fbpx
Sri Mulyani Tegaskan Belum Ada Pembahasan Revisi UU BI

Sri Mulyani Tegaskan Belum Ada Pembahasan Revisi UU BI


JawaPos.com – Baru-baru ini muncul wacana terkait revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Apalagi istilah ‘Dewan Moneter’ tiba-tiba saja muncul dan menjadi topik yang ramai dibincangkan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait revisi UU BI. Namun, dia mengakui bahwa memang DPR menyampaikan inisiatif untuk merevisi regulasi yang mengatur otoritas moneter tersebut.

“Ini merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat dijelaskan bahwa sampai hari ini pemerintah belum membahas RUU inisiatif DPR tersebut,” katanya melalui video conference, Jumat (4/9).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, kebijakan moneter harus tetap kredibe, efektif, dan independen. Ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maka dari itu, pemerintah berkomitmen bersama-sama BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. “Kami bersama-sama memajukan kesejahteraan rakyat demi kemakmuran dan keadilan yang berkesinambungan,” ujarnya dikutip dari Antara.

baca juga: Sri Mulyani Sebut Dewan Moneter adalah Inisiatif DPR

Menurut Sri Mulyani, penataan dan penguatan sistem keuangan harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola atau governance yang baik. Pemerintah, klaim Sri Mulyani, juga terus mengelola kebijakan fiskal secara hati-hati.

Hal itu dapat terlihat dari penyusunan RAPBN 2021 yang saat ini sedang dibahas dengan DPR. “Kebijakan fiskal yang prudent ini akan terus dipertahankan dan dilanjutkan di dalam rangka kita terus mendorong pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa,” pungkasnya.

 





Source link

Sri Mulyani Akui Ekonomi 2021 Mungkin Belum akan Pulih 100 Persen

Sri Mulyani Akui Ekonomi 2021 Mungkin Belum akan Pulih 100 Persen


JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung pada ketersediaan vaksin Covid-19. Sementara distribusi vaksin masal sendiri diperkirakan baru bisa dilakukan pada semester-II 2021.

Menurutnya, jika proses vaksinasi berjalan lancar, maka pemerintah yakin roda perekonomian akan kembali normal dan ditargetkan tumbuh 4,5 hingga 5,5 persen. “Semua prediksi mengenai vaksin baru akan bisa dilakukan secara meluas ditemukan dan dilakukan, pada semester-II. Sehingga semester I tahun depan tidak bisa asumsi pemulihan fully power karena Covid,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI Jakarta, Rabu (2/9).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, pandemi Covid-19 menghalangi laju daya beli masyarakat atau tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi. Berbagai stimulus yang diberikan diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat.

“Kita sangat bergantung pada pemulihan semester-II dan ini berikan pengaruh ke seberapa tinggi pemulihan pada 2021,” tuturnya.

Ia melihat, perbaikan ekonomi sudah mulai terjadi pada kuartal-III. Hal itu tampak dari pergerakan atau mobilitas masyarakat yang mulai tinggi karena adanya relaksasi pembatasan sosial.

Aktivitas masyarakat tentu dapat meningkatkan konsumsi dan bisa memulihkan ekonomi nasional. “Mobilitas sudah tunjukkan aktivitas masyarakat meningkat dibandingkan Maret, April, Mei lalu. Dan ini yang diharapkan aktivitas lebih tinggi, terjemahannya konsumsi dan aktivitas ekonomi mulai pulih bertahap,” pungkasnya.

 

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link