JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku optimistis target Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020 tercapai, meski hingga saat ini baru terealisasi 37,6 persen. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, hingga awal November, pemerintah telah menggelontorkan Rp 16,95 triliun dari total Rp 45,051 triliun PMN ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga.
Adapun wujud PMN yang diberikan terbagi secara tunai Rp 41,020 triliun dan nontunai Rp 4,031 triliun. PMN nontunai dapat berasal dari konversi Piutang Negara pada BUMN (RDI/SLA, hutang dividen), Barang Milik Negara (BMN), dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
“Pemerintah bermaksud untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas produksi BUMN, mendukung pelaksanaan penugasan dari pemerintah, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (20/11).
Isa melanjutkan, sebagai investasi pemerintah yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), setiap penggunaan dana serta tahapan proyek yang berasal dari PMN senantiasa dimonitor secara saksama dan periodik. Namun, berbeda dari investasi pada umumnya, perhitungan untung atau rugi pada PMN tidak dilakukan dalam jangka pendek, dan tidak selalu secara finansial.
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan, setiap kebijakan PMN yang disusun, baik tunai maupun nontunai, telah melalui kajian yang mendalam. Misalnya soal pengaruh atau dampak terhadap hajat hidup masyarakat, eksposur terhadap sistem keuangan, peran calon penerima investasi, kepemilikan pemerintah, serta total aset BUMN atau lembaga yang bersangkutan.
Editor : Estu Suryowati
Reporter : Romys Binekasri