COVID-19 Archives - PT Valid Data Solusi

Penjelasan Luhut soal Perintah Jokowi Tangani Covid-19 di 8 Provinsi

JawaPos.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan terkait perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk dirinya untuk terjun langsung menangani Covid-19 di delapan provinsi.

Adapun delapan provinsi tersebut diantaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara. Luhut menyebut delapan provinsi tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah, karena menyumbang 75 persen dari total kasus Covid-19 di Indonesia.

“Saya disuruh menangani karena bagaimanapun, kami tak bisa lepas dari penanganan Covid-19,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (15/9).

Luhut mengatakan, jika penyebaran kasus Covid-19 di delapan provinsi tersebut dapat diatasi, maka daerah lainnya dapat terkendali. “Seiring berjalannya waktu kami semakin paham bagaimana bereaksi mengenai ini,” imbuhnya.

Di sisi lain, Luhut mengatakan, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta menjadi salah satu upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Kami mengidentifikasi ada 8 titik menjadi masalah dalam ekonomi kita, dan ini yang kami take the focus supaya kita bisa rebound lebih cepat,” ucapnya.

“Itu sebabnya DKI sekarang kita lakukan PSBB yang diperketat di spot-spot tertentu,” ucapnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri

Source link

Operasi Yustisi Diharapkan Percepat Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi

JawaPos.com – Pelaksanaan operasi yustisi yang dimulai serentak nasional sejak Senin 14 September 2020 diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus Covid-19. Kedisiplinan dapat mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Ekonomi Kreatif Erik Hidayat berharap, pemerintah tegas dalam penerapan operasi yustisi ini. Sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah, lokasi usaha seperti pasar, dan permukiman padat warga.

Dia menjamin, para pelaku usaha memiliki komitmen dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengutamakan pemulihan kesehatan. Bahkan mereka sudah menerapkan protokol kesehatan di lokasi usaha masing-masing seperti yang dianjurkan pemerintah.

“Kami mengimbau kerja sama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi,” ujarnya dalam acara diskusi, Senin (14/9).

Erik juga menambahkan bahwa Kadin mendukung pemulihan kesehatan sebagai hal yang prioritas saat ini. Penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha seharusnya diikuti dengan kepatuhan dari sisi masyarakat.

“Makin cepat kita sehat, makin cepat juga perekonomian bisa cepat bergerak kembali,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan, penegakan kedisiplinan tersebut diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik hingga penegakan hukum. Mulai dari teguran mematuhi protokol kesehatan, hingga sanksi denda, dan kerja sosial bahkan pencabutan izin tempat usaha.

“Sasaran operasi yustisi adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sehingga kembali lagi ke wilayah masing-masing, bagaimana penerapannya,” ucapnya.

Dalam operasi ini, dia mengklaim, polisi tetap mengedepankan upaya persuasif simpatik. “Seperti saat melakukan sosialisasi dan menemukan masyarakat tanpa masker, maka polisi harus memberinya masker cadangan yang sudah disiapkan oleh setiap anggota polisi di lapangan,” jelas Awi.

Ia menambahkan, operasi yustisi pada tahap awal fokus pada pendisiplinan penggunaan masker di masyarakat. Berikutnya akan dilengkapi dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

“Operasi ini juga akan melibatkan dan memberdayakan komunitas-komunitas yang selaras dengan program Perpolisian Masyarakat. Contohnya adalah komunitas masyarakat yang ada di pasar, mal, terminal, stasiun kereta, komunitas sepeda, komunitas di perumahan-perumahan dan lainnya,” tuturnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri

Source link

Mal di Jakarta Tetap Buka Saat PSBB, Ini Respons APPBI

JawaPos.com – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat kembali diterapkan di DKI Jakarta seiring dengan meningkatnya angka penularan Covid-19. Kendati demikian, tidak seperti PSBB sebelumnya, pusat perbelanjaan tetap buka seperti biasa.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) pun merespons hal ini. Ketua DPD APPBI DKI Ellen Hidayat dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Senin (14/9) menuturkan bahwa berdasarkan Pergub No 88/2020 tertanggal 13 September 2020, terkait dengan pengelolaan pusat belanja terhitung sejak tanggal 14 September sampai dengan 27 September 2020, pusat perbelanjaan atau mal tetap diizinkan untuk beroperasi.

“Kali ini ternyata pihak Pemrov juga sudah mencatat bahwa pusat belanja di DKI bukan merupakan klaster Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya, keadaan saat ini memang perlu kerja sama dari segenap lapisan masyarakat dan juga mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga tujuan utama agar dapat menjaga kesehatan masyarakat dan juga berjalannya dunia usaha yang sudah terpuruk beberapa bulan ini masih dapat tetap berjalan.

“Umumnya produk-produk yang dijual di pusat belanja merupakan produk kebutuhan sehari-hari berupa sandang pangan,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Ellen mengaku, bahwa sejak dibukanya mal pada 15 Juni lalu, traffic pengunjung yang datang ke pusat belanja sampai saat ini baru mencapai sekitar 35 persen-40 persen, bahkan belum menyentuh angka 50 persen.

“Keadaan ini memang masih berat bagi para pelaku usaha dan juga pengelola mal, namun dengan melihat bahwa banyak pihak yang terimbas dengan ditutupnya mal, seperti UKM, parkir, pedagang kecil, dan pemasok, maka saat ini baik pengelola pusat belanja dan juga para tenant bekerjasama untuk bisa melewati keadaan yang berat ini, di mana setidaknya kami masih bisa membuka lapangan kerja bagi para karyawan yang sangat membutuhkan penghasilan,” jelasnya.

Ellen menambahkan, dengan tidak diijinkannya F&B dine in untuk makan di tempat tentunya akan bisa mempengaruhi traffic yang sudah dicapai saat ini, apalagi perkantoran juga dibatasi. Namun, kata dia, keputusan yang diambil pihak Pemprov juga sudah maksimal dengan berbagai pertimbangan, di mana selama ini pusat belanja juga selalu dengan taat mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan Pemprov.

“Dengan adanya PSBB Pengetatan, maka semua anggota APPBI DKI beserta para tenant-nya akan terus dan lebih disiplin serta lebih ketat menjalankan protokol kesehatan,” tutupnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Romys Binekasri

Source link

Banggar DPR Larang Pemerintah Nego Lagi Defisit Anggaran Tahun Depan

JawaPos.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan pemerintah untuk disiplin anggaran, dan tidak lagi mengusulkan pelebaran defisit anggaran untuk APBN 2021. Seperti diketahui, dalam postur sementara RAPBN 2021 defisit fiskal sudah dilebarkan ke level 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit anggaran tahun depan ditargetkan sebesar Rp 1.006,4 triliun. Angka ini naik Rp 35,2 triliun dari yang ditargetkan dalam nota keuangan sebesar Rp 971,2 triliun.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah juga meminta pemerintah memiliki manajemen risiko yang bisa mengantisipasi jika target pendapatan negara pada 2021 tidak tercapai. “Pemerintah harus memiliki manajemen risiko fiskal yang baik, untuk itu tidak boleh lagi menambah defisit anggaran,” ujarnya saat rapat kerja dengan pemerintah, Jumat (11/9).

Said mengusulkan, salah satu upaya manajemen risiko yang bisa dilakukan agar defisit tak melebar ketika penerimaan meleset adalah refocussing dan realokasi anggaran. Pemerintah diharapkan bisa mempertajam program-program yang prioritas.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memahami, potensi pelebaran defisit yang menjadi kekhawatiran DPR. Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran sesuai target di postur sementara RAPBN 2021.

“Pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit tidak melebihi 5,7 persen. Dan apabila terjadi perubahan pos dalam pendapatan, maka akan dilakukan offside dari sisi belanja melalui berbagai tindakan refocussing atau melakukan prioritas yang lebih tajam lagi,” ucapnya.

Sri Mulyani berkomitmen akan menggunakan seluruh instrumen kebijakan dalam memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Pemerintah juga berjanji akan memprioritaskan sektor kesehatan.

“Semoga ketidakpastian berasal dari Covid-19 bisa ditangani dan tanggulangi dan terus pusatkan perhatian untuk dukung langkah-langkah kesehatan dan bidang ekonomi dan melindungi masyarakat melalui berbagai bansos,” tuturnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri

Source link

Penerapan Kembali PSBB Buat Investor Panik, Aksi Jual Akan Warnai IHSG

JawaPos.com – Pasar saham hari ini kembali anjlok seiring dengan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi tadi anjlok mencapai 5 persen pada pukul 10.36 WIB.

Hal ini membuat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pemberhentian sementara (trading halt) selama 30 menit. Pada saat pembukaan perdagangan, IHSG anjlok menjadi 4,08 persen, tapi kemudian minus lagi 5,05 persen di level 4.888.

Aksi jual asing cukup tinggi yaitu sebesar Rp 490 miliar di pasar reguler yang membuat indeks tak berdaya. Investor lokal pun belum bisa menahan kejatuhan indeks. Nilai transaksi tercatat Rp 5,95 triliun.

Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan, penurunan IHSG terjadi karena kecemasan para investor terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu memicu investor melakukan aksi jual.

“Iya betul karena PSBB. Kelihatan panik (jadinya melakukan aksi, Red) jual,” ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (10/9).

Namun, Hans mengatakan, pengaruh psikologis investor terhadap pergerakan IHSG perlu dilihat hingga akhir pekan dan awal pekan depan. “(Lihat, Red) Jumat besok dan Senin,” imbuhnya.

Menurutnya, banyak pihak yang memperkirakan kuatal III tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali di zona negatif. Apalagi, ditambah penerapan kebijakan PSBB secara total yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi nasional.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Romys Binekasri

Source link

Ekonomi Jatim Diprediksi Lebih Cepat Waras Ketimbang Nasional

JawaPos.com – Ketika perekonomian nasional diprediksi terkontraksi pada kuartal ketiga, tidak demikian Jawa Timur (Jatim). Prediksinya, provinsi yang beribu kota di Surabaya itu pulih lebih cepat. Faktor penopangnya adalah manufaktur dan perdagangan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Wisnu Wibowo yakin perekonomian Jatim pada kuartal ketiga membaik. Meski, pertumbuhannya diperkirakan masih negatif. Yakni, minus 0,55 persen. Tapi, angka itu lebih baik daripada capaian pada kuartal kedua yang tercatat minus 5,9 persen.

“Perbaikan ini dipicu mulai bergeraknya sektor manufaktur, perdagangan, penyediaan akomodasi, dan mamin (makanan dan minuman),” jelas Wisnu Minggu (6/9).

Namun, sektor-sektor utama tersebut memang belum dapat dikatakan pulih sepenuhnya. Pasalnya, kontraksi pada kuartal sebelumnya sangatlah dalam.

Sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan merupakan salah satu yang akan tumbuh secara solid positif pada kuartal ketiga. Itu seiring dengan masifnya skema penyaluran dana stimulus pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dampak Covid-19.

Jika upaya perbaikan ekonomi dan optimisme pelaku bisnis dapat dijaga dan ditingkatkan, pada kuartal keempat pertumbuhannya akan positif. Setidaknya pada kisaran 1,4 persen.

“Meski demikian, jika tidak ada kebijakan serta strategi yang luar biasa, sepanjang 2020 pertumbuhan ekonomi Jatim diperkirakan masih negatif pada kisaran 1–2 persen,” ungkap Wisnu.

Source link

Pilkada Serentak Tahun ini Tak Banyak Genjot Penerimaan

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi imbas hantaman virus Covid-19. Staf Khusus Menteri Keuangan, Masyita Crystallin mengungkapkan, pelaksanaan pilkada serentak tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, dalam kondisi ini masyarakat terpaksa harus menerapkan jaga jarak. Selain itu beberapa daerah juga masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kita melihat karena psychical distancing, maka dampak pilkada tidak sebesar sebelumnya,” ujarnya dalam acara diskusi virtual, Sabtu (5/9).

Menurutnya, terdapat pergeseran konsumsi pada perayaan pilkada serentah tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya, saat ini pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak dilakukan secara virtual. Sementara tahun sebelumnya dapat menggenjot permintaan industri percetakan.

“Dampak ke konsumsi rumah tangga juga tidak terlalu besar, karena tidak seperti tahun sebelumnya yang masih harus print,” ucapnya.

Dia menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi dari penerimaan pajak memang tidak bisa diharapkan. “Tapi APBN menjadi counter-cyclical di saat penerimaan turun, maka belanja harus ditingkat. Karena swasta tidak beroperasi maksimal, jadi prioritasnya bukan meningkatkan penerimaan,” tuturnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri

Source link

Garuda Sebut Okupansi Membaik, Kini Angkut 8 Ribu Penumpang Per Hari

JawaPos.com – Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian akibat pandemi Covid-19 terus memberikan relaksasi. Salah satunya untuk sektor penerbangan yang perlahan mulai membaik.

Untuk maskapai Garuda Indonesia sendiri, Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT, Ade R Susardi pun mengaku bahwa akhir-akhir ini, situasi okupansi penerbangan maskapai plat merah tersebut mulai mengalami peningkatan.

“Sekarang 7 ribu sampai 8 ribu penumpang per hari,” ujarnya dalam acara webinar Workshop Adaptasi Bisnis pada Normal Baru, Kamis (3/9).

Pada libur panjang kemarin yang terjadi pada tanggal 20 sampai 23 Agustus 2020, Garuda Indonesia mencapai 170 penerbangan. Dengan membawa 9 ribu penumpang tiap harinya.

“Jumlah penumpang Garuda naik signifikan, minggu lalu, yang libur panjang kita sampai 170 flight, jumlahnya penumpang per hari itu 9 ribu,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa aktivitas penerbangan Garuda begitu rendah. Pada Mei lalu, yang harusnya merupakan peak season karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, menjadi yang terendah sepanjang karir Garuda.

“Di 2019 (Hari Raya Idul Fitri) jumlah flight per hari sekitar 400 dan bulan Mei 2020 itu 1 hari 30, itu pada saat pemerintah melarang mudik padahal itu peak Garuda, kurang dari 10 persen dari normal penerbangan kita, di mana setengahnya itu adalah kargo flight, dampaknya besar sekali,” imbuhnya.

Pihaknya pun berharap peningkatan ini menjadi titik balik peningkatan okupansi penerbangan. “Kita harapkan ini menjadi lebih baik dan hal itu yang bisa menyelamatkan Garuda ke depannya,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Saifan Zaking

Source link

Bangun Ekosistem Digital, BRI Pertegas Posisi Fokus di Segmen UMKM

JawaPos.com – Melalui ekosistem digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempertegas posisinya sebagai bank yang fokus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tranformasi digital yang dilakukan oleh BRI merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat atas layanan keuangan yang mudah, accessible dan terintegrasi.

Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI Indra Utoyo mengatakan dalam membangun ekosistem digital, BRI menerapkan dua strategi inisiatif, yakni digitize dan digital. Misi digitize yakni bagaimana BRI mengeksploitasi dari bisnis yang ada memanfaatkan teknologi supaya lebih efisien dan produktif. Adapun digital, terkait menciptakan produk dengan fokus pada customer centric, inovasi dan customer experience yang lebih baik.

“Dengan digital ini sebenarnya kita diminta berfikir sangat berorientasi pada nasabah untuk bisa men-deliver value dan menciptakan value. Misalnya dengan BRIMobile, ini sudah menjadi super apps, pertumbuhan dan pemanfaatannya luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Dari sisi produktivitas melayani nasabah juga meningkat,” ujar Indra dalam diskusi virtual pada acara Special Dialogue di IDX Channel bertema Tantangan dan Inovasi Industri di Tengah Pandemi.

Dengan layanan digital, pembiayaan nasabah yang tadinya membutuhkan waktu dua pekan, kini menjadi lebih singkat yakni dua hari. Disamping itu, dengan adanya digital lending prosesnya hanya dua menit. Dalam pengajuan dan penyaluran kredit ini, BRI sudah menerapkan proses yang fully digital, salah satunya menggunakan biometri. “Kami juga membantu bagaimana pertumbuhan dari transaksi micro payment bisa ditumbuhkan, di mana kegiatan-kegiatan transaksi sudah dimudahkan dengan digital,” papar Indra.

Di masa pandemi saat ini, menurut Indra, BRI fokus mendukung kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat melalui cara-cara baru seperti misalnya digitalisasi pasar melalui pengembangan web pasar yang saat ini sudah hadir di 4.300 pasar tradisional. Inovasi ini memudahkan pedagang pasar tetap produktif di masa pandemi, masyarakat bisa berbelanja dari rumah dan kemudian diantar oleh kurir.

Untuk mengembangkan segmen ultra mikro misalnya, BRI juga mengoptimalkan pengembangan BRIBrain. Inovasi tersebut merupakan platform yang menyimpan, memproses dan mengkonsolidasikan informasi dari berbagai aliran data. Platform ini menjadi ‘otak’ bagi BRI untuk mengambil keputusan dalam bentuk BRIScore dengan tepat dan presisi.

Dengan BRIBrain memungkinkan BRI meluncurkan produk-produk digital baru yang telah disempurnakan dan menjadi produk digital terdepan di segmennya. Untuk itu, BRI terus memperkuat infrastruktur digital dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (Machine Learning). Pemrosesan Big Data melalui Machine Learning saat ini dirasakan manfaatnya di berbagai lini bisnis. Saat ini, BRIBrain dimanfaatkan untuk semua produk digital lending BRI di antaranya PINANG, CERIA, dan KUR e-Commerce.

Optimalisasi big data menjadi arah BRI untuk memperlancar dan mempercepat penyaluran kredit maupun berbagai stimulus pemerintah secara tepat sasaran kepada UMKM. Data terkait UMKM menjadi penting guna mendukung pemulihan ekonomi nasional mengingat segmen ini menjadi backbone ekonomi Indonesia.

Melalui berbagai inovasi, lanjut Indra, BRI ingin bergerak lebih cepat dan menjangkau semakin banyak masyarakat. “Karena kita sadar ke depan mantranya adalah kecepatan, siapa yang cepat dia makan yang lambat. BRI membangun open innovation ecosystem, berpartner dengan excellent menggunakan open banking, yang memungkinkan BRI berkolaborasi secara masif dengan partner-partner baru,” tutup Indra.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Source link

Perusahaan Besar Diharapkan Beli Vaksin Covid-19 Buat Karyawannya

Suara.com – Imbauan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir agar pengusaha-pengushaan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri membelikan vaksin Covid-19 untuk karyawan masing-masing mendapat sambutan positif.

“Saya dapat tanggapan positif dari Kadin, di sini ada grup Lippo, grup Astra, grup Sinarmas, grup Medco, yang bukan tidak mungkin mereka juga berani untuk membeli vaksin sendiri untuk kebutuhan karyawan mereka,” ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9/2020).

Erick menambahkan kini tengah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk persiapan distribusi vaksin Covid-19.

“Kita harapkan, program kesehatan ini jadi sangat penting. Tapi tidak kalah pentingnya review program tambahan yang akan kita bicarakan satu dua hari ini,” kata Erick Thohir.

Dua skema distribusi vaksin

Vaksin Covid-19 akan diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam dua skema: berbayar dan gratis.

Distribusi vaksin gratis akan menggunakan data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan kriteria tertentu.

“Kita harapkan juga vaksin ini ada sendiri dua tipe macam vaksin: ada vaksin yang memang bantuan dari pemerintah melalui data BPJS Kesehatan, yang memang ada 93 juta orang yang sangat memerlukan. Sangat memerlukan,” ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9/2020).

Tak semua pengguna BPJS Kesehatan akan diberi vaksin gratis. Masyarakat dengan tingkat daya beli tertentu harus tetap mandiri dengan membeli sendiri. Hal ini untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

“Tapi program yang mandiri juga kita libatkan karena kita tahu banyak juga pihak-pihak yang mampu membeli. Kita tidak mau nanti beban keseluruhan ini jadi beban pemerintah,” kata dia.

Source link