fbpx
2 Faktor Ini Dinilai Bisa Dorong Rupiah Lebih Kuat dan Stabil

2 Faktor Ini Dinilai Bisa Dorong Rupiah Lebih Kuat dan Stabil


TEMPO.CO, Jakarta – Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee menilai ada dua faktor yang mendorong penguatan rupiah belakangan ini. Dua faktor tersebut antara lain Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan pengumuman data neraca perdagangan Agustus 2020.

“Kedua hal ini diharapkan mampu membuat rupiah menguat dan lebih stabil ke depannya,” ujar Hans dalam keterangan tertulis, Ahad, 20 September 2020.

Hans mengatakan mengatakan keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 4 persen direspon baik oleh pelaku pasar. Pasalnya, langkah tersebut menunjukkan BI lebih mengutamakan stabilitas keuangan dalam mendukung perekonomian Tanah Air.

“Dan juga mengindikasikan Bank Sentral tetap independen,” ujar Hans. “Biarpun inflasi sangat rendah tetapi volatilitas rupiah membuat BI menahan penurunan suku bunga.”

Di samping itu, pasar juga merespons positif pernyataan Bank Indonesia yang memastikan bahwa kebijakan berbagi beban dengan pemerintah hanya berjalan hingga akhir tahun ini. “Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjanjikan akan mempertahankan kebijakan moneter BI tetap independen.”





Source link

Soal Revisi UU BI, Luhut: Enggak Ada Dewan Moneter, Independensi BI Tetap

Soal Revisi UU BI, Luhut: Enggak Ada Dewan Moneter, Independensi BI Tetap


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa revisi undang-undang Bank Indonesia tidak akan mengganggu independensi lembaga tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam webminar yang digelar Humas FEB UI, Jumat, 18 September 2020, saat menjawab terkait reformasi sistem keuangan di mana pengawasan perbankan dan nonbank yang saat ini ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dikembalikan ke Bank Indonesia secara bertahap mulai 2023. Pemindahan tersebut menjadi salah satu poin yang diangkat dalam rancangan perubahan UU Bank Indonesia.

Luhut menyatakan meskipun ada perubahan aturan, Bank Indonesia akan tetap dijaga sebagai lembaga yang independen. “Jadi kalau ada di luar yang bilang bakal ada dewan moneter, enggak ada itu. Independensi BI itu tetap, tidak boleh diganggu dan ini tadi di Istana Bogor sudah diingatkan (oleh Presiden Joko Widodo),” katanya seperti dikutip Bisnis dalam video webinar yang ada di Youtube, Sabtu, 19 September 2020.

Dia mengatakan RUU BI hanya akan menambah tugas pokok BI agar tidak hanya fokus menjaga inflasi tetapi juga ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Jadi dia akan ikut serta dalam penciptaan lapangan kerja seperti bank sentral di Amerika dan Kerajaan Inggris,” ujarnya.

Di samping itu, Luhut juga menyinggung keperluan untuk reformasi keuangan ini dilakukan untuk memudahkan penanganan bank, terutama yang masuk dalam kategori bank dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus.

Menurutnya, reformasi sistem keuangan ini diperlukan dalam kondisi krisis agar tidak ada bank yang berjatuhan. Adapun dalam sistem yang ada saat ini, kata Luhut, Bank Indonesia, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak memiliki kepastian aturan untuk membantu bank yang bermasalah.

“Kita alami kemarin bagaimana 3 bank sedikit goyang yaitu Bank Bukopin, Bank Mayapada, dan Bank Banten. Kita bisa melihat bahwa memang dalam keadaan krisis ada sedikit ketidakpastian peraturan perundang-undangan di antara ketiga institusi, BI, LPS maupun OJK,” ujarnya.

BISNIS





Source link

Teropong Efektivitas Kebijakan BI Topang Likuiditas Pasar

Teropong Efektivitas Kebijakan BI Topang Likuiditas Pasar


Jakarta, CNBC Indonesia- Kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia disebut Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah tidak bisa langsung membantu pergerakan ekonomi. Dimana kebijakan BI7DRR bisa efektif jika cepat diikuti oleh kebijakan suku bunga kredit.

Menilik kebijakan BI di tengah pandemi, Piter telah berperan banyak dalam ‘burden sharing’ dengan membeli SBN langsung terasa dampaknya untuk mendorong likuiditas di pasar keuangan. Lalu seperti apa ekonom melihat

Selengkapnya saksikan dialog Erwin Surya Brata dengan Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 11/09/2020)




Source link

Burden Sharing BI Bukti Pemerintah Gagal Bayar

Burden Sharing BI Bukti Pemerintah Gagal Bayar


Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom menilai skema berbagi beban (burden sharing) antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah merupakan bentuk dana talangan (bailout) dari bank sentral. Burden sharing dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana penanganan dampak pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan pemerintah membutuhkan bantuan dari BI dalam bentuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai penanganan covid-19. Tapi, pemerintah mendapat keringanan dalam bentuk pembayaran bunga rendah.

“Jadi, kalau kita lihat BI sudah bailout pemerintah, ini menunjukkan pemerintah gagal bayar, sudah bangkrut. Jadi yang bermasalah adalah sektor fiskal,” ujarnya dalam Diskusi tentang revisi UU BI, Jumat (11/9).







Menurutnya, skema burden sharing yang dianut oleh pemerintah dan BI ini tidak berlaku secara internasional. Justru ia menilai skema tersebut sebetulnya bentuk mencetak uang oleh BI untuk membeli SBN.

“Konsep namanya burden sharing, saya rasa kita jangan membuat konsep dan istilah baru yang hanya membohongi diri sendiri dipakai negara kita sendiri. Kita pakai yang dipakai internasional, yaitu pemerintah minta BI beli SBN di pasar primer,” katanya.

Untuk diketahui, skema burden sharing ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan II antar regulator fiskal dan moneter.

“SKB I dan II sudah ditandatangani dan sudah operasional (resmi dijalankan),” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini.

Sesuai kesepakatan, dana penanganan dampak pandemi virus corona dan program PEN terbagi atas tiga kategori. Pertama, pembiayaan public goods senilai Rp397,56 triliun.

Kebutuhan pembiayaan ini terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun.

Rencananya, kebutuhan anggaran ini sepenuhnya akan ditanggung oleh BI, dengan pembelian SBN dengan mekanisme private placement. Pembelian surat utang pemerintah akan menyesuaikan kupon sebesar tingkat suku bunga acuan BI (BI 7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR).

Pemerintah akan membayar utang sesuai jatuh tempo SBN dan memberikan imbal hasil (yield) kepada bank sentral nasional. Pada saat jatuh tempo, BI akan mengembalikan dana imbal hasil kepada pemerintah.

Kedua, pembiayaan non-public goods sebesar Rp177,03 triliun, terdiri dari anggaran untuk stimulus UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun. Kebutuhan dana ini seluruhnya akan ditanggung pemerintah lewat penjualan SBN ke pasar.

BI akan berkontribusi sebesar selisih antara tingkat imbal hasil di pasar (market rate) dengan BI 7DRRR tiga bulan dikurangi 1 persen.

Ketiga, belanja non-public goods lainnya Rp328,87 triliun. Kebutuhan dana ini sepenuhnya akan dipenuhi oleh pemerintah melalui penjualan obligasi ke pasar keuangan dengan market rate.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/bir)





Source link

Ada Risiko Taper Tantrum Jilid II, Saatnya Koleksi Dolar AS?

Ada Risiko Taper Tantrum Jilid II, Saatnya Koleksi Dolar AS?


Jakarta, CNBC Indonesia – Pandemi penyakit virus corona (Covid-19) membuat perekonomian global merosot tajam, banyak negara masuk ke jurang resesi, termasuk Amerika Serikat (AS) sang negara Adikuasa.

Produk domestik bruto (PDB) AS di kuartal II-2020 lalu terkontraksi alias minus 31,7% berdasarkan data pembacaan kedua, setelah minus 5% di kuartal sebelumnya. Artinya, Amerika Serikat mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak 2008 lalu.

Guna membangkitkan lagi perekonomian, bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) membabat habis suku bunganya menjadi 0,25%, dan mengaktifkan kembali program pembelian aset (obligasi dan surat berharga lainnya) atau yang dikenal dengan quantitative easing (QE). The Fed menerapkan kebijakan ultra longgar, dan sama persis dengan yang dilakukan pada tahun 2008.


Saat itu, Amerika Serikat mengalami resesi, yang memicu krisis finansial global. Guna membangkitkan perekonomian, The Fed memangkas suku bunga hingga 0,25%, menggelontorkan QE dalam tiga tahap.

QE 1 dilakukan mulai November 2008, kemudian QE 2 mulai November 2010, dan QE 3 pada September 2012. Nilainya pun berbeda-beda, saat QE 1 The Fed membeli efek beragun senilai US$ 600 miliar, kemudian QE 2 juga sama senilai US$ 600 miliar tetapi kali ini yang dibeli adalah obligasi pemerintah (Treasury) AS.

QE 3 berbeda, The fed mengumumkan pembelian kedua aset tersebut senilai US$ 40 miliar per bulan, kemudian dinaikkan menjadi US$ 85 miliar per bulan.
Akibatnya Balance Sheet The Fed yang menunjukkan nilai aset (surat berharga) yang dibeli melalui kebijakan quantitative easing semakin membengkak. Semakin banyak jumlah aset yang dibeli, maka balance sheet The Fed akan semakin besar.

Balance Sheet The Fed mengalami lonjakan signifikan sejak September 2008, dan terus menanjak setelahnya.

Kebijakan suku bunga rendah dan QE membuat perekonomian Negeri Paman Sam banjir likuiditas, akibatnya indeks dolar AS tertahan di bawah level 90. Artinya dolar AS sedang melempem.

Pada Juni 2013 The Fed yang saat itu dipimpin Ben Bernanke akhirnya mengeluarkan wacana untuk mengurangi (tapering) QE.

Saat wacana tersebut muncul dolar AS menjadi begitu perkasa, hingga ada istilah “taper tantrum“. Maklum saja, sejak diterapkan suku bunga rendah serta QE, nilai tukar dolar AS melempem. Sehingga saat muncul wacana pengurangan QE hingga akhirnya dihentikan dolar AS langsung mengamuk “taper tantrum” mata uang lainnya dibuat rontok oleh the greenback.

The Fed akhirnya mulai mengurangi QE sebesar US$ 10 miliar per bulan dimulai pada Desember 2013, hingga akhirnya dihentikan pada Oktober 2014. Akibatnya, sepanjang 2014, indeks dolar melesat lebih dari 12%.


Tidak sampai di situ, setelah QE berakhir muncul wacana normalisasi alias kenaikan suku bunga The Fed, yang membuat dolar AS terus berjaya hingga akhir 2015 saat suku bunga acuan akhirnya dinaikkan 25 basis poin menjadi 0,5%. Setelahnya, The Fed mempertahankan suku bunga tersebut selama 1 tahun, penguatan indeks dolar pun mereda.

Rupiah menjadi salah satu korban keganasan “taper tantrum” kala itu. Sejak Bernanke mengumumkan “tapering” Juni 2013 nilai tukar rupiah terus merosot hingga puncak pelemahan pada September 2015.

Di akhir Mei 2013, kurs rupiah berada di level Rp 9.790/US$ sementara pada 29 September 2015 menyentuh level terlemah Rp 14.730/US$, artinya terjadi pelemahan lebih dari 50%.




Source link

BI Catat Transaksi Belanja e-Commerce Turun ke Rp55,9 T

BI Catat Transaksi Belanja e-Commerce Turun ke Rp55,9 T


Jakarta, CNN Indonesia —

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi belanja online di e-commerce sepanjang kuartal II 2020 sebesar Rp55,9 triliun. Angka tersebut turun 4,44 persen dibandingkan dengan kuartal I 2020 yang sebesar Rp58,5 triliun.

Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan nominal transaksi belanja di e-commerce turun karena daya beli masyarakat belum pulih di tengah pandemi virus corona. Namun, ia mengklaim volume transaksi justru naik.

“E-commerce kuartal II 2020 ini menarik. Volume meningkat, tapi nominal turun. Ini terkait daya beli masyarakat yang belum pulih,” ucap Filianingsih dalam diskusi online Sistem Pembayaran Digital Jadi Jurus Ampuh Saat Pandemi Covid-19 & Masa Depan di CNBC Indonesia, Kamis (3/9).


Dari segi volume, transaksi belanja di e-commerce dilakukan sebanyak 383,5 juta kali pada kuartal II 2020. Jumlah itu naik 39,05 persen dibanding dengan kuartal I 2020 yang hanya 275,8 juta kali.

“Volume-nya ini meningkat, kami lihat masyarakat yang tadinya tidak belanja di e-commerce, mulai belanja,” terang Filianingsih.

Hanya saja, jumlah belanjanya tidak banyak. Pasalnya, masyarakat membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan kemauan.

“Nominal turun karena mereka harus memilih. Belanja bukan what they want, tapi what they need,” imbuh Filianingsih.

Hal yang sama juga terjadi pada transaksi melalui digital banking. Tercatat, nominal transaksi pada kuartal II 2020 sebesar Rp6.143 triliun atau turun dari kuartal I 2020 yang mencapai Rp6.699 triliun.

Hanya saja, volume transaksi lewat digital banking meningkat dari 1,07 juta kali menjadi 1,13 juta kali. Menurut dia, fenomena ini bukti menandakan bahwa masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem online.

“Yang sebelumnya tidak pernah menggunakan digital payment, sekarang terpaksa melakukan itu. Ini ke depan akan menjadi kebiasaan masyarakat untuk beralih ke transaksi digital,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(aud/bir)





Source link

Pengamat Khawatir Revisi UU BI Ganggu Pasar Keuangan

Pengamat Khawatir Revisi UU BI Ganggu Pasar Keuangan


Jakarta, CNN Indonesia —

Pengamat berpendapat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mengganggu stabilitas pasar keuangan. Pasalnya, rancangan aturan itu akan membunuh independensi bank sentral.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan salah satu poin yang akan mematikan independensi BI adalah wacana pembentukan Dewan Moneter bank sentral. Maklum, dewan itu salah satunya akan diisi menteri keuangan sebagai wakil pemerintah.

Hal itu tertuang dalam Pasal 9A. Pasal itu menjelaskan Dewan Moneter akan memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.


Dewan Moneter terdiri dari lima anggota yaitu, menteri keuangan, menteri yang membidangi perekonomian, gubernur BI, deputi gubernur senior BI, dan ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahkan, jika perlu, pemerintah dapat menambah lagi beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter.

“Ini akan ganggu independensi BI sebagai bank sentral. Otoritas moneter ini kan BI, sebuah lembaga yang seharusnya independen. Bebas campur tangan pemerintah. Ini akan mengganggu independensi BI,” ungkap Josua kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/9).

Menurutnya, kalau poin pembahasan itu diteruskan bisa mengganggu pasar keuangan. Investor akan merespons revisi UU BI tersebut dengan negatif.

“Ini jadi tidak jelas antara BI dan pemerintah, jadi abu-abu,” imbuh Josua.

[Gambas:Video CNN]

Selain soal Dewan Moneter, Josua juga menyoroti Pasal 55 yang menyebut BI bisa membeli surat utang negara di pasar primer dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat. Menurutnya, poin ini semakin menggambarkan bahwa pemerintah menggantungkan pembiayaan dari BI.

“Pemerintah benar-benar ikut campur dengan BI. Ini bisa mengganggu stabilitas di pasar keuangan. Rupiah anjlok,” tutur Josua.

Ia menyatakan DPR sebaiknya tak mengubah fungsi dari BI yang fokus dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Sebab, jika pasar keuangan terganggu, maka dampaknya juga akan buruk terhadap ekonomi nasional.

“Apalagi sedang covid-19 (virus corona) ini. Jadi perekonomian harus cepat tumbuh, pasar keuangan harus stabil. Pertumbuhan ekonomi akan jadi percuma kalau pasar keuangan tidak stabil,” jelas Josua.

Senada, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyatakan bank sentral di seluruh negara harus tetap independen. Artinya, tak ada campur tangan pemerintah dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.

“Kenapa harus independen, karena menyangkut regulasi sektor keuangan. Tidak bisa dicampur politik, Dewan Moneter ini kan ada pemerintah. Pemerintah tidak lepas dari politik,” ujar Aviliani.

Lagi pula, ia menambahkan bahwa revisi UU BI bukan hal yang urgensi saat ini. DPR dan pemerintah sebaiknya fokus mendorong sektor riil demi memperbaiki ekonomi domestik.

“Kalau mau diharmonisasi lagi kebijakannya tunggu kondisi stabil. Kalau sekarang dorong dulu sektor riil. Itu lebih penting,” pungkas Aviliani.

[Gambas:Video CNN]

 

(aud/agt)





Source link

BI Catat Uang Beredar Tumbuh Jadi Rp6.567 Triliun Hingga Juli

BI Catat Uang Beredar Tumbuh Jadi Rp6.567 Triliun Hingga Juli


Jakarta, CNN Indonesia —

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas nasional atau uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar Rp6.567,7 triliun pada Juli 2020. Jumlah itu meningkat 10,5 persen secara tahunan dibandingkan Juli 2019 lalu. 

Peningkatan jumlah uang beredar (M2) didukung jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) yang meningkat 13,1 persen pada bulan yang sama. Sebelumnya, M1 hanya tumbuh 8,2 persen. 

“Ini didorong oleh peningkatan uang kartal dan giro rupiah,” ujar Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resmi, Senin (31/8). 


Selain itu juga ditopang oleh pertumbuhan uang kuasi sekitar 8,1 persen. Namun, peningkatannya melambat dari bulan sebelumnya sekitar 9,7 persen. 

Sementara, surat berharga selain saham tumbuh 4,9 persen secara tahunan pada Juli 2020. Pertumbuhannya melambat dari bulan sebelumnya mencapai 31,4 persen.

Bank sentral nasional turut mencatat peningkatan uang beredar M2 dipengaruhi oleh kenaikan aktiva luar negeri bersih sebesar 17,6 persen. Pertumbuhannya lebih tinggi dari sebelumnya 12,1 persen. 

Sedangkan pertumbuhan kredit hanya 1 persen secara tahunan. Di sisi lain, BI mencatat keuangan pemerintah tumbuh positif, meskipun mengalami perlambatan yang tercermin pada pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusa. 

“Pertumbuhannya melambat dari 43 persen pada Juni 2020 menjadi 40,8 persen pada Juli 2020,” pungkasnya. 

[Gambas:Video CNN]

(uli/bir)





Source link