fbpx
Ekonom Kritisi Jokowi yang Lebih Pilih Infrastruktur Daripada Vaksin Gratis

Ekonom Kritisi Jokowi yang Lebih Pilih Infrastruktur Daripada Vaksin Gratis



Suara.com – Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengkritik kebijakan anggaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam APBN 2021.

Pasalnya kata Faisal dalam struktur anggaran tersebut, Jokowi lebih mementingkan penggunaan anggaran untuk membangun infrastruktur ketimbang mengatasi dampak dari pendemi virus corona atau Covid-19.

“Kalau kita lihat nih, tahun depan masih susah-susah gini (kondisi) yang naik paling kenceng adalah anggaran pembangunan infrastruktur dari Rp 281,1 triliun tahun ini, tahun depan itu Rp 414 triliun,” kata Faisal dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).

Faisal pun membandingkan dengan anggaran penanggulangan wabah Covid-19 yang justru turun pada tahun depan. Dari catatan dirinya anggaran kesehatan penanganan Covid-19 turun dari Rp 212,5 triliun tahun ini menjadi Rp 169 triliun pada tahun depan.

“Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur timbang menyelamatkan nyawa manusia dengan memvaksin kan secara gratis,” kata Faisal.

“Gila, ini negara apa. Kalau di negara lain pemerintahan seperti ini sudah jatuh,” tambah Faisal.

Faisal pun menambahkan di tengah kondisi yang serba sulit ini, penerimaan negara seret, ekonomi tak begitu baik tapi justru pemerintah Jokowi mengkerek naik porsi anggaran infrastruktur yang sangat tinggi.

“Ini bisnis unusual, anggaran pembangunan infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah wabah Covid-19 luar biasa, sementara kesehatannya itu turun,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memproritaskan pembangunan infrastruktur tahun 2021. Pada tahun 2021, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menganggarkan pembangunan infrastruktur pada 2021 sebesar Rp 414 triliun.

“Pembangunan infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp 414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas,” ujar Jokowi dalam Nota Keuangan, di Gedung MPR-DPR, Jakarta beberapa waktu lalu.





Source link

Pemerintah Cuma Tunggu Vaksin yang Belum Tentu Mujarab

Pemerintah Cuma Tunggu Vaksin yang Belum Tentu Mujarab


JawaPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI memanggil ekonom senior Faisal Basri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan masukan terkait upaya penyelamatan ekonomi tanah air di tengah pandemi Covid-19. Faisal mengatakan, dirinya mengaku cemas jika pemerintah hanya berfokus pada pemulihan ekonomi tanpa mempedulikan angka kasus penularan yang semakin tinggi.

“Saya takut respons pemerintah itu makin tidak peduli dengan Covid-19. (hanya) Peduli dengan pemulihan ekonomi yang tercermin di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (31/8).

Faisal menjelaskan, pandangannya terhadap hal tersebut karena perubahan struktur Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang kini dinamai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Gugus tugas yang tadinya dipimpin langusng oleh Presiden, sekarang di bawah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Betul-betul penanganan virus ini lebih ke arah ekonomi,” ucapnya.

Faisal menyayangkan, dalam penanganan kesehatan Covid-19 pemerintah hanya menunggu vaksin ditemukan. tanpa melakukan strategi untuk meredam angka penularan. “Jadi, sebelum vaksin datang kita tidak tahu apa yang dilakukan pemerintah, tidak ada strategi. Tidak pernah kita bicara strategi penanganan virus, hanya menunggu vaksin saja. Dan vaksin ini belum tentu mujarab,” tuturnya .

Faisal juga menambahkan, langkah pemerintah kalah cepat dari penularan Covid-19. Sebab, jumlah tes Covid-19 baik Rapid Test maupun PCR secara masal masih sangat sedikit jika dibandingkan negara lain.

Misalnya dibandingkan negara Singapura dan Malaysia yang telah mulai transparan dengan melakukan tes secara masal setiap hari. “Coba lihat sekarang Singapura dan Malaysia kasusnya sudah sangat rendah, dia melakukan testing terus. India yang penduduknya miliaran, per hari testing itu 1 juta. Kita 20.000 juga hampir nggak pernah,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, penanganan virus pandemi tersebut menjasi sangat krusial. Menurutnya, jika hanya fokus pada perekonomian saja, pemulihannya akan semakin lama.

“Nah. itu yang disebut second wave atau double punch oleh OECD yang membuat pertumbuhan ekonomi kita akan minus 3,8 persen tahun ini,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link