fbpx
Bina Marga 2.724 kilometer Jalan Tol Siap Beroperasi di 2024

Bina Marga 2.724 kilometer Jalan Tol Siap Beroperasi di 2024



Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat jenderal Bina Marga menyatakan bahwa hingga 2024 akan ada 2.724 kilometer jalan bebas hambatan atau tol yang akan beroperasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan pemerintah menargetkan adanya jaringan tol hingga total 18.850 kilometer di seluruh penjuru negeri.

“Itu rencana jangka panjangnya. Hal tersebut memang dilaukan untuk menurunkan time travel, kalau time travel turun maka biaya logistik akan turun. Kami fokus untuk menurunkan biaya logistik. Saat ini posisi time travel kita di 2,3 jam sampai 2,4 jam per 100 kilometer,” ujar Hedy dalam acara press conference secara virtual tentang Proyek Strategis Nasional Bidang Konektivitas, Selasa (20/10/2020).

Hedy menjelaskan menurut data panjang jalan tol nasional sejak 1978 sampai 2014 lalu mencapai 795 kilometer. Kemudian pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai meningkatkan pembangunan jalan tol di Indonesia sehingga dalam 5 tahun, jalan tol yang dibangun dan dioperasikan mencapai 1.298 kilometer.

Baca Juga:
Curah Hujan Tinggi, Begini Cara Kementerian PUPR Antisipasi Banjir

Rinciannya yaitu pada 2015 sepanjang 132 kilometer, 2016 sepanjang 44 kilometer, 2017 sepanjang 156 kilometer, 2018 sepanjang 450 kilometer, dan 2019 sepanjang 516 kilometer.

Saat ini masih terdapat 2.000 kilometer tol yang sudah memasuki masa konstruksi, atau setidaknya masih di fase pembebasan lahan. Hedy mengatakan, hingga saat ini pemerintah sudah mengoperasikan jalan bebas hambatan sepanjang 2.303,8 kilomter, mencakup ruas yang telah dibangun di masa lampau maupun yang baru rampung hingga 21 Juli lalu.

Hingga 2024, Hedy memperkirakan ada 4.817 kilometer jalan tol yang beroperasi. “Dengan adanya 4.817 kilometer jalan bebas hambatan ini, time travelnya menjadi 1,9 sampai 2,1 jam per 100 kilometer,” ujarnya.  

Sementara untuk jangka menengah, kementerian memproyeksikan pengembangan ruas baru hingga 14 ribu kilometer lagi.

Hingga akhir Desember 2020, diungkapkan Hedy akan diselesaikan konstruksi 11 ruas tol baru sepanjang 125 km. Ke 11 ruas tersebut yakni Cimanggis-Cibitung Seksi IA (Cimanggis-Jatikarya) 3,17 km, dan Ujung Pandang Seksi 3 (AP Pettarani) 4,3 km yang ditargetkan selesai konstruksi minggu ketiga Oktober. Kemudian Krian-Legundi-Bunder-Manyar Seksi 1, 2, dan 3 (Krian-Bunder) 29 km ditargetkan selesai konstruksi pada minggu keempat Oktober.

Baca Juga:
Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan, PUPR Terus Bangun Infrastruktur

Adapun Balikpapan-Samarinda Seksi 1 (KM 13-Samboja) 22km dan Cinere-Serpong Seksi 1 (SS Serpong-SS Pamulang) 6,5 km yang ditargetkan selesai konstruksi pada November 2020. Untuk yang ditargetkan selesai Desember 2020, yakni  Bogor Ring Road Seksi 3A (Simpang Yasmin-Kayu Manis) 3 km; Kayu Agung – Palembang-Betung Seksi 1 Tahap 1B (Jakabaring-SS Kramasan) 9 km, Cibitung-Cilincing Seksi 1 (Cibitung-Gabus Indah)13,52 km, Cengkareng-Kunciran 14,19 km; Medan-Binjai Seksi 1 Segmen 1B-1D Jl Veteran-Tj Mulia 3,52 km, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1 (Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong) & 2A (Jaka Sampurna-Kayuringin) 5,71 km.





Source link

Hingga September 2020, BRI API catat transaksi Rp 30 trilin

Hingga September 2020, BRI API catat transaksi Rp 30 trilin


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penerapan open banking melalui Application Program Interface (API) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) semakin berkembang. Transaksi BRI API sepanjang Januari- September 2020 sudah mencapai Rp 30 triliun. Hingga akhir tahun, bank ini menargetkan transaksi sebesar Rp 40 triliun.

Indra Utoyo di posisi Direktur Digital dan Teknologi Informasi (TI) mengatakan, berkembangnya bisnis API menjadi komponen penting bagi transformasi digital di BRI.

Bank ini sudah memiliki beberapa layanan perbankan yang bisa terkoneksi dengan BRIAPI seperti fund transfer, direct debit, BRI Virtual Account, BRIZZI, Ceria (digital paylater) dan lainnya.

Baca Juga: Bakal kehilangan pengendalian di BRIS, ini respons BRI

BRI sudah memiliki banyak mitra yang bekerjasama untuk layanan API mulai dari fintech, perusahaan ride hailing, e-commerce, sekolah, universitas-lain-lain. Untuk fintech, perseroan sudah bekerjasama dengan investree, dana, linkaja, ovo, dan lain-lain.

“Meskipun kami sudah memiliki 25 API yang dipublish di BRIAPI, namun kami masih terus melakukan pengembangan API untuk layanan-layanan kami lainnya,” kata Indra pada Kontan.co.id baru-baru ini.

Sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, BRIAPI sudah menyumbang fee based income (FBI) sebesar Rp 20 miliar kepada BRI. Indra optimistis, bisnis API ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar ke perseroan ke depannya.

Indra menjelaskan, open banking masih hal yang baru di Indonesia saat ini. Namun, BRI sudah melakukan persiapan sejak 2018 sehingga saat ini  sudah jadi yang terdepan di bidang open banking meskipun dalam pengembangannya juga menghadapi tantangan. 

Menurutnya, tantangan yang selama ini dihadapi lebih ke arah edukasi pasar bahwa koneksi API dengan perbankan akan sangat mempermudah berjalannya bisnis untuk nasabah.

Baca Juga: Kurs dollar-rupiah di BRI hari ini Rabu 21 Oktober, cek sebelum tukar valas

Untuk aspek keamanan, cyber security adalah prioritas utama di industri perbankan. Indra bilang, BRI merupakan  bank pertama yang APInya mendapatkan ISO 27001 sejak 2018-2020.

“Bahkan tahun lalu kami juara dunia di Cloudera Global Data Impact award di NewYork untuk Data Security and Governance. Sehingga jaminan keamanan data nasabah terhadap potensi kejahatan siber menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Sri Mulyani Kantongi Rp 96 M dari Spotify, Netflix, dan Sejenisnya

Sri Mulyani Kantongi Rp 96 M dari Spotify, Netflix, dan Sejenisnya


JawaPos.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sejak 1 Agustus 2020 bagi pelanggan produk digital seperti Spotify, Netflix, dan sebagainya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, pihaknya telah mengantongi Rp 96 miliar dalam beberapa bulan.

“Spotify, Netflix, Amazon, dan berbagai perusahaan lain yang punya operasi dan pemasaran di Indonesia. Dalam waktu beberapa bulan (kita) dapatkan hampir Rp 96 miliar dari perusahaan yang diminta untuk koleksi PPN,” ujarnya secara virtual, Selasa (21/10).

Sri Mulyani menyatakan, bukan hanya Indonesia yang fokus mengejar pajak dari produk digital ini. Sejumlah negara lain juga melakukannya. Sebab, saat ini pajak digital menjadi salah satu yang jadi topik pembahasan penting antarnegara.

“Semua ingin merebut dan mendapat bagian dari pajak secara adil terutama income tax. Maka itu, kita lakukan berbagai upaya internasional agar negara seperti kita bisa jaga basis pajak terutama saat era digitalisasi di mana batas-batas antarnegara jadi sangat tipis,” jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, potensi produk digital di Indonesia sangat besar, yaitu dapat mencapai sebesar USD 40 miliar. Hal itu tercermin dari transaksi digital meningkat drastis di Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

“Dalam hal ini Indonesia punya potensi ekonomi digital terbesar, yaitu USD 40 miliar. Dan meningkat 5 kali lipat dibandingkan nilai tahun 2015,” ucapnya.

Bahkan, Sri Mulyani menyebut angka tersebut akan lebih meningkat lagi dalam 5 tahun ke depan, yakni menjadi USD 133 miliar. “Ini berarti 2 kali lipat dari nilai ekonomi digital di Thailand,” tuturnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Sederet Fakta Terbaru Mega Merger Bank Syariah BUMN

Sederet Fakta Terbaru Mega Merger Bank Syariah BUMN



Jakarta, CNBC Indonesia – Pemegang saham tiga bank syariah BUMN akhirnya mengumumkan kejelasan skema merger PT Bank BRISyariah Tbk Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Pemegang saham publik BRIS nantinya akan terdilusi menjadi tinggal 4,4% dalam proses merger bank syariah BUMN. Adapun PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menjadi pemegang saham dominan BRIS dengan kepemilikan hingga 51% dalam skema penggabungan atau merger tiga bank syariah BUMN ini.




Source link

Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi

Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi



Jakarta, CNN Indonesia —

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah transaksi jual beli di perdagangan elektronik (e-commerce) meningkat hampir dua kali lipat di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 2020.

Ekonom Utama sekaligus PMO Blue Print Sistem Pembayaran Bank Indonesia Agung Purwoko mengatakan kondisi ini terjadi karena ada pergeseran pola belanja dan pembayaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di tengah pandemi. Sebab, masyarakat sedang tidak mungkin melakukan mobilitas di tengah kebijakan pembatasan dari pemerintah untuk menekan penyebaran virus.

“Padahal kalau ditarik ke tahun lalu, di Agustus (2019) baru 80 juta transaksi, satu tahun sebelumnya juga sekitar 40 juta transaksi. Jadi perputaran transaksi di e-commerce sangat akseleratif,” ujar Agung dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh INDEF, Rabu (21/10).







Berdasarkan jenis barang, Agung mencatat mayoritas transaksi e-commerce merupakan pembelian produk makanan dan minuman. Permintaannya meningkat tinggi pada awal pandemi namun belakangan menurun seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas.

Produk lain yang juga mendominasi belanja e-commerce masyarakat di tengah pandemi adalah perlengkapan rumah tangga dan kantor. Menurut catatannya, permintaan terhadap produk ini masih stabil meningkat sampai bulan-bulan ini.

Personal care juga cukup besar, meski tidak ke kantor, tapi ternyata tetap butuh kosmetik,” imbuhnya.

Sejalan dengan peningkatan transaksi pembelian di e-commerce, transaksi pembayaran digital pun ikut naik. Hanya saja, mayoritas diselesaikan melalui SMS dan mobile banking dengan jumlah mencapai 60 juta transaksi.

Sisanya, ia menduga pembayaran dilakukan melalui dompet digital yang tak terhubung oleh bank. “Semakin banyak orang yang mendownload aplikasinya SMS dan mobile banking, serta meningkat transaksinya,” katanya.

Hal berbeda terjadi pada saluran pembayaran melalui internet banking. Jumlahnya justru turun karena saluran pembayaran ini biasanya didominasi oleh transaksi korporasi.

Di sisi lain, pandemi corona juga memengaruhi laju transaksi uang elektronik. Menurut data yang dikantonginya, rata-rata nilai transaksi uang elektronik yang berada di kisaran Rp400 miliar per hari pada awal 2019 sempat naik ke Rp550 miliar per hari di akhir tahun lalu.

“Tapi agak turun di awal 2020 (saat pandemi) ke kisaran Rp500 miliar per hari, meski sekarang mulai naik lagi ke Rp550 miliar per hari,” jelasnya.

Ia menduga peningkatan rata-rata nilai transaksi uang elektronik terjadi karena pelonggaran pembatasan mobilitas. Hal ini membuat beberapa toko alias merchant mulai beroperasi lagi, sehingga memungkinkan transaksi uang elektronik.

Lebih lanjut, Agung mengatakan perkembangan sistem pembayaran digital di Tanah Air telah memunculkan berbagai pemain baru. Khususnya dari kalangan nonbank, misalnya perusahaan keuangan berbasis teknologi (fintech) yang menyediakan sistem.

“Yang tadinya banyak muncul di lending (pembiayaan), sekarang banyak bergerak di payment (pembayaran), termasuk logistik, tanda tangan digital. Artinya pelaku usaha merespons permintaan,” tuturnya.

Agung melihat kehadiran para fintech tentu memunculkan kompetisi dengan bank yang sudah lebih dulu menyelenggarakan layanan pembayaran kepada masyarakat. Hal ini di satu sisi memberikan manfaat agar bank mau terus meningkatkan inovasinya agar pasarnya tidak diambil fintech.

Inovasi yang dilakukan misalnya memberikan layanan tanpa nasabah harus datang ke kantor cabang. Lalu, menghadirkan aplikasi transaksi digital kepada nasabah.

“Yang menarik adalah kompetisi bank dan fintech, ada fintech yang tidak punya ATM, tapi tetapi bisa memberi layanan buka rekening karena ternyata bank mau berkolaborasi, jadi manfaatnya semakin meningkat,” ujarnya.

Dari kondisi ini, Agung bilang bank sentral nasional berusaha untuk terus memfasilitasi bank maupun fintech. BI juga terus mengantisipasi risiko-risiko yang ada di tengah perubahan tren sistem pembayaran.

“Jangan sampai pelaku baru ini justru menciptakan aktivitas shadow banking yang bisa di luar pengawasan otoritas. Proteksi data kami perhatikan. Jangan sampai ID kita mudah diambil oleh orang lain,” terangnya.

Selain itu, BI juga mewaspadai munculnya sistem pembayaran yang terlalu banyak karena dibuat oleh pelaku yang berbeda-beda. Oleh karena itu, BI turut menggagas pembentukan QRIS sebagai standar pembayaran dengan kode QR.

“Harus didorong interprobabilitas dengan adanya pelaku baru, karena mereka bangun sistem sendiri, jangan sampai ada raja-raja baru yang justru tidak efisien secara ekonomi. Jangan sampai ada kompetisi yang tidak sehat atau pemain lama jadi ogah berkompetisi,” tuturnya.

Risiko lain yang juga perlu dimitigasi adalah jangan sampai perkembangan belanja online membuat masyarakat mudah mengimpor barang dari luar negeri. Sebab, hal ini justru bisa menimbulkan masalah lain bagi ekonomi Indonesia ke depan.

Sementara sejauh ini, Agung menyatakan ada beberapa kebijakan sistem pembayaran yang sudah dikeluarkan BI. Pertama, menurunkan tarif MDR QRIS dari 7 persen menjadi 0 persen untuk usaha mikro sampai 31 Desember 2020.

Kedua, menurunkan maksimum payment kartu kredit dari 10 persen menjadi 5 persen. Begitu juga dengan maksimal suku bunga dari 2,25 persen menjadi 2 persen per bulan.

Lalu, penurunan keterlambatan bayar dari 3 persen atau maksimal Rp150 ribu menjadi 1 persen atau maksimal Rp100 ribu. Ketiga, mendorong digitalisasi di pembuatan kartu kredit, dari semula harus datang ke kantor untuk tanda tangan basah, kini menjadi tanda tangan digital.

“Dokumen sebelumnya harus ada slip gaji, tapi sekarang tidak perlu asal sudah konfirmasi income dengan alternatif dokumen,” ucapnya.

Keempat, penurunan biaya BI ke bank dari Rp600 menjadi digratiskan dan dari bank ke konsumen dari Rp3.500 menjadi Rp2.900. Kelima, QRIS didukung 39 bank dan nonbank serta terhubung ke berbagai sumber dana mulai dari tabungan, kartu debit, uang elektronik, dan kartu kredit.

“Semua ini akan membawa 91,3 juta penduduk unbanked dan 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara sustainable melalui pemanfaatan digitalisasi,” tekannya.

Kendati begitu, Ekonom Senior INDEF Aviliani memandang mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia sejatinya belum siap mengikuti budaya digital di tengah pandemi corona. Khususnya, para pelaku UMKM.

“Sehingga dari sektor riil mereka akan tertinggal. Mereka perlu pendampingan untuk percepatan, kalau tidak mereka tidak bisa memanfaatkan momen ini,” kata Avi, sapaan akrabnya, pada kesempatan yang sama.

Pelaku usaha lain yang disebutnya juga tidak siap adalah rumah sakit (RS). Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk membeli obat di aplikasi online karena khawatir dengan risiko penularan virus bila datang ke RS.

“Rumah sakit bisa tutup gara-gara mereka tidak bisa mengikuti pola yang ada. Seharusnya mereka meningkatkan layanan, tapi tidak mampu untuk beradaptasi,” tuturnya.

Sementara pelaku usaha yang siap dengan budaya digital adalah e-commerce, bank, dan fintech. Karenanya, Avi tak heran bila transaksi mereka justru melejit di tengah pandemi.

[Gambas:Video CNN]

(uli/sfr)





Source link

Menhub: Jokowi Pesan Agar Cuti Bersama Tak Berimbas pada Peningkatan Kasus Covid

Menhub: Jokowi Pesan Agar Cuti Bersama Tak Berimbas pada Peningkatan Kasus Covid


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperoleh pesan khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengetatkan keamanan di sektor transportasi menjelang libur panjang 28-31 Oktober mendatang.

“Saat ratas, Presiden memberikan pesan agar libur cuti bersama ini tidak sampai menyebabkan satu penambahan peningkatan kasus Covid-19,” ujar Budi Karya dalam konferensi virtual pada Rabu petang, 21 Oktober 2020.

Dia mengakui ada kecenderungan kenaikan penumpang, baik di simpul angkutan udara maupun perkeretaapian, saat libur panjang tiba. Pergerakan penumpang di bandara, misalnya, yang semula hanya 40 persen dapat melonjak hingga mendekati 50 persen dari okupansi normal.

Kondisi yang sama diprediksi terjadi untuk angkutan kereta api dan darat. Ia memperkirakan rata-rata kenaikan frekuensi penumpang bisa mencapai 20-30 persen.

“Yang lebih banyak memang di angkutan jalan darat dan kereta api karena rata-rata pemudik ini ke Jawa,” kata Budi Karya.

Maka itu, Budi Karya memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan operator transportasi untuk meningkatkan protokol kesehatan menjelang masa libur panjang. Kementerian, kata dia, akan menggelar rapat pada Kamis, 22 Oktober, bersama operator pesawat, angkutan darat, dan kereta api.





Source link

BNI Tebar Miliaran Rupiah Bagi Nasabah E-Commerce

BNI Tebar Miliaran Rupiah Bagi Nasabah E-Commerce



Suara.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong laju perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.

UMKM turut membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja usia produktif, yang diharapkan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dengan mengemban peran penting tersebut, UMKM membutuhkan dukungan dari jaringan pasar melalui transaksi jual-beli online atau e-commerce.

Tidak hanya untuk operasionalisasi bisnis, e-commerce memudahkan pelaku UMKM memasarkan produknya lebih luas.

Baca Juga:
BNI Perkenalkan Rumah BUMN untuk Milenial

Apalagi pandemi telah menjadikan masyarakat lebih bergantung pada e-commerce untuk berbelanja dari rumah.

Melihat hal tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjalin kerja sama dengan Tokopedia dengan menjadi bank partner bagi seller untuk pencairan hasil penjualan transaksi di toko daring itu.

Kerja sama tersebut didorong oleh komposisi nasabah wirausaha BNI saat ini, yang sebesar 12 persen dari total nasabah BNI.

“BNI mengadakan program promo bagi para seller Tokopedia yang memilih BNI Taplus Bisnis sebagai rekening pencairan hasil penjualannya dengan total hadiah mencapai Rp 1,4 miliar. Semakin sering seller melakukan pencairan hasil penjualannya di BNI Taplus Bisnis, semakin besar pula kesempatannya untuk mendapatkan hadiah,” ujar Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Corina menambahkan bahwa hadiah tersebut terdiri atas tabungan sebesar Rp 543 juta, voucher gift Tokopedia setiap bulan, serta reward berupa BNI Poin+ sehingga total hadiah yang disiapkan BNI sebesar Rp 1,4 miliar.

Baca Juga:
4 Karyawan Positif Covid-19, Layanan 7 Kantor BNI di Jogja Tutup Sementara

BNI berharap hadiah yang berupa tabungan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.





Source link

23 Oktober, JakCard bisa dipakai di Tol Jakarta-Tangerang, ruas Soedijatmo dan JORR

23 Oktober, JakCard bisa dipakai di Tol Jakarta-Tangerang, ruas Soedijatmo dan JORR


ILUSTRASI. Penggunaan Jakcard Bank DKI untuk pembayaran jalan tol

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Uang elektronik berbasis kartu JakCard milik Bank DKI telah bisa digunakan di sejumlah ruas tol yang dikelola oleh Jasamarga, Hutama Karya, dan PT Lingkar Barat Satu. Penerimaan transaksi tersebut mulai berlaku pada 23 Okotober 2020 pukul 00.00 WIB. 

Penerimaan JakCard untuk transaksi pembayaran tol tersebut berlaku sejumlah ruas tol yang dikelola Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division yakni Pondok Aren – Ulujami, Tol Jakarta – Tangerang, Ruas Prof. Dr. Ir. Soedijatmo, Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) E1, E2, E2, dan JORR W2S.

Lalu, juga berlaku di Ruas JORR S dikelola oleh PT Hutama Karya, Ruas JORR W1 yang dikelola oleh PT Jakarta Lingkar Baratsatu dan Ruas JORR W2U yang dikelola oleh PT Marga Lingkar Jakarta.

Irra Susiyanti, Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Marga Lingkar Jakarta, PT Jakarta Lingkar Baratsatu dan PT Hutama Karya untuk  penerimaan pembayaran JakCard tersebut  adalah menyiapkan dan memastikan sarana dan prasarana pendukung implementasi alat pembayaran berfungsi dengan baik.

Baca Juga: Mudahkan nasabah, Bank DKI dorong inovasi

“Selain itu, BUJT bersama dengan PT Bank DKI melakukan berbagai rangkaian uji peralatan sehingga JakCard dapat digunakan sebagai alat transaksi di ruas-ruas tersebut,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (21/100.

Kartu elektronik Jakcard dapat digunakan di 18 Gerbang Tol (GT) Ruas Tol Jakarta -Tangerang, 12 GT Ruas Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo, 17 GT Ruas JORR E1, E2, E3, 6 GT Ruas JORR W2S dan Pondok Aren – Ulujami, 15 GT Ruas JORR S, 7 GT JORR W1 dan 9 GT JORR W2U. 

Selain ruas tersebut, Jakcard juga telah dapat digunakan di Ruas Tol Dalam Kota (Cawang-Tomang-Pluit) dan Ruas Jagorawi sejak 17 Agustus 2020. 

Implementasi Jakcard sebagai pembayaran tol diharapkan dapat menambah kemudahan pengguna jalan untuk mengakses jalan tol dengan memberikan tambahan alternatif uang elektronik yang dapat digunakan sehingga transaksi tol semakin mudah.

“Untuk memastikan masyarakat menerima informasi dengan baik, BUJT melakukan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi, seperti media online, media elektronik, media sosial, dan Variabel Message Sign/VMS,” pungkas Irra.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Dolar AS Melemah, Emas Antam Naik Rp 4.000 Per Gram

Dolar AS Melemah, Emas Antam Naik Rp 4.000 Per Gram


JawaPos.com – Harga logam mulia emas dunia kembali naik pada Selasa (21/10). Sebab, nilai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menyusut. Yakni Indeks Dolar (Indeks DXY) melemah 0,1 persen terhadap mata uang saingannya.

Selain itu, meningkatnya harapan untuk paket bantuan virus Covid-19 yang baru menjelang pemilu Amerika, 3 November juga memengaruhi emas dunia. Mengutip laman Reuters, harga emas di pasar spot naik 0,38 persen menjadi USD 1.914,24 per ounce pada pukul 08.27 WIB. Sementara, emas berjangka Amerika Serikat meningkat 0,19 persen menjadi USD 1.919,10 per ounce.

Gedung Putih dan Partai Demokrat di Kongres AS semakin mendekati kesepakatan terkait bantuan virus korona. Sebab Presiden Donald Trump mengatakan dia bersedia menerima RUU bantuan yang besar, meski ada pertentantangan dari Partai Republik.

Disisi lain, Uni Eropa yang frustrasi dan Inggris yang terusik, keduanya mendesak satu sama lain untuk berkompromi guna menghindari Brexit tanpa kesepakatan yang akan menambah tekanan bagi ekonomi akibat krisis virus Covid-19.

Emas dianggap sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang di tengah tingkat stimulus global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentunya untuk meredakan pukulan ekonomi dari pandemi virus Covid-19.

Adapun logam mulia lainnya, seperti perak naik 0,7 persen menjadi USD 24,82 per ounce, platinum meningkat 0,3 persen menjadi USD 873,89 per ounce, dan paladium bertambah 0,2 persen menjadi USD 2.402,64 per ounce.

Sedangkan, mengutip emas batangan milik Antam hari ini naik Rp 4.000 per gram menjadi Rp 1.012.000 per gram dari harga Selasa (20/10) di Rp 1.008.000. Sedangkan harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp 906.000 persen.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Mega Merger Bank Syariah BUMN, Saham Publik Tinggal 4% Gengs!

Mega Merger Bank Syariah BUMN, Saham Publik Tinggal 4% Gengs!



Jakarta, CNBC Indonesia – Pemegang saham publik di PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) akan terdilusi menjadi tinggal 4,4% dalam proses merger bank syariah BUMN. Dua bank syariah pelat merah yang akan bergabung dengan BRIS yakni PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Adapun PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menjadi pemegang saham dominan BRIS dengan kepemilikan hingga 51% dalam skema penggabungan atau merger tiga bank syariah BUMN ini

BRIS akan menjadi bank yang menerima hasil penggabungan (surviving entity).


Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, komposisi pemegang saham pada lainnya di BRIS adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah 2% dan investor publik 4,4%.

Sebagai perbandingan, data laporan keuangan per Juni 2020 mencatat saham BRIS dipegang publik sebesar 18,34%, sementara BRI 73%, dan 8,6% dipegang DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah.

Ketua Project Management Office Integrasi (PMO) dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN sekaligus Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan total aset bank hasil penggabungan ini nantinya akan mencapai Rp 215,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun.

Dengan demikian bank hasil penggabungan akan masuk ke dalam TOP 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dan TOP 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

Bank hasil penggabungan akan tetap menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ticker code (kode saham) BRIS.

“Integrasi ini lebih dari sekadar corporate action,” kata Hery dalam siaran persnya, Rabu (21/10/2200).

“Mengawal dan membesarkan bank syariah terbesar di negeri ini sesungguhnya adalah amanah yang besar. Saya, mewakili PMO, diamanahkan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk terus mengawal tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” tegasnya.

BRIS nantinya akan memiliki modal dan aset yang kuat dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, maupun produk dan layanan keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

Bahkan, dalam konferensi pers virtual soal merger Selasa lalu (13/10/20), Hery menjelaskan proyeksi total aset gabungan ketiga bank syariah tersebut akan mencapai angka Rp 390 triliun atau 55,16% dari total aset seluruh perbankan syariah dan UUS (unit usaha syariah).

Jika dilihat dari aset, BRIS menjadi yang paling kecil di ketiga bank. Per Juni 2020, aset BRIS hanya Rp 49,5 triliun. Bandingkan dengan Bank BNI Syariah dengan aset Rp 50,7 triliun dan BSM menjadi pemilik aset paling besar yaitu mencapai Rp 114,4 triliun.

Hery menegaskan, ke depan bank ini diharapkan akan meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya saing untuk mencapai visi menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi kasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

Direktur Utama BRISyariah, Ngatari menyebutkan fase penggabungan ini masih akan panjang untuk dilalui perusahaan sesuai dengan regulasi. Dia menyebut penggabungan ini akan mengedepankan karyawan, nasabah, mitra usaha, dan manfaat sebesar- besarnya untuk masyarakat.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, menambahkan strategi dan rencana bisnis dari Bank Hasil Penggabungan sebagaimana tercantum dalam Rencana Merger sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Toni E.B. Subari menjelaskan merger ini menggabungkan kekuatan dari tiga bank Syariah milik BUMN sehingga bank ini nantinya akan memiliki 1.200 cabang dan 1.700 jaringan ATM, serta didukung oleh 20.000 orang karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bank ini nantinya juga akan memberikan layanan finansial berbasis syariah, layanan sosial bahkan spiritual bagi lebih banyak nasabah.

Kepala Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma menilai isu dilusi saham publik tidak menjadi persoalan signifikan, lantaran bank ini akan menjadi bank besar.

“Isunya bukan itu ‘dilusi]. Terdilusi pun nilai banknya sudah jauh lebih besar,” tegasnya kepada CNBC Indonesia.

“Targetnya mereka akan memiliki aset Rp 390 triliun di 2025. Pemerintah berencana ingin mendorong bank ini jadi bank BUKU 4. Aset BRIS kira-kira sebanding denga BNIS sekitar Rp 52 triliun masing-masing. Sedangkan Mandiri Syariah kira-kira 2 kali lipatnya. Jadi total aset gabungan sekitar Rp 214 triliun dengan modal sekitar Rp 21 triliun,” katanya.

[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)




Source link