fbpx
Delegasi AS Sebut Omnibus Law Alasan Utama Investasi di RI

Delegasi AS Sebut Omnibus Law Alasan Utama Investasi di RI



Jakarta, CNN Indonesia —

CEO International Development Finance Corporation, Adam Boehler, selaku bagian dari delegasi Amerika Serikat yang bertemu dengan Kadin pada Sabtu (24/10) mengatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi alasan utama negaranya mau berinvestasi di Indonesia.

“Itulah (Omnibus Law) alasan utama mengapa kami ada di sini dan mengapa kami dapat melakukan transaksi di sini,” kata Boehler dalam diskusi virtual, Sabtu (24/10).

Boehler juga mengatakan bahwa ketertarikan AS berinvestasi di Indonesia juga terlihat dari kedatangan perwakilan DFC, Bank Ekspor Impor (Exim) AS, Kementerian Keuangan AS, Kementerian Perdagangan AS, Kementerian Luar Negeri AS, dan Kementerian Energi AS ke Indonesia.







“Melihat delegasi ini di sini dan begitu banyak lembaga untuk pemerintah Amerika Serikat itu sangat tidak biasa. Itu mencerminkan minat Amerika Serikat dalam kemitraan yang lebih luas dengan Indonesia dan dalam mendorong lebih banyak investasi di Indonesia,” tutur Boehler.

Boehler memandang Omnibus Law merupakan upaya besar Indonesia agar ramah terhadap bisnis swasta. Hal ini menjadi penting untuk mendorong investasi di negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini.

“Mengapa ketika Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia dari perspektif populasi, mengapa tidak ada investasi yang lebih banyak lagi? Mungkin masalahnya dari jarak, tapi juga masalah lainnya adalah kesulitan berbisnis,” kata Adam.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Exim, Kimberly Reed, mengungkap bahwa AS tertarik untuk mendanai proyek layanan kesehatan, usaha kecil menengah (UMKM), renewable energy (energi baru terbarukan/EBT), dan di bidang TIK seperti AI, startup, dan 5G.

“Kongres telah menjabarkan 10 industri transformasional yang saya tahu penting bagi Indonesia, yaitu komunikasi nirkabel 5G, semikonduktor, AI, dan EBT. Namun, kami pada intinya mendukung segala jenis proyek,” kata Reed.

(jnp/has)





Source link

OJK Klaim Butuh Omnibus Law Ciptaker Demi Dongkrak Investasi

OJK Klaim Butuh Omnibus Law Ciptaker Demi Dongkrak Investasi



Jakarta, CNN Indonesia —

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan di tengah momentum yang tepat untuk mengoptimalkan realisasi investasi di dalam negeri. Apalagi, ekonomi tengah lesu akibat pandemi virus corona (covid-19).

Ketua OJK Wimboh Santoso menilai Omnibus Law dibutuhkan sebagai pendorong untuk mengungkit investasi, yang bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“UU Ciptaker sudah disahkan dan ini adalah momentum baik bagaimana pengusaha optimalkan agar investasi cepat berkembang dan cepat direalisasi. Bagaimana investasi bisa digenjot lebih cepat lagi,” jelas Wimboh dalam diskusi daring IDX bertajuk Perkembangan Ekonomi Terkini dan Ketahanan Sektor Keuangan pada Senin (19/10).







Selain pengesahan Omnibus Law, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak investasi, baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Namun, karena lesunya ekonomi, upaya untuk meningkatkan kredit atau pinjaman pun sulit terealisasi.

Data terakhir, survei perbankan Bank Indonesia (BI) menyatakan pertumbuhan kredit sepanjang 2020 dipastikan melambat dari tahun lalu. Responden survei memprediksi pertumbuhan kredit hanya mencapai 2,5 persen pada 2020 atau lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang sebesar 6,1 persen.

Sebagai gambaran, data terakhir pertumbuhan kredit bank hanya mencapai 0,12 persen per September 2020. Kondisinya berbanding terbalik dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bertumbuh 12 persen pada periode yang sama.

Sepakat, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Omnibus Law akan mampu mendorong optimisme iklim investasi dalam negeri. Pengesahan pun dinilai tepat saat dampak pandemi corona memukul perekonomian Indonesia.

Ia menyebut bahwa pandemi covid-19 mengakibatkan 13,3 juta orang mencari kerja. Rincinya, 6,9 juta orang menganggur, 2,9 juta anak muda baru lulus mencari pekerjaan, 2,1 juta juta korban PHK, dan 1,4 juta pekerja dirumahkan.

Namun, Airlangga tidak menyebutkan basis data tersebut. “Untuk memulihkan ekonomi nasional, jangka menengah, dan panjang perlu transformasi ekonomi,” tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(wel/bir)





Source link

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Dinilai Masih Bisa Berubah

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Dinilai Masih Bisa Berubah


TEMPO.CO, Jakarta – Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR Widodo mengatakan draf omnibus law UU Cipta Kerja dengan 812 halaman sebenarnya masih bisa berubah. Perubahan ini dinilai merupakan hal biasa karena harus melewati proses penelahaan, check and re-check di Istana.

“Mungkin saja bisa halamannya berubah,” kata Widodo dalam acara Kovid Psikologi secara virtual pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

Perubahan bisa terjadi karena draf UU 812 halaman ini akan disesuaikan dengan format dan standar pembentukan UU. Sebelum kemudian diteken Presiden Joko Wudodo atau Jokowi, paling lambat 30 hari setelah paripurna DPR.

Sebelumnya, UU Cipta Kerja sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Setelah ketuk palu ini, terjadilah drama gonta-ganti halaman RUU.

Awalnya setelah pengesahan, beredar draf RUU dengan jumlah 905 halaman. Lalu beredar lagi draf dengan jumlah halaman 1028.

Saat ingin diserahkan ke presiden, DPR mengumumkan draf finalnya berisi 1.035 halaman. Tapi hanya selang beberapa jam, terjadi perubahan ukuran kertas sehingga drafnya berubah lagi menjadi 812 halaman. Sehingga draf inilah yang akhirnya diserahkan ke Jokowi pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Widodo tidak menjelaskan mengapa bisa beredar draf berbagai versi di publik setelah pengesahan. Sesuai ketentuan yang ada, ia menyebut seharusnya draf berbagai versi ini belum boleh beredar, seperti yang sudah terlanjut terjadi. “Karena belum dokumen publik yang bisa disebarluaskan,” ujarnya.

Tapi dengan proses yang belum selesai ini, Widodo pun meminta publik untuk tiga tergesa-gesa. “Jangan terlalu menanyakan ini berapa (halaman), segala macam,” ujarnya.

Bagi tim yang sering terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Widodo menyebut perubahan semacam ini merupakan hal yang lumrah. “Recalling, check and re-check itu biasa,” kata dia.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Pemerintah dan DPR Disebut Tak Sediakan Info UU Cipta Kerja yang Akurat





Source link

Moeldoko Klaim Omnibus Law Dukung UMKM Bertahan di Tengah Pandemi

Moeldoko Klaim Omnibus Law Dukung UMKM Bertahan di Tengah Pandemi


TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim UU Omnibus Law Cipta Kerja mengandung berbagai hal yang bisa memudahkan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. serta koperasi untuk bisa bertahan di tengah tekanan akibat Covid-19.

“Dengan berbagai upaya itu, pemerintah berharap UMKM tidak hanya mampu survive atau selamat akibat pandemi Covid-19, tapi juga harus mampu bangkit menjadi lebih kuat di masa yang akan datang,” ujar dia dalam sebuah webinar. Jumat, 9 Oktober 2020.

Moeldoko menilai Omnibus Law mengandung banyak hal baik bagi para pelaku usaha. Salah satunya dalam hal kemudahan perizinan. Di samping itu, UU Cipta Kerja juga diklaim menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan terpadu bagi UMKM.

“Melalui pengembangan klaster, penyediaan lahan, aspek produksi, infrastruktur, pemasaran, digitalisasi, kemitraan, kemudahan fasilitas pembiayaan fiskal, insentif pajak, kemudahan impor, hingga jaminan kredit,” ujar Moeldoko.

Dengan bantuan itu, Moeldoko berharap para pelaku usaha, khususnnya UMKM diharapkan bisa bangkit dan lebih kuat setelah pandemi ini. “Anggaplah ini sebuah ujian bagi UMKM, karena akan kuat kalau diuji. Jangan menyerah, karena kalau menyerah artinya selesai.”

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan UU Cipta Kerja mampu menjawab berbagai tantangan investasi. Selama ini, kalangan usaha memandang daya saing investasi Indonesia masih mengalami sejumlah hambatan.

“Undang-undang tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Oktober 2020.

Menurut Rosan, adanya UU Cipta Kerja akan berdampak bagi penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Undang-undang ini juga diklaim memberikan kemudahan untuk pelaku usaha terutama UMKM, membentuk ekosistem investasi yang kondusif, dan terciptanya lapangan kerja untuk mengakomodasi kebutuhan angkatan kerja.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY





Source link

UU Cipta Kerja, Menteri LHK: Masyarakat Tetap Bisa Ajukan Gugatan terkait Amdal

UU Cipta Kerja, Menteri LHK: Masyarakat Tetap Bisa Ajukan Gugatan terkait Amdal


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan masyarakat tetap bisa melayangkan gugatan untuk persoalan analisis dampak lingkungan atau amdal setelah Undang-undang atau UU Cipta Kerja diberlakukan.

“Terdapat pandangan, kekhawatiran, bahwa masyarakat tidak dapat melakukan gugatan terkait lingkungan. Hal ini tidak benar,” ujar Siti dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 7 Oktober 2020.

Dalam UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 93 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihilangkan. Pasal itu menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata-usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal.

Menurut Siti, gugatan bisa diajukan terhadap perizinan berusaha perusahaan yang menjadi keputusan tata usaha negara atau TUN. Apalagi, dalam UU Cipta Kerja, persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha.

Adapun hak masyarakat untuk menggugat diatur melalui Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.”

Nantinya, perizinan berusaha dapat dibatalkan bila dalam persyaratan yang diajukan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi.

Selanjutnya, penerbitan perizinan bisa dibatalkan seandainya pemohon tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, pembatalan akan dilakukan jika kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UPL-KKP) tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha.

Siti mengimbuhkan, pemerintah juga tidak menghilangkan klausul Amdal dalam UU Cipta Kerja. “Prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari konsep  pengaturan dalam ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan,” ujarnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA





Source link

BKPM Klaim, Pasca UU Cipta Kerja Sah Indonesia Diserbu 153 Perusahaan

BKPM Klaim, Pasca UU Cipta Kerja Sah Indonesia Diserbu 153 Perusahaan


JawaPos.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku optimistis, Indonesia akan diserbu sekitar 153 perusahaan, untuk berinvestasi setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ada 153 perusahaan yang sudah siap masuk pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).

Bahlil menjabarkan, UU Cipta Kerja memiliki efek yang luas dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, ratusan perusaahan akan menyediakan lapangan kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran di tanah air.

Disamping itu, Bahlil mengimbau agar hal ini tidak dipahami sebagai penampungan pekerjaan bagi warga negara asing (WNA). Sebab, penyediaan lapangan kerja akan diprioritaskan untuk tenaga kerja pribumi.

Baca juga: Muhammadiyah: Dari Awal Kita Desak DPR Batalkan RUU Cipta Kerja

“lapangan pekerjaan ini jangan lagi diputar bahwa seolah-olah untuk asing. Pemerintah, Bapak Presiden untuk setiap lapangan kerja yang timbul akibat masuknya investasi, harus diprioritaskan pada tenaga kerja dalam negeri,” jelasnya.

Bahlil melanjutkan, melalui regulasi ini juga akan memudahkan proses investasi masuk ke Indonesia. Hal itu sekaligus menjawab keluhan dunia usaha yang selama melirik Indonesia menjadi ladang berusaha.

“Dunia usaha yang sering mengatakan izin susah karena terkesan ada ego sektoral, aturan tumpang tindih, tanah dan buruh yang mahal solusinya UU Cipta Kerja ini solusi jawab itu,” imbihnya.

Bahlil menambahkan, dirinya samgat yakin target investasi nasional akan naik di tahun 2021 mendatang. Adapun target investasi tahun ini sendiri yang sebesar Rp 816 triliun sudah terealisasi sekitar 49 persen.

“Insya Allah akan naik lebih baik dari tahun 2020,” tutupnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Kuswandi

Reporter : Romys Binekasri





Source link

UU Omnibus Law Cipta Kerja: Beda Risiko Bisnis, Beda Izinnya

UU Omnibus Law Cipta Kerja: Beda Risiko Bisnis, Beda Izinnya


TEMPO.CO, Jakarta – Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko disepakati dalam Undang-undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. UU ini disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin sore, 5 Oktober 2020.

“Perizinan dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha,” demikian tertulis dalam Pasal 7 BAB III dalam UU Cipta Kerja.

Dalam bagian penjelasan, tingkat risiko ini adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan. Itu sebabnya, sebelum mendapatkan izin, ada penilaian terhadap potensi bahayanya dari bisnis yang dilakukan investor.

Penilaian ini akan mencakup lima aspek, yaitu kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan risiko volatilitas. Perlu digarisbawahi bahwa sumber daya yang dimaksud di sini termasuk frekuensi radio.

Setelah itu, barulah kemudian bisnis dibagi dalam tiga skala, yaitu risiko rendah, menengah, dan tinggi.

1. Bisnis Risiko Rendah

Untuk bisnis ini, izin yang dibutuhkan hanya satu yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini merupakan bukti registrasi pelaku bisnis untuk melakukan usaha dan identitas atas usahanya tersebut. Tapi, UU ini belum menjelaskan contoh bisnis risiko rendah itu seperti apa.





Source link