fbpx

bumn

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina


JawaPos.com – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka bobroknya Pertamina di akun Youtube POIN beberapa waktu lalu. VP Corporate Communication Fajriyah Usman merespons dan menghargai pandangan Ahok sebagai Komisaris Utama yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan.

“Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (16/9).

Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. Pihaknya juga bekerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan.

“Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK,” jelasnya.

Fajriyah menegaskan, hal yang bersifat aksi korporasi dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional.

“Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Direksi yang Saya Pilih Jangan Merasa Aman, Terus Perbaiki KPI


JawaPos.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, tidak pernah menjadikan faktor subjektivitas dalam memilih direksi perusahaan pelat merah. Indikator yang dijadikan pertimbangan sudah sangat jelas, yakni key performance indicator (KPI).

“Saya dari awal bilang dalam memilih direksi saya bukan suka atau tidak suka, (tapi) berdasarkan KPI,” ujarnya di gedung DPR Jakarta, Kamis (3/9).

Oleh karena itu, Erick juga mengingatkan kepada seluruh direksi BUMN untuk terus meningkatkan kinerja perseroan. Jangan pernah merasa bahwa posisi mereka akan selamanya aman.

“Saya sangat berharap direksi yang sudah menjabat sebelum saya dan baru menjabat di zaman saya, mereka tak boleh merasa aman. Kalau mereka tadi KPI-nya tidak bagus, jangan merasa aman,” jelasnya.

Erick menyebut, di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang menekan hampir seluruh sektor usaha, dia berharap pada sosok pimpinan yang baik. Sebab, Covid-19 juga turut menggerus kinerja perusahaan pelat merah.

“Saya tipe pemimpin yang benar-benar mengharapkan performance BUMN itu baik, apalagi dengan kondisi Covid-19 ini, 90 persen BUMN terkena,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Peluang UMKM Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Diperbesar


JawaPos.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, dalam membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pihaknya membantu memasarkan produk dengan menyertakan UMKM dalam platform belanja pemerintah serta platform belanja BUMN. Tahun ini, setidaknya ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diarahkan Presiden Jokowi untuk dapat dioptimalkan UMKM.

Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga telah bekerja sama dengan LKPP untuk menghadirkan Laman UMKM dan BeLa Pengadaan untuk program ini. Mereka juga melakukan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk dapat hadir dalam platform ini.

“Bersama Kementerian BUMN, kami juga sudah bekerja sama untuk memastikan belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp 14 miliar agar UMKM dapat ikut serta melalui Pasar Digital UMKM yang memiliki potensi setidaknya Rp 35 triliun dan 27 kategori produk,” tuturnya dalam acara diskusi secara virtual, Minggu (30/8).

Saat ini, 9 BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya untuk menyerap produk UMKM. Contoh kategorinya adalah alat tulis kantor, catering dan snack, souvenir dan merchandise, pengadaan dan sewa furniture, jasa event organizer, dan lain-lain.

Tak hanya itu, dia menambahkan, pihaknya juga melakukan on-boarding digitalisasi UMKM di daerah-daerah dengan memanfaatkan katalog digital atau e-Brochure. Katalog digital ini nantinya berisikan produk UMKM serta hyperlinks atau tautan kontak penjual.

Inovasi dalam ekosistem digital juga terus digalakkan. Salah satunya, dengan program Pahlawan Digital yang menghadirkan perusahaan rintisan lokal yang menjadi inovator solusi teknologi dan membantu kegiatan usaha UMKM.

“Sehingga, dapat disebarkan dengan sederhana melalui platform chat ataupun media sosial dan jika di-klik akan langsung terhubung ke WA penjual,” imbuhnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Pemerintah Targetkan Kucuran PMN Ke 5 BUMN Ini Cair September 2020


JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menargetkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan kepada lima BUMN yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan cair pada September 2020. Hal itu karena masih menunggu Peraturan Pemerintah rampung.

“Sekarang masih proses, perkiraannya September bisa cair cepat,” kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur dalam diskusi secara virtual, Jumat (28/8).

Meirijal memaparkan, adapun kelima perusahaan pelat merah yang mendapatkan PMN diantaranta, Hutama Karya (HK) mendapat Rp 7,5 triliun, dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 6 triliun, Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1,5 triliun, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar, dan PPA sebesar Rp 5 triliun.

Adapun total alokasi PMN untuk lima BUMN itu mencapai Rp 20,5 triliun yang masuk dalam pos pembiayaan korporasi untuk biaya penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai total Rp 695,2 triliun.

Meirijal menjelaskan, pemberian PMN kepada lima BUMN itu masuk dalam investasi yang dipisahkan sehingga memerlukan Peraturan Pemerintah (PP).

Ia menyebut, jika PMN tersebut sudah dicairkan, diharapkan dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III hingga akhir tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat kembali meninggalkan level negatif.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link