Pegawai Bank di Indonesia Harus Melek Teknologi

Pegawai Bank di Indonesia Harus Melek Teknologi

Pegawai Bank di Indonesia Harus Melek Teknologi

Bob Tyasika Ananta selaku Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) menjelaskan bahwa saat ini di dunia perbankan tengah dihadapkan dengan era digitalisasi. Hal tersebut juga untuk menyambut revolusi industri 4.0. Ia menambahkan bahwa untuk menghadapi era tersebut maka karyawan bank diwajibkan untuk memiliki keahlian dalam bidang teknologi setidaknya 80%.

Di Singapura saat ini pegawai banknya sudah mengalami pengembangan, dalam hal ini pegawai tak hanya dibekali dengan pengetahuan mengenai perbankan tetapi juga dengan pengetahuan seputar teknologi. Ia menambahkan bahwa hal tersebut saat ini juga sudah diterapkan khususnya di BNI, karena teknologi dan manusia tidak dapat dipisahkan, meskipun teknologi sudah maju manusia masih tetap akan dibutuhkan.

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4042364/tiru-singapura-pegawai-bank-di-indonesia-harus-kuasai-teknologi

Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Pengembangan SDM Dan Ekonomi Daerah

Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Pengembangan SDM Dan Ekonomi Daerah

Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Pengembangan SDM dan Ekonomi Daerah

Eko Putro Sanjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwasannya alokasi dana desa di tahun 2020 akan difokuskan ke pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Ekonomi Desa. Yang mana diketahui dalam RAPBN tahun 2020, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp.72 Trilliun.

Salah satu dorongan dari dana desa adalah pembentukan BUMDes dan pengembangan Desa Wisata, karena saat ini sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup menjanjikan. Sehingga diharapkan makin banyak juga tenaga kerja yang dapat diserap. Selain itu, ada pula program dibidang kesehatan dan pendidikan yang akan terus dikerjakan. Yang mana pada program kesehatan sudah berjalan cukup baik dan kedepannya akan lebih fokus untuk menekan angka stunting. Sementara untuk program pendidikan, akan lebih difokuskan dengan memperbanyak pendirian PAUD dari Kementerian Desan dibanding Kemendikbud karena itu adalah suatu bentuk swadaya masyarakat dan tentunya dibantu dana desa.

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4039774/dana-desa-di-2020-untuk-pengembangan-sdm-dan-ekonomi-daerah

PLN Diminta Ombudsman Untuk Menyiapkan Saluran Aduan Publik

PLN Diminta Ombudsman Untuk Menyiapkan Saluran Aduan Publik

PLN Diminta Ombudsman Untuk Menyiapkan Saluran Aduan Publik

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dianggap lamban dalam menyampaikan klarifikasi kepada publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sehubungan dengan pemadaman listrik beberapa hari lalu, pastinya Jakarta baru pertama kali ini yang besar, namun Ombudsman juga menyoroti hal tersebut diluar Pulau Jawa.

Alvin Lie selaku anggota Ombudsman menyampaikan bahwa PLN tidak memberikan klarifikasi kepada publik tentang bagaimana prosedur cara mendapat kompensasi atau klaim ganti rugi . Selain itu Alvin juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali aturan mengenai kompensasi PLN agar masyarakat mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya.Saat ini sedang dilakukan investigasi terkait penyebab pasti terjadinya pemadaman listrik tersebut.

Sumber :
https://ekbis.rmol.id/read/2019/08/08/398619/
https://ekbis.rmol.id/read/2019/08/08/398620/

Lokasi Penentuan Ibu Kota Baru Kini Lebih Mengerucut

Lokasi Penentuan Ibu Kota Baru Kini Lebih Mengerucut

Lokasi Penentuan Ibu Kota Baru Kini Lebih Mengerucut

Setelah memeriksa ke lapangan serta mendapatkan beberapa hasil meskipun belum sempurna 100 % kini pemilihan kota dalam pemindahan Ibu Kota semakin mengerucut. Jokowi memastikan bahwa Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan.Yang mana menurutnya telah banyak pilihan yang telah diseleksi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Jokowi juga menjanjikan akan segera diputuskan dan dijabarkan secara detail.

Namun, Jokowi juga mengingatkan bahwa analisis-analisis yang berkaitan dengan bencana, baik itu banjir, gempa bumi. Analisis yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air, lahan, infrastruktur. Analisis yang berkaitan dengan ekonomi, baik dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detil lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa. Menurut Jokowi, dirinya nanti akan memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara.

Untuk itu, Jokowi juga meminta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang kita bisa adaptasi kita ambil. Dan, Jokowi meminta agar mulai disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini.

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4031117

Mengurangi Gaji Karyawan Demi Membayar Ganti Rugi PLN

Mengurangi Gaji Karyawan Demi Membayar Ganti Rugi PLN

Mengurangi Gaji Karyawan Demi Membayar Ganti Rugi PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mengurangi gaji karyawannya untuk mengganti pembayaran ganti rugi sebesar Rp839,88 Miliar kepada 21,9 juta pelanggannya karena padamnya listrik yang terjadi pada hari Minggu di sebagian besar wilayah Jawa. Yang mana tahapan pengurangan gaji tersebut dipilih karena dana untuk membayar kompensasi ke pelanggan tidak dapat diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

joko-raharjo

Menurut Djoko Rahardjo Abumanan selaku Direktur Pengadaan Strategis II PLN, dana APBN hanya digunakan untuk investasi dan subsidi. Sedangkan untuk pembayaran ganti rugi kompensasi tersebut menggunakan biaya operasi PLN. Yang mana nantinya perseroan harus melakukan efisiensi untuk dapat membayarkan ganti rugi kepada pelanggan. Dan salah satu cara tersebut yakni dengan memangkas gaji karyawan. Pasalnya dengan besaran nilai ganti rugi tersebut, keuangan PLN berpotensi negatif. Dia menambahkan, pemangkasan gaji yang dimaksudkan adalah pemotongan dari insentif kesejahteraan karyawan. Meski demikian, Djoko tidak bisa menjamin apakah dengan pemotongan gaji tersebut bakal cukup untuk membayar kompensasi kepada pelanggan.

Sumber : https://ekbis.rmol.id/read/2019/08/06/398401/

Devisa Atas Utang Luar Negeri Yang Menjadi Pro-Kontra

Devisa Atas Utang Luar Negeri Yang Menjadi Pro-Kontra

Devisa Atas Utang Luar Negeri Yang Menjadi Pro-Kontra

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Utang Luar Negeri (ULN) terus menambah. Dan kini mata uang asing pun mewarnai brankas pemerintah yang mana nantinya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan belanja negara. Hingga bulan Mei 2019, ULN tercatat pada angka US$386,13 juta atau sekitar Rp.5.405 Triliun, yang mana angka tersebut naik 8,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut bahkan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengalami kenaikan 4,05%.

Kenaikan nilai utang tersebut tentunya harus diimbangi dengan kemampuan membayarnya. Namun, kemampuan Indonesia untuk membayar utang luar negeri dinilai masih belum terlalu baik. Hal tersebut terlihat dari Debt Service Ratio (DSR) utang luar negeri pemerintah. Yang mana pada kuartal I, rasio pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang (tier 1) meningkat dari 25,99% pada 2018 menjadi 26,18% pada tahun 2019.

Rasio DSR dihitung dari pokok pinjaman dan bunga untuk kemudia dibandingkan dengan penerimaan pada neraca transaksi berjalan seperti ekspor barang dan jasa, pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Jika rasio DSR menurun artinya tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan utang, sehingga kemampuan membayar utang dapat terpenuhi. Namun jika DSR menurun maka kemampuan membayar utang luar negeri juga akan berkurang. Saat ini DSR Indonesia masih tinggi dibandingkan negara tetangga dikawasan ASEAN, yang mana menurut data Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2018 lalu, DSR Indonesia lebih besar dari Malaysia sebesar 5,2%, Filipina sebesar 4% dan Thailand sebesar 5,7%.

Dalam kondisi tersebut, Bhima Yudistira Adhinegara Selaku Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menjelaskan bahwa utang luar negeri yang ditarik Indonesia sebenarnya tidak terlalu efektif. Karena, angka DSR yang naik dapat menjadi indikasi bahwa utang luar negeri tidak begitu saja digunakan untuk kegiatan yag dapat menghasilkan devisa bagi negara. Yang mana devisa memiliki peranan penting, mengingat utang ditarik menggunakan denominasi dolar AS sehingga pasokan dolar ASpun juga harus mencukupi. Dan ia menyebutkan bahwa penggunaan utang luar negeri juga digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif. Ia menambahkan bahwa rasio DSR Indonesia sudah melebihi batas amannya, yakni berada di angka 25%. Yang mana biasanya rasio DSR yang berada diatas 25% dapat menjadikan negara jatuh ke dalam krisis, seperti misalnya saja Brazil, Turki hingga Kolombia. Maka dari itu harus ada upaya penerimaan transaksi berjalan seperti ekspor agar DSR tetap dalam kondisi aman. Namun juga perlu diingat bahwa meningkatkan ekspor bukanlah hal yang mudah. Kondisi perang dagang antara AS dan China serta perlambatan ekonomi global menjadikan kinerja ekspor dalam negeri tidak maksimal.

Data dari Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa total ekspor Indonesia pada Bulan Januari hingga Bulan Juni tahun 2019 tercatat US$80,32 Milliar atau menurun sekitar 8,57% dari tahun lalu yang mencapai US$87,86 Milliar. Untuk itu, penggunaan utang yang tidak efektif tidak dapat dijadikan satu-satunya kambing hitam atas tingginya rasio pembayaran Indonesia. Pemerintah harus segera membuat kebijakan agar ekspor Indonesia bisa berdaya saing, misalnya memfasilitasi swasta untuk promosi dagang, memperluas peluang ekspor dipasar modern dan insentif yang efektif bagi ekspor. Jika ekspor meningkat, maka transaksi berjalan Indonesia membaik sehingga pasokan valas juga bisa membaik. Terlebih, selama ini neraca perdagangan adalah biang kerok dari defisit transaksi berjalan selama ini.

Pendapat berbeda dilontarkan oleh Piter Abdullah selaku Ekonom Center of Reform on Economics (CORE). Ia menjelaskan rasio pembayaran tidak boleh dijadikan bahwa tolak ukur efektivitas utang luar negeri. Sesuai kodratnya, rasio pembayaran hanya mengukur kemampuan membayar utang luar negeri, semata bukan mengukur efektivitasnya. Ia beralasan salah satu komponen utang luar negeri adalah utang pemerintah. Dari utang luar negeri sebesar US$386,13 juta per Juni 2019, sebanyak US$186,29 juta atau 48,24 persen dari total utang merupakan utang pemerintah. Sementara itu, utang pemerintah tentu ditujukan demi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara, APBN memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sehingga, tidak tepat jika efektivitas luar negeri hanya diukur dengan kemampuan menghasilkan devisa semata jika di dalam utang tersebut ada kewajiban menjalankan fungsi APBN. Menurut dia, rasio pembayaran Indonesia yang besar tentu memberikan hikmah bahwa Indonesia perlu untuk meningkatkan penghasilan devisanya. Salah satunya, yakni dengan ekspor. Namun, meningkatkan ekspor juga butuh waktu. Ia mengatakan, mengubah perekonomian Indonesia agar bisa berorientasi ekspor juga perlu kerja keras, sebab artinya struktur ekonominya juga harus dibenahi. Sejauh ini, ekspor Indonesia masih berupa komoditas, sementara negara yang punya kinerja ekspor mumpuni punya keunggulan di barang-barang manufaktur dan bernilai tambah tinggi.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190802123720-532-417711/

Investasi Startup Unicorn Ternyata Tertulis Milik Singapura

Investasi Startup Unicorn Ternyata Tertulis Milik Singapura

Investasi Startup Unicorn Ternyata Tertulis Milik Singapura

Perusahaan baru (startup) yang memiliki status unicorn yang berada dan beroperasi di Indonesia ternyata selama ini tidak pernah tercatat aliran modal atau investasinya ke Indonesia dan justru modal mereka tercatat di Negara Singapura.

Thomas Lembong selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan bahwa investasi besar yang masuk ke startup unicorn dalam negeri ternyata tidak tidak pernah tercatat sebagai investasi ke Indonesia karena induk usaha startup tersebut berada di Singapura. Dengan demikian, pencatatan aliran modal pasti masuk ke negara tersebut.

Menurutnya, data riset oleh Google dan termasuk soal pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN, Indonesia tidak tercatat memiliki startup unicorn, dan 4 unicorn yakni Gojek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak tersebut diklam sebagai unicorn milik Singapura. Tambahnya, hal tersebut terjadi karena uang yang disalurkan oleh investor startup unicorn tersebut datang ke Indonesia bukan melalui jalur investasi, melainkan berbentuk pembayaran terhadap para vendor atau supplier di Indonesia.

Sumber : https://ekbis.rmol.id/read/2019/07/30/397637/

BEI Buka Papan Baru Bagi Perusahaan Kecil Menengah di Bursa Saham

BEI Buka Papan Baru Bagi Perusahaan Kecil Menengah di Bursa Saham

BEI Buka Papan Baru Bagi Perusahaan Kecil Menengah di Bursa Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklarifikasi bahwa perusahaan dengan aset berskala kecil dan menengah yang sudah dapat melakukan proses pendaftaran pencatatan saham.

Yulianto Aji Sadono selaku Sekretaris Perusahaan BEI menjelaskan bahwa hal tersebut searah dengan pemberlakuan peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham di Papan Akselerasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang terbit pada tanggal 22 Juli 2019. Dan lebih lanjut jika perusahaan tersebut akan dicatatkan pada papan pencatatan baru, yakni papan akselerasi. Terkait proses pendaftaran pencatatan, hal itu tidak berbeda dengan pendaftaran pada papan utama dan pengembangan. Perusahaan harus mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penawaran umum dan mengajukan permohonan pencatatan ke bursa.

Saat ini, otoritas bursa tengah menyiapkan aturan perdagangan pada papan akselerasi. Jadi, perusahaan hanya baru bisa mendaftar, namun belum bisa memulai proses perdagangan. Ia menambahkan klasifikasi perusahaan mengacu kepada POJK Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah. Dalam aturan itu disebutkan perusahaan skala kecil memiliki aset tidak lebih dari Rp.50 Miliar. Sedangkan perusahaan menengah memiliki aset lebih dari Rp.50 Miliar sampai Rp.250 Miliar. Selain batasan aset, aturan itu juga mengatur bahwa perusahaan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari emiten maupun non emiten skala kecil atau menengah. Perusahaan itu juga tidak boleh dikendalikan oleh perusahaan dengan aset lebih dari Rp.250 Miliar. 

Beberapa bursa di Asia Tenggara tercatat lebih dulu memiliki fasilitas serupa. Meliputi, Bursa Malaysia, Singapore Exchange, dan The Stock Exchange of Thailand. Mengutip laman resmi BEI, saat ini pasar modal Indonesia memiliki dua papan pencatatan, yakni papan utama dan pengembangan. Perusahaan yang masuk dalam papan utama adalah perusahaan dengan ukuran besar dan mempunyai track record (catatan historis). Sementara itu, perusahaan yang tercatat pada papan pengembangan adalah perusahaan yang belum memenuhi syarat pencatatan di papan utama. Syarat itu mencakup harus mengantongi laba usaha, ketentuan laporan keuangan, dan struktur permodalan.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190801093120-92-417295/

Jangan Sepelekan Investasi UMKM

Jangan Sepelekan Investasi UMKM

Jangan Sepelekan Investasi UMKM

Arif Budimanta, selaku Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menjelaskan bahwa para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak seharusnya diremehkan dan dipandang sebagai para investor. Selama ini pemerintah beranggapan bahwa investasi itu datangnya daei asing atau modal yang besar padahal banyak sekali investasi yang bisa datang dari UMKM atau usaha yang baru dirintis oleh anak muda. Yang mana mereka juga harus disambut dengan hangat sebagaimana investor yang lain. Pemerintah seharusnya memberikan ruang dan mendukung investasi UMKM sehingga UMKM dapat menguasau pasar dan perekonomian tanah air.

Tambahnya apabila UMKM naik kelas maka pendapatan rumah tangga masyarakat golongan menengah ke bawah akan meningkat pula dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat mempersempit ketimpangan. Berdasarkan hasil kajian Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), dengan kenaikan kelas UMKM dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 20% atau setara dengan 5 juta orang. Tak hanya itu, UMKM juga dapat mengurangi ketimpangan sekitar 4%. Arif juga mengharapkan pemerintah untuk mengukur ulang indikator kemiskinan di Indonesia, pasalnya telah terjadi banyak perubahan pada kondisi ekonominya, misalnya saja terlihat dari perilaku konsumsi masyarakat yang sebelumnya padi menjadi porsi terbesar, saat ini sudah berubah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1998 padi-padian memberikan kontribusi sebesar 15,56% terhadap pengeluaran penduduk di kota dan di desa, namun pada 2017 hanya menyumbang 5,93%.

Selain itu, sebagai negara yang berada dalam kategori lower middle income, pemerintah harus mulai berjalan ke standar pengukuran garis kemiskinan yang diterapkan dikategori tersebut oleh World Bank yakni sebsar US$3,2 tiap harinya. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan standart lower middle income yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Yang mana harapannya Indonesia dapat menjadi negara maju dan tentunya hal tersebut juga harus terjadi dalam standart pengukuran garis kemiskinan negeri.

Menurut Jossy Moeis selaku Ekonom UI menambahkan bahwasannya perubahan paradigma kemiskinan harus digantikan yang semula merupakan kebutuhan dasar menjadi hak dasar. Yang mana orang dan kelompok miskin diberdayakan untuk mengklaim hak-haknya antara lain seperti hak kepemilikan lahan, hak pekerjaan, hak pendidikan dan hak kesehatan. Dengan begitu, pengukuran kemiskinan itu harus fokus pada penyebab kemiskinan yang struktural dan manifestasinya.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190730205826-97-416922/

OJK Evaluasi Sistem IT Bank Mandiri

OJK Evaluasi Sistem IT Bank Mandiri

OJK Evaluasi Sistem IT Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu hasil pemeriksaan teamnya yang terjun langsung ke PT Bank Mandiri Tbk yang mana rencana penyelesaiannya akan berakhir pada minggu ini. Hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut atas kejadian kesalahan data saldo rekening nasabah perseroan yang terjadi beberapa waktu silam.

Hizbullah selaku Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK menegaskan bahwa team dari instansinya memeriksa sistem informasi dan teknologi (IT) Bank Mandiri mulai senin 20 Juli lalu. Target penyelesaian proses pemeriksaan tersebut hingga 10 hari dan harapannya akan membawa hasil pada hari Jumat 2 Agustus minggu ini. Berdasarkan pemeriksaan sementara, penyebab kesalahan data saldo nasabah adalah malfungsi pada perangkat keras (hardware) pada waktu peralihan sistem. 

Probabilitas kejadiannya sebenarnya sangat kecil namun ternyata terjadi pada Bank Mandiri. Apabila ternyata ada kesalahan manusia (human error), OJK dapat menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan. Bahkan, jika terbukti kelalaian dilakukan secara sengaja untuk disalahgunakan (fraud) pihak terkait bisa terancam sanksi pidana. Tim yang diturunkan OJK juga bertugas membantu perseroan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem IT yang dioperasikan. Hizbullah mengungkapkan begitu ada kejadian perubahan saldo nasabah, OJK langsung menjalankan fungsi pengawasan dengan langsung mengklarifikasi ke Bank Mandiri.

OJK juga meminta perseroan untuk memastikan sistem IT yang digunakan sekarang aman untuk ke depannya. Terlebih, perbankan mulai masuk ke era digital. Lebih lanjut, Hisbullah juga meminta seluruh perbankan untuk selalu memperbarui dan menyempurnakan sistem IT-nya. Hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan dan mengantisipasi serangan siber. Sebagai informasi, kesalahan sistem Bank Mandiri pada Sabtu 20 Juli yang berimbas pada perubahan saldo rekening milik sekitar 1,5 juta nasabahnya. Perubahan saldo yang terjadi ada yang berkurang dan ada yang bertambah dari yang semestinya. Manajemen perseroan menyatakan telah memulihkan seluruh sistemnya dan menjamin dana nasabah tetap aman.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190729141424-78-416435/