fbpx

Ancaman Kekeringan harus Disikapi Serius, Mentan Ajak Petani Ikut Asuransi



Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan ancaman kekeringan harus disikapi dengan serius. Agar tidak merugi akibat gagal panen, Kementerian Pertanian (Kementan) menyarankan petani untuk mengikuti program asuransi.

Syahrul mengatakan, para petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dihadapkan pada permasalahan keringnya lahan akibat kemarau.

“Di Jawa Barat, potensi kekeringan cukup tinggi. Banyak daerah yang mengering akibat kemarau, termasuk di Garut. Untuk itu, Kementerian Pertanian mengimbau agar petani memanfaatkan program asuransi untuk menjaga lahan,” tuturnya, Jakarta, Sabtu (19/9/2020).

Imbauan serupa disampaikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy.

“Asuransi adalah salah satu komponen dari mitigasi bencana yang bisa dimaksimalkan saat terjadi gagal panen. Ada klaim yang akan mengganti rugi luas lahan yang gagal panen,” terangnya.

Sarwo menambahkan, asuransi memiliki manfaat yang bisa dinikmati petani.

“Dengan asuransi petani akan lebih tenang beraktivitas. Tidak pelru khawatir dengan ancaman yang bisa menyebabkan gagal panen, seperti ancaman serangan hama, bencana alam, cuaca ekstrem yang menyebab banjir atau kekeringan, juga perubahan iklim,” katanya.

Salah satu lahan yang terdampak kekeringan di Kabupaten Garut ada di Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Sekitar tujuh hektare lahan pertanian padi mengalami kekeringan.

Kepala Desa Sukasenang, Iwan Ridwan, mengatakan, sejak beberapa pekan terakhir aliran air ke lahan pertanian mulai berkurang. Hujan yang tak turun jadi penyebabnya.

“Lahan pertanian di sini itu mengandalkan air dari Sungai Ciojar yang berasal dari Cipanas. Sekarang agak menyusut karena sudah lama enggak hujan,” katanya.





Source link

Kartu Tani Membuat Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Jadi Tepat Sasaran


Suara.com - Kartu Tani dinilai tepat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani. Dengan cara by name by address yang diterapkan pada Kartu Tani, maka distribusi pupuk menjadi lebih tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pendistribusian pupuk menjadi transparan.

“Dengan cara by name by address yang diterapkan pada Kartu Tani, maka distribusi pupuk menjadi lebih teat sasaran. Bahkan KPK menyebut, validasi penerima pupuk subsidi mencapai 94 persen. Cara ini akan diimplementasikan pada Kartu Tani, sehingga prosesnya akan mempermudah petani,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan, implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap.

“Untuk saat ini, belum semua daerah kita terapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani. Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia, sesuai dengan data penerima pupuk subsidi, dan bank akan melengkapi seluruh infrastruktur (kartu tani) dengan segera,” katanya.

Mengenai kabar sejumlah petani di Jawa Timur yang belum menerima Kartu Tani dan terancam tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, Sarwo memberikan penjelasannya.

“Jika kita lihat berdasarkan data potensi luas tanam padi dan jagung atau berdasarkan pada kalender tanam, Jawa Timur itu belum masuk pada jadwal tanam. Diperkirakan mulai tanam di awal November nanti, maka seharusnya saat ini memang belum ada yang membeli pupuk untuk tanam padi tau jagung,” ujarnya.

Sarwo menegaskan, Ditjen PSP Kementan akan terus berupaya untuk mengakomodir stok pupuk agar bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan.

Ilustrasi Kartu Tani. (Dok : Kementan)
Ilustrasi Kartu Tani. (Dok : Kementan)

“Dengan adanya ketentuan baru sesuai rekomendasi KPK , yaitu penerapan distribusi by name by address, distribusi pupuk ini menjadi lebih tepat sasaran, karena langsung diterima petani yang membutuhkan,” jelasnya.





Source link