fbpx
Hampir 85 Persen, Jalan Tol Serpong

Hampir 85 Persen, Jalan Tol Serpong



Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan bahwa progres konstruksi jalan tol Serpong-Cinere telah mencapai 84,91 persen. Proyek tol itu kini ditargetkan rampung tahun 2021.

“Progres konstruksi Jalan Tol Serpong – Cinere sepanjang 10,14 kilometer yang merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II saat ini telah mencapai 84,91 persen,” ungkap keterangan tertulis dari BPJT, Rabu (9/9/2020).

Jalan Tol Serpong – Cinere terdiri dari dua Seksi, yaitu Seksi 1 ruas Serpong IC – Pamulang IC sepanjang 6,5 kilometer, dan Seksi 2 Pamulang IC – Cinere IC sepanjang 3,64 kilometer.

Untuk Seksi I ditargetkan akan selesai konstruksinya pada akhir tahun 2020. Kemudian menyusul Seksi 2 juga ditargetkan selesai konstruksinya pada tahun 2021 mendatang.

Dibangunnya Tol Serpong – Cinere sebagai upaya untuk mendukung kelancaran arus konektivitas lalu lintas pada kawasan metropolitan Jabodetabek.

Nantinya setelah jalan tol ini beroperasi, diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas Jalan Tol JORR I yang semakin padat dilintasi banyak kendaraan di setiap harinya sehingga sering menyebabkan penumpukan kendaraan.

Kehadiran Jalan Tol JORR II nantinya juga menjadi konektivitas pendistribusian logistik dari dan ke kawasan industri sekitar Ibu Kota Jakarta seperti Banten.

Jalan Tol Serpong – Cinere merupakan bagian dari enam ruas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR II), yang terdiri dari Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran sepanjang 14,19 kilometer, Jalan Tol Kunciran – Serpong sepanjang 11,4 kilometer, dan Jalan Tol Serpong – Cinere sepanjang 10,14 kilometer.

Kemudian dilanjutkan Jalan Tol Cinere – Jagorawi sepanjang 14,64 kilometer, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung sepanjang 25,39 kilometer, dan Jalan Tol Cibitung – Cilincing sepanjang 34,02 kilometer. [Antara]





Source link

PUPR Perketat Aturan Keselamatan TKK di Masa Pandemi Covid-19

PUPR Perketat Aturan Keselamatan TKK di Masa Pandemi Covid-19


JawaPos.com – Angka kasus Covid-19 yang belum juga menurun memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Termasuk sektor konstruksi yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian.

Keterlambatan pada proyek konstruksi akibat pandemi ini disebabkan kendala dalam proses mobilisasi dan peningkatan biaya karena adanya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada banyak wilayah di Indonesia. Serta kurangnya ketersediaan sumber daya jasa konstruksi, termasuk ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).

Bicara soal ketersediaan TKK, Jafung Muda Pembina Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Masayu Dian Rochmanti menyakinkan pihaknya terus melakukan pembinaan. Sehingga, suplai TKK yang kompeten dapat terpenuhi dengan memperketat protokol kesehatan.

“Namun, pelaksanaan pembinaan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan baik bagi peserta maupun panitia penyelenggara, serta mempertimbangkan bagaimana pengendalian penanganan COVID-19 untuk memutus rantai penularan pada setiap kegiatan,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Hingga saat ini, kata dia, pihaknya telah melakukan beberapa kebijakan dalam melakukan pembinaan TKK pada masa pandemi ini. Seperti melakukan refocussing target pembinaan tenaga kerja sebanyak 113.940 TKK pada Tahun Anggaran 2020.

“Dari angka tersebut, sebanyak 65.906 TKK ditujukan untuk pembinaan tenaga kerja regular, dan sebanyak 48.034 TKK ditujukan untuk pembinaan TKK dari jalur vokasi,” ucapnya.

Selain itu, telah terbit juga Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 107 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru, yang secara garis besarnya mengatur bagaimana pembinaan tenaga kerja tetap dapat dilakukan pada periode normal baru ini.

Beberapa kegiatan penyelenggaraan pembinaan kompetensi dapat dilakukan di masa pandemi periode normal baru. Antara lain meliputi pelatihan yang terdiri dari bimbingan teknis, pembekalan, dan pelatihan singkat. Adapun metode yang dapat dilakukan dengan penggunaan video dalam jaringan daring, penggunaan pesan singkat daring, konvensional, dan gabungan daring dan konvensional (hybrid).

Kedua, uji Kompetensi, yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode daring dan konvensional. “Dari enam metode terdapat beberapa kriteria yang dapat dipilih sebagai metode pembinaan dan risiko paling besar terhadap kemungkinan penularan covid-19 adalah menggunakan metode konvensional,” imbihnya.

Untuk itu, terdapat beberapa protokol yang harus diperhatikan ketika menyelenggaran pembinaan dengan metode konvensional. Seluruh panitia dan peserta wajib melakukan Self Assessment Risiko Covid-19. Seperti pengecekan suhu badan terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai, melarang peserta atau panitia yang memiliki gejala untuk mengikuti kegiatan kelas offline.

Manajer pelaksana mewajibkan peserta dan panitia memakai alat pelindung diri selama kegiatan berlangsung. Peserta dan panitia wajib menggunakan baju lengan panjang. Maksimalkan menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi kontak.

Manajer pelaksana mewajibkan dan memastikan penerapan jaga jarak antara lain dengan tidak berkerumun, membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, tempat duduk agar berjarak 1 meter. Alat praktek maksimal 1 alat untuk 5 orang peserta yang di disenfektan setiap sesi praktek. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala menggunakan pembersih untuk meja, kursi dan alat praktik. Serta segera menghubungi layanan kesehatan terkait jika mendapati peserta atau panitia menunjukan gejala Covid-19.

Untuk peserta beberapa hal yang harus diperhatian yaitu, dianjurkan untuk tidak menggunakan transportasi umum menuju tempat pelatihan atau uji kompetensi, menggunakan masker, dan faceshield selama pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan penerapan jaga jarak antara lain dengan tidak berkerumun. Serta, mencuci tangan setiap di akhir sesi masa pelatihan dan tidak menyentuh bagian wajah dengan tangan yang tidak bersih.

“Dengan dilaksanakannya protokol Kesehatan, diharapkan pembinaan TKK pada periode normal baru dapat tetap menjaga kualitas TKK, penyebaran covid-19 saat pelaksanaan pembinaan dapat dikendalikan, serta TKK dapat menjadi ujung tombak dari sektor konstruksi di masa pandemi. Dengan begitu, proyek-proyek konstruksi dapat berjalan dan berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian Indonesia di masa pandemi,” tutupnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Pemerintah Libatkan Kaum Milenial yang Mau Turun Ke Sawah Di Food Estate

Pemerintah Libatkan Kaum Milenial yang Mau Turun Ke Sawah Di Food Estate



Suara.com – Pemerintah tengah berupaya mengembangkan kawasan lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah. Sebagai tahap awal, pengembangan kawasan food estate ini akan dimulai pada Oktober 2020 di lahan rawa seluas 30.000 hektare. 

Menariknya, pemerintah akan melibatkan anak muda usia milenial 28-35 tahun dalam pengembangan lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Nanti untuk SDMnya akan melibatkan kebanyakan anak-anak muda usia 28-35 tahun untuk menjadi petani. Itu kita rekrut secara sukarela dari masyarakat yang ingin terlibat. Di situ akan dilatih gimana cara bertani dan seterusnya kurang lebih empat bulan pelatihannya,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi persnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan (1/9/2020).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan untuk Food Estate ini akan dilakukan di area tanah aluvial, bukan lahan gambut yang direncanakan dengan total luas 165 ribu hektare. 

“Adapun dalam proyek tersebut fokus pada pembangunan saluran irigasi, pintu air, jalan usaha tani, serta peningkatan akses jalan dan jembatan menuju kawasan,” ujarnya.

Basuki mengatakan, akan ada dua food estate yang akan dibangun pertama food estate untuk tanaman padi yang menjadi leading sector ada Kementan dan food estate untuk tanaman singkong dengan leading sektor Kementerian Pertahanan.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan perbaikan jalan-jalan masuknya. Semua akan dikerjakan Oktober ini. Dari 165 ribu Ha, 30 ribu di Belanti dan 2 ribu di Dadahup,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan lahan seluas 164 ribu hektare untuk dijadikan kawasan food estate ke pemerintah pusat.

Lahan ini berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Dari 164 ribu Ha ini 85 ribu ha sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sisanya 79 ribu Ha masih belum.





Source link

Bulan Ini, Pembangunan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana di Palu Selesai

Bulan Ini, Pembangunan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana di Palu Selesai


Suara.com – September ini,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mentargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah, selesai. Huntap tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk tinggal di hunian yang layak huni pasca bencana tsunami, likuifaksi dan gempa bumi yang terjadi di Palu beberapa waktu lalu.

“Kami targetkan, pembangunan huntap tahap 1A untuk masyarakat yang terdampak bencana dapat selesai September,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan huntap di Palu, beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Huntap di Palu, beberapa waktu lalu. (Dok : PUPR)
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Huntap di Palu, beberapa waktu lalu. (Dok : PUPR)

Hadir dalam kunjungan lapangan tersebut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Suko Wiyono, Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah Rezki Agung, dan PPK Huntap Rahmat.

Saat ini, imbuh Khalawi, pembangunan huntap bagi korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, masih terus berlangsung. Ia juga mendorong pembangunan huntap berbasis komunitas, yaitu bantuan rumah yang dibangun Kementerian PUPR di atas tanah masyarakat sendiri.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kita akan mempercepat pembangunan huntap ini untuk masyartakat yang terdampak bencana dapat memiliki hunian yang layak” tambahnya,

Berdasarkan data yang dimiliki BP2P Sulawesi II, jumlah huntap tahap 1A adalah 630 unit. Proses pembangunan diperkirakan selesai pertengahan September.

Saat ini, progresnya sudah sekitar 95 persen lebih dan memasuki tahapan finishing, termasuk penyediaan saluran air bersih, instalasi pengolahan air limbah (ipal), dan pembangunan jalan.

“Terima kasih kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, yang telah melakukan pembangunan sesuai rencana meskipun mundur sedikit waktunya, tapi saya harap bisa selesai secepatnya sesuai target. Kami ingin dalam pembangunan huntap untuk selalu memperhatikan empat hal dalam percepatan, yaitu tenaga kerja, kualitas, kematangan lahan dan ketepatan waktu,” katanya.

Pembangunan rumah masyarakat. (Dok : PUPR)
Pembangunan rumah masyarakat. (Dok : PUPR)

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, Suko Wiyono menerangkan, saat ini Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng sedang melaksanakan percepatan pembangunan Huntap di dua lokasi yang berbeda.

Lokasi pembangunan Huntap pertama berada di Kelurahan Duyu sebanyak jumlah 230 unit dan di Pombewe sebanyak 400 unit.





Source link

PUPR Bentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan

PUPR Bentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan


Suara.com – Untuk mempercepat penanggulangan bencana bidang perumahan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC). Hal ini dikemukakan Koordinator Kebencanaan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Arbai.

“Kami akan membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan di Indonesia guna mempercepat penyaluran bantuan perumahan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam,” ujarnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan di Jakarta, Senin (31/8/2020).

FGD Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan di Jakarta, Senin (31/8/2020). (Dok : PUPR)
FGD Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan di Jakarta, Senin (31/8/2020). (Dok : PUPR)

Pembentukan ini dianggap perlu demi mengantisipasi dampak bencana alam yang sering terjadi saat ini, sehingga bisa membantu masyarakat guna memperbaiki hunian yang rusak. Menurutnya, bantuan di bidang perumahan pasca bencana alam sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga proses penyalurannya harus dipercepat, agar masyarakat bisa segera mendapatkan hunian yang layak.

Untuk mempercepat proses penyaluran bantuan bidang perumahan ke lokasi bencana alam, imbuhnya, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait data rumah yang rusak, baik rusak ringan dan rusak berat.

Selain itu, Pembentukkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 provinsi diharapkan juga bisa mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam membantu distribusi pengiriman bantuan kepada masyarakat.

Penanggulangan Bencana Alam Bidang Perumahan dilaksanakan guna menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176 tahun 2019 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR. Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan ini, antara lain proses penanggulangan bencana alam mulai dari proses mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Fungsi mitigasi bencana alam bidang perumahan sangat diperlukan, dan kami juga telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis mengenai penanganan bencanaalambidang perumahan dan akan segera disosialisasikan kepada Pemda. Dukungan data rumah rusak dari pemerintah daerah pasca bencana akan membantu kami dalam penyaluran bantuan perumahan untuk masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Sub Koordinator Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Deny Kris Ananda menjelaskan, pihaknya sudah membuat aplikasi Sistem Informasi Rumah Terdampak Bencana (Sirumba).

Data kondisi rumah yang terdampak bencana alam akan benar-benar dapat terpantau dan dapat segera disalurkan bantuan dari Kementerian PUPR. “Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemda untuk membangun tempat evakuasi dan hunian di kawasan rawan bencana di Indonesia,” terangnya.





Source link

Revitalisasi Drainase Jalan Nasional Seluruh Nusantara, PUPR Siapkan Rp 1 T

Revitalisasi Drainase Jalan Nasional Seluruh Nusantara, PUPR Siapkan Rp 1 T


Suara.com – Salah satu kegiatan utama pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian mengatakan, untuk menjalankan program tersebut, Ditjen Bina Marga menganggarkan Rp 1 triliun yang direncanakan dapat menumbuhkan 2.532.912 Hari Orang Kerja (HOK) di seluruh wilayah Nusantara.

“Tujuannya agar penduduk yang tidak bekerja bisa kembali ada pekerjaan, memiliki uang dan bisa digunakan untuk belanja keperluan kelaurganya,” ucap Hedy, usai mengikuti peresmian jalan tol Aceh-Sigli, Selasa (25/8/2020).

Dirjen Bina Marga PUPR, Hedy Rahadian. (Dok : PUPR)
Dirjen Bina Marga PUPR, Hedy Rahadian. (Dok : PUPR)

PUPR sendiri, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen)Bina Marga, telah menyiapkan dana anggaran Rp 1,225 triliun untuk mendukung PEN.  Dana akan difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pada Agustus-September, sebagai upaya menghindari kontraksi ekonomi pada akhir kuarter III tahun ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional itu terjadi di Sumatera sepanjang 1.668 kilometer, dengan rencana 677.163 HOK, dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar.

Untuk Pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 kilometer, dengan 357.800 HOK dan anggaran sebesar Rp 154 miliar. Untuk Pulau Kalimantan akan direvitalisasi drainase jalan nasional sepanjang 807 kilometer, dengan 176.465 menggunakan anggaran Rp 124 miliar.

Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara,dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 kilometer, dengan rencana 141.196 HOK dan anggaran Rp 71 miliar. Sementara di Pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 kilometer,  dengan 806.479 HOK dan anggaran Rp 189 miliar.

Di kepulauan Maluku, panjang yang dikerjakan 230 kilometer, dengan rencana 183.764 HOK dan anggaran Rp 70 miliar. Terakhir di Papua, akan dilakukan revitalisasi 225 kilometer, dan 190.045 HOK dengan Rp 81 miliar.

“Pekerjaan Padat Karya PEN ini fokus pada penanganan drainase jalan, yang drainasenya sudah hilang akibat sedimentasi kita buatkan kembali. Yang sudah mampet salurannya, kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember, namun kita konsentrasikan di Agustus dan September agar jangan sampai ada kontraksi ekonomi,” terang Hedy.

Dalam mendukung program PEN, Ditjen Bina Marga juga menganggarkan Rp 225 miliar untuk pembelian Tambal Cepat Mantap (CPHMA), pembelian Light Weight Deflectometer (LDW) dan pembelian Bokar di Bengkulu. Tambalan cepat mantap adalah teknologi penambalan instan menggunakan campuran agregat dengan aspal dindin emulsi dan bahan tambah aditif berbahan dasar organik karet lateks.

Ditjen Bina Marga akan membelanjakan Rp 200 miliar untuk membeli 100.000 ton tambahan cepat mantap.





Source link

Pemerintah Gencar Bangun Rumah Layak Huni untuk Masyarakat

Pemerintah Gencar Bangun Rumah Layak Huni untuk Masyarakat



Suara.com – Saat ini, pemerintah tengah gencar-gencarnya mendorong pembangunan infrastruktur dan penyediaan perumahan yang layak huni untuk masyarakat Indonesia. Sejumlah program perumahan, seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pembiayaan perumahan terus dilaksanakan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Selain sandang dan pangan, keberadaan papan atau rumah juga menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Rumah yang layak huni, selain membuat para penghuninya lebih aman dan nyaman juga mewujudkan lingkungan yang sehat.

Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap 25 Agustus mengingatkan kembali pada pentingnya program perumahan di Indonesia. Tahun ini, tema yang diangkat dalam Peringatan Hapernas adalah Rumah #1 (Rumah Pertama).

Lewat tema Rumah#1, pemerintah ingin agar setiap warga negara Indonesia memiliki rumah pertamanya yang layak huni, yaitu rumah yang sesuai impian setiap individu masyarakat dan mampu mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang sejahtera.

Pembangunan perumahan yang didukung dengan infrastruktur yang baik merupakan bentuk kolaborasi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid menyatakan, sesuai arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pelaksanaan pembangunan perumahan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Hal ini juga berlaku di tengah pandemi Covid-19 dan pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mana masyarakat diimbau untuk lebih banyak tinggal dan beraktifitas dari rumahnya masing-masing.

“Pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus menyesuaikan pembangunan perumahan yang ada. Salah satunya dengan mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat Indonesia,” ujar Khalawi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pembangunan dan pelaksanaan program perumahan merupakan salah satu sektor yang digenjot pemerintah guna membantu pertahankan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Berbagai turunan industri dan banyaknya pekerja yang terlibat dalam pembangunan perumahan, secara tidak langsung juga akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar.

“Sektor perumahan di Indonesia harus bangkit, karena ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Peran aktif pemerintah dengan menyalurkan dana alokasi APBN, pemerintah daerah melalui program perumahan di daerah dan dukungan dari sektor swasta seperti pengembang, perbankan serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan harus dilaksanakan dengan baik di lapangan. Melalui pembangun rumah secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga perputaran ekonomi bisa terus berjalan,” harapnya. Selamat Hari Perumahan Nasional!





Source link