fbpx
UU Cipta Kerja, Menteri LHK: Masyarakat Tetap Bisa Ajukan Gugatan terkait Amdal

UU Cipta Kerja, Menteri LHK: Masyarakat Tetap Bisa Ajukan Gugatan terkait Amdal


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan masyarakat tetap bisa melayangkan gugatan untuk persoalan analisis dampak lingkungan atau amdal setelah Undang-undang atau UU Cipta Kerja diberlakukan.

“Terdapat pandangan, kekhawatiran, bahwa masyarakat tidak dapat melakukan gugatan terkait lingkungan. Hal ini tidak benar,” ujar Siti dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 7 Oktober 2020.

Dalam UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 93 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihilangkan. Pasal itu menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata-usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal.

Menurut Siti, gugatan bisa diajukan terhadap perizinan berusaha perusahaan yang menjadi keputusan tata usaha negara atau TUN. Apalagi, dalam UU Cipta Kerja, persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha.

Adapun hak masyarakat untuk menggugat diatur melalui Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.”

Nantinya, perizinan berusaha dapat dibatalkan bila dalam persyaratan yang diajukan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi.

Selanjutnya, penerbitan perizinan bisa dibatalkan seandainya pemohon tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, pembatalan akan dilakukan jika kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UPL-KKP) tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha.

Siti mengimbuhkan, pemerintah juga tidak menghilangkan klausul Amdal dalam UU Cipta Kerja. “Prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari konsep  pengaturan dalam ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan,” ujarnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA





Source link