fbpx

Seandainya Tak Ada Covid, Data Kemiskinan Indonesia Turun



Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pandemi Covid-19 membuat data perekonomian Indonesia tak sesuai target.

Bahkan, ada beberapa data yang seharusnya turun, tetapi malah naik. Misalnya data kemiskinan yang harusnya tetap berada satu digit, tetapi karena ada pandemi, tingkat kemiskinan berbalik ke dua digit.

“Seandainya tidak terjadi Covid sebenarnya kita memproyeksikan jumlah kemiskinan di Indonesia akan menurun di bawah 9 persen yaitu 8,9 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Senin (23/11/2020).

Kendati demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menuturkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat yang terimbas Covid-19.

Baca Juga:
PLN Klaim Pembangunan Proyek Listrik Turunkan Tingkat Kemiskinan

Hasilnya, tingkat kemiskinan bisa kembali ditekan dan kini berada di level satu digit.

“Akibat Covid maka kenaikan dari jumlah kemiskinan seberulnya mencapai 10,96, namun dengan adanya perlindungan sosial bantuan sosial Maka kita bisa menurunkan dampak buruknya dari yang seharusnya 10,96 persen menjadi 9,69 persen,” kata dia.

Menurut Sri Mulyani bantuan sosial yang diberikan pemerintah sangat membantu masyarakat untuk mengindari jurang kemiskinan.

Pemerintah telah menganggarkan dana dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini sebesar Rp695,2 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebijakan mulai dari sektor kesehatan hingga bantuan sosial berupa sembako.

Baca Juga:
Program Bansos Terbukti Mampu Kurangi Kenaikan Angka Kemiskinan





Source link

BRI sudah selesaikan 70% rekomendasi hasil pemeriksaan BPK


ILUSTRASI. Antrean nasabah di kantor cabang BRI, Tangerang Selatan, Jumat (23/10/2020). KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sepanjang 2018-2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 27 temuan dalam dengan rekomendasi terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). 

Adapun perinciannya, 20 temuan merupakan penyaluran kredit di segmen korporasi pada 2018, dan telah dirampungkan 30 rekomendasi, sementara 18 lainnya masih dalam status pantau kemudian ada 7 temuan di semen trade finance, treasury, dan dana pihak ketiga (DPK) dimana seluruh rekomendasi yaitu 12 item telah diselesaikan BRI. 

“70% Rekomendasi telah dinyatakan selesai,” tulis BRI dalam paparannya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Senin (23/11).

Baca Juga: Dua debitur trade finance dan treasury Bank Mandiri dimasalahkan BPK

Adapun rekomendasi yang masih berstatus dalam pantauan berasal dari 7 temuan kredit korporasi pada 2018 yang meliputi aspek analisis kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengikatan agunan dan asuransi agunan, affirmative and negative convenant, serta restrukturisasi kredit. 

Terkait temuan berstatus pantau, BRI menyatakan telah melakukan sejumlah tindak lanjut. Misalnya soal analisis kredit, perseroan telah analisis berdasar arus kas debitur teranyar. Pun sudah disepakati penyelesaian kredit secara bertahap melalui lelang agunan dan penawaran kepada investor. Serta perseroan juga telah menerima initial payment, US$ 25.000 dan pembayaran Rp 27 miliar. 

Sementara terkait perjanjian kredit, BRI bilang telah melakukan revisi klausul. Selanjutnya soal pencairan kredit juga telah dipenuhi oleh debitur dan objek pembiayaan telah ada. Pun debitur telah membayar agunan Rp 31,5 miliar. 

Kemudian soal pengikatan dan asuransi agunan, seluruh temuan disebut BRI telah dilindungi asuransi dengan bankers clause. Adapun ihwal temuan affrimative and negative convenant perseroan telah melakukan penyelesaian kredit via lelang, dan menerima angsuran dari debitur Rp 20 miliar. 

Baca Juga: BNI Syariah bakal luncurkan uang elektronik syariah

Selain dua temuan tersebut, BPK juga turut menemukan 9 temuan dan memberikan 22 rekomendasi terkait penghitungan bunga KUR 2019. Temuan tersebut terkait pengelolaan, persyaratan izin usaha, kelebihan plafon, administrasi debitur, analisis, keterlambatan penerbitan sertifikat, klaim penjaminan, saldo subrogasi, dan kelebihan imbas jasa penjaminan. 

“BRI telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan masih dalam tahap verifikasi BPK,” lanjut BRI.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Pemulihan Berjalan Lambat, Ekonomi 2021 Diramal Merangkak 3 Persen


JawaPos.com – Pandemi Covid-19 akhirnya membawa perekonomian Indonesia ke jurang resesi. Ekonomi triwulan II mengalami kontraksi 5,32 persen dan triwulan III drop negatif 3,49 persen.

Ekonomi nasional secara berturut-turut berada di zona negatif. Namun, membaiknya ekonomi pada triwulan III dibanding triwulan II 2020 memberikan sinyal bahwa pemulihan ekonomi sedang berjalan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pun memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 hanya 3 persen. Ramalan ini didasari beberapa hal, salah satunya yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pada tahun ini masih belum maksimal.

Indef juga melihat, program perlindungan sosial belum dapat menggerakkan permintaan domestik. Apalagi jumlah bantuan perlindungan sosial berkurang separuh pada tahun depan. Belanja kelas menengah diperkirakan masih belum meningkat ketika pandemi Covid-19 belum mereda.

Lalu, laju kredit perbankan sebagai sumber utama likuiditas perekonomian masih akan tertekan. Sehingga pemulihan ekonomi secara keseluruhan juga akan berjalan pelan. Upaya melakukan ekspansi moneter melalui penurunan bunga acuan juga mengalami keterbatasan seiring menjaga stabilitas kurs.

Di samping itu, ketersediaan vaksin masih terbatas. Kalaupun vaksin sudah tersedia hingga 70 persen dari populasi, tentunya proses distribusi dan vaksinasi akan memerlukan waktu. Selama proses tersebut, pembatasan aktivitas dan protokol kesehatan masih akan berlanjut.

Sementara, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 14.800. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat Credit Default Swap (CDS) masih bergerak tinggi dan cenderung fluktuatif dibandingkan pasar negara ASEAN lainnya. Ketika tingkat CDS tinggi, besarnya dana yang dikeluarkan investor untuk melindungi portofolio pun masih tinggi. Investor akan berhati-hati untuk masuk ke pasar Indonesia.

Optimisme ekonomi Amerika Serikat pasca pemilu justru bisa menjadi berita buruk untuk pasar uang Indonesia yang dinamikanya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau asing. Dolar AS akan menguat seiring membaiknya perekonomian AS, sementara Rupiah lebih berpeluang tertekan.

Pasar uang di Indonesia yang masih dangkal membuat investor lebih tertarik untuk perdagangan jangka pendek dan bukan untuk investasi jangka panjang. Akibatnya Rupiah cenderung fluktuatif dibanding beberapa mata uang negara lain.

Sedangkan, tingkat inflasi sebesar 2,5 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 daya beli masyarakat yang masih tertahan dan aktivitas ekonomi yang belum pulih seperti sedia kala membuat tingkat inflasi masih terpatok rendah.

Sisi suplai kebutuhan bahan kebutuhan pokok perlu tetap tersedia dengan baik serta distribusi yang lancar. Hanya sedikit daerah yang diperkirakan mengalami kesulitan mendapatkan bahan pokok secara tepat waktu.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Bikin Kaget! Saham BUMI Ditutup Melesat 6% Jadi Rp 53/saham



Jakarta, CNBC Indonesia – Harga saham emiten batu bara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) ditutup menguat 6% atau berada di level Rp 53/saham pada penutupan perdagangan awal pekan ini, Senin (23/11/2020).

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BUMI sepanjang hari ini diperdagangkan di level Rp 50 sampai Rp 54/saham. Sebanyak 782 juta saham diperdagangkan dengan nilai transaksi Rp 40,8 miliar.

Investor domestik tampak mendominasi aksi jual dan beli saham BUMI. Tercatat aksi beli investor domestik sebesar 49,4% atau 776,9 juta saham senilai Rp 40,5 miliar,. Sementara itu untuk aksi jual tercatat 49,1% atau 771,5 juta saham senilai Rp 40,3 miliar.


Terlihat aksi jual beli investor asing tidak banyak pergerakan, di mana aksi beli hanya 0,51% atau 8 juta saham senilai Rp 412 juta. Sementara untuk aksi jual sedikit lebih tinggi 0,85% atau 13,3 juta saham senilai Rp 698 juta.

Sebelumnya, induk usaha Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia ini mencatatkan kinerja yang baik, terlihat dari laba bersih US$ 2,11 juta sepanjang Januari-Agustus 2020, dan lebih tinggi dibandingkan laba sepanjang 2019 senilai US$ 1,26 juta.

Hingga Agustus, perusahaan juga mencatatkan pendapatan senilai US$ 3,19 juta, sementara sepanjang 2019 pendapatan perusahaan mencapai US$ 4,46 juta.

Kenaikan laba bersih perusahaan ditopang oleh peningkatan produksi emas yang dimulai tahun ini, terutama dari anak usahanya PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

BRMS mencatat, pada tahun lalu masih belum ada pendapatan dari produksi emas yang dihasilkan perusahaan. Namun hingga Agustus produksi emas mencapai 17,76 kg, dan dore bullion sebanyak 54,55 kg.

Dore bullion merupakan batangan logam yang belum murni karena masih mengandung emas, perak, dan mineral lainnya.

Produksi emas perusahaan juga terus meningkat, dari 4,37 kg pada Maret 2020 dan dore bullion 13,21 kg, pada Juni menjadi 8,38 kg dan dore bullion menjadi 28,19 kg.

Adapun saham BRMS ditutup minus 1,59% di posisi Rp 62/saham dengan nilai transaksi Rp 4,32 miliar dan volume perdagangan 69,37 juta saham.

[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)




Source link

UMK 2021 Banjar Rp1,83 Juta Terendah di Jabar



Jakarta, CNN Indonesia —

Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Banjar ditetapkan sebesar Rp1,83 juta. Angka ini berpotensi menjadi UMK terendah di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menuturkan terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Barat yang tak menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2021 mendatang. Lalu, ada 17 kabupaten/kota yang mengerek UMK untuk tahun depan.

“Ada 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” kata Setiawan dalam jumpa pers, dikutip Senin (23/11).







Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, 10 daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.

Kemudian, 17 daerah yang mengerek UMK tahun depan adalah Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Dalam hal ini, UMK Karawang ditetapkan sebesar Rp4,79 juta per bulan. Angka itu berpotensi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jabar 2021. Beleid itu ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu (21/11) dan berlaku pada 1 Januari 2021 mendatang.

Upah minimum di Karawang menjadi yang tertinggi di Jawa Barat pada 2021. Sementara, UMK di Kabupaten Banjar tercatat terendah sebesar Rp1,83 juta.

Berikut daftar UMK 2021 di 27 kota/kabupaten di Jabar:

1. Kabupaten Karawang (Rp4.798.312)
2. Kota Bekasi (Rp4.782.935)
3. Kabupaten Bekasi (Rp4.791.843)
4. Kota Depok (Rp4.339.514)
5. Kota Bogor (Rp4.169.806)
6. Kabupaten Bogor (Rp4.217.206)
7. Kabupaten Purwakarta (Rp4.173.568)
8. Kota Bandung (Rp3.742.276)
9. Kabupaten Bandung Barat (Rp3.248.283)
10. Kabupaten Sumedang (Rp3.241.929)
11. Kabupaten Bandung (Rp3.241.929)
12. Kota Cimahi (Rp3.241.929)
13. Kabupaten Sukabumi (Rp3.125.444)
14. Kabupaten Subang (Rp3.064.218)
15. Kabupaten Cianjur (Rp2.534.798)
16. Kota Sukabumi (Rp2.530.182)
17. Kabupaten Indramayu (Rp2.373.073)
18. Kota Tasikmalaya (Rp2.264.093)
19. Kabupaten Tasikmalaya (Rp2.251.787)
20. Kota Cirebon (Rp2.271.201)
21. Kabupaten Cirebon (Rp2.269.556)
22. Kabupaten Garut (Rp1.961.085)
23. Kabupaten Majalengka (Rp2.009.000)
24. Kabupaten Kuningan (Rp1.882.642)
25. Kabupaten Ciamis (Rp1.880.654)
26. Kabupaten Pangandaran (Rp1.860.591)
27. Kota Banjar (Rp1.831.884)

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)






Source link

Indef Sebut APBN 2021 Butuh Penyembuhan, Ini Sebabnya


TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Tauhid Ahmad menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 tidak dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, anggaran APBN dinilai butuh penyembuhan.

“Di struktur prioritas APBN Tahun 2021 juga terdapat skema anggaran yang tidak mengedepankan skenario pemulihan ekonomi tahun 2021,” kata Tauhid dalam diskusi virtual, Senin, 23 November 2020. Padahal skema pemulihan sepatutnya tetap membutuhkan anggaran fungsi ekonomi, infrastruktur dan sosial yang lebih tinggi.

Pendapatan negara pada tahun 2021 yang sebesar Rp 1.473,6 triliun atau turun sebesar 21,9 persen dibandingkan sebelum pandemi (normal). Dengan begitu, tahun 2021 diperkirakan
belum akan pulih sepenuhnya meski terdapat perbaikan dibandingkan Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020. 

Belanja negara pada tahun 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun, naik sebesar 8,3 persen dibandingkan sebelum pandemi (normal). Bila dibandingkan dengan Perpres 72 Tahun 2020, belanja negara tahun depan naik 0,39 persen.





Source link

Lindungi Pekerja, BPJamsostek dan Sri Sultan HB X Tandatangani Kesepakatan



Suara.com – Pentingnya perlindungan kepada seluruh pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi perhatian Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, dalam hal ini selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Senin (23/11/2020), BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menandatangani nota kesepakatan dengan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan di wilayah DIY.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama BPJamsostek, Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJamsostek, Direktur Pelayanan BPJamsostek, dan Sri Sultan HB X, yang dilaksanakan di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Perjanjian tersebut dijalin agar Pemda DIY dan BPJamsostek dapat menjalin sinergitas untuk mewujudkan misi melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja di DIY melalui optimalisasi fungsi pengawasan untuk mewujudkan kepatuhan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan meningkatnya kepatuhan pemberi kerja, hal ini tentunya juga berimbas pada peningkatan produktivitas dan mendukung pembangunan, serta meningkatkan perekonomian daerah.

Agus Susanto, Direktur Utama BPJamsostek menyampaikan, BPJamsostek sebagai badan hukum publik terus memberikan edukasi terkait manfaat dan Program BPJamsostek sebagai wujud kepedulian dan peran aktif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Baca Juga:
BPJamsostek dan Kemenlu Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

“BPJamsostek hadir untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja kepada para pekerja peserta kami,” imbuhnya.

“Sebagai pengingat, PP (Peraturan Pemerintah) No. 82 yang terbit pada akhir tahun 2019, semakin meningkatkan manfaat Program BPJamsostek tanpa kenaikan iuran. Jika dibandingkan dengan jaminan sosial di luar negeri, manfaat BPJamsostek ini sangat luar biasa, karena ada nilai tambah atau manfaat tambahan juga, selain manfaat utama yang disediakan. Hal ini untuk memastikan kesejahteraan bagi pekerja dapat terwujud,” tutur Agus.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJamsostek juga menjalankan fungsi sosial, seperti yang dilakukan sebelumnya pada Jumat, (20/11/2020), dengan menyalurkan 300 paket bantuan untuk para pengungsi bencana alam Gunung Merapi, di Desa Glagahharjo Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Selain itu, Agus juga memaparkan, pihaknya memiliki basis data pekerja yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat pekerja.

“Seperti beberapa waktu yang lalu, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan Bantuan Subsidi Upah dari pemerintah dengan menggunakan basis data dari BPJamsostek,” terangnya.

Baca Juga:
Ada Pekerja Kecelakaan, BPJAMSOSTEK Madiun Beri Layanan Jemput Bola

“Ke depan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan kembali memberikan bantuan menggunakan basis data dari BPJamsostek,” tambahnya.





Source link

KISI Asset Management luncurkan ETF berbasis Indeks MSCI Indonesia


ILUSTRASI. Senin (23/11) PT KISI Asset Management (KISI-AM) meluncurkan produk reksadana Exchange Trade Fund (ETF), yakni KISI MSCI Indonesia ETF.

Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hari ini, Senin (23/11) PT KISI Asset Management (KISI-AM) meluncurkan produk reksadana Exchange Trade Fund (ETF), yakni KISI MSCI Indonesia ETF. Produk ETF kedua KISI AM ini merupakan produk reksadana yang dapat diperdagangkan di bursa.

KISI MSCI Indonesia ETF ini mengacu ke indeks MSCI Indonesia yang di dalamnya terdapat 22 saham yang memiliki kapitalisasi besar dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.

“KISI AM melihat peluang dari adanya kebutuhan para investor domestik maupun global terhadap instrumen reksadana yang berbasis indeks yang diakui dan diterima secara global. Hal ini lah yang mendasari kami menerbitkan ETF ini,” ujar Direktur Utama KISI AM Mustofa dalam peluncuran ETF tersebut secara daring pada Senin (23/11).

Sebagai informasi, Indeks MSCI Indonesia sendiri didasarkan pada metodologi MSCI Global Investable Indexes (GIMI) yang dirancang untuk mengukur kinerja segmen kapitalisasi besar dan menengah di pasar Indonesia. Dengan 22 konstituen saham, indeks tersebut mencakup 85% dari kapitalisasi pasar saham Indonesia.

Baca Juga: Incar dana kelolaan Rp 250 miliar, KISI Asset Management luncurkan 3 produk sekaligus

KISI MSCI Indonesia ETF telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 11 November 2020.

Sementara dalam peluncurannya, KISI-AM bekerjasama dengan Korea Investment & Sekuritas Indonesia sebagai dealer partisipan dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai bank kustodian.  

Mustofa meyakini bahwa produk ETF keluaran KISI AM ini akan menjadi salah satu pilihan utama bagi para investor yang ingin berinvestasi di saham-saham dengan fundamental yang kuat dan likuiditas tinggi.

“Melalui reksadana ini, kami berharap dapat menghimpun dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) sebesar Rp 500 miliar hingga akhir tahun 2021,” tambah Mustofa. 

Pada tahun depan, KISI AM juga berencana akan menerbitkan beberapa reksadana lagi. Sedangkan untuk dana kelolaan, KISI AM menargetkan bisa mencapai Rp 2 triliun pada akhir tahun 2021.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Meikarta Kena PKPU Karena Tak Bayar Uang Jasa Keamanan



Jakarta, CNBC Indonesia – Pemilik mega proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) saat ini dinyatakan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lantaran tak menyelesaikan penagihan kewajiban. MSU telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun proses PKPU tetap dilaksanakan.

Dalam keterangan yang disampaikan perusahaan induk usahanya, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) pemohon PKPU tersebut adalah PT Graha Megah Tritunggal. Perusahaan tersebut merupakan penyedia jasa pengelolaan dan pengamanan kawasan.

Kedua perusahaan disebutkan telah memiliki surat pelaksanaan pekerjaan tertanggal 1 Juni 2018.


Untuk itu, MSU tetap akan proaktif tunduk dan mengikuti seluruh proses pengadilan yang dilaksanakan dan telah mempersiapkan proposal perdamaian untuk diajukan kepada kreditor.

Namun demikian, manajemen Lippo Cikarang menegaskan bahwa proses PKPU tersebut tidak berdampak pada operasional MSU dan perusahaan.

“Berdasarkan informasi yang kami dapat dari manajemen MSU, MSU tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan unit-unit apartemen sampai selesai,” tulis manajemen perusahaan, dikutip Senin (23/11/2020).

Adapun seperti diberitakan sebelumnya, dalam keterangan resminya pihak MSU menyebutkan bahwa perusahaan tidak mengakui keabsahan klaim yang mendasari pengajuan PKPU tersebut.

“MSU membantah dan tidak mengakui keabsahan klaim yang menjadi dasar pengajuan PKPU, tetapi kami akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung,” tulis manajemen MSU, dalam keterangan resminya.

Perusahaan juga menyebut bahwa hingga saat ini telah melakukan serah terima lebih dari 1500 unit di District 1 dan sudah ada lebih dari 100 penghuni yang mulai tinggal di kawasan tersebut.

Sedangkan pembangunan District 2 juga sudah berjalan dengan pesat dan akan mulai topping off di bulan November ini.

“Kami akan terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan hasil PKPU yang konstruktif dan melindungi kepentingan semua pihak,” tutup surat tersebut.

MSU ditetapkan berada dalam PKPU dalam putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dilangsungkan Senin (9/11/2020) lalu. Proses PKPU ini terdaftar dengan nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam detil putusan yang dipublikasikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kreditor lainnya dalam PKPU ini adalah PT Kendal Tujuh Properti.

“Menetapkan Termohon PKPU/ PT Mahkota Sentosa Utama dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan,” tulis putusan tersebut.

Persidangan berikutnya akan dilakukan pada 18 Desember 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, Meikarta merupakan mega proyek properti yang dikerjakan oleh MSU yang merupakan entitas asosiasi Lippo Cikarang Tbk. Sementara sebanyak 54% saham di LPCK dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Megaproyek Meikarta mulai diluncurkan pada Januari 2016 di lahan seluas 22 juta meter persegi di Cikarang.

[Gambas:Video CNBC]

(hps/hps)




Source link

Pemprov DKI Percepat Izin Investasi dan Relaksasi Pajak



Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat agar dampak dari kontraksi ekonomi di kuartal ketiga dapat berkurang. Selain penguatan UMKM, perlu juga meningkatkan investasi.

Berbagai regulasi yang selama ini menyulitkan dalam investasi harus diringkas menjadi lebih mudah.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas mengatakan dengan percepatan proses perizinan diharapkan bisa menarik investor di Jakarta.







“Pada masa pandemi Covid-19, Jakarta tetap menjadi primadona investasi PMA dan PMD di Indonesia. Pada periode Januari-September 2020, total realisasi PMDN dan PMA sebesar Rp 72,5 tirliun, terbesar nomor 2 se-Indonesia,” ujar Abbas berdasarkan keterangan resmi, Senin (23/11).

Selain itu, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan relaksasi pajak. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Ketetapan Pajak Terhutang, PBB tahun 2020 diberikan pengurangan, sehingga sama dengan ketetapan pajak tahun 2019.

“Pemprov DKI juga memberikan keringanan retribusi dan penghapusan sanksi administrasi terhadap jenis retribusi yang paling terdampak Covid-19. Dilaksanakan by system atau tanpa permohonan dari wajib retribusi,” terangnya.

Tak hanya itu, Abbas menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020.

“Adapula pemberian insentif pajak daerah berupa pengurangan pokok pajak kepada pelaku usaha, sehubungan dengan pelaksanaan PSBB dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta,” imbuhnya.

Pendapatan Daerah

Selain memberikan kebijakan relaksasi terhadap pajak dan retribusi, lanjut Abbas, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya tetap menjaga pendapatan daerah dengan menerapkan sejumlah strategi.

Di antaranya, penagihan aktif dan pasif terhadap piutang Pajak Daerah bekerja sama dengan KPK-RI/Kejaksaan/Korsupgah, pemeriksaan atau perbaikan setoran Pajak Daerah, serta melakukan razia gabungan dan door to door bersama pihak Kepolisian terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan perpanjangan STNK.

“Selain itu, kami juga melakukan implementasi online system dan pengembangan kanal pembayaran pajak daerah melalui e-payment,” katanya.

Abbas menambahkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga melakukan penagihan terhadap piutang retribusi.

“Kami juga mendorong agar semua sistem pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD pemungut dapat terintegrasi dengan sistem E-Retribusi, sehingga proses pemungutan sampai dengan pembayaran dapat termonitor dengan baik,” pungkasnya.

(fef)

[Gambas:Video CNN]






Source link