fbpx

kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Bulan Ini, Pembangunan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana di Palu Selesai


Suara.com - September ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mentargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah, selesai. Huntap tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk tinggal di hunian yang layak huni pasca bencana tsunami, likuifaksi dan gempa bumi yang terjadi di Palu beberapa waktu lalu.

“Kami targetkan, pembangunan huntap tahap 1A untuk masyarakat yang terdampak bencana dapat selesai September,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan huntap di Palu, beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Huntap di Palu, beberapa waktu lalu. (Dok : PUPR)

Hadir dalam kunjungan lapangan tersebut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Suko Wiyono, Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah Rezki Agung, dan PPK Huntap Rahmat.

Saat ini, imbuh Khalawi, pembangunan huntap bagi korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, masih terus berlangsung. Ia juga mendorong pembangunan huntap berbasis komunitas, yaitu bantuan rumah yang dibangun Kementerian PUPR di atas tanah masyarakat sendiri.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kita akan mempercepat pembangunan huntap ini untuk masyartakat yang terdampak bencana dapat memiliki hunian yang layak” tambahnya,

Berdasarkan data yang dimiliki BP2P Sulawesi II, jumlah huntap tahap 1A adalah 630 unit. Proses pembangunan diperkirakan selesai pertengahan September.

Saat ini, progresnya sudah sekitar 95 persen lebih dan memasuki tahapan finishing, termasuk penyediaan saluran air bersih, instalasi pengolahan air limbah (ipal), dan pembangunan jalan.

“Terima kasih kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, yang telah melakukan pembangunan sesuai rencana meskipun mundur sedikit waktunya, tapi saya harap bisa selesai secepatnya sesuai target. Kami ingin dalam pembangunan huntap untuk selalu memperhatikan empat hal dalam percepatan, yaitu tenaga kerja, kualitas, kematangan lahan dan ketepatan waktu,” katanya.

Pembangunan rumah masyarakat. (Dok : PUPR)

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, Suko Wiyono menerangkan, saat ini Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng sedang melaksanakan percepatan pembangunan Huntap di dua lokasi yang berbeda.

Lokasi pembangunan Huntap pertama berada di Kelurahan Duyu sebanyak jumlah 230 unit dan di Pombewe sebanyak 400 unit.





Source link

PUPR Bentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan


Suara.com - Untuk mempercepat penanggulangan bencana bidang perumahan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC). Hal ini dikemukakan Koordinator Kebencanaan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Arbai.

“Kami akan membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan di Indonesia guna mempercepat penyaluran bantuan perumahan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam,” ujarnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan di Jakarta, Senin (31/8/2020).

FGD Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan di Jakarta, Senin (31/8/2020). (Dok : PUPR)

Pembentukan ini dianggap perlu demi mengantisipasi dampak bencana alam yang sering terjadi saat ini, sehingga bisa membantu masyarakat guna memperbaiki hunian yang rusak. Menurutnya, bantuan di bidang perumahan pasca bencana alam sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga proses penyalurannya harus dipercepat, agar masyarakat bisa segera mendapatkan hunian yang layak.

Untuk mempercepat proses penyaluran bantuan bidang perumahan ke lokasi bencana alam, imbuhnya, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait data rumah yang rusak, baik rusak ringan dan rusak berat.

Selain itu, Pembentukkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 provinsi diharapkan juga bisa mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam membantu distribusi pengiriman bantuan kepada masyarakat.

Penanggulangan Bencana Alam Bidang Perumahan dilaksanakan guna menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176 tahun 2019 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR. Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan ini, antara lain proses penanggulangan bencana alam mulai dari proses mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Fungsi mitigasi bencana alam bidang perumahan sangat diperlukan, dan kami juga telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis mengenai penanganan bencanaalambidang perumahan dan akan segera disosialisasikan kepada Pemda. Dukungan data rumah rusak dari pemerintah daerah pasca bencana akan membantu kami dalam penyaluran bantuan perumahan untuk masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Sub Koordinator Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Deny Kris Ananda menjelaskan, pihaknya sudah membuat aplikasi Sistem Informasi Rumah Terdampak Bencana (Sirumba).

Data kondisi rumah yang terdampak bencana alam akan benar-benar dapat terpantau dan dapat segera disalurkan bantuan dari Kementerian PUPR. “Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemda untuk membangun tempat evakuasi dan hunian di kawasan rawan bencana di Indonesia,” terangnya.





Source link

Revitalisasi Drainase Jalan Nasional Seluruh Nusantara, PUPR Siapkan Rp 1 T


Suara.com - Salah satu kegiatan utama pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian mengatakan, untuk menjalankan program tersebut, Ditjen Bina Marga menganggarkan Rp 1 triliun yang direncanakan dapat menumbuhkan 2.532.912 Hari Orang Kerja (HOK) di seluruh wilayah Nusantara.

“Tujuannya agar penduduk yang tidak bekerja bisa kembali ada pekerjaan, memiliki uang dan bisa digunakan untuk belanja keperluan kelaurganya,” ucap Hedy, usai mengikuti peresmian jalan tol Aceh-Sigli, Selasa (25/8/2020).

Dirjen Bina Marga PUPR, Hedy Rahadian. (Dok : PUPR)

PUPR sendiri, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen)Bina Marga, telah menyiapkan dana anggaran Rp 1,225 triliun untuk mendukung PEN. Dana akan difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pada Agustus-September, sebagai upaya menghindari kontraksi ekonomi pada akhir kuarter III tahun ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional itu terjadi di Sumatera sepanjang 1.668 kilometer, dengan rencana 677.163 HOK, dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar.

Untuk Pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 kilometer, dengan 357.800 HOK dan anggaran sebesar Rp 154 miliar. Untuk Pulau Kalimantan akan direvitalisasi drainase jalan nasional sepanjang 807 kilometer, dengan 176.465 menggunakan anggaran Rp 124 miliar.

Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara,dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 kilometer, dengan rencana 141.196 HOK dan anggaran Rp 71 miliar. Sementara di Pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 kilometer, dengan 806.479 HOK dan anggaran Rp 189 miliar.

Di kepulauan Maluku, panjang yang dikerjakan 230 kilometer, dengan rencana 183.764 HOK dan anggaran Rp 70 miliar. Terakhir di Papua, akan dilakukan revitalisasi 225 kilometer, dan 190.045 HOK dengan Rp 81 miliar.

“Pekerjaan Padat Karya PEN ini fokus pada penanganan drainase jalan, yang drainasenya sudah hilang akibat sedimentasi kita buatkan kembali. Yang sudah mampet salurannya, kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember, namun kita konsentrasikan di Agustus dan September agar jangan sampai ada kontraksi ekonomi,” terang Hedy.

Dalam mendukung program PEN, Ditjen Bina Marga juga menganggarkan Rp 225 miliar untuk pembelian Tambal Cepat Mantap (CPHMA), pembelian Light Weight Deflectometer (LDW) dan pembelian Bokar di Bengkulu. Tambalan cepat mantap adalah teknologi penambalan instan menggunakan campuran agregat dengan aspal dindin emulsi dan bahan tambah aditif berbahan dasar organik karet lateks.

Ditjen Bina Marga akan membelanjakan Rp 200 miliar untuk membeli 100.000 ton tambahan cepat mantap.





Source link