fbpx
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 0 Persen di Akhir Tahun, Menkeu Sebut 3 Hal Ini

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 0 Persen di Akhir Tahun, Menkeu Sebut 3 Hal Ini



Suara.com – Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan mengalami perlambatan cukup signifikan dari target.

Hitung-hitungannya menghasilkan prediksi ekonomi berpotensi tumbuh 0 persen sepanjang tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tak menampik pagebluk Virus Corona atau Covid-19 jadi biang keroknya.

Virus yang asal muasalnya dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, China tersebut benar-benar meluluhlantakkan ekonomi, baik nasional maupun global.

Meski tahu kondisi sulit, dia tetap optimistis ekonomi nasional bisa berangsur pulih.

Caranya dengan menggenjot kinerja indikator pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi, investasi dan ekspor.

“Tantangan kalau ingin mendekati 0 (pertumbuhan ekonomi) maka konsumsi, investasi dan ekspor harus meningkat sangat tinggi,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Namun, begitu dia mengatakan ada tantangan lain yang harus dihadapi oleh pemerintah, yakni jumlah orang yang positif Covid-19 makin hari makin banyak saja, sehingga membuat kekhawatiran.

“Dengan adanya pembatasan dan sekarang kekhawatiran terjadinya kenaikan jumlah positif tiap hari, (sehingga) harus hati-hati,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah ingin antara kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan beriringan.





Source link

Tahun 2021, Dokumen Digital Juga Bakal Kena Bea Meterai Rp 10.000

Tahun 2021, Dokumen Digital Juga Bakal Kena Bea Meterai Rp 10.000



Suara.com – Pemerintah mulai tahun depan bakal mengenakan bea meterai untuk setiap dokumen digital yang akan diterbitkan.

Pasalnya, selama ini aturan pengenaan bea meterai buat dokumen digital belum memiliki aturan yang jelas.

Kekinian, pemerintah dan DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Aturan pengenaan materai pada dokumen digital tersebut akan diatur dalam UU hasil revisi itu. 

“Dalam UU ini sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi, di mana banyak dokumen didigitalisasi, maka dalam RUU ini sudah dimasukkan perkembangan tersebut,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Asal tahu saja, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang (UU) Bea Meterai. RUU Bea Meterai kali ini akan menggantikan UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai.

Hari ini, RUU tersebut telah disepakati dalam pembahasan tingkat I dan akan berlanjut pada pembahasan tingkat II di sidang paripurna DPR.

Salah satu poin penting dari RUU ini adalah soal perubahan tarif Bea Meterai, dimana pemerintah menghapus tarif Bea Meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu tarif Rp 10.000.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan amandemen UU ini perlu dilakukan karena hampir 34 tahun UU ini belum ada perubahan.

“Penyesuaian tarifnya dari Rp 3 ribu  dan Rp 6 ribu menjadi Rp 10 ribu. Selama 34 tahun baru kali ini ada penyesuaian,” kata Sri Mulyani.





Source link

Deflasi Dua Kali Berturut-Turut, Sri Mulyani: Permintaan Lesu

Deflasi Dua Kali Berturut-Turut, Sri Mulyani: Permintaan Lesu


JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa penyebab terjadinya deflasi selama dua bulan berturut-turut karena lesunya sisi permintaan. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) terjadinya deflasi selama dua bulan berturut-turut, yaitu sebesar 0,10 persen pada Juli dan 0,05 persen pada Agustus 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sisi permintaan berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, perusahaan, maupun ekspor dan investasi.

“Ini kan deflasi yang diidentifikasi dengan lemahnya sisi permintaan,” ujarnya di DPR RI Jakarta, Selasa (1/9).

Sri Mulyani menuturkan, porsi terbesar dari konsumsi masyarakat berasal dari masyarakat kelas menengah ke atas. Namun, kelompok ini masih menahan belanjanya karena bergantung pada kepercayaan penanganan virus Covid-19 di Indonesia.

“Karena, walaupun mobilitas masyarakat sudah mulai naik, namun belum diterjemahkan dalam bentuk belanja yang meningkat,” jelasnya.

Kemudian, dari sisi investasi, Ia menilai permintaannya memang masih turun melihat pertumbuhan kredit yang juga belum membaik di perbankan. Adapun kredit gross saat ini turun menjadi hanya sekitar 1,45 persen. Sehingga, diharapkan restrukturisasi dari berbagai pinjaman perusahaan-perusahaan di lembaga keuangan bisa mulai pulih kembali kemudian berujung pada kegiatan investasi

“Jadi memang ini permintaan dari sisi investasi juga akan menurun. Oleh karena itu kita berharap,” imbuhnya.

Sementara itu, dari sisi belanja pemerintah, kata dia, sudah diupayakan dengan berbagai langkah untuk mengakselerasi. Sehingga, ia meyakini belanja pemerintah akan membaik di bulan ini.

“Pemerintah kan sudah melakukan dan terus melakukan akselerasi belanjanya. Bulan ini kita perkirakan akan lebih baik meskipun tingkatnya tidak sebesar yang mungkin masih kita perkirakan, yaitu supaya bisa tumbuh positif dari belanja pemerintah,” tutupnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Ini Syarat Sri Mulyani Agar Ekonomi RI Bangkit dari Resesi Tahun Depan

Ini Syarat Sri Mulyani Agar Ekonomi RI Bangkit dari Resesi Tahun Depan



Suara.com – Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diproyeksi mulai akan mulai bangkit usai pagebluk virus corona atau Covid-19.

Bahkan dengan percaya dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada tahun depan akan tumbuh positif antara 4,5 sampai 5,5 persen.

Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat rapat paripurna bersama Anggota DPR RI, secara virtual, Selasa (1/9/2020).

Meski akan tumbuh positif, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum bisa mencapai target tersebut.

“Ini sangat tergantung kepada skenario penanganan Covid apakah berhasil dan apakah tersedia vaksin pada tahun 2021 yang bisa didistribusikan kepada porsi populasi kita secara cukup signifikan,” katanya.

Selain itu kata dia, tahun 2021 juga sangat tergantung pada akselerasi reformasi terutama di bidang struktural untuk meningkatkan produktivitas daya saing dan iklim investasi.

Berikutnya, tergantung dari kemampuan fiskal di dalam mendukung program pemulihan ekonomi baik untuk pemulihan sisi demand dalam bentuk bansos dan Bantuan Langsung Tunai dan dari sisi supply dalam bentuk pemulihan sektor sektor produksi. 

“Tentu tergantung juga dari trajectory pemulihan ekonomi global yaitu bagaimana terutama negara-negara maju baik di Amerika, Eropa, Jepang dan RRT untuk bisa mempengaruhi dan mengembalikan trajectory pemulihan ekonomi dunia,” paparnya.

Untuk tahun depan ini, IMF memprediksi tahun depan perekonomian Indonesia tumbuh di 6,1 persen, Bank Dunia memprediksikan tahun depan akan tumbuh 4,8 persen, dan ADB memprediksikan untuk Indonesia tahun depan akan tumbuh di 5,3 persen.

Sementara itu, untuk tahun ini Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 bisa negatif sampai 2 persen. Jika itu benar terjadi, ekonomi Indonesia dipastikan sudah masuk dalam jurang resesi, karena kuartal II sudah negatif 5,32 persen.





Source link

Hitungan IMF, Butuh USD 8 Triliun Untuk Atasi Covid-19

Hitungan IMF, Butuh USD 8 Triliun Untuk Atasi Covid-19


JawaPos.com – Penanganan pandemi Covid-19 masih terus dilakukan di seluruh belahan dunia. Terutama dalam hal penanganan kesehatan dan penanggulangan masalah ekonomi di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, berdasarkan hitungan IMF, dibutuhkan dana sekitar USD 8 triliun. Atau sebesar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) global untuk mengatasi pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

“Hitungan International Monetary Fund lebih dari USD 8 triliun. Covid-19 adalah bencana kemanusiaan yang telah mempengaruhi seluruh faktor paling dalam kehidupan masyarakat berinteraksi secara sosial, politik, kultural, tentu saja dari sisi ekonomi,” ujarnya dalam acara diskusi virtual, Kamis (27/8).

Menurut Sri, seluruh negara yang terkena dampak Covid-19 masih mencari titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan penanggulangan ekonomi. Sebab, hingga saat ini angka penularan Covid-19 masih tinggi.

Penularan Covid-19 membuat bisnis perusahaan kehilangan pendapatannya. Bahkan mengalami kebangkrutan, yang menyebabkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jutaan pekerja kehilangan pekerjaannya.

Dengan demikian, seluruh dunia tengah melakukan kebijakan untuk menghadapi ketidakpastian kedepannya. “Seluruh dunia menghadapi ketidakpastian tentang masa depan ini karena kita tidak tahu apakah second wave akan terjadi, apakah vaksin akan segera ditemukan dan bisa didistribusikan,” tutupnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Anggaran PEN hingga Agustus 2020 Sudah Terpakai Rp 174,79 Triliun

Anggaran PEN hingga Agustus 2020 Sudah Terpakai Rp 174,79 Triliun



Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perkembangan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), Selasa (25/8/2020) secara virtual.

Hingga 19 Agustus 2020, realisasi sudah mencapai 25,1 persen dari pagu. Hal ini memerlukan percepatan penyerapan untuk mengurangi tekanan dan menjaga pertumbuhan ekonomi. 

“Realisasi dari Rp 695 triliun ini (adalah) Rp 174,79 triliun atau 25,1 persen dari pagu. PEN berdasarkan periode tanggal terakhir 19 Agustus (2020),” kata Menkeu Sri Mulyani.

Sebelumnya, ia menerangkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN total sebesar Rp 695,2 triliun.

Sudah ada dalam DIPA Rp 350 triliun, yang dilaksanakan tanpa perlu DIPA Rp 155,96 triliun dan yang masih belum ada DIPA-nya Rp 189,23 triliun.

Menkeu menyatakan akan berusaha mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran dengan berkoordinasi lintas kementerian. Jika masih ada program yang belum jalan, maka akan didesain ulang. 

“Kita sekarang mendorong, koordinasi dengan Menko dan para Menteri untuk mempercepat pelaksanaan program sampai Desember nanti. Kalau ada program yang belum jalan akan diredesign sehingga bisa dilaksanakan lebih baik,” tegasnya. 

Ia memerinci penyerapan yang sudah digunakan di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

“Untuk beberapa item, di bidang kesehatan, sudah terealisir Rp 7,36 triliun dari Rp 87,55 triliun. Untuk perlindungan sosial, sudah terealisir Rp 93,18 triliun dari Rp 203,9 triliun. Semua program perlindungan sosial diperpanjang hingga Desember meskipun ada beberapa bantuan tunai ada yang diturunkan dari Rp 600 jadi Rp 300 ribu. Kartu Prakerja sudah mulai jalan, BLT Desa juga,” paparnya.

Kemudian untuk bantuan Sektoral dan Pemda sudah terealisasi Rp 12,4 triliun dari Rp 106,05 triliun terutama untuk program padat karya, DID, DAK Fisik, dan Bantuan Produktif Presiden untuk usaha mikro.





Source link

Pagebluk Corona Berlarut-larut, Pemulihan Ekonomi Jadi Tidak Stabil

Pagebluk Corona Berlarut-larut, Pemulihan Ekonomi Jadi Tidak Stabil



Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akibat pagebluk corona covid-19 yang berlarut-larut, membuat proses pemulihan ekonomi nasional berjalan tidak stabil.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini.

“Artinya kita perlu untuk terus menjaga bulan Agustus ini, gerakan indikatornya masih sangat bervariasi. Ada yang masih tetap positif, ada yang sudah menunjukkan flat, atau bahkan terjadi pembalikan dari bulan Juni menjadi ke zona negatif lagi.,” kata Sri Mulyani dalam konferensi video di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Jadi, kata Sri Mulyani, pemerintah harus berhati-hati karena proses pemulihan ekonomi tidak berjalan secara stabil dan solid, yang terlihat pada indikator bulan Juli.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, APBN akan terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

“Sehingga tren untuk pemulihan ekonomi bulan Juli bisa semakin distabilkan dan dibuat jauh lebih bertahan dan positif, agar kita betul-betul bisa memulihkan ekonomi pada kuartal ketiga dan selanjutnya,” katanya.

Wanita kelahiran Lampung ini menambahkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 bisa negatif sampai 2 persen.

Jika itu benar terjadi, ekonomi Indonesia dipastikan sudah masuk dalam jurang resesi, karena kuartal II sudah negatif 5,32 persen.

“Kalau indikator di Juli di kuartal III down side risk tetapi suatu risiko nyata. Kuartal III 0 sampai negatif 2 persen,” kata dia.

Dengan pergeseran yang belum solid ini dirinya memperkirakan keseluruhan tahun ekonomi untuk 2020 pada kisaran minus 1,1 sampai dengan 0,2 persen.





Source link

Supaya Terhindar dari Resesi, Sri Mulyani Keluarkan Tiga Juru Selamat

Supaya Terhindar dari Resesi, Sri Mulyani Keluarkan Tiga Juru Selamat



Suara.com – Kuartal ke III Tahun 2020 menjadi kunci untuk terhindar dari resesi, maka diperlukan strategi percepatan penyerapan untuk pertumbuhan. Pemerintah menggunakan seluruh instrumen untuk memulihkan ekonomi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengaku telah memiliki tiga juru selamat agar ekonomi Indonesia pada kuartal III tak masuk jurang resesi.

Tiga juru selamat itu yakni, melakukan strategi percepatan pemerintah yaitu akselerasi eksekusi program PEN, memperkuat konsumsi pemerintah dan memperkuat konsumsi masyarakat mengoptimalkan peran belanja pemerintah menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi.

“Strategi percepatan penyerapan untuk kuartal ketiga ini menjadi sangat kunci agar kita bisa mengurangi kontraksi ekonomi atau bahkan diharapkan bisa menghindari dari technical ressesion yaitu dua kuartal negatif berturut-turut,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).

“Meskipun kalau dilihat di kuartal kedua, kontraksi di bidang konsumsi dan investasi cukup menantang untuk memulihkan memang dibutuhkan kerja all out oleh semua pihak,” tambahnya.

Untuk program PEN yang telah ada (existing) dan telah memiliki alokasi DIPA akan dipercepat penyerapan dan ketepatan sasaran terus diperbaiki pada penyaluran tahap berikutnya. 

Untuk program baru yang data dan mekanisme penyalurannya tersedia akan dilakukan percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA pada program PEN baru agar dapat dieksekusi. 

Sementara untuk program usulan baru yang tidak didukung data valid dan membutuhkan perubahan regulasi yang rumit akan dialihkan untuk penguatan program existing yang implementatif.
 
“Untuk akselerasi dari program existing terus dilakukan percepatan dan tentu karena banyak program mencapai sampai Desember memang ada yang pencairannya per bulan seperti bansos,” paparnya.

Aktivitas ekonomi dalam tren perbaikan namun masih terbatas dan diliputi ketidakpastian yang tinggi sehingga belanja pemerintah harus diakselerasi sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi.

Percepatan belanja pemerintah ini akan mendorong konsumsi dan investasi yang pada kemudian menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi kuartal 3 (Q3) kembali positif.





Source link