fbpx

Airlangga Kejar RPP Izin Berbasis Risiko, Turunan Omnibus Law



Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah tengah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan. Aturan itu merupakan turunan dari omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang mengatur jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan RPP itu akan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko ataurisk base approach(RBA).

“Sesuai arahan Bapak Presiden agar segera dilakukan pemangkasan perizinan berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan dan penerapan standar usaha. Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat dan pengawasan akan lebih optimal,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/11).







Menurut dia, RPP itu akan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko ataurisk base approach(RBA).

Dalam rancangan beleid itu, pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

Dalam hal ini, setiap K/L dan Pemda menggunakan pola yang sama yaitu pendekatan berbasis risiko dalam perizinan berusaha dan melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu risiko rendah, menengah atau tinggi.

Dengan demikian, Airlangga berharap, proses membuka usaha di Indonesia akan menjadi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan kepastian usaha.

Saat ini, sambung Airlangga, pelaku usaha harus memenuhi syarat berupa izin yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan skala usaha maupun kompleksitas kegiatan usaha dan kementerian/lembaga (K/L) memiliki pola dan kebijakan yang berbeda.

Imbasnya, sangat banyak peraturan izin usaha dan tumpang tindih pengaturan antarsektor K/L, sehingga satu kegiatan usaha, memproses izin lebih dari satu.

Pengaturan dalam RPP ini juga mencakup tentang kewenangan penerbitan perizinan dan pelaksanaan pengawasan.

Selain itu, RPP juga mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang disiapkan BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang ditetapkan setiap K/L terkait. Pengelompokan bidang usaha mengacu kepada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, sebanyak 18 K/L terkait dengan perizinan berusaha telah menyelesaikan seluruh proses analisis tingkat risiko di internal K/L, untuk seluruh kegiatan usaha yang merupakan binaan masing-masing K/L.

Selanjutnya, menyelesaikan NSPK dan lampirannya, yang mengatur seluruh proses bisnis perizinan berusaha sehingga semua perizinan yang diatur di RPP ini tidak perlu ada lagi pengaturan norma yang mengikat publik di tingkat Peraturan Menteri atau aturan di bawahnya.

Selain NSPK, sambung Airlangga, seluruh K/L juga tengah mengejar penyelesaian lampiran dari NSPK di masing-masing K/L. Lampiran itu berupa tabel KBLI berdasarkan tingkat risiko, kewajiban dan/atau persyaratan perizinan, standar usaha dan standar produk/ proses/ jasa, yang akan menjadi acuan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnisnya.

(sfr)






Source link

24 Tokoh Masuk Tim Serap Aspirasi untuk Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja


TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Tim yang bersifat independen untuk menyerap masukan, tanggapan, dan usulan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, terkait dengan substansi dan muatan dari aturan turunan UU Cipta Kerja. Saat ini Pemerintah tengah menyusun 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan empat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

“Pemerintah memerlukan masukan dari masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan, agar RPP dan RPerpres turunan dari UU Cipta Kerja ini dapat benar-benar dilaksanakan dan operasional di lapangan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2020.

Tim dimaksud terdiri dari para Ahli dan Tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sedikitnya terdapat 24 ahli dan tokoh yang akan duduk dalam Tim tersebut antara lain Romly Atmasasmita, Hendardi, Satya Arinanto, Hikmahanto, Ari Kuncoro, Franky Sibarani, Agus Muharam, Emrus Sihombing, Bomer Pasaribu, Robikin Emhas, Andi Najmi, dan Mukhaer Pakkanna.

Selain itu ada Airin Rachmy Diani, Made Suwandi, Asep Warlan Yusuf, San Safri Awang, Nur Hasan Ismail, Prof. Haryo Winarso, Muhammad Yamin, Budi Mulyanto, Eka Sastra, Najih Prastiyo, M. Pradana Indraputra, dan Dani Setiawan yang masuk ke dalam Tim Serap Aspirasi.

“Pemerintah akan segera menetapkan para ahli dan tokoh nasional yang mewakili beberapa sektor utama di UU Cipta Kerja, untuk duduk di Tim Serap Aspirasi, yang akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak, dalam penyusunan RPP dan RPerpres,” kata Airlangga.





Source link

RI Perkuat Kerja Sama dengan Asean di Forum AECC



Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia baru saja memperkuat kerja sama dagang dengan para negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) di forum ASEAN Economic Community Council (AECC) yang diselenggarakan oleh Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Acara diadakan secara virtual pada Selasa (10/11) ini.

Dalam forum itu, ada sejumlah hal yang dibahas dan sudah disepakati. Pertama, Indonesia dan ASEAN menyepakati tujuh dari 13 pembahasan prioritas.

Sedangkan sisanya akan diselesaikan secara bertahap. Rinciannya, satu prioritas akan diselesaikan pada RCEP Summit, tiga prioritas masih berstatus on going, namun diharapkan selesai sebelum 2020, dan dua prioritas lain on going dan diharapkan selesai Januari 2021.







“Indonesia mendorong penyelesaian enam prioritas yang tersisa terkait transformasi digital dan revolusi industri 4.0 dengan penyusunan road map dan rencana aksi mendorong smart manufacturing di ASEAN, serta guide line dan road map pembangunan 5G di ASEAN agar ASEAN menjadi kawasan berdaya saing, modern, dan punya daya tahan yang tinggi,” ungkap Airlangga saat konferensi pers kepada awak media secara virtual.

Kedua, para negara ASEAN juga menyepakati cetak biru dari pelaksanaan lanskap strategi regional dan global serta dampaknya terhadap integrasi ekonomi di kawasan sampai 2025.

Ketiga, Indonesia mengapresiasi deklarasi ASEAN terkait wisata digital yang merupakan inisiatif dari para menteri pariwisata di ASEAN untuk lebih banyak menerapkan teknologi pada pengelolaan sektor wisata.

[Gambas:Video CNN]

Airlangga juga melaporkan bahwa Indonesia sudah mengimplementasikan 60 prioritas atau sekitar 38,9 persen dari total 154 prioritas. Dari 154 prioritas itu, 19 prioritas diantaranya merupakan prioritas secara individu negara, Indonesia sudah mengimplementasikan 12 prioritas diantaranya.

Sementara secara kolektif, implementasi dari negara-negara ASEAN sudah mencapai 55 prioritas atau 35,2 persen dari 156 prioritas.

Keempat, para negara ASEAN menyepakati kerangka kerja pemulihan ekonomi bertajuk ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) yang fokus pada penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 yang cepat dan fleksibel.

“Indonesia menyampaikan mengenai kebijakan pemerintah melalui program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN),” tuturnya.

Selain itu, pentinganya pemanfaatan teknologi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat melalui ASEAN Travel Corridor.

Kelima, para negara ASEAN juga membahas mengenai industri 4.0 di ASEAN agar bisa dipercepat. “Indonesia mendukung inisiatif ini sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan prioritas nasional ‘Making Indonesia 4.0’,” tandasnya.

(uli/agt)






Source link

Airlangga Berharap Kemenangan Biden Berdampak Bagus ke RI



Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kondisi geopolitik Amerika Serikat (AS) dan China membaik di bawah presiden terpilih Joe Biden. Jika hubungan keduanya membaik, maka akan memberikan ketenangan dan kepastian bagi banyak negara termasuk Indonesia.

“Geopolitik AS dan China penting, jadi kami berharap negara kami butuh ketenangan dan kepastian. Ketenangan dan kepastian baru ada kalau geopolitik aman,” ungkap Airlangga dalam diskusi virtual bertajuk Penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Ketahanan Pangan, Senin (9/11).

Jika situasi dunia aman, maka akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, optimisme terhadap perekonomian akan tumbuh di masa pandemi covid-19 ini.







“Ini bukan hanya nasional, tapi regional. Jika ekonomi regional aman, maka perekonomian ini bisa membuat rakyat sejahtera,” tutur Airlangga.

Diketahui, Biden-Kamala Harris berhasil memenangkan pemilihan presiden (pilpres) AS 2020. Mereka mengalahkan pasangan Donald Trump-Mike Pence.

Namun, Ekonom Senior Faisal Basri berpendapat Indonesia tak akan lebih diuntungkan dengan kemenangan Biden. Sebab, Biden memiliki kebijakan fiskal yang berlawanan dengan Trump.

Menurut Faisal, Partai Demokrat yang mengusung Biden memiliki persyaratan yang lebih ruwet dalam bisnis bilateral. Pasalnya, partai itu selalu memasukkan isu kemanusiaan (human rights) dan energi baru terbarukan.

Hal ini berbanding terbalik dengan Trump yang tak terlalu peduli dengan isu kemanusiaan dan energi baru terbarukan. Trump biasanya lebih mementingkan keuntungan bisnis semata.

Selain itu, Faisal menyatakan Partai Demokrat terlalu hati-hati dalam menekan defisit fiskal. Ini juga akan merugikan RI.

Sebab, AS berpotensi lebih sedikit memberikan stimulus dan cetak uang. Dengan demikian, dolar AS akan menguat dan rupiah merosot.

(aud/agt)






Source link

Pemerintah akan Tanggung Biaya Hotel Bintang 3 untuk Isolasi Mandiri

Pemerintah akan Tanggung Biaya Hotel Bintang 3 untuk Isolasi Mandiri


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional(PC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pemerintah untuk menanggung biaya pemanfaatan hotel bintang 2 dan 3 untuk menampung isolasi mandiri pasien Covid-19.

“Kami akan terus menambah kapasitas tempat tidur, tenaga kesehatan, dan fasilitas pendukung atau obat-obatan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis Sabtu, 12 September 2020.

Dia menuturkan, secara nasional kapasitas fasilitas kesehatan masih memadai. Hal ini tercermin dari tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU pada Rumah Sakit (RS) rujukan di 8 provinsi prioritas.

Dari seluruh tempat tidur yang ada di ruang ICU, rata-rata tingkat keterisian sebesar 46,11 persen. Sementara dari seluruh tempat tidur yang ada di ruang isolasi rata-rata tingkat keterisian sebesar 47,88 persen. “Dengan tingkat keterisian masih di bawah 50 persen artinya ketersediaan Tempat Tidur masih sangat cukup,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, juga telah melakukan peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU di Rumah Sakit rujukan dan RS non-rujukan pada Maret 2020 sampai Agustus 2020. Namun, peningkatan tersebut ternyata diikuti pula dengan peningkatan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit.

Khusus fasilitas di RS Wisma Atlet, masih terdapat ruang isolasi yang tersedia termasuk rencana optimalisasi beberapa tower yang ada. Tower yang dimaksud antara lain Tower 6 dan Tower 7 yang berfungsi sebagai RS dan Tower 5 sebagai flat isolasi mandiri.

Airlangga kembali menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Setiap program pemulihan ekonomi, akan mengedepankan penerapan protokol kesehatan sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan program. “Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap sektor kesehatan tercermin dari alokasi budget untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,5 Triliun di 2020 dan Rp 25,4 triliun di 2021,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu,  12 September 2020.

Baca juga: Airlangga Hartarto Jamin Tidak Ada Kapasitas Kesehatan yang Terbatas





Source link

Airlangga Hartarto Target Turunkan Covid-19 sebelum Coblosan

Airlangga Hartarto Target Turunkan Covid-19 sebelum Coblosan


JawaPos.com – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto punya target baru. Sebelum coblosan 9 Desember 2020, angka persebaran Covid-19 di beberapa provinsi harus turun.

Dari indikator warna yang semula merah menjadi kuning atau hijau.

Airlangga menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan dana insentif daerah (DID) bagi pemda yang berhasil membuat daerahnya menjadi zona hijau. Insentif itu sedang dibahas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Saat ini ada delapan daerah yang berada dalam kategori zona merah. Yakni, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Semarang, Banjar, Banjar Baru, Tabalong, Medan, dan Deli Serdang. ”Tentu hal yang perlu ditangani adalah di delapan daerah utama ini dipertimbangkan dibuatkan program DID yang memberikan insentif apabila daerah itu terkonversi dari kuning menjadi hijau,” ujarnya seusai rapat pleno di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (4/9).

Ketum Partai Golkar itu menjelaskan, perkembangan Covid-19 secara global mencapai 26.121.999 kasus, recovery rate 70,4 persen, dan jumlah kematian 864.618 di 215 negara terjangkit. Sementara itu, recovery rate Indonesia tercatat 71,5 persen. ”Recovery rate Indonesia lebih tinggi daripada global,” imbuh dia.

Baca juga: Sembilan Kota Miliki Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000

Strategi penanganan Covid-19 yang terus menjadi perhatian adalah gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (test, trace, dan treat).

Selain itu, strategi untuk menurunkan tingkat kematian melalui peningkatan fasilitas dan kapasitas layanan kesehatan serta dukungan tenaga kesehatan. ”Kampanye masif gerakan 3M akan terus dilanjutkan,” tambah Airlangga.

Kampanye memakai masker yang awalnya dilakukan sampai 6 September 2020 akan diteruskan secara lebih masif. Sedangkan kampanye menjaga jarak dilaksanakan pada periode 7 September sampai 6 Oktober 2020. ”Lalu, kampanye mencuci tangan dilaksanakan mulai 7 Oktober hingga November 2020,” tegas Airlangga.

Kampanye parsial itu menindaklanjuti pertemuan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Saat itu presiden meminta agar sosialisasi dilakukan satu per satu dan dimulai dengan kampanye pemakaian masker. Disusul kampanye jaga jarak dan cuci tangan. Presiden menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian dalam penanganan Covid-19 adalah angka kematian. Tingkat fatalitas Covid-19 di Indonesia masih tergolong besar meskipun pada awal bulan ini berada di angka 4,3 persen. ”Masih lebih tinggi dibandingkan dengan fatality rate global yang berada di angka 3,36 persen,” ujarnya.

Menurut Jokowi, perlu ada upaya keras untuk menekan tingkat fatalitas Covid-19. Karena itu, kelompok rentan dan kasus yang parah menjadi perhatian utama. Kasus-kasus berat langsung ditangani di RS. Kasus ringan dan sedang diisolasi di lokasi terpisah, seperti di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Satgas Covid-19 segera membuka Tower 4 dan 5 di kompleks Wisma Atlet Kemayoran untuk menjadi hunian (flat) bagi warga yang akan menjalani isolasi mandiri.

Baca juga: 100 Dokter Gugur karena Covid-19, IDI Minta Diberi Perlindungan Ekstra

Rencana tersebut dilontarkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Jumat (4/9). Hunian itu diperuntukkan warga yang tempat tinggalnya tidak memenuhi standar untuk menjalani isolasi mandiri.

Wisma Tower 4 dan 5 bisa dioperasikan Selasa (8/9). Doni berharap kebutuhan air dan listrik dapat disiapkan dengan baik sehingga Tower 4 dan 5 bisa segera dioptimalkan.

Sementara itu, pendaftaran izin edar ramuan imunomodulator untuk pasien Covid-19 sudah berjalan setengah bulan lebih. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda keluarnya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menuturkan, peneliti LIPI terus berkomunikasi dengan BPOM. ”Masih ada sebagian data yang harus diklarifikasi katanya,” tutur Handoko kemarin (6/9).

Dia menegaskan, yang diklarifikasi adalah data-data yang dilaporkan. Sampai saat ini, tidak ada instruksi dari BPOM untuk melakukan uji klinis ulang. Menurut Handoko, klarifikasi data itu penting karena terkait dengan kesimpulan ramuan obat yang diteliti tersebut sesuai klaim atau tidak.

Namun, Handoko tidak bersedia menyampaikan klaim-klaim ramuan obat itu. Dia meminta masyarakat menunggu hasil dari BPOM. ”Kita tidak buru-buru (sampaikan klaim, Red) supaya benar prosesnya dan tidak bikin heboh,” jelasnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : dee/byu/tau/wan/c7/oni





Source link

Menko Airlangga Sebut Ekonomi Negara Mulai Bergerak Positif

Menko Airlangga Sebut Ekonomi Negara Mulai Bergerak Positif


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia mulai kembali bergerak positif setelah terpukul sejak pandemi COVID-19 masuk ke Tanah Air pada awal Maret 2020.

“Kita melihat di periode ketiga dan keempat sudah mulai ada pembalikan secara positif, di mana Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur naik bertambah mendekati 50 dari 46,9. Kita lihat perdagangan kita juga surplus di atas US$3 miliar dan total year to date sekitar US$8 miliar dan tentu ini menambah cadangan negara,” ujar Airlangga saat Kampanye Nasional ‘Jangan Kendor! Disiplin Pakai Masker’ di Kawasan Stadion Utama GBK (Gelora Bung Karno) Senayan, Jakarta, Minggu (30/8), seperti yang dikutip dari ANTARA.

Di pasar modal yang juga sangat terhantam, lanjut Airlangga, sejumlah sektor juga mulai bergeliat dan diharapkan dapat menjadi pengungkit awal bangkitnya ekonomi domestik.


Dari titik terendahnya pada 1 April 2020, kini sejumlah sektor meningkat seperti sektor industri naik 31,85 persen, industri kimia meningkat 31 persen, pertanian naik 28 persen, keuangan meningkat 20 persen, pertambangan naik 20 persen, sektor barang-barang konsumsi meningkat 18,5 persen, infrastruktur 11,5 persen, dan perdagangan naik 6,7 persen.

“Dari segi perekonomian, indeks di pasar modal khusus di beberapa sektor, termasuk perbankan, rentang kenaikannya 20-30 persen,” kata Airlangga.

Selain itu, lanjut Airlangga, penjualan kendaraan bermotor yang sebelumnya minus hingga 80 persen kini mulai membaik menjadi minus 40 persen.

“Jadi tentu pemerintah berharap bahwa proses ini bisa terus dijaga tapi syaratnya bahwa sektor kesehatan perlu kita rem. Dan kalau vaksinnya masih dalam penelitian, maka memakai masker adalah kunci utama pemulihan ekonomi kita,” ujarnya.

Airlangga menegaskan, bangkitnya ekonomi nasional di masa pandemi ini harus dimulai dari kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker.

Acara kampanye menggunakan masker tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang mengharapkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker melalui gerakan membagi dan mengajak memakai masker.

Gerakan Kampanye Masker Nasional tersebut digawangi oleh Komite PC-PEN yang diketuai Menko Airlangga Hartarto dibantu oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan BNPB.

Sebanyak 22.500 masker dari Kemenko Perekonomian dan 20.000 masker dari Kementerian Kesehatan dibagikan kepada masyarakat umum yang sedang beraktivitas olahraga di Kawasan GBK dan yang hadir pada acara tersebut.

Ke depan, selain kampanye menggunakan masker, pemerintah juga akan menggaungkan Gerakan 3M lainnya, yaitu mencuci tangan dan menjaga jarak.

(ANTARA/ard)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Viral Foto Para Menteri Tak Pakai Masker, Ini Penjelasan Pemerintah

Viral Foto Para Menteri Tak Pakai Masker, Ini Penjelasan Pemerintah


TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tetap menjalankan protokol kesehatan ketat dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Nusa Dua Bali, 21-22 Agustus 2020. Hal itu merespons foto yang viral di Twitter yang menunjukkan para menteri tidak mengenakan masker.

“Terkait foto yang beredar di media sosial, foto tersebut diambil saat diadakan sesi foto bersama yang dilaksanakan di suasana alam terbuka, di bawah terik matahari, dan dilakukan dalam dua skema, menggunakan masker & melepas masker (setelah sesi foto masker langsung digunakan kembali),” tulis akun Twitter Kemenko Perekonomian, Rabu, 26 Agustus 2020.

Dalam penjelasan melalui Twitter itu, disebutkan bahwa pelaksanaan acara RKTM wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu wajib Swab Test bagi peserta rapat. Adapun lokasi dan layout ruang rapat diatur dengan physical-distancing. Panitia juga menyediakan dan masker dan hand sanitizer, termasuk pada saat kunjungan ke lapangan.

Menurut keterangan Kementerian Koordinator Perekonomian, seluruh peserta rapat diwajibkan melakukan Swab Test di Jakarta (sebelum berangkat ke Bali). Setelah hasilnya dinyatakan negatif Covid-19, barulah peserta bisa mengikuti RKTM dan berangkat ke Bali. Adapun hasil Swab Test diterima pada Kamis pagi, 20 Agustus 2020.

Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, RKTM juga dihadiri secara fisik oleh sembilan menteri, serta ada lima menteri yang melalui video-conference.  Acara RKTM, konferensi pers, dan foto bersama diliput secara terbuka oleh media sehingga media bisa menyaksikan sendiri secara langsung bahwa keseluruhan pelaksanaan acara menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tanpa mengurangi efektivitas acara.

Selama pelaksanaan Rapat Koordinasi pada acara RKTM 2020, seluruh peserta (para menteri) dan pendamping (para Eselon I) wajib selalu menggunakan masker.

Baca juga: Ganjar Minta Pejabat Tertib Pakai Masker





Source link