Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan inspeksi dadakan (Sidak) di gudang pupuk PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III yang berada di kawasan pertanian Pantura Jawa Barat, Indramayu.
Kunjungan kali ini dalam rangka mengecek stok ketersediaan pupuk subsidi guna mengantisipasi kekurangan atau alokasi kebutuhan para petani di masa pandemi Covid-19.
“Saya memastikan ketersedian stok aman. Untuk selesaikan permasalahan distribusi kita menyikapinya dengan membutuhkan detailing check and re-check di lapangan sehingga pupuk subsidi didistribusikan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Syahrul dalam kunker di Kabupaten Indramayu, Sabtu (5/9).
Syahrul menambahkan ketersediaan dan kesiapan pupuk cukup baik. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pupuk terus dicek sehingga ketersediaan, kesiapan, ketepatan distribusi, serta penerima subsidi pupuk dapat terjaga.
“Saya sudah jalan ke beberapa provinsi dan hari ini saya berada di Jawa Barat dan ada 2 industri pupuk yang bisa saya lihat. Pertama Pupuk Kujang dan PT Pupuk Petrokimia,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi menegaskan pihaknya telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah yang aman.
Stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah tercatat sebanyak 122.533 ton atau 1.147 persen dari ketentuan Distan sebesar 10.687 ton. Sampai dengan 30 Agustus 2020, pihaknya telah menyalurkan 104 persen pupuk subsidi kepada petani.
“Jumlah tersebut setara dengan sekitar 475.818 ton pupuk. Dari ketentuan dinas pertanian sebesar 457.188 ton dan Pupuk Kujang sudah menyalurkan sesuai lokasi dari pemerintah,” ujar Maryadi.
Tambahan Subsidi Pupuk
Senada, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan guna menyukseskan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk akan direncanakan mencapai volume 1 juta ton. Ini menelan anggaran sekitar Rp 3,14 triliun.
Dengan penambahan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang kurang di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam penerapannya, Kementan menjalankan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan eRDKK. Penyaluran pupuk subsidi melalui eRDKK disebut efisien.
“Data penerima valid hingga 94 persen sebab didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid,” jelas Sarwo.
(fef)