Tidak Ada Uang Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Karena Karhutla

Tidak Ada Uang Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Karena Karhutla

Tidak Ada Uang Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Karena Karhutla

Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa tidak ada ganti rugi bagi penumpang pesawat yang delay (tertunda) akibat kabut asap di Pulau Kalimantan karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hal tersebut dinilai karena kondisi itu adalah kejadian diluar kemampuan manusia (force majeure) dan bukan bentuk kesalahan dari pihak maskapai penerbangan. Ia juga menambahkan bahwa karhutla juga memberikan kerugian bagi industri penerbangan. Hal serupa juga dialami penumpang yang terpaksa menunda kepergiannya. Namun, Ia mengaku pemerintah juga masih belum memberikan angka estimasi kerugian tersebut. Pemerintah juga belum mendapatkan solusi jangka panjang untuk langkah antisipatif dalam hal tersebut, dan satu-satunya cara saat ini adalah mencegah karhutla.

Dalam kesempatan yang sama, Polana B. Pramesti selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menjelaskan bahwa pihaknya masih menghitung total penerbangan yang mengalami delay. Karena angkanya terus bergerak setiap hari. Untuk wilayah terparah korban kabut asap saat ini adalah Sampit, Kalimantan Tengah dan Pontianak, Kalimantan Barat. Yang mana kondisi tersebut sangat mengganggu dan sebanyak 80% penerbangan di Bandara Supadio Pontianak lumpuh. Sebelumnya Dwikorita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan penilaian bahwa langkah penanggulangan bencana karhutla terkendala kondisi langit yang cenderung bersih dan tidak berawan. Dan menurutnya kondisi tersebut dapat menyulitkan upaya pemerintah dengan membuat hujan buatan di kawasan yang terdapat titik api (hotspot).

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190916195716-92-431007/

33 Perusahaan China Tidak Mau Investasi di Indonesia

33 Perusahaan China Tidak Mau Investasi di Indonesia

33 Perusahaan China Tidak Mau Investasi Di Indonesia

Rodrigo A. Chaves selaku Direktur Bank Dunia untuk Indonesia melakukan pertemuan dengan Luhut Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman guna untuk menindaklanjuti laporan Bank Dunia kepada Joko Widodo. Hal tersebut termasuk masalah tidak ada satupun dari 33 perusahaan China yang hendak merelokasi pabriknya ke Indonesia. Chaves menjelaskan bahwa terdapat 33 perusahaan terbuka asal China yang memutuskan untuk pindah dari negeri tersebut dan tidak ada satupun yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi, perusahaan-perusahaan tersebut justru lebih memilih untuk merelokasikannya ke Vietnam, Thailand bahkan Meksiko.

Dengan tidak adanya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, itu berarti tidak ada aktivitas produksi untuk nilai tambah sehingga juga akan berpengaruh kepada minimnya lapangan kerja. Chaves menambahkan bahwa Jokowi berharap kepada para Menteri Kabinet Kerja untuk dapat memberikan solusi pada tiap lini kerjanya. Para Menteri juga diharapkan berdiskusi untuk dapat menemukan jalan keluarnya.

Sebelumnya Jokowi pernah mengeluh karena tidak ada satupun perusahaan China yang mau merelokasikan pabriknya ke Indonesia dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Dan menurutnya perizinan yang terlalu rumit menjadikan investor enggan memindahkan basis produksinya ke Indonesia. Yang mana telah dirincikan bahwa sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam dan mendirikan bisnis di sana. Sisanya, 10 perusahaan pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Dan tak ada satupun yang mau bergeser ke Indonesia.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190909203610-532-428914/

Alasan Sri Mulyani Mengenai Kenaikan Tarif BPJS

Alasan Sri Mulyani Mengenai Kenaikan Tarif BPJS

Alasan Sri Mulyani Mengenai Kenaikan Tarif BPJS

Kementerian Keuangan membuka alasan dibalik kenaikan tarif BPJS yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bagi peserta mandiri kelas 1 dan 2 yang mencapai 100% dan kelas 3 yang mencapai 65%. Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menyatakan bahwa usulan kenaikan tersebut dinyatakan untuk mengimbangi klaim yang dikeluarkan oleh BPJS untuk membiayai perawatan peserta golongan tersebut.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, total iuran peserta mandiri pada kelas tersebut sebesar Rp.8,9 Triliun, sedangkan total klaim yang harus dibayarkan sebesar Rp.27,9 Triliun pada periode yang sama. Sehingga dapat diartikan bahwa rasio klaim peserta mandiri pada kelas tersebut mencapai 313% dari iuran mereka. Menurut Nufransa, Sri Mulyani hanya mengusulkan kenaikan sebesar 100% untuk kelas 1 dan 2 dan 65% untuk kelas 3. Kenaikan iuran dinilai lebih kecil dari seharusnya, karena Sri Mulyani masih mempertimbangkan 3 faktor, yakni Kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi dan dapat meningkatkan kegotong royongan denga peserta pada segmen lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak ingin memberatkan peserta secara berlebihan.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan bahwa kenaikan iuran akan diberlakukan diawal 2020 mendatang. Adapun besaran nilai kenaikannya akan direalisasikan sesuai dengan yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang mana pada saat Rapat Gabungan antara pihak pemerintah dengan komisi IX dan XI DPR mengusulkan agar iuran kepesertaan BPJS kesehatan untuk golongan mandiri 1 naik dari yang sebelumnya Rp.80.000 menjadi Rp.160.000 per orang di setiap bulannya, sedangkan unutk kelas mandiri 2 naik dari yang sebelumnya Rp.51.000 menjadi Rp.110.000 per orang setiap bulannya.

Nufransa juga menjelaskan usulan kenaikan tersebut tidak diambil dengan asal-asalan. Yang mana menurutnya usulan tersebut digerahkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Karena kondisi keuangan BPJS Kesehatan sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional selalu mengalami defisit. Menurut Data Kementerian Keuangan sebelum memperhitungkan intervensi pemerintah baik dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PNM) maupun APBN, besaran defisit JKN masing-masing sebesar Rp.1,9 Triliun pada tahun 2014, Rp.9,4 Triliun pada tahun 2015, Rp.6,7 Triliun pada tahun 2016, Rp.13,8 Triliun pada tahun 2017 dan Rp.19,4 Triliun pada tahun 2018. Pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk PNM sebesar Rp.5 Triliun pada tahun 2015 dan Rp.6,8 Triliun pada tahun 2016 serta bantuan dalam bentuk belanja APBN sebesar Rp.3,6 Triliun pada tahun 2017 dan RP.10,3 Triliun pada tahun 2018. Salah satu faktor difisitnya dalah ketidak seimbangnya antara penerimaan iuran dengan pengeluaran biaya perawatan. Jika tidak dilakukan kenaikan iuran, maka defisit BPJS akan terus meningkat. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, defisit pada tahun 2019 bisa mencapai Rp.32 Triliun sedangkan pada tahun 2020 bisa mencapai Rp.44 Triliun dan pada tahun 2021 bisa mencapai Rp.56 Triliun. Tambahnya, untuk menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran tersebut memang diperlukan.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190908132650-78-428549/

Pengembang Ajukan Beberapa Syarat ke Jokowi Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Pengembang Ajukan Beberapa Syarat ke Jokowi Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Pengembang Ajukan Beberapa Syarat ke Jokowi Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Sebelum memenuhi keinginan Jokowi untuk mendirikan fasilitas di Ibu Kota baru, pengembang properti memberikan beberapa syarat kepada pemerintah. Beberapa syarat tersebut diajukan untuk memberikan kepastian investasi kepada pengembang di Ibu Kota baru.

  • Syarat yang pertama menurut Sulaiman Sumawinata selaku ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) berkaitan dengan kepastian hukum. Syarat tersebut diajukan karena pembangunan ibu kota merupakan proyek multi tahun yang pastinya tidak dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan presiden. Sehingga Ia meminta kepastian hukum dan konsensus nasional setelah presiden sekarang, maka presiden selanjutnya juga harus berkomitmen dalam menjalankan hal-hal tersebut.
  • Syarat yang kedua yakni diberikan insentif dalam bentuk kemudahan perizinan.
  • Syarat yang ketiga yakni disiapkannya lahan. Sehingga selanjutnya pihak pengembang dapat bertanggung jawab dari sisi pembangunan. Dengan disiapkannya lahan maka diperlukan untuk mengantisipasi munculnya spekulan tanah di ibu kota baru. Tanah yang disiapkan pemerintah bukan artian gratis, Ia akan tetap membeli tanah tersebut. Sehingga swasta dapat membeli tanah dengan harga yang sepadan.

REI menargetkan 25% pasar ASN (Aparatur Sipil Negara) yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Ia menjelaskan keinginannya untuk membangun fasilitas bagi ASN, baik itu rumah, fasilitas sosial, tempat ibadah, tempat rekreasi hingga pusat perbelanjaan.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya berminat atas tawaran Jokowi perihal penjualan tanah kepada pihak swasta dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) menjelaskan bahwa pemerintah hanya akan menjual penggunaan atau pemanfaatan lahan di Ibu Kota baru. Yang mana status kepemilikan lahannya masih dipegang oleh negara. Meskipun Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya berminat, namun ia masih mengharapkan pemerintah dapat menyiapkan prosedur yang jelas dan kepastian hukum atas tawaran tersebut.

Selain itu, harapannya tawaran tersebut dapat dilengkapi dengan kesepakatan yang meliputi kesepakatan lahan (Land Agreement) dan kesepakatan pengembang (Development Agreement) yang mana kedua kesepakatan tersebut mewakili komitmen dari masing-masing pihak. Land Agreement secara garis besar memastikan swasta bisa mendapatkan tanah dengan harga yang pantas dari pemerintah. Sedangkan Development Agreement adalah komitmen swasta membangun di wilayah itu mencakup jenis properti dan batas waktu. Kesepakatan ini juga menjadi antisipasi oknum pengembang nakal.

Jokowi telah memastikan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tepatnya, sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan lainnya di Kutai Kartanegara

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904200543-92-427606/

Solusi Masalah Ekonomi RI Dari Bank Dunia

Solusi Masalah Ekonomi RI Dari Bank Dunia

Solusi Masalah Ekonomi RI Dari Bank Dunia

Rodrigo Chaves selaku Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste menemui Joko Widodo di Istana Negara Jakarta untuk memberikan solusi bagi pemerintah Indonesia guna menyelesaikan masalah ekonomi. Yang mana menurutnya cara paling ampuh yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperbaiki current account defisit dengan melakukan investasi modal asing (FDI). Cara tersebut dinilai baik untuk menambah modal serta memperbaiki aliran portofolio.

Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang harus diupayakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kredibilitas yang diperlukan dalam FDI. Peraturannya harus jelas, stabil dan memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya Indonesia memiliki fundamental yang cukup kuat, terutama dalam hal manajemen makro. Pembaruan struktural terutama pada sektor SDM, infrastruktur, investasi, FDI dan pajak dinilai akan dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam hal mempertahankan kondisi keuangan.

Rodrigo menjelaskan bahwa fokus pemerintah dalam SDM, infrastruktur, FDI dan pajak adalah program yang sangat jelas. Harapannya pemerintah dapat mengimplementasikan hal tersebut untuk masa depan negara. Selanjutnya ia menilai mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu 5,08 pada tahun ini merupakan angka yang tepat. Rodrigo tak dapat memprediksi persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan. Yang mana itu masih menjadi tantangan ditahun kedepan bagaimana pertumbuhan ekonomi global serta komoditas ekspor dan impor.

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4052966/

Beberapa Masalah Yang Sedang Di Hadapi BPJS Kesehatan

Beberapa Masalah Yang Sedang Di Hadapi BPJS Kesehatan

Beberapa Masalah Yang Sedang Di Hadapi BPJS Kesehatan

Wacana pemerintah hendak menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan nampaknya membuat sebagian masyarakat gelisah. Meski sebagian dari mereka merasa keberatan akan hal tersebut, namun pemerintah tetap menjadikan langkah tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengatasi defisit pada BPJS Kesehatan ini.

Musni Umar menjelaskan bahwa ada tiga masalah besar yang tengah dihadapi oleh BPJS Kesehatan, yaitu :

Yang Pertama, defisit BPJS Kesehatan sangat besar. Ia menegaskan bahwa pengertian secara harfiah difisit ialah berkurangnya kas dalam keuangan, yang mana hal tersebut bisa terjadi ketika suatu organisasi (terutama pemerintah) memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Dampak dari defisit tersebut menjadikannya harus menghadapi klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo per tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp.7,1 Triliun.

Yang Kedua, banyaknya masyarakat yang sakit. Hal tersebut menjadikan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan tiap bulan oleh peserta nyatanya tidak dapat menutupi biaya pengobatan mereka, sehingga BPJS mengalami defisit. Dampaknya, banyak rumah sakit yang mengalami kesulitan karena klaim mereka yang tidak bisa dibayarkan dengan lancar.

Yang Ketiga, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempunyai keterbatasan dana untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Sehingga BPJS Kesehatan mengalami masalah yang besar dan berdampak dengan mundurnya pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit.

Presiden sebelumnya tengah dikabarkan akan menandatangani penerbitan peraturan presiden (PerPres) mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 September 2019 kemarin, namun hingga hari ini keputusan final masih belum ada.

Sumber : https://politik.rmol.id/read/2019/09/02/401518

Perjanjian Perdagangan Bebas Antara Indonesia dan Negara Teluk

Perjanjian Perdagangan Bebas Antara Indonesia dan Negara Teluk

Perjanjian Perdagangan Bebas Antara Indonesia dan Negara Teluk

Dr. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani & Retno Marsudi

Ada kemungkinan Indonesia dan Negara-negara teluk akan membuat Perjanjian Perdagangan Bebas karena Hubungan kemitraan keduanya yang selalu meningkat positif. Hal tersebut menjadi poin penting yang timbul dari pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dengan Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council of the Arab States (GCC) Dr. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani, hari Rabu, 28 Agustus 2019 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta.

Yang mana Retno menyampaikan bahwa dalam pembentukan pengaturan kerangka kemitraan ekonomi Indonesia-GCC itu termasuk dalam menjajaki kemungkinan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) diantara keduanya. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan akses perdagangan dan penurunan hambatan kerjasama ekonomi. Yang pada akhirnya dapat memberikan dorongan dari peningkatan investasi langsung negara-negara Teluk di Indonesia.

Loct : Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (KEMLU), Jakarta.

Dalam 2 tahun terakhir, kemitraan Indonesia dan Negara Teluk dinilai terus berkembang. Adanya peningkatan perdagangan sebesar 40% dari yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 8,68 Milliar dolar AS dan kini pada tahun 2018 menjadi 12,15 Milliar dolar AS. Dan pada saat yang sama, total investasi Negara Teluk di Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 26% yang mana sebelumnya 60,3 Juta Dolar AS kini menjadi 76,1 Juta Dolar AS.

Sekjen GCC tak hanya dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Menlu saja melainkan pada hari ini, Kamis 29 Agustus 2019, Ia mengadakan pertemuan dengan BKPM dan Kementerian Perdagangan. Yang mana pada pertemuan tersebut akan membahas sejumlah rencana aktivitas kerjasama untuk disepakati dalam sebuah Joint Plan of Action (JPoA) antara Indonesia dan GCC. Yang mana JPoA tersebut akan melengkapi MoU yang telah ditandatangani dengan beberapa aspek kerjasama yang konkret dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan negara-negara GCC.

Sumber : https://ekbis.rmol.id/read/2019/08/28/401013/

Pegawai Bank di Indonesia Harus Melek Teknologi

Pegawai Bank di Indonesia Harus Melek Teknologi

Pegawai Bank di Indonesia Harus Melek Teknologi

Bob Tyasika Ananta selaku Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) menjelaskan bahwa saat ini di dunia perbankan tengah dihadapkan dengan era digitalisasi. Hal tersebut juga untuk menyambut revolusi industri 4.0. Ia menambahkan bahwa untuk menghadapi era tersebut maka karyawan bank diwajibkan untuk memiliki keahlian dalam bidang teknologi setidaknya 80%.

Di Singapura saat ini pegawai banknya sudah mengalami pengembangan, dalam hal ini pegawai tak hanya dibekali dengan pengetahuan mengenai perbankan tetapi juga dengan pengetahuan seputar teknologi. Ia menambahkan bahwa hal tersebut saat ini juga sudah diterapkan khususnya di BNI, karena teknologi dan manusia tidak dapat dipisahkan, meskipun teknologi sudah maju manusia masih tetap akan dibutuhkan.

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4042364/tiru-singapura-pegawai-bank-di-indonesia-harus-kuasai-teknologi

Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Pengembangan SDM Dan Ekonomi Daerah

Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Pengembangan SDM Dan Ekonomi Daerah

Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Pengembangan SDM dan Ekonomi Daerah

Eko Putro Sanjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwasannya alokasi dana desa di tahun 2020 akan difokuskan ke pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Ekonomi Desa. Yang mana diketahui dalam RAPBN tahun 2020, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp.72 Trilliun.

Salah satu dorongan dari dana desa adalah pembentukan BUMDes dan pengembangan Desa Wisata, karena saat ini sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup menjanjikan. Sehingga diharapkan makin banyak juga tenaga kerja yang dapat diserap. Selain itu, ada pula program dibidang kesehatan dan pendidikan yang akan terus dikerjakan. Yang mana pada program kesehatan sudah berjalan cukup baik dan kedepannya akan lebih fokus untuk menekan angka stunting. Sementara untuk program pendidikan, akan lebih difokuskan dengan memperbanyak pendirian PAUD dari Kementerian Desan dibanding Kemendikbud karena itu adalah suatu bentuk swadaya masyarakat dan tentunya dibantu dana desa.

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4039774/dana-desa-di-2020-untuk-pengembangan-sdm-dan-ekonomi-daerah

PLN Diminta Ombudsman Untuk Menyiapkan Saluran Aduan Publik

PLN Diminta Ombudsman Untuk Menyiapkan Saluran Aduan Publik

PLN Diminta Ombudsman Untuk Menyiapkan Saluran Aduan Publik

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dianggap lamban dalam menyampaikan klarifikasi kepada publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sehubungan dengan pemadaman listrik beberapa hari lalu, pastinya Jakarta baru pertama kali ini yang besar, namun Ombudsman juga menyoroti hal tersebut diluar Pulau Jawa.

Alvin Lie selaku anggota Ombudsman menyampaikan bahwa PLN tidak memberikan klarifikasi kepada publik tentang bagaimana prosedur cara mendapat kompensasi atau klaim ganti rugi . Selain itu Alvin juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali aturan mengenai kompensasi PLN agar masyarakat mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya.Saat ini sedang dilakukan investigasi terkait penyebab pasti terjadinya pemadaman listrik tersebut.

Sumber :
https://ekbis.rmol.id/read/2019/08/08/398619/
https://ekbis.rmol.id/read/2019/08/08/398620/