Cara Sri Mulyani Menagih Pajak Perusahaan Internet

Cara Sri Mulyani Menagih Pajak Perusahaan Internet

Cara Sri Mulyani Menagih Pajak Perusahaan Internet

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan memberikan cara untuk menagih pungutan pajak ke Google, Facebook dan perusahaan internet raksasa lainnya, yakni dengan mematangkan definisi perusahaan internet sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) hingga formula dan dasar perhitungan pungutan pajak. Setelah menghadiri pertemuan negara-negara anggota forum G20 di Fukuoka, Jepang, Ia mempublish tulisannya tersebut melalui akun instagram pribadinya.

Hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan kewajiban pajak bagi perushaan internet, karena dengan status tersebut pemerintah dapat menarik pajak atas operasional bisnis perusahaan di negara lain, meskipun kantor pusatnya bukan di negara tersebut. Misalnya Google berkantor pusat di Amerika Serikat dan sedang melakukan operasional bisnis di Indonesia, maka otoritas pajak di Indonesia dapat mengenakan pajak terhadapt Google karena telah memiliki status BUT.

Selain itu Ia memiliki alternatif lain, yakni dengan membentuk formulasi kebijakan bersama yang telah disepakati oleh antar negara-negara G20. Yang mana isi dari formulasi kebijakan tersebut adalah tentang perhitungan kuantitatif mengenai persentase pasti dari tarif pajak bagi perusahaan internet. Perlu juga kirannya untuk mengartikan ketentuan hukum terkait kebijakan pengenaan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali. Karena kebijakan tersebut ditetapkan oleh negara tertentu dan dapat menjadi penghambat langkah untuk pengenaan pajak bagi perusahaan internet secara keseluruhan. Ia juga menegaskan bahwa pentingnya kemajuan dalam hal pengenaan pajak bagi perusahaan internet. Pengguna internet diseluruh dunia terus meningkat seiring berjalannya waktu, tak terkecuali di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, turut menjadi panelis, yaitu Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, dan Menteri Keuangan China Liu Kun. Kemudian juga hadir, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Inggris Phillip Hammond, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin. Sebelumnya, para menteri keuangan yang menjadi perwakilan masing-masing negara memang membicarakan topik pengenaan pajak bagi Google, Facebook, dan perusahaan internet lainnya di dunia. Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire meminta para negara anggota G20 segera menindaklanjuti peta jalan tersebut dengan lebih serius.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190608181442-532-401774/

Relokasi Industri China ditampung di Jateng dan Batam

Relokasi Industri China ditampung di Jateng dan Batam

Relokasi Industri China ditampung di Jateng dan Batam

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator bidang Kemaritiman menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan dua lokasi untuk menampung industri yang melakukan relokasi dari China, yang mana kedua daerah tersebut adalah Jawa Tengah dan Batam. Ia melanjutkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China menjadikan iklim investasi di negara tersebut tidak kondusif. Dengan naiknya bea masuk Amerika Serikat atas impor produk China, seluruh proyek investasi riil disana tidak dapat melakukan ekspor dengan leluasa. Sehingga, perusahaan di China akan merelokasi fasilitas produksinya ke negara lain agar ekspornya tetap bisa berdaya saing, dan salah satu negara yang diincar perusahaan-perusahaan tersebut adalah Indonesia.

Luhut sangat optimis akan banyak perusahaan yang merelokasi fasilitas produksinya dari China ke Indonesia seiring tensi perang dagang yang semakin hari semakin bengis. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China memasuki bab baru bulan ini setelah Amerika Serikat telah menaikkan tarif bea impor China yang sebelumnya hanya 10% menjadi 25% untuk impor senilai US$200 Juta. Harapannya beberapa produk elektronik seperti ponsel pintar, komputer dan yang lainnya yang dapat masuk ke Indonesia.

Kedepannya, relokasi dari China ke Indonesia akan digabungkan dengan Amerika Serikat yang kemudian akan dijadikan Perusahaan Patungan (Joint Venture). Dengan demikian Luhut ingin menjadikan Indonesia suaka bagi perusahaan Amerika Serikat dan China yang tidak rela jika menjadi korban perang dagang antara dua pemerintahan tersebut.

Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190530173519-92-399836/

Berbisnis Untung Saat Lebaran Tiba

Berbisnis Untung Saat Lebaran Tiba

Berbisnis Untung Saat Lebaran Tiba

Aan Nursimi, pedagang parsel dikawasan Cikini, Jakarta Pusat ini mendapatkan banyak rezeki ketika lebaran datang. Karena hasil bingkisannya banyak dicari oleh masyarakat menjelang lebaran tiba. Meskipun pejabat negara tidak boleh menerima parsel namun pasarnya masih tetap besar.

Hal ini bermula saat ia membantu kakaknya yang berjualan. Namun sekarang ia berani untuk membuka lapak parsel sendiri. Pesanan parsel miliknya mulai diburu masyarakat ketika pertengahan ramadhan hingga lebaran. Dan ketika sebelum ramadhan tiba, Aan telah memburu produk-produk makanan di berbagai supermarket.

Dijual dengan kisaran harga dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, Aan dibantu oleh beberapa orang. Yang mana dalam setiap tahunnya ia mengaku mendapatkan untung hingga 3x lipat dari biaya produksinya, dan keuntungan dari bisnis tersebut dapat ia gunakan untuk berjalan-jalan dengan keluarganya setelah lebaran.

Berikut adalah beberapa tips yang dapat anda jadikan pedoman saat hendak menjalankan bisnis :

Pra Usaha

  • Kenali potensi diri yang bisa memenuhi permintaan pasar. Beberapa bisnis yang biasanya laris pada momentum lebaran adalah bisnis kue kering, parsel, pakaian muslim, hingga tenaga infal.
  • Cari informasi tentang bisnis sejenis. Dari kegiatan mencari informasi ini, Anda bisa mendapatkan mitra pemasok maupun konsumen potensial.
  • Susun anggaran usaha. Tulis segala biaya yang diperlukan dan perkiraan keuntungan yang Anda inginkan dalam menentukan harga.
  • Siapkan modal sesuai kebutuhan. Modal bisa berasal dari kantong sendiri atau pinjam ke sanak saudara atau teman.
  • Apabila Anda tidak punya modal, Anda bisa membantu menjual barang orang lain (reseller) untuk mendapatkan komisi.

Usaha

  • Belanja kebutuhan produksi sedini mungkin dan dengan efisien. Misalnya, jika Anda membuka bisnis parsel atau kue kering, belanja produk makanan sebelum ramadan dan manfaatkan promo di pusat belanja. Ingat, mendekati lebaran harga barang biasanya semakin mahal.
  • Cari informasi tentang bisnis sejenis. Dari kegiatan mencari informasi ini, Anda bisa mendapatkan mitra pemasok maupun konsumen potensial.
  • Gunakan kreativitas, sehingga bisa memberikan nilai tambah pada produk/ jasa Anda dibandingkan dengan yang lain.
  • Kenali produk dan pasar Anda untuk menentukan harga produk.
  • Jual produk di lokasi yang mudah dijangkau oleh target pasar Anda. Bila perlu, Anda sendiri yang datang ke calon konsumen untuk menawarkan produk Anda.
  • Manfaatkan media sosial dan relasi untuk promosi dan pemasaran.

Pasca Usaha

  • Jika produk masih tersisa usai lebaran, tentukan nasib produk tersebut. Opsinya, produk bisa terus dijual hingga habis, disimpan untuk lebaran tahun berikutnya, atau Anda donasikan.
  • Bijak dalam memanfaatkan keuntungan usaha yang Anda peroleh. Profit usaha bisa Anda gunakan untuk menambah anggaran mudik, ditabung, maupun melunasi utang.
  • Apabila Anda berniat untuk kembali berbisnis pada musim lebaran tahun depan, ada baiknya Anda menyisihkan keuntungan yang Anda peroleh sebagai modal. Hal ini bisa mengurangi beban modal Anda tahun depan.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180615160318-97-306360

OJK Menanggapi Temuan BPK Masalah Pungutan

OJK Menanggapi Temuan BPK Masalah Pungutan

OJK Menanggapi Temuan BPK Masalah Pungutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana mereka menemukan 9 permasalahan terkait perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan. OJK akan lebih memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi audit BPK dmein meningkatkan good governance dalam administrasi dan pertanggungjawaban yang berasal dari pungutan. Upaya ini terus dikembangkan mulai dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan OJK dalam waktu 5 tahun terakhir.

BPK menegaskan beberapa permasalahan tersebut antara lain rencana kerja dan anggaran pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang telah disampaikan ke DPR yang dianggap tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan akurat serta perbedaan pagu anggaran per bidang antara anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rencana Kerja dan Anggaran menurut persetuuan DPR. Tak hanya itu, keputusan Dewan Komisioner OJK menyewa Gedung Wisma Mulia 1 dan 2 namun ternyata yang dipergunakan hanya sebagian gedung Wisma Mulia 2 sehingga pengeluaran untuk penyewaan gedung terbuang sia-sia.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dijelaskan bahwa OJK menerima, mengelola serta mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Terlebih lagi pungutan merupakan satu-satunya sumber anggaran OJK sejak 2016 lalu yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya. Menurut hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan tahun 2016-2018 telah dilaksanakan sesuai dengan UU OJK, serta ketentuan terkait, kecuali atas beberapa permasalahan. Kesimpulan itu didasarkan atas kelemahan yang terjadi, baik aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap aturan, maupun aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).

Kelemahan pengendalian intern, laporan itu merinci bahwa perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP pun belum berjalan optimal, dan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan peningkatan biaya dan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja. Kelemahan lainnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut atau diterima dan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh, sewa gedung Wisma Mulia 1 dan pembelian tanah di Papua, Solo, dan Yogyakarta yang belum dimanfaatkan untuk menunjang operasional OJK. OJK tengah menyusun ulang roadmap pemenuhan gedung, mengingat sejak berdirinya lembaga ini tidak dilengkapi dengan sarana perkantoran milik sendiri. Sehingga, untuk memiliki gedung harus menyesuaikan dengan anggaran OJK dan bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan OJK setiap tahunnya. Sementara, terkait pemanfaatan aset tanah yang telah dibeli dalam periode 2016-2017, persiapan disebut telah dilakukan pada 2018. Selanjutnya, pembangunan Kantor OJK di Yogjakarta, Solo, Mataram, dan Papua akan dimulai pada Juni 2019. Diharapkan, selesai pada 2019 dan 2020.

Terkait pemenuhan gedung kantor pusat, sambung Sekar, OJK telah meneken MoU dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua DK OJK untuk membangun Indonesia Financial Center sebagai kantor pusat OJK. Diharapkan proses persiapan pembangunan akan dilakukan dengan sistem design and build - turnkey mulai Juni 2019. OJK mendapat dukungan dari Gubernur DKI untuk proses perizinan dapat diprioritaskan untuk gedung dengan standar ramah lingkungan platinum. Dengan demikian, OJK akan terlepas dari ketergantungan sewa gedung yang telah dilakukan sebelumnya di Menara Merdeka dan Wisma Mulia. Namun demikian, saat ini OJK juga masih menempati kantor yang dipinjam pakai oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Untuk pengajuan anggaran kepada DPR, sejak pengajuan Anggaran OJK Tahun 2019 telah disesuaikan dengan rekomendasi OJK, sehingga dapat diajukan anggaran berdasarkan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190529122551-78-399420/
Evaluasi Pemerintah Terkait Hutang Negara Yang Mencapai Ribuan Triliun

Evaluasi Pemerintah Terkait Hutang Negara Yang Mencapai Ribuan Triliun

Evaluasi pemerintah terkait hutang negara yang mencapai ribuan triliun

Bank Indonesia telah menerbitkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) kuartal I, yang mana mereka mencatatat Utang Luar Negeri (ULN) sebesar US$ 387,6 milliar atau sekitar Rp5.542,6 Triliun dengan kurs Rp.14.300. Hutang-hutang tersebut terdiri dari hutang pemerintah yang mencapai US$ 187,7 Miliar atau sebesar Rp2.684,1 Triliun yang tumbuh 3,6% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Sedangkan untuk ULN swasta sebesar US$ 197,1 miliar yang mana tumbuh 12,8% dibandingkan pada kuartal sebelumnya.

Peneliti INDEF memberikan masukan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Bapak Joko Widodo harus melakukan evaluasi terkait hutang tersebut, jangan sampai kurang efektif namun terus bertambah. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan konsumsi dalam rumah tangga yang tidak signifikan. Usaha diawal tahun ini masih belum bisa mendorong konsumsi rumah tangga yang hanya 5% pada kuartal I ditahun 2019 ini, padahal banyak belanja pemerintah seperti belanja pemilu, dana desa, bantuan sosial, gaji pegawai yang mana sebagian didanai dari pinjaman. Ia menambahkan bahwa dengan berhutang tidak menjadikan perekonomian berjalan dengan lancar. Pasalnya pembangunan infrastruktur yang didanai dengan biaya hutang juga masih terbilang minim penggunaannya, hal tersebut disebabkan kurang matangnya perencanaan.

Sumber : https://finance.detik.com/moneter/d-4555043/

Sosialisasi Keselamatan Berkendara di Tol Cipali

Sosialisasi Keselamatan Berkendara di Tol Cipali

Sosialisasi keselamatan berkendara di Tol Cipali

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar sosialisasi keselamatan di Rest area KM 102 Tol Cikampek-Palimanan dalam rangka menyambut Angkutan Lebaran 2019. Ia berharap, selama periode tersebut baik masyarakat umum maupun pengguna jalan tol dapat lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara. Himbauan tersebut disampaikan kepada masyarakat agar para pengguna kendaraan pribadi harus istirahat jika sudah mengemudi selama 4 jam.

Tak hanya memberi himbauan kepada masyarakat, Sigit Irfansyah juga melakukan pemeriksaan lampu bagi kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan mobil box dan adanya pemasangan lampu yang mati maupun sticker pemantul cahaya tambahan. Yang mana sehari sebelumnya juga telah diadakan sosialisasi serupa di Terowongan Jalan Kendal, Kawasan Terintegrasi Dukuh Atas Jakarta Pusat. Selain mengkampanyekan keselamatan dalam berkendara, Dirjen Hubdat juga membagikan takjil kepada masyarakat yang melintasi wilayah tersebut.

“Tambahannya agar saat melakukan mudik tidak membawa barang bawaan yang berlebihan. Selain itu Ia juga menghimbau agar masyarakat yang menggunakan kendaraan umum untuk tidak segan menegur pengemudi yang melajukan kendaraannya melebihi kecepatan yang ditentukan.”

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190519102307-92-396147

MenHub Mengancam PemProv DKI Untuk Mengambil Alih Terminal Pulo Gebang

MenHub Mengancam PemProv DKI Untuk Mengambil Alih Terminal Pulo Gebang

Menhub mengancam pemprov dki untuk mengambil alih terminal pulo gebang

Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan kemarin melakukan pertemuan dengan para operator bus. Mereka melihat adanya terminal bayangan yang menjadikan kinerja Terminal Pulo Gebang di daerah Jakarta Timur kurang maksimal. Budi mengancam akan mengambil alih wilayah pengelolaan terminal dari PemProv DKI Jakarta.

Dalam minggu ini MenHub akan mengirimkan surat kepada PemProv DKI untuk dilakukannya perbaikan. Budi memberikan masukan kepada mereka untuk tetap bertahan di terminal dan tidak pindah, sembari menunggu jawaban keputusan dari PemProv DKI.

Sumber : https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4553953/

Meningkatkan Kualitas SDM Dengan Merangkul Perusahaan

Meningkatkan Kualitas SDM Dengan Merangkul Perusahaan

Meningkatkan Kualitas SDM Dengan Merangkul Perusahaan

Hanif Dhakiri selaku Menteri Tenaga Kerja menghimbau perusahaan untuk ikut terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengedukasi serta melatih lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Saat ini pemerintah tengah mematangkan penguatan pendidikan serta pelatihan vokasi yang rencananya akan dibahas dalam rapat berikutnya.

Pemerintah akan melihat kondisi SMK, Balai Latihan Khusus (BLK), maupun lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi yang sudah ada. Selanjutnya akan dilihat juga kapasitas dalam menghasilkan SDM berapa banyak. Ia menambahkan saat ini di sejumlah kementerian sudah banyak memiliki pusat pelatihan. Balai pelatihan-pelatihan yang ada di kementerian itu, kata Hanif, yang akan dikonsolidasikan dan koordinasikan.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menyebut kalangan industri mendorong agar vokasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurutnya, sudah ada beberapa perusahaan yang membangun politeknik. Ia menyebut beberapa perusahaan yang sudah membangun politeknik seperti Indorama dan Astra, yang baru memulai pembangunan. Menurutnya, model yang dilakukan kedua perusahaan itu akan diterapkan oleh perusahaan lain.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190516211553-92-395589/

Jokowi Mengharapkan Perekonomian Syariah Indonesia Bisa Bangkit

Jokowi Mengharapkan Perekonomian Syariah Indonesia Bisa Bangkit

Jokowi mengharapkan perekonomian syariah Indonesia bisa bangkit

Bapak Joko Widodo memberikan peta jalan atau biasa disebut Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yang mana pemberian tersebut bertujuan untuk membangkitkan perekonomian syariah yang ada di Indonesia. Jokowi menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi mengembangkan ekonomi syariah karena memiliki penduduk yang mayoritas adalah muslim, sehingga ekonomi syariah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonomi Syariah dinilai dapat menurunkan tingkat kemiskinan di negeri ini serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong keadilan sosial serta dapat melestarikan lingkungan. Ia membentuk KOmite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Tetapi Jokowi juga menyadari bahwasanya berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 10 dalam negara yang melakukan Ekonomi Syariah. Yang mana Indonesia ada dibawah Malaysia, United Arab Emirates, Arab Saudi, Oman, Yordania, Qatar, Pakistan dan Kuwait. Jokowi yakin ketika semua team dapat bekerja sama untuk memasarkan masterplan ekonomi syariah Indonesia, maka Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah yang terkemuka didunia.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190514171545-78-394846/

BEI Pusing Mendapati Laporan Keuangan Garuda Indonesia

BEI Pusing Mendapati Laporan Keuangan Garuda Indonesia

BEI pusing mendapati laporan keuangan Garuda Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meneruskan pemeriksaan kekacauan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Pihak BEI hingga meminta masukan dari banyak pihak. Setelah berkonsultasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selanjutnya mereka meminta pendapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang terakhir mereka berkonsultasi dengan Dewan Standart Akuntansi Keuangan (DSAK).

Pada Hari Jumat 10 Mei kemarin, BEI melakukan pertemuan dengan DSAK dan pada saat itu juga Manajemen Garuda Indonesia melakukan siaran pers mengenai laporan keuangan mereka. Dan disaat yang sama, BEI juga mengirimkan perwakilan dalam menghadiri siaran pers tersebut. Setelah berkonsultasi dengan DSAK dan menkaji pemaparan kejelasan dari pihak Garuda, BEI meminta penjelasan langsung kepada Manajemen Garuda Indonesia.

BEI juga akan meminta pendapat dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan yang mana institusi tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi auditornya.

Sumber : https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4547264/