi yang tercermin di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (31/8).

Faisal menjelaskan, pandangannya terhadap hal tersebut karena perubahan struktur Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang kini dinamai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Gugus tugas yang tadinya dipimpin langusng oleh Presiden, sekarang di bawah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Betul-betul penanganan virus ini lebih ke arah ekonomi,” ucapnya.

Faisal menyayangkan, dalam penanganan kesehatan Covid-19 pemerintah hanya menunggu vaksin ditemukan. tanpa melakukan strategi untuk meredam angka penularan. “Jadi, sebelum vaksin datang kita tidak tahu apa yang dilakukan pemerintah, tidak ada strategi. Tidak pernah kita bicara strategi penanganan virus, hanya menunggu vaksin saja. Dan vaksin ini belum tentu mujarab,” tuturnya .

Faisal juga menambahkan, langkah pemerintah kalah cepat dari penularan Covid-19. Sebab, jumlah tes Covid-19 baik Rapid Test maupun PCR secara masal masih sangat sedikit jika dibandingkan negara lain.

Misalnya dibandingkan negara Singapura dan Malaysia yang telah mulai transparan dengan melakukan tes secara masal setiap hari. “Coba lihat sekarang Singapura dan Malaysia kasusnya sudah sangat rendah, dia melakukan testing terus. India yang penduduknya miliaran, per hari testing itu 1 juta. Kita 20.000 juga hampir nggak pernah,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, penanganan virus pandemi tersebut menjasi sangat krusial. Menurutnya, jika hanya fokus pada perekonomian saja, pemulihannya akan semakin lama.

“Nah. itu yang disebut second wave atau double punch oleh OECD yang membuat pertumbuhan ekonomi kita akan minus 3,8 persen tahun ini,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Anggaran PEN hingga Agustus 2020 Sudah Terpakai Rp 174,79 Triliun

Anggaran PEN hingga Agustus 2020 Sudah Terpakai Rp 174,79 Triliun



Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perkembangan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), Selasa (25/8/2020) secara virtual.

Hingga 19 Agustus 2020, realisasi sudah mencapai 25,1 persen dari pagu. Hal ini memerlukan percepatan penyerapan untuk mengurangi tekanan dan menjaga pertumbuhan ekonomi. 

“Realisasi dari Rp 695 triliun ini (adalah) Rp 174,79 triliun atau 25,1 persen dari pagu. PEN berdasarkan periode tanggal terakhir 19 Agustus (2020),” kata Menkeu Sri Mulyani.

Sebelumnya, ia menerangkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN total sebesar Rp 695,2 triliun.

Sudah ada dalam DIPA Rp 350 triliun, yang dilaksanakan tanpa perlu DIPA Rp 155,96 triliun dan yang masih belum ada DIPA-nya Rp 189,23 triliun.

Menkeu menyatakan akan berusaha mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran dengan berkoordinasi lintas kementerian. Jika masih ada program yang belum jalan, maka akan didesain ulang. 

“Kita sekarang mendorong, koordinasi dengan Menko dan para Menteri untuk mempercepat pelaksanaan program sampai Desember nanti. Kalau ada program yang belum jalan akan diredesign sehingga bisa dilaksanakan lebih baik,” tegasnya. 

Ia memerinci penyerapan yang sudah digunakan di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

“Untuk beberapa item, di bidang kesehatan, sudah terealisir Rp 7,36 triliun dari Rp 87,55 triliun. Untuk perlindungan sosial, sudah terealisir Rp 93,18 triliun dari Rp 203,9 triliun. Semua program perlindungan sosial diperpanjang hingga Desember meskipun ada beberapa bantuan tunai ada yang diturunkan dari Rp 600 jadi Rp 300 ribu. Kartu Prakerja sudah mulai jalan, BLT Desa juga,” paparnya.

Kemudian untuk bantuan Sektoral dan Pemda sudah terealisasi Rp 12,4 triliun dari Rp 106,05 triliun terutama untuk program padat karya, DID, DAK Fisik, dan Bantuan Produktif Presiden untuk usaha mikro.





Source link

Menkeu Beberkan Kriteria Calon Penerima Banpres Produktif Rp 2,4 Juta

Menkeu Beberkan Kriteria Calon Penerima Banpres Produktif Rp 2,4 Juta


JawaPos.com – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan bantuan produktif bersifat hibah sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan ini akan mulai ditransfer langsung ke penerima pada bulan ini.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan, ada beberapa kriteria yang berhak mendapatkan hibah ini. “Mereka dalam hal ini pelaku usaha yang tidak memiliki kredit di perbankan dan memiliki usaha mikro atau ultramikro, dan nasabah perbankan yang simpanannya di bawah Rp 2 juta atau nasabah yang sudah memiliki NIK KTP-nya di dalam database pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/8).

Sri Mulyani menyebut, pada tahap awal, bantuan tersebut akan disalurkan kepada 1,2 juta pelaku dari sebanyak 9,1 juta pelaku UMKM. “Pada tahap awal ini dari 9,1 juta ini target sasaran 1,2 juta akan segera dicairkan dan proses data collecting dalam hal ini terus dilakukan sampai hari ini oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,” jelasnya.

Adapun penyalurannya akan dilakukan melalui bank Himbara. Hingga saat ini, data dari BRI tercatat sebanyak 683.528 calon penerima dengan total Rp 1,6 triliun.

Sedangkan untuk bank BNI tercatat ada 316.472 calon penerima dengan total Rp 759,5 miliar. Meskipun demikian, Sri Mulyani menambahkan, pihaknya masih melihat adanya kesenjangan atau gap data dari target sasaran yang akan diberikan.

“Pencairan satu juta target sudah akan dimulai pada Agustus ini yaitu terutama yang sudah dimiliki database-nya melalui dua Bank Himbara yaitu BNI dan BRI,” tukasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link