fbpx
Pupuk Mulai Langka, Kementan Upayakan Penuhi Kebutuhan Petani

Pupuk Mulai Langka, Kementan Upayakan Penuhi Kebutuhan Petani


JawaPos.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan perhatian serius guna menjamin stok dan pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah. Hal ini merespon adanya keluhan petani yang kesulitan mencari pupuk.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, hingga kini pihaknya mengatur ketat pendistribusian pupuk subsidi. Alokasi pupuk subsidi disesuaikan dengan eRDKK dari Kelompok Petani.

“Dalam mendistribusikan pupuk subsidi, kita mengacu pada eRDKK yang disusun dari poktan dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi. Kita membuat aturan ketat agar pupuk yang didistribusikan menjadi tepat guna,” ujarnya, dalam keterangannya, Rabu (23/9).

Selain mengatur subsidi, Mentan Syahrul menambahkan, Kementan saat ini tengah mengupayakan penambahan anggaran untuk pupuk subsidi. “Saat ini kita sedang proses administrasi. Kita upayakan akan selesai secepatnya,” imbuhnya.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, beberapa daerah di Indonesia mengaku kesulitan pupuk subsidi sejak Agustus 2020. Menghadapi musim tanam saat ini, para kelompok tani berharap pemerintah merespon kondisi tersebut.

Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, bahwa sebenarnya pupuk subsidi yang dialokasikan sudah hampir 100 persen terserap. “Contoh di Purbalingga, menurut data kita pupuk urea yang diusulkan di dalam eRDKK sebanyak 18.827 ton, sedangkan pemerintah mengalokasikan 10 ribu ton. Saat ini, sudah disalurkan sebanyak 9.864 ton atau 98.64 persen,” kata Sarwo Edhy.

Bila ada kekurangan jenis pupuk tertentu, Sarwo Edhy menyarankan petani untuk sementara menggunakan jenis pupuk lainnya yang masih banyak ketersediaannya. Untuk mengatasi (kekurangan) pupuk Urea yang sudah terserap 98 persen itu, para petani sebetulnya bisa diarahkan menggunakan NPK yang alokasinya masih tersedia.

“Petani bisa menggunakan pupuk majemuk itu untuk sementara,” ucapnya.

Untuk melindungi petani, pupuk subsidi diperuntukan kepada petani yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani. Hal ini diatur dalam kriteria berdasarkan Permentan 10/2020. Berdasarkan eRDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare. Petani juga melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Romys Binekasri





Source link

BRI Fasilitasi Kredit Modal Kerja Rekanan Kementerian Pertahanan RI

BRI Fasilitasi Kredit Modal Kerja Rekanan Kementerian Pertahanan RI


JawaPos.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk bersama Kementerian Pertahanan RI kembali memperkuat kerja sama terkait penyediaan fasilitas layanan keuangan. Kerja sama ini meliputi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan/atau bank garansi kepada supplier/vendor/kontraktor rekanan Kementerian Pertahanan RI.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Budi Prijono dengan Direktur Institutional & State Own Enterprise BRI Agus Noorsanto. Penandatanganan Kerja sama dalam rangka akselerasi penyerapan APBN Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alat dan peralatan Pertahanan ini diselenggarakan di Gedung A.H. Nasution Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (23/9).

“Sebagai mitra utama, BRI siap memberikan dukungan layanan keuangan bagi Kemhan RI. Perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu komitmen Bank BRI untuk memberikan layanan perbankan yang optimal untuk Kementerian Pertahanan RI,” ungkap Agus Noorsanto.

Melalui Perjanjian Kerja sama ini diharapkan antara Bank BRI dengan Kemhan RI dapat menciptakan kerja sama dalam berbagai bidang. Diataranya peningkatan penyerapan anggaran Kemhan RI, mempercepat proses dan prosedur pengadaan alat peralatan pertahanan, dukungan kepada industri pertahanan lokal, penggunaan produk dan jasa layanan perbankan, dan pemberian dukungan kepada Kemhan RI dalam menunjang program yang ada pada Kemhan RI.

Lewat kerja sama ini BRI memberikan fasilitas kredit modal kerja dan/atau bank garansi dengan berbagai kemudahan. Diantaranya kredit yang diberikan sangat ringan dan bersaing, pemberian fasilitas pembiayaan Pre Financing dan Post Financing, fleksibilitas bentuk kredit yang dapat menyesuaikan kontrak kerja, biaya kredit yang terjangkau, dan agunan tambahan yang minimal yaitu sebesar 30% dari plafond kredit.

“Fasilitas yang diberikan oleh BRI ini merupakan wujud nyata kerja sama berkelanjutan dengan Kementerian Pertahanan RI sekaligus keikutsertaan kami dalam memberikan layanan keuangan untuk kebutuhan pemerintah khususnya Kemhan RI. Ke depannya kami juga membuka komunikasi untuk kementerian lainnya mengenai kerja sama fasilitas layanan keuangan,” ungkap Agus Noorsanto.

Sebelumya BRI telah bekerja sama dengan Kemhan RI mengenai fasilitas layanan pembayaran gaji dan fasilitas pinjaman kepada pegawai dengan suku bunga yang kompetitif diantaranya adalah BRIGUNA, KPR BRI, dan KKB BRI. Selain itu BRI juga memberikan proteksi asuransi secara gratis kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan RI pemegang tabungan Britama BRI berupa fasilitas Personal Accident tabungan Britama serta memberikan layanan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi pegawai untuk kesejahteraan pegawai setelah pensiun.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM





Source link

Sri Mulyani Yakin Dampak PSBB II DKI Jakarta Tak Separah yang Pertama

Sri Mulyani Yakin Dampak PSBB II DKI Jakarta Tak Separah yang Pertama


JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memandang, dampak pengetatan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pasca PSBB transisi terhadap perekonomian nasional, tidak sebesar PSBB jilid pertama. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi saat ini berbeda dari saat PSBB jilid pertama diterapkan pada Maret-April lalu.

Saat ini masyarakat juga sudah tidak kaget dengan adanya kebijakan PSBB, karena sudah dapat melakukan berbagai penyesuaian dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan perekonomian. “Mereka sudah bisa melakukan kombinasi kegiatan-kegiatan dengan kondisi tetap terjaganya protokol kesehatan yang ketat. Mereka akan melakukan adjustment, sehingga dampaknya tidak akan sedalam Maret-April lalu,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (22/9).

Menurutnya, terdapat perbedaan dalam penerapan kebijakan PSBB saat ini dan PSBB jilid pertama. Jika dulu masyarakat belum tahu strategi atau langkah apa yang harus dilakukan, maka saat ini masyarakat cenderung terbiasa dalam melakukan aktivitas perekonomian.

“Waktu itu enggak ada pengalaman, enggak ada perencanaan, dan enggak bisa di-adjust dengan cepat. Maka kontraksi ekonomi sangat dalam karena semua berhenti,” tuturnya.

Sri Mulyani menyebut, sejak Juni lalu masyarakat sudah mulai bisa berdaptasi dan melakukan penyesuaian kegiatan sehari-hari di tengah PSBB. Sehingga meskipun pengetatan PSBB dilakukan, hal tersebut tidak membuat semua aktivitas terhenti.

“Ini yang jadi harapan walaupun ada pengetatan dari sisi PSBB, tapi tidak berarti semua aktivitas berhenti dan kemudian berdampak ke perekonomiannya,” tuturnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Kalangan Lansia Cairkan Dana di KSP Indosurya

Kalangan Lansia Cairkan Dana di KSP Indosurya


JawaPos.com – Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus mengurus pencairan dana mereka di Grha Surya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (21/9). Puluhan anggota, terutama lansia berdatangan untuk mengurus dana mereka. Pencairan sendiri berjalan sejak awal bulan September ini.

Seperti Dyana Shanti, 80, warga Kramat, Senen, Jakarta Pusat yang berharap proses pengembalian dana berjalan terus lancar. Dia juga berharap koperasi bisa berjalan kembali normal ke depan. “Sehingga Indosurya bisa mulai maju lagi, jika perekonomian dan saham pulih lagi, siapa tahu kita bisa naruh (dana) lagi,” ujar Dyana yang mengaku mencairkan dana miliknya sebanyak Rp 400 juta dan diangsur selama 36 bulan.

Dyana menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan control kesehatan. Dia bercerita pernah ditabrak mobil sehingga tulang pinggang tergeser, dan operasi kaki kanan. “Pencairan ini sangat membantu untuk perawatan kesehatan saya,” kata dia.

Sementara Lidia, anggota KSP Indosurya warga Jakarta Barat mengaku mencairkan dananya yang tidak sampai Rp 250 juta. “Sudah ada pembayaran untuk cicilan pertama, kita harus lihat kan maksimal 24 bulan. Karena saya sudah merasakan yang pertama. Saya berpikir positif saja. Saya harap mereka bisa melanjutkan hingga tuntas,” jelas anggota KSP Indosurya sejak 2018 ini.

Dia juga mendukung berlanjutnya KSP beroperasi normal. Lidia berharap pengurus KSP Indosurya bisa kembali mengembalikan kepercayaan anggota, dan juga masyarakat luas dengan memenuhi perjanjian damai.

Terpisah, Pengurus KSP Indosurya Cipta, Sonia mengatakan, hingga saat ini sudah sekitar 750 orang anggota yang dilakukan pencairan dana. Ia menegaskan saat ini tidak ada masalah dalam pengurusan dana anggota.

Menurutnya, pencairan sesuai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah dana yang dimiliki anggota koperasi. Untuk pemilik dana dibawah Rp 500 juta, pencairan paling lama adalah 3 tahun

Sonia menjelaskan, jika anggota meninggal maka pengurus KSP membutuhkan dokumen legalitas yang menyatakan ahli warisnya yang berhak mendapatkannya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menanggapi positif langkah homologasi antara pengurus koperasi dan anggota KSP Indosurya. Menurutnya, perdamaian dan pelunasan perjanjan adalah langkah yang harus ditempuh.

“Seyogyanya memang harus seperti itu, Koperasi adalah milik anggota, jadi nggak boleh merugikan anggota. Koperasi harus bertanggungjawab, ada proses tabayyun, saling komunikasi, adalah solusi yang terbaik,” ujarnya saat dihubungi Senin (21/9).

Ia mengatakan, hal berbeda jika ada moral hazard, atau ada kejahatan di dalamnya. Maka para anggota bisa menempuh proses hukum. Namun, jika ada keputusan yang terkait pandemi, misalnya, anggota dan pengurus bisa berembug dan saling memahami.

“Tapi misalnya kalau ada persoalan yang sifatnya salah mengambil keputusan dari pengurus, atau faktor eksternal seperti pandemic Covid 19, saya kira anggota juga harus memahami kondisi yang dihadapi koperasi, bisa diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme yang ada,” pungkasnya.





Source link

Penjual ‘Starbuck Keliling’ Diminta Pakai Helm untuk Keamanan

Penjual ‘Starbuck Keliling’ Diminta Pakai Helm untuk Keamanan


JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan mengenai pengendara sepeda. Hal itu tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020, tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Adapun ketentuan wajib bagi pesepeda dalam aturan itu, yaitu pesepeda harus melengkapi beberapa hal pada sepedanya, seperti pemasangan spakbor pada ban belakang, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya pada ban sepeda dan pedal sepeda.

Namun, Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, tidak semua pesepeda wajib menggunakan helm, meskipun alat pelindung kepala ini memiliki peran penting.

Khusus helm, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, mengatakan pesepeda jenis road bike sport atau lainnya yang berkecepatan dan memiliki risiko tinggi, wajib penggunaan helm. Hal itu telah dibahas dan disepakati oleh semua komunitas, Korlantas Polri, hingga pengamat transportasi.

Baca juga: Jangan Keliru, Aturan Sepeda yang Disiapkan Kemenhub Bukan soal Pajak

“Untuk sepeda dengan tingkat risiko lebih tinggi itu wajib hukumnya, mandatory harus. Sepeda yang digunakan masyarakat dengan kecepatan lebih rendah kemudian risikonya lebih kecil itu sifatnya bisa menggunakan bisa juga tidak,” kata Budi dalam konferensi pers virtual, Sabtu (19/9).

Sementara, Kabag Hukum dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Perhubungan Darat, Endy Irawan menjelaskan, dalam Permenhub tersebut memang tidak ada keputusan yang mewajibkan pesepeda menggunakan helm. Namun begitu, dirinya mengatakan penggunaan helm akan disesuaikan dengan kegiatan si pesepeda termasuk tukang minuman ringan seperti kopi, teh, dan lainnya atau yang biasa.

“Jadi memang untuk helm sendiri kita tidak mewajibkan, jadi banyak masukan bagaimana nanti terkait dengan penjual starling, starling yang mencari nafkah dan sebagainya menggunakan sepeda apakah wajib gunakan helm. Jadi di dalam PM ini mencantumkan bahwa dapat menggunakan helm dalam bagian dari keselamatan dia di jalan,” ucapnya.

Sebagai informasi, ada enam hal yang dilarang saat berkendara di jalan seperti tertuang dalam pasal 8. Diantaranya, dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan. Kemudian, mengangkut penumpang, kecuali sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang sepeda.

Menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik saat berkendara. Menggunakan payung saat berkendara. Serta, berdampingan dengan kendaraan lain berkendara dengan berjajar lebih dari 2 sepeda.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Kuswandi

Reporter : Romys Binekasri





Source link

UU BI, OJK Tak Lagi Berwenang Awasi Bank

UU BI, OJK Tak Lagi Berwenang Awasi Bank


JawaPos.com – Rencana mengembalikan fungsi pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) dibahas kembali oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dalam draf revisi Undang-Undang BI disebutkan, pelimpahan dilaksanakan secara bertahap, selambatnya 31 Desember 2023.

Namun, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyayangkan hal tersebut. Menurut dia, isu tersebut sangat tidak produktif saat ekonomi Indonesia terpuruk akibat Covid-19. Dia mengingatkan, OJK didirikan dengan semangat reformasi untuk memperkuat BI.

Baca juga: Akademisi Sebut Pembubaran OJK Adalah Langkah Ngawur

Pemerintah belum merespons rencana revisi UU Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa revisi UU itu merupakan inisiatif DPR. Posisi pemerintah, menurut Sri Mulyani, sudah jelas. Yakni, kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif, dan independen.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 





Source link

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Belum Cakup Kepentingan Pencari Kerja

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Belum Cakup Kepentingan Pencari Kerja


JawaPos.com – Perdebatan publik mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja terlalu timpang. Ekonom Australian National University Arianto Patunru menilai, kepentingan yang dibahas melulu soal pekerja. Sedangkan untuk para pencari kerja kurang mendapat tempat.

“Seringkali orang melihat aturan ketenagakerjaan dalam konteks mereka yang sudah bekerja. Padahal aturan ketenagakerjaan juga pasti mempengaruhi mereka yang sedang mencari kerja,” tegas Arianto dalam diskusi virtual.

Menurut dia, pembahasan aturan ketenagakerjaan harus dilihat dari dua sudut pandang. Jika hanya dilihat dari sisi pekerja, maka kebijakan akan berat sebelah.

Hanya memaksimalkan kepastian kerja (job security) bagi para pekerja. Akibatnya, kepentingan para pencari kerja tersisihkan.

Agar pencari kerja mudah mendapat pekerjaan, maka harus melihat dari sisi kebutuhan tenaga kerja (demand side). Makanya, butuh pandangan dari pelaku usaha.

“Kita gunakan kacamata mereka,” imbuhnya.

Arianto menyebut, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dari sisi demand side. Yakni, gaji, lama bekerja, dan tunjangan (benefit).

Besarnya pesangon menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh banyak pengusaha. Ini membuat iklim investasi kurang ramah bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya.

Dia pernah melakukan studi di kawasan industri Jakarta Timur. Salah satu temuannya, bahwa para pengusaha umumnya mengeluhkan masalah pemecatan dan perekrutan (fiting and hiring). Selain itu, juga ada persoalan pada aspek kompensasi pada para pekerja.

“Soal upah minimum mereka tidak terlalu keberatan. Justru sistem firing dan hiring di Indonesia yang relatif lebih memberatkan daripada di negara-negara lain,” kata alumnus University of Illinois, Amerika Serikat itu.

Makanya, Arianto mengusulkan, agar dalam RUU Cipta Kerja jumlah pesangon dikurangi. Tapi, perlu ditetapkan semacam unemployment benefit atau tunjangan pemutusan hubungan kerja yang layak.

“Ada severance payment sangat tinggi, tapi job security kurang, tunjangan pekerja dan kemudahan mendapatkan asuransi seperti BPJS kurang jelas,” kata dia.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Andi Syafrani mengatakan RUU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi melalui satu pintu. “Tapi, perlu dikritisi RUU ini soal kewenangan Pemerintah Daerah yang bisa berkurang karena sentralisasi perizinan pada Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

 

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Agas Putra Hartanto





Source link

UEA Kabulkan Permintaan 20 Juta Dosis Vaksin Covid-19, RI Minta Lagi

UEA Kabulkan Permintaan 20 Juta Dosis Vaksin Covid-19, RI Minta Lagi


JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) telah mengabulkan permintaan Indonesia untuk menambah 20 juta dosis vaksin Covid-19. Kini, pemerintah ingin mendapat tambahan 10 juta dosis vaksin lagi.

Luhut mengungkapkan permintaan tambahan 20 juta vaksin disampaikannya kepada Menteri Energi dan Industri UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei beberapa hari lalu.

“Kalau yang 20 juta dosis itu sudah dapat ya, enggak ada masalah. Kita ingin tambah lagi, jadi kita ingin kalau boleh tambah 10 juta lagi,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (18/9).

Luhut menjelaskan, komunikasi pemerintah Indonesia dan UEA sangat baik. Ia juga mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.

Menurut mantan Kepala Staf Kepresidenan itu, bisa saja lobi untuk meminta tambahan vaksin dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi. Sebab, Presiden Jokowi merupakan sahabat dekat Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Namun, Luhut mengaku akan mencoba melakukan lobi terkait tambahan dosis vaksin tersebut. “Mungkin nanti Presiden bisa saja bertelepon dengan Mohammed Bin Zayed, itu teman beliau. Tapi, saya mau coba dulu kalau dengan level kami bisa tambah lagi 10 juta dosis. Jadi, total 30 juta. Saya kira sudah cukup,” katanya.

Luhut yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjelaskan, setelah vaksin didapatkan, petugas kesehatan akan menjadi barisan terdepan yang akan menerimanya. “Jangan sampai ada lagi dokter kita atau perawat kita yang kena dan jadi korban Covid-19 ini. Itu prioritas kita, baru setelah itu lebih luas lagi,” katanya.

Wilayah Jawa Bali akan menjadi wilayah prioritas untuk mendapat penyaluran vaksin tahap awal yang diperkirakan mulai Desember 2020. “Lalu (daerah) yang paling pertama Jawa-Bali, kenapa Jawa-Bali? Memang sumber Covid-19 ini paling banyak di daerah ini sekarang,” pungkasnya.

 





Source link

Data Pekerja Dijamin Valid, Kemenaker Klaim Subsidi Gaji Tepat Sasaran

Data Pekerja Dijamin Valid, Kemenaker Klaim Subsidi Gaji Tepat Sasaran


JawaPos.com – Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Haiyani Rumondang mengatakan, proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam dilakukan oleh Kemenaker, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

“Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini,” ujarnya dalam diskusi online, Kamis (17/9).

Menurutnya, proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.

Atas dasar itu, peran kementerian ini sangat penting. Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

“Kami hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke bank penyalur, Himbara,” katanya.

Hingga saat ini, BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Realisasi penyaluran batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan batch 3 sudah mencapai 40,9 persen.

“Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kemenaker untuk diberi BSU. “Dalam tiga minggu, kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta,” tuturnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Sentimen BI Diharapkan Bisa Batasi Pelemahan Rupiah

Sentimen BI Diharapkan Bisa Batasi Pelemahan Rupiah


JawaPos.com – Perdagangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan melemah seiring dengan tekanan pasar keuangan yang memberikan pengaruh negarif bagi aset berisiko. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) saat ini posisi rupiah berada di level 14.844.

“Pagi ini nilai tukar regional bergerak melemah terhadap dolar AS. Indeks saham regional juga mengalami tekanan,” kata Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Atiston Tjandra dalam pesan singkatnya, Kamis (17/9).

Ariston memaparkan, pernyataan the Fed yang mengatakan bahwa ekonomi AS berisiko tertekan bila tidak ada stimulus lanjutan dari pemerintah, memberi tekanan ke aset berisiko pagi ini. Seperti diketahui, hingga sekarang pemerintah AS masih belum sepakat dengan parlemen untuk merilis stimulus paket kedua.

Di sisi lain, lanjutnya, The Fed juga menjelaskan kemajuan pemulihan ekonomi AS yang mungkin menjadi faktor penguatan dolar AS pagi ini.

“Potensi pelemahan rupiah hari ini dengan kisaran 14.800-14.950,” ucapnya.

Ariston menambahkan, pelemahan rupiah hari ini bisa tertahan karena adanya pengumuman hasil rapat moneter BI yang kemungkinan tidak ada perubahan suku bunga. Artinya, kemungkinan besar BI tetap mempertahankan pelonggaran moneter. “Sikap BI ini mungkin bisa menahan pelemahan rupiah hari ini,” tutupnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Romys Binekasri





Source link