fbpx
Kabar Baik, Begini Omnibus Law Disebut Permudah Sertifikasi Halal Buat UMKM

Kabar Baik, Begini Omnibus Law Disebut Permudah Sertifikasi Halal Buat UMKM


TEMPO.CO, Jakarta -Aturan omnibus law melalui Undang-Undang atau UU Cipta Kerja disebut bakal mempermudah pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, melalui UU Cipta kerja pengurusan seritifakat halal akan digratiskan bagi pelaku usaha kecil.

“Alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) tidak dikenakan biaya, atau gratis,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2020.

Baca juga : Sempat Ricuh, Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Berakhir Tertib

Menurut Teten, industri halal menjadi salah satu industri berkembang pesat di dunia. Data State of The Global Islamic Economy Report 2020 menunjukkan nilainya sekitar US$ 2,2 triliun pada pada 2018 dengan laju pertumbuhan 5,2 persen per tahun.

“Dalam hal ini Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim, dan ranking 5 untuk keuangan syariah,” kata Teten. Namun, produk makanan halal, Indonesia belum masuk 10 besar.

Teten menjelaskan, tantangan terbesar sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi tinggi, dan menyulitkan UMK mengaksesnya. Akibatnya, selama ini hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapatkan sertifikat halal.

Teten menegaskan, kementerian yang dipimpinnya terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan mendukung pengembangan jaminan produk halal. Di antaranya, sejak 2015-2019 memfasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM.

“Hasil survei kami menunjukkan bahwa mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal omset usahanya naik sebesar 8,53 persen,” ujar dia. Tidak hanya sertifikasi halal, pendampingan pun menurutnya, penting dilakukan. Baik dalam memberikan edukasi manajemen produk halal maupun pendaftarannya.

Menteri Agama Fachrul Razi menuturkan, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan selain menjamin produk halal juga meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dalam menjual dan memasarkan produk UMKM. Kata dia, penting bagi UMKM memahami dan memenuhi produk halal.

Dalam kegiatan bertajuk “Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajamen Produk Halal bagi UMKM” secara daring itu, Fachrul menjelaskan, tahun anggaran 2020 kemeteriannya telah mengalokasikan fasilitas dan sertifikasi produk halal bagi 3.283 pelaku UMK.

“Keputusan memberikan fasilitasi halal secara gratis membawa dampak yang tidak sederhana, salah satunya sebaran UMKM yang jumlahnya mencapai 62,5 juta pelaku,” tutur Fachrul.

IHSAN RELIUBUN l DA





Source link

Masalah likuiditas koperasi jadi pemicu rush money

Masalah likuiditas koperasi jadi pemicu rush money


ILUSTRASI. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sektor seluruh sektor keuangan mulai dari perbankan, non bank, hingga pasar modal. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui koperasi yang anggotanya bergerak di bidang UMKM juga terpukul sebagai konsekuensi pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan penurunan omset.

Ia bilang, pelaku UMKM tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada koperasi, dan terjadilah risiko debitur default (gagal bayar). Di sisi lain, likuiditas Koperasi terganggu karena adanya peningkatan penarikan dana anggota yang cukup signifikan.

“Tetapi tidak diimbangi dengan pemasukan dari pembayaran pinjaman anggota. Hal ini berdampak besar pada ketidakpercayaan anggota terhadap Koperasi, yang pada akhirnya terjadi Rush Money dan masalah hukum,” ujar Teten dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (30/9).

Dia melanjutkan, guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah melakukan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan subsidi bunga, penempatan dana pemerintah, dan restrukturisasi kredit. Juga lewat penjaminan kredit modal kerja baru serta pembiayaan investasi kepada Koperasi melalui LPDB. 

Baca Juga: Kemenkop UKM dorong UKM manfaatkan peluang ekspor ke pasar Eropa

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, diketahui bahwa koperasi mengalami permasalahan utama pada permodalan 46% dan penjualan 36%. Sedangkan permasalahan produksi dan distribusi sebesar 7% serta bahan baku 4%. Atas dasar itu, dibutuhkan pinjaman modal kerja, relaksasi kredit, kelancaran distribusi, dan kepastian permintaan.

Maka dari itu, dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah mencanangkan PEN, dengan penganggaran sebesar Rp 695,20 triliun. Sektor UMKM mendapat alokasi dana sebesar Rp 123,46 triliun. 

Program dirancang terdiri tiga kategori, yakni KUMKM yang berstatus dampak bertahan mendapat insentif pajak. Sedangkan yang menurun mendapat relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan, serta digitalisasi dan off taker. Sedangkan KUMKM yang berstatus dampak bangkrut mendapat bantuan langsung tunai.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Teten Masduki: Realisasi Penyaluran Banpres Produktif UMKM Sudah 61 Persen

Teten Masduki: Realisasi Penyaluran Banpres Produktif UMKM Sudah 61 Persen


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan realisasi penyerapan anggaran Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM hingga saat ini telah mencapai 61 persen dari pagu anggaran tahap awal sebesar Rp 22 triliun untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro. 

“Per hari ini sudah 61 persen penyerapannya dari sejak ini dilaunching bulan tanggal 24 Agustus di Istana oleh Pak Presiden,” ujar Teten dalam konferensi video, Jumat, 4 September 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi, sejak diluncurkan, penyaluran anggaran Banpres Produktif ini sudah mencapai Rp 13 triliun.  

Teten menargetkan pada September ini kementeriannya akan bisa menyalurkan Banpres Produktif tersebut hingga 12 juta penerima. Bahkan, ia membuka peluang untuk menambah total jumlah penerima hingga akhir tahun menjadi 15 juta penerima.

Teten mengatakan penyaluran banpres produktif tersebut perlu dipercepat. Mengingat, target penerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta itu adalah pelaku usaha yang belum tersentuh pembiayaan perbankan alias unbankable. Sehingga, mereka perlu dibantu agar tetap produktif di tengah tekanan pandemi ini.

“Modal mereka banyak tergerus untuk konsumsi kebutuhan keluarga sehari-sehari. Kalau kita tidak segera diberi hibah mungkin mereka semakin sulit dan tidak bisa berusaha lagi,” kata Teten.





Source link

Bantuan Rp2,4 Juta untuk Pelaku UMKM Sudah Tersalur 50 Persen

Bantuan Rp2,4 Juta untuk Pelaku UMKM Sudah Tersalur 50 Persen


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan realisasi bantuan presiden sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tahap pertama sudah mencapai 50 persen.

Bantuan yang digelontorkan pada tahap pertama ini menyasar sebanyak 9,1 juta pelaku UMKM. Ia berharap penyaluran bantuan dapat selesai pada September mendatang.

“Tahap pertama 9,1 juta akan selesai September ini. Per hari ini sudah 50 persen,” ungkap Teten Minggu (30/8).


Menurut Teten bantuan tersebut dianggarkan untuk mendukung jutaan UMKM Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 namun belum pernah mengakses pembiayaan ke perbankan.

Total anggaran program tersebut mencapai Rp22 triliun dengan total target penerima mencapai 12 juta pelaku UMKM.

Sementara untuk UMKM yang terhubung ke lembaga pembiayaan maupun perbankan, pemerintah telah menyiapkan stimulus berupa kredit murah dan restrukturisasi yang total anggarannya mencapai Rp123,46 triliun.

“Per tanggal 27 Agustus ini penerapannya sudah 45,76 persen. Tapi ini masih rendah dan karena itu perlu ada percepatan lebih tinggi lagi. Kami harap bisa mempercepat penyaluran dan diharapkan pada UMKM usaha mikro bisa segera kembali berusaha yang kemarin banyak modal mereka tergerus untuk bantuan konsumsi keluarga,” katanya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/agt)





Source link

Peluang UMKM Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Diperbesar

Peluang UMKM Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Diperbesar


JawaPos.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, dalam membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pihaknya membantu memasarkan produk dengan menyertakan UMKM dalam platform belanja pemerintah serta platform belanja BUMN. Tahun ini, setidaknya ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diarahkan Presiden Jokowi untuk dapat dioptimalkan UMKM.

Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga telah bekerja sama dengan LKPP untuk menghadirkan Laman UMKM dan BeLa Pengadaan untuk program ini. Mereka juga melakukan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk dapat hadir dalam platform ini.

“Bersama Kementerian BUMN, kami juga sudah bekerja sama untuk memastikan belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp 14 miliar agar UMKM dapat ikut serta melalui Pasar Digital UMKM yang memiliki potensi setidaknya Rp 35 triliun dan 27 kategori produk,” tuturnya dalam acara diskusi secara virtual, Minggu (30/8).

Saat ini, 9 BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya untuk menyerap produk UMKM. Contoh kategorinya adalah alat tulis kantor, catering dan snack, souvenir dan merchandise, pengadaan dan sewa furniture, jasa event organizer, dan lain-lain.

Tak hanya itu, dia menambahkan, pihaknya juga melakukan on-boarding digitalisasi UMKM di daerah-daerah dengan memanfaatkan katalog digital atau e-Brochure. Katalog digital ini nantinya berisikan produk UMKM serta hyperlinks atau tautan kontak penjual.

Inovasi dalam ekosistem digital juga terus digalakkan. Salah satunya, dengan program Pahlawan Digital yang menghadirkan perusahaan rintisan lokal yang menjadi inovator solusi teknologi dan membantu kegiatan usaha UMKM.

“Sehingga, dapat disebarkan dengan sederhana melalui platform chat ataupun media sosial dan jika di-klik akan langsung terhubung ke WA penjual,” imbuhnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Teten Sebut Baru 13 Persen UMKM Go Online

Teten Sebut Baru 13 Persen UMKM Go Online


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan baru sekitar 13 persen pelaku UMKM yang terintegrasi dengan teknologi digital. Total pelaku UMKM di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai kurang lebih 64,2 juta pada 2018 lalu.

“Sayang yang terhubung ke digital baru 13 persen, atau 8 juta pelaku usaha sehingga percepatan digitalisasi UMKM ini menjadi agenda besar,” ujarnya dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia, Jumat (28/8).

Ia mengatakan akselerasi digitalisasi UMKM ini menjadi krusial di tengah pandemi ini. Pasalnya, berdasarkan pantauan Kemenkop UKM, pelaku UMKM yang bertahan adalah mereka yang sudah terhubung ke digital. Melalui digitalisasi, pelaku UMKM bisa memperluas akses pasarnya.


“Beda dengan krisis 1998 saat itu banyak usaha besar yang rubuh justru UMKM tampil sebagai penyelamat. Saat ini, Covid-19 justru UMKM paling terdampak dari sisi suplai dan permintaan,” imbuhnya.

Senada, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan digitalisasi merupakan salah satu kunci meningkatkan kreativitas dan nilai tambah UMKM utamanya di tengah pandemi. Guna mendorong digitalisasi itu, kata dia, bank sentral telah menyediakan fasilitas digitalisasi pembayaran melalui Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).

“Semua metode pembayaran harus gunakan QRIS. Alhamdulillah sudah 4,3 juta merchant tersambung, sehingga insya Allah memudahkan digitalisasi,” katanya.

Selain digitalisasi pembayaran, bank sentral juga menyambungkan perusahaan keuangan digital (financial technology/fintech) dengan bank. Dengan demikian, layanan keuangan digital mampu menjangkau lebih banyak UMKM.

Pemerintah sendiri menyiapkan bantuan kepada UMKM untuk stimulus UMKM di tengah pandemi ini sebesar Rp123,46 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah terserap sebesar Rp44,63 triliun, setara 37,2 persen dari total anggaran.

Beberapa waktu lalu, pemerintah baru meluncurkan hibah kepada pelaku 12,4 juta UMKM. Bantuan itu diberikan dalam bentuk modal kerja sebesar Rp2,4 juta per pelaku.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)





Source link