fbpx

Pemulihan Berjalan Lambat, Ekonomi 2021 Diramal Merangkak 3 Persen


JawaPos.com – Pandemi Covid-19 akhirnya membawa perekonomian Indonesia ke jurang resesi. Ekonomi triwulan II mengalami kontraksi 5,32 persen dan triwulan III drop negatif 3,49 persen.

Ekonomi nasional secara berturut-turut berada di zona negatif. Namun, membaiknya ekonomi pada triwulan III dibanding triwulan II 2020 memberikan sinyal bahwa pemulihan ekonomi sedang berjalan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pun memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 hanya 3 persen. Ramalan ini didasari beberapa hal, salah satunya yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pada tahun ini masih belum maksimal.

Indef juga melihat, program perlindungan sosial belum dapat menggerakkan permintaan domestik. Apalagi jumlah bantuan perlindungan sosial berkurang separuh pada tahun depan. Belanja kelas menengah diperkirakan masih belum meningkat ketika pandemi Covid-19 belum mereda.

Lalu, laju kredit perbankan sebagai sumber utama likuiditas perekonomian masih akan tertekan. Sehingga pemulihan ekonomi secara keseluruhan juga akan berjalan pelan. Upaya melakukan ekspansi moneter melalui penurunan bunga acuan juga mengalami keterbatasan seiring menjaga stabilitas kurs.

Di samping itu, ketersediaan vaksin masih terbatas. Kalaupun vaksin sudah tersedia hingga 70 persen dari populasi, tentunya proses distribusi dan vaksinasi akan memerlukan waktu. Selama proses tersebut, pembatasan aktivitas dan protokol kesehatan masih akan berlanjut.

Sementara, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 14.800. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat Credit Default Swap (CDS) masih bergerak tinggi dan cenderung fluktuatif dibandingkan pasar negara ASEAN lainnya. Ketika tingkat CDS tinggi, besarnya dana yang dikeluarkan investor untuk melindungi portofolio pun masih tinggi. Investor akan berhati-hati untuk masuk ke pasar Indonesia.

Optimisme ekonomi Amerika Serikat pasca pemilu justru bisa menjadi berita buruk untuk pasar uang Indonesia yang dinamikanya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau asing. Dolar AS akan menguat seiring membaiknya perekonomian AS, sementara Rupiah lebih berpeluang tertekan.

Pasar uang di Indonesia yang masih dangkal membuat investor lebih tertarik untuk perdagangan jangka pendek dan bukan untuk investasi jangka panjang. Akibatnya Rupiah cenderung fluktuatif dibanding beberapa mata uang negara lain.

Sedangkan, tingkat inflasi sebesar 2,5 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 daya beli masyarakat yang masih tertahan dan aktivitas ekonomi yang belum pulih seperti sedia kala membuat tingkat inflasi masih terpatok rendah.

Sisi suplai kebutuhan bahan kebutuhan pokok perlu tetap tersedia dengan baik serta distribusi yang lancar. Hanya sedikit daerah yang diperkirakan mengalami kesulitan mendapatkan bahan pokok secara tepat waktu.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Harga Komoditas Lagi Anjlok, Kok Cukai Rokok Mau Dinaikkan?

Harga Komoditas Lagi Anjlok, Kok Cukai Rokok Mau Dinaikkan?


JawaPos.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut, rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17 persen tidak memiliki argumentasi yang kuat dan melanggar formula kenaikan harga komoditas. Formula yang dimaksud adalah rumus kenaikan harga komoditas yakni menambahkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Ketidaksesuaian terjadi karena rencana kenaikan tarif CHT muncul di tengah deflasi dan negatifnya pertumbuhan ekonomi. “Secara formulasi dan reasoning itu tidak ada argumentasi untuk dinaikkan cukainya,” ujarnya Enny saat dihubungi wartawan di Jakarta (22/10).

Menurutnya, secara historis, biasanya kenaikan tarif cukai memang terjadi tiap tahun. Namun, kenaikan tersebut terjadi saat situasi ekonomi normal. Sementara, saat ini pandemi Covid-19 menurunkan daya beli sekaligus pendapatan masyarakat.

Seperti diketahui sebelumnya, beredar kabar di media massa bahwa cukai rokok akan naik dengan rentang 17-19 persen. Sejumlah kalangan seperti asosiasi di industri rokok menolak rencana kenaikan tersebut.

Enny menilai, rencana kenaikan tarif cukai tahun ini akan berimplikasi besar pada kerugian banyak pihak, baik konsumen, petani, industri, dan negara secara ekonomi maupun kesehatan. Pemerintah justru akan kehilangan aspek kemanfaatan dari kenaikan cukai itu sendiri.

Enny menjabarkan, pertama, konsekuensi nyata dari kenaikan tarif cukai adalah potensi gempuran rokok ilegal. Menurutnya, kenaikan tarif CHT secara tidak langsung memberikan ruang bagi rokok ilegal. Sebab, pemerintah berencana menaikkan tarif CHT di tengah kondisi daya beli masyarakat yang lemah.

“Insentif untuk rokok ilegal jadi tinggi (kalau cukai dinaikkan). Karena biaya rokok itu 78 persen untuk regulasi, masuknya ke penerimaan negara. Rokok ilegal kan nggak bayar itu, maka akan sangat murah sekali harganya. Sesederhana itu,” imbuhnya.

Kedua, kenaikan cukai akan mengganggu keberlangsungan ekosistem industri hasil tembakau (IHT). Dalam hal ini, bukan hanya industri rokok yang dirugikan, tetapi dari hulu ke hilir, mulai dari petani tembakau sampai konsumen akhir.

“Yang jelas, kalau cukainya naik, harga tembakau petani akan makin ditekan, petani kita nggak punya bargaining power,” tuturnya.

Ketiga, efektivitas cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok juga tidak akan optimal. Hal itu dikarenakan cukai yang tinggi membuka peluang untuk masuknya rokok ilegal. Artinya, konsumsi tetap tinggi sementara potensi penerimaan negara hilang.

“Saya setuju pengendalian tembakau harus ada, tapi kenaikan cukai itu bukan satu-satunya instrumen,” tambahnya.

Lebih jauh Enny juga menegaskan bahwa segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) tetap harus dilindungi. Tidak hanya karena SKT menyerap banyak tenaga kerja, namun juga karena permintaan pasar juga mulai bergeser ke Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

“Sehingga, kalau SKM dan SPM dinaikkan dan SKT nggak, itu ada bagusnya juga untuk mencegah migrasi semua ke mesin,” ucapnya.

Terakhir, Enny meminta agar pemerintah mau mengkaji ulang rencana kenaikan tarif CHT dari berbagai perspektif. Seperti kondisi perekonomian, keberlangsungan industri, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan petani.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Setelah Vaksin Covid-19 Hadir, Bisakah Ekonomi Langsung Pulih?

Setelah Vaksin Covid-19 Hadir, Bisakah Ekonomi Langsung Pulih?


JawaPos.com – Banyak pihak yang mengatakan bahwa kehadiran vaksin dapat menjadi obat bagi pemulihan ekonomi akibat wabah Covid-19. Namun, pengamat Indef Bhima Yudhistira mengatakan, vaksin tidak bisa menjadi satu-satunya harapan untuk memulihkan ekonomi nasional.

Bhima menjelaskan, hingga saat ini belum ada vaksin yang sudah lulus uji klinis. Tapi nyatanya, Vietnam dan Tiongkok berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masing-masing 0,3 persen dan 3,2 persen pada kuartal-II.

“Bahkan sebelum vaksin ditemukan Tiongkok dan Vietnam mampu lakukan langkah pemulihan yang tepat,” ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (17/10).

Sementara, kalaupun vaksin telah ditemukan, maka akan ada kendala terkait distribusi vaksin yang memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit. “Apalagi kondisi geografis Indonesia cukup luas dan untuk menjangkau masyarakat yang rentan bukan kerja simsalabim,” imbuhnya.

Bhima menyebut, kunci penanganan virus korona adalah testing, tracing, dan treatment, ditambah bantuan sosial untuk menekan dampak ekonominya. Salah satunya, seperti di Vietnam dengan adanya jaminan makanan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

“Vietnam misalnya ada ATM beras, dimana masyarakat miskin di daerah karantina bisa mengambil kebutuhan pokok sehingga kepatuhan pada kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 berjalan lancar,” tuturnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Ekonom Kritisi Jokowi yang Lebih Pilih Infrastruktur Daripada Vaksin Gratis

Ekonom Kritisi Jokowi yang Lebih Pilih Infrastruktur Daripada Vaksin Gratis



Suara.com – Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengkritik kebijakan anggaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam APBN 2021.

Pasalnya kata Faisal dalam struktur anggaran tersebut, Jokowi lebih mementingkan penggunaan anggaran untuk membangun infrastruktur ketimbang mengatasi dampak dari pendemi virus corona atau Covid-19.

“Kalau kita lihat nih, tahun depan masih susah-susah gini (kondisi) yang naik paling kenceng adalah anggaran pembangunan infrastruktur dari Rp 281,1 triliun tahun ini, tahun depan itu Rp 414 triliun,” kata Faisal dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).

Faisal pun membandingkan dengan anggaran penanggulangan wabah Covid-19 yang justru turun pada tahun depan. Dari catatan dirinya anggaran kesehatan penanganan Covid-19 turun dari Rp 212,5 triliun tahun ini menjadi Rp 169 triliun pada tahun depan.

“Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur timbang menyelamatkan nyawa manusia dengan memvaksin kan secara gratis,” kata Faisal.

“Gila, ini negara apa. Kalau di negara lain pemerintahan seperti ini sudah jatuh,” tambah Faisal.

Faisal pun menambahkan di tengah kondisi yang serba sulit ini, penerimaan negara seret, ekonomi tak begitu baik tapi justru pemerintah Jokowi mengkerek naik porsi anggaran infrastruktur yang sangat tinggi.

“Ini bisnis unusual, anggaran pembangunan infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah wabah Covid-19 luar biasa, sementara kesehatannya itu turun,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memproritaskan pembangunan infrastruktur tahun 2021. Pada tahun 2021, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menganggarkan pembangunan infrastruktur pada 2021 sebesar Rp 414 triliun.

“Pembangunan infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp 414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas,” ujar Jokowi dalam Nota Keuangan, di Gedung MPR-DPR, Jakarta beberapa waktu lalu.





Source link