bank syariah Archives - Valid Data Solusi

Penataan dan Roadmap Harus Transparan

JawaPos.com – Terkait proses penggabungan bank syariah BUMN yang sedang berlangsung saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah khususnya Kementerian BUMN transparan dalam mempresentasikan roadmap proses merger.

Anggota DPR-RI Komisi VI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Marwan Ja’far berpendapat bahwa holdingisasi bank-bank syariah sekarang, butuh penataan ekosistem yang berbeda dengan ekosistem perbankan biasa. “Di sini harus ada roadmap yang jelas, dicari SDM yang benar-benar mumpuni, dan semua sesuai dengan KPI (Key Performance Index) masing-masing,” ujarnya, Kamis (19/11).

Potensi bisnis bank syariah, lanjut Marwan, sangat prospektif. Apalagi dalam situasi ekonomi yang lesu seperti sekarang, di mana banyak bank konvensional yang kinerjanya menurun.

Menurut Marwan, bank syariah merupakan salah satu pilihan bisnis yang potensial karena cakupan pasar yang relatif luas. “Bukan hanya untuk segmen konsumen muslim, potensi bisnis bank syariah juga prospektif menyasar konsumen universal,” tambahnya.

Di luar negeri, seperti di Eropa, bank-bank berkonsep syariah banyak dipercaya oleh konsumen non muslim. Oleh karena itu, menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan bank merger syariah BUMN ini kepada investor, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Marwan berharap agar proyek holdingisasi bank syariah BUMN terealisasi dengan baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, tergantung komitmen dan transparansi pemerintah. “Saya sih optimis bisa. Yang penting carikan polanya dan secara mandatory harus ditata dengan baik dari awal. Mungkin butuh konsultan khusus, agar nantinya bank ini benar-benar dipercaya masyarakat dan investor,” tegasnya.

Diketahui hasil penggabungan tiga bank syariah Himbara yakni BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, membuat BUMN syariah naik kelas menjadi BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III dengan modal inti minimal Rp 20 triliun.

Pakar ekonomi syariah Syakir Sula berpendapat bahwa merger bank syariah Himbara dapat didorong untuk masuk kategori BUKU IV atau modal inti minimal Rp 30 triliun jika ingin hasilnya lebih optimal. “Dengan menambah modal inti Rp10 Triliun lagi. Jika belum masuk kategori buku IV, lebih sulit untuk meluaskan kegiatan usahanya ke skala global,” ujarnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Agfi

Source link

Dorong CASA, BNI Syariah sebut kinerja kuartal III tumbuh positif

ILUSTRASI. Petugas teller melayani nasabah di Bank BNI Syariah./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/10/09/2020.

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank BNI Syariah sampai triwulan III tahun 2020 berhasil mencatat kinerja positif didukung dengan pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 45,65 triliun atau naik 21,76% secara year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2019 sebesar Rp 37,49 triliun.

Kenaikan DPK tersebut berkontribusi terhadap total aset BNI Syariah yang mencapai Rp 52,39 triliun sampai triwulan III tahun 2020, naik sebesar 19,30% secara tahunan atau year on year (yoy) yaitu Rp 43,92 triliun.

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan, pertumbuhan DPK ini didorong oleh pertumbuhan dana murah (CASA) dalam bentuk giro dan tabungan. Rasio CASA BNI Syariah pada triwulan III tahun 2020 sebesar 65,15%, naik dibandingkan periode sama tahun 2019 sebesar 61,95%.

Pertumbuhan dana murah BNI Syariah didukung oleh transaksi Mobile Banking sampai triwulan III tahun 2020 sebanyak 33,8 juta transaksi naik sebesar 119% secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu 15,4 juta transaksi.

“Hal itu sejalan dengan pertumbuhan transaksi melalui Mobile Banking yang dilakukan oleh Nasabah, transaksi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) melalui channel Mobile Banking juga tumbuh secara signifikan sebesar 182% secara year on year (yoy) sampai triwulan III tahun 2020,” terangnya dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Jumat (6/11).

Sedangkan jumlah transaksi e-banking BNI Syariah yang berasal dari BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, dan BNI Internet Banking meningkat 108% secara year on year (yoy) menjadi 36,1 juta hingga triwulan III tahun 2020. E-Banking merupakan salah satu bentuk layanan digital yang diberikan BNI Syariah dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi bagi Nasabah.

Pada tahun ini, BNI Syariah mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan DPK diantaranya adalah optimalisasi penghimpunan dana murah melalui layanan digital banking Hasanah Mobile, kerjasama dengan institusi untuk layanan payroll dan cash management; pemanfaatan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memaksimalkan potensi tindak lanjut implementasi Qanun LKS Aceh; serta optimalisasi ekosistem halal melalui kegiatan Pelatihan Manajemen Masjid maupun kerjasama dengan instansi pendidikan atau pesantren.

Dari sisi pembiayaan, BNI Syariah mencatat realisasi pembiayaan sebesar Rp 32,28 triliun dengan komposisi pembiayaan yang seimbang dimana pada triwulan III tahun 2020, segmen Konsumer berkontribusi sebesar Rp 16,40 triliun menyumbang 50,80%, diikuti segmen Komersial sebesar Rp 7,74 triliun (23,97%), segmen Kecil dan Menengah Rp6,18 triliun (19,15%).

Saat ini BNI Syariah tetap fokus untuk memberikan yang terbaik bagi segenap nasabah dan stakeholders melalui produk, layanan, dan inovasi. BNI Syariah juga memberikan layanan sesuai prinsip syariah diantaranya penghapusan denda, layanan sholat tepat waktu di seluruh outlet BNI Syariah, hasanah reward yaitu tunjangan hafiz qur’an kepada karyawan, dan menyediakan akses layanan Ziswaf melalui e-channel BNI (ATM, mobile banking, internet banking, dan sms banking) serta website dan aplikasi Wakaf Hasanah.

BNI Syariah juga memiliki fasilitas, produk, dan layanan transaksi e-channel yang didukung oleh teknologi dan jaringan BNI, sehingga lebih efisien dan nasabah akan mendapatkan pengalaman yang sama ketika menggunakan produk dan layanan BNI Syariah. Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI terkait jaringan, dimana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Source link

Sederet Fakta Terbaru Mega Merger Bank Syariah BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemegang saham tiga bank syariah BUMN akhirnya mengumumkan kejelasan skema merger PT Bank BRISyariah Tbk Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Pemegang saham publik BRIS nantinya akan terdilusi menjadi tinggal 4,4% dalam proses merger bank syariah BUMN. Adapun PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menjadi pemegang saham dominan BRIS dengan kepemilikan hingga 51% dalam skema penggabungan atau merger tiga bank syariah BUMN ini.

Source link

Ini kata pengamat soal UU Cipta Kerja yang dinilai mudahkan asing masuk bank syariah

ILUSTRASI. Customer Service melayani nasabah di kantor cabang BRI Syariah. KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah merombak aturan mengenai pendirian Bank Syariah oleh pihak asing di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Paragraf 4 pasal 79 UU Cipta Kerja.

Namun, bukan mempersulit asing untuk berinvestasi di bank syariah dalam negeri, justru aturan ini mempermudah akses asing untuk masuk.

Menurut Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Indonesia Yusuf Wibisono, aturan baru ini tentu sejalan dengan visi pemerintah dan regulator untuk memperbesar pangsa pasar (market share) perbankan syariah.

“Menurut saya, arah pengaturan kepemilikan asing di Omnibus Law itu selaras dengan UU Perbankan Syariah, yaitu mempermudah kepemilikan asing,” katanya kepada Kontan.co.id, Jumat (16/10).

Hal itu menurutnya cukup positif, sebab sampai dengan saat ini share perbankan syariah masih kecil, alias baru di kisaran 6% dari total perbankan nasional.

Praktis, perluasan dan kemudahan investasi di bank syariah sudah pasti menjadi agenda prioritas pemangku kebijakan.

“Karena hanya dengan share yang lebih besarlah perbankan syariah akan semakin kompetitif dan dapat menunjukan karakteristik unik yang lebih ramah dengan sektor riil,” imbuhnya.

Tapi, ada masukan yang disematkan oleh Yusuf dalam aturan ini. Menurutnya, sah-sah saja kalau asing dipermudah aksesnya ke perbankan syariah. Namun sebaiknya, pemerintah membuat aturan yang membuat asing tidak diperbolehkan membeli bank syariah yang sudah ada atau eksisting.

Singkatnya menurut Yusuf, asing seharusnya hanya diperbolehkan masuk ke industri perbankan syariah dengan membeli kepemilikan bank konvensional dan mengkonversinya menjadi bank syariah.

Bukan tanpa alasan, lantaran menurut Dia agenda terpenting perbankan syariah nasional saat ini adalah membesarkan pangsa pasar. Artinya, jika asing masuk hanya membeli bank syariah yang sudah ada, dampaknya terhadap peningkatan pangsa pasar tidak terlalu signifikan.

Sementara, bila asing masuk membeli bank konvensional dan kemudian mengkonversinya menjadi bank syariah, sudah sepatutnya dipermudah. Tentu, secara otomatis hal itu bakal meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah lebih signifikan.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Syariah Adiwarman Karim menjelaskan sejatinya UU Omnibus Law mengubah aturan yang sebelumnya tertuang dalam pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kalau dirinci secara sekilas, sebenarnya tidak terlalu terlihat perubahan aturan dalam kedua pasal tersebut. Namun, jika ditelusuri ternyata perbedaannya cukup besar. Adiwarman menjelaskan, ada dua perbedaan yang mencolok dalam aturan ini.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Source link

Bank Syariah BUMN Merger, Nasib Saham Publik di BRIS Gimana?

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan investor tampak aktif memborong saham PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) yang dipicu oleh sentimen positif merger dengan 2 bank syariah milik bank BUMN lainnya.

Mengacu data BEI, harga sahamnya pun melesat, nilai transaksi saham BRIS hampir menyentuh angka satu triliun dalam satu hari perdagangan Selasa kemarin.

Pada sesi I, Rabu ini (14/10), saham BRIS melonjak menyentuh batas auto reject atas (ARA), 24,89% di level Rp 1.405/saham, dengan nilai transaksi Rp 337 miliar.

Dalam merger ini, Bank BRISyariah ditetapkan menjadi bank survivor atau entitas yang menerima penggabungan (surviving entity) dari merger tiga bank syariah BUMN.

Dua bank syariah yang akan bergabung yaitu, PT Bank Mandiri Syariah (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

“Memperhatikan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, setelah penggabungan menjadi efektif, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan, dan pemegang saham BNI Syariah dan pemegang saham BSM, akan menjadi pemegang saham entitas yang menerima penggabungan,” tulis manajemen BRIS dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (13/10/2020).

Data laporan keuangan mencatat saham BRIS dipegang publik sebesar 18,34%, sementara BRI 73%, dan 8,6% dipegang DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah.

Mengacu analisis Tim Riset CNBC Indonesia, dengan bergabungnya dua entitas baru ke dalam BRIS, tentu akan terjadi perubahan jumlah saham yang beredar. Per Juni 2020, jumlah saham beredar BRIS yakni sebanyak 9.716.113.498

Valuasi BRIS sebagai surviving entity pascamerger tentu berbeda dengan sebelum merger. Nilai aset entitas baru ini berpotensi melesat lebih dari dua kali lipat.

Berdasarkan laporan keuangan Juni 2020, total nilai aset BRIS tercatat Rp 49,58 triliun. Sementara nilai aset BSM lebih besar lagi, yaitu Rp 114,34 triliun dan nilai aset BNIS sebesar Rp 50,79 triliun.

Total nilai aset dari penggabungan tiga bank ini mencapai Rp 214,71 triliun. Artinya nilai aset meningkat lebih dari empat kali lipat.

Dengan demikian, wajar dengan penggabungan aset ini valuasi saham BRIS berubah.

Besar kemungkinan dengan merger ini akan ada penambahan jumlah saham, dengan opsi lewat penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) di mana saham barunya akan dipegang oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (BBNI).

Kedua bank ini akan menjadi pemegang saham baru, dari entitas yang dipertahankan atau BRIS.

Lantas bagaimana dengan saham publik?

Jumlah kepemilikan saham publik tentu tidak berkurang secara jumlah, tapi secara persentase jika ada saham baru maka berpotensi terdilusi jika BRIS menggunakan skema private placement (tanpa hak memesan efek terlebih dahulu).

Kepala Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma menilai secara skema memang belum jelas. Tapi dia menilai awalnya saham BRIS pada skema merger ini akan dipegang oleh BMRI, BBRI, BBNI, selain juga publik.

“Belum tahu ke depannya apakah akan ada entity lain sebagai pemegang saham. Karena ini akan menjadi bank besar. Seharusnya berdiri sendiri,” katanya, Rabu siang.

“Targetnya mereka akan memiliki aset Rp 390 triliun di 2025. Pemerintah berencana ingin mendorong bank ini jadi bank BUKU 4. Aset BRIS kira-kira sebanding denga BNIS sekitar Rp 52 triliun masing-masing. Sedangkan Mandiri Syariah kira-kira 2 kali lipatnya. Jadi total aset gabungan sekitar Rp 214 triliun dengan modal sekitar Rp 21 triliun,” katanya.

Dia menilai isu dilusi saham publik tidak menjadi persoalan signifikan, lantaran bank ini akan menjadi bank besar. “Isunya bukan itu ‘dilusi]. Terdilusi pun nilai banknya sudah jauh lebih besar,” tegasnya kepada CNBC Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan merger tiga bank syariah ini akan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan syariah dunia, menyalip negara-negara lain yang sudah kuat di bidang ini. Hal ini didukung dengan adanya lembaga keuangan syariah besar di dalam negeri dan jumlah penduduk muslim yang besar pula.

“Indonesia harus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Untuk mewujudkan mimpi itu kita harus bersatu bahu membahu, taawun dan saling menguatkan,” kata Erick dalam sebuah video, dikutip Selasa (13/10/2020).

Untuk memulai target tersebut, pemerintah telah menginisiasi pembentukan bank syariah di dalam negeri dengan menggabungkan bank-bank syariah pelat merah yang telah ada. Bank hasil penggabungan ini digadang-gadang akan menjadi bank syariah terbesar di negeri ini.

[Gambas:Video CNBC]

(hps/tas)

Source link

RI Punya Bank Syariah Raksasa, Bakal Berbisnis Hingga ke Arab

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Project Management Office (PMO) sekaligus Wakil Direktur Utama PT Bank Bank Mandiri Tbk (BMRI) Hery Gunardi menyebut bisnis wholesale banking di keuangan syariah dinilai masih cukup lambat bertumbuh di bank-bank syariah pelat merah.

Dia menyebut, tiga bank syariah pelat merah saat ini, yakni PT BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah masih belum cukup besar dalam bisnis tersebut. Padahal potensinya sangat besar tak hanya di dalam negeri namun juga untuk menembus pasar di Timur Tengah.

“Pengalaman di domestik BSM, BRIS, BNIS dari produk ritel membaik, termasuk gadai emas. Tapi dari wholesale ketinggalan, padahal potensinya besar sepertil global sukuk. Market Middle East potensial dan issuer di Indonesia banyak,” kata Hery dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Dia mengatakan, bank hasil penggabungan ini akan memiliki kemampuan untuk bisa membawa perusahaan-perusahaan dalam negeri, seperti perusahaan pelat merah lainnya, untuk bisa menggalang dana hingga ke pasar global.

“Jadi ga konsumer, ritel saja. Jadi wholesale juga baik lokal maupun internasional,” imbuhnya.

Adapun ketiga bank tersebut akan segera menjalankan proses merger dan ditargetkan bisa rampung pada Februari 2021 nanti.

Setelah penggabungan ini maka BRIS akan menjadi entitas survivor atau yang menerima penggabungan dengan dan pemegang saham BNI Syariah dan pemegang saham BSM, akan menjadi pemegang saham entitas yang menerima penggabungan.

Setelah penggabungan ini, ditaksir pada 2025 nanti nilai aset perusahaan ini tembus Rp 390 triliun, kemudian target pembiayaan bisa menembus Rp 272 triliun, dan pendanaan sekitar Rp 335 triliun.

Sedangkan untuk posisi Juni 2020 lalu, nilai aset ketiga bank ini tercatat senilai Rp 214,6 triliun dengan nilai ekuitas Rp 20,4 triliun.

Hingga akhir tahun nanti diperkirakan akan terjadi peningkatan aset hingga mencapai Rp 220 triliun-Rp 250 triliun dengan laba tahun berjalan senilai Rp 2,2 triliun.

[Gambas:Video CNBC]

(hps/hps)

Source link

Lakukan mitigasi risiko, bank syariah pupuk pencadangan

ILUSTRASI. Pelayanan nasabah di kantor cabang BRI Syariah

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan syariah tetap memupuk pencandangan meskipun ada relaksasi restrukturisasi pembiayaan yang berlaku hingga Maret 2021. Dengan relaksasi itu maka pembiayaan yang direstrukturisasi langsung masuk kolektabilitas lancar. Namun, bank tetap memilih memperkuat pencadangan sebagai mitigasi resiko bila kondisi ekonomi semakin berat akibat pandemi Covid-19.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) misalnya, akan menjaga rasio pencadangan terhadap Non Performing Financing (NPF) sekitar 130%-150% sampai akhir tahun. Itu merupakan strategi bank ini untuk memitigasi resiko pembiayaan yang muncul ke depan, disamping tetap selektif menyalurkan pembiayaan ke segmen-segmen yang masih tumbuh sehat di tengah pandemi.

“Dalam kondisi pandemi saat ini, kami terus memperkuat cadangan kami sebagai mitigasi bila kondisi ekonomi semakin berat ke depan,” kata Ivan Ally, Sekretaris Perusahaan Mandiri Syariah pada KONTAN, Minggu (11/10).

Sementara proses restrukturisasi yang dilakukan bank ini tetap berjalan dengan baik sejauh ini. Perseroan terus melakukan komunikasi terhadap nasabah untuk mempnitor kinerja dan aktivitas mereka. Hingga 31 Agustus 2020, BSM telah merestrukturisasi pembiayaan Rp 7,1 triliun dari 29.000 nasabah. Sementara yang berpotensi direstrukturisasi mencapai Rp 12,14 triliun dari 59.000 debitur atau 9,3% dari portofolio pembiayaan perseroan.

Hingga akhir tahun, bank ini akan berupaya menjaga NPF di bawah 3%. Adapun per Juni, rasio pembiayaan bermasalah ada di level 2,51%. BNI Syariah juga akan fokus pada upaya-upaya untuk memitigasi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan operasional, kualitas pembiayaan, serta likuiditas. Bank ini akan berupaya menjaga NPF di bawah 3,5% dengan memupuk pencadangan di atas 100%.

Selain memupuk pencadangan, BNI Syariah juga melakukan strategi mitigasi resiko dari sisi penyaluran pembiayaan baru dengan selektif memberikan pembiayaan. Sementara pembiayaan yang sudah direstrukturisasi diproyeksikan tidak ada yang berpotensi jadi NPF sampai akhir tahun ini.

“Kalau melihat kondisi nasabah yang direstrukturisasi sampai saat ini,tidak ada yang berpotensi NPF tahun ini. Kami sudah merestrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 sebanyak Rp 7,3 triliun atau sekitar 25% dari total portofolio pembiayaan kami,” kata Wahyu Avianto, Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah.

Menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan, BNI Syariah akan fokus untuk menyalurkan pembiayaan pada segmen dan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk tetap bertahan bahkan tumbuh yaitu industri jasa sosial masyarakat (kesehatan & pendidikan), industri pengolahan, industri telekomunikasi, industri e-commerce, dan segmen konsumer berpenghasilan tetap pada sektor pemerintahan.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Source link

Salurkan dana PEN, bank syariah bidik tiga segmen berikut

Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga bank syariah milik entitas bank pelat merah masing-masing dapat penempatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) masing-masing Rp 1 triliun. Selain segmen UMKM, dan komersial, bank syariah juga akan membidik segmen konsumsi.

“Penempatan dana PEN kepada tiga bank syariah masing-masing senilai Rp 1 triliun. Sementara untuk empat BPD nilainya akan disesuaikan rencana bisnis, kapasitas, dan risiko,” kata Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto kepada Kontan.co.id, Jumat (25/9).

Asal tahu saja, ketiga bank syariah ini adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Andin menambahkan ada sejumlah pertimbangan mengapa Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu memutuskan untuk menempatkan dana PEN kepada tiga bank syariah tersebut.

Ini terkait rencana bisnis, kapasitas, dan risiko bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan, menurunkan marjin, menjaga NPF, serta kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Yang menarik. selain ke segmen UMKM dan komersial, tiga bank syariah tersebut juga akan menyalurkan dana menjadi pembiayaan ke segmen konsumsi.

“Kami sangat mendukung program PEN, dana akan kami salurkan menjadi pembiayaan untuk mendukung pelaku UMKM, maupun kebutuhan individu saat pandemi,” kata Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri Tony Eko Boy Subari dalam paparan virtual, Jumat (25/9).

Ia menambahkan, penempatan dana dalam bentuk deposito di perseroan juga tergolong murah, mengingat tingkat suku bunga yang hanya 2,82%, mengacu suku bunga Bank Indonesia tiga bulan (BI3MRR) sebesar 3,82% dikurangi 1%.

Makanya biaya dana perseroan diakuinya tak akan terkerek naik akibat penempatan dana PEN ini.

Direktur Keuangan dan Operasional PT BNI Syariah Wahyu Avianto pun mengakui hal yang sama. “Cost of fund kami sudah cukup rendah pada kisaran 2,20%, namun masih ada deposito bagi hasil dengan tingkat di atas biaya dana kami,” katanya kepada Kontan.co.id secara terpisah.

Meskipun tingkat suku bunga penempatan lebih tinggi dari biaya dana perseroan, namun lantaran nilai penempatan yang tak signifikan dibandingkan dana pihak ketiga perseroan, biaya dana BNI Syariah juga ditaksir tak akan terkerek.

Entitas anak PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) ini juga bakal menyalurkan pembiayaan dari dana PEN ke segmen konsumsi terutama untuk kebutuhan perumahan.

“Dana Rp 1 triliun target leverage dua kali atau Rp 1 triliun. Rencana penyaluran pembiayaannya kepada segmen konsumsi terutama perumahan, sementara untuk segmen komersial untuk kebutuhan pembiayaan BUMN,” lanjut Wahyu.

Sementara Sekretaris Perusahaan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) Mulyatno Rachmanto bilang, Rp 1 triliun dana PEN akan disalurkan menjadi pembiayaan kepada komunitas, dan para pelaku UMKM.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Source link

Harga emas mentereng, gadai emas di bank syariah kebanjiran peminat

ILUSTRASI. Pegawai melakukan transaksi gadai emas dengan nasabah di Kantor Mandiri Syariah, Kuningan, Jakarta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.

Reporter: Annisa Fadila | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produk gadai emas di sejumlah bank syariah pun kebanjiran peminat. Ini lantaran harga emas yang sedang tinggi. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, tak sedikit yang menggadaikan emas untuk menutup kebutuhan.

Contohnya di PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah). Hingga Juni 2020, Mandiri Syariah mencatat total baki debet produk berbasis emas dan gadai tumbuh 21% year on year menjadi Rp 3,28 triliun.

Group Head Pawning Mandiri Syariah Ivan Baruna menyebutkan, gadai emas di Mandiri Syariah menerima emas berupa batangan mapun perhiasan. Nilai pembiayaan gadai yang diperoleh nasabah disesuaikan dengan nilai taksiran bank pada saat transaksi.

“Sebelum nasabah memilih program ini, tentu akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya admin dan ujrah. Untuk biaya administrasi, kisaran Rp 25.000 – Rp 125.000, sementara ujrah kurang lebih Rp 24.000 per bulan,” kata Ivan.

Adapun financing to value (FTV) yang ditetapkan Mandiri Syariah untuk gadai emas ada dua. Pertama, FTV emas perhiasan sebesar 80%. Kedua, FTV emas lantakan berkisar 95%.

Kenaikan gadai emas juga terjadi di PT Bank Syariah Bukopin (Bukopin Syariah). Bank ini mencatat, sampai saat ini dana yang disalurkan perusahaan melalui program gadai emas mencapai Rp 750 juta.

Corporate Secretary Bank Syariah Bukopin Evi Yulia Kurniawati menyatakan, untuk gadai emas nilai FTV di Bukopin maksimal 80% dari nilai objek gadai.

“Memang dalam prosesnya, nasabah akan dikenakan biaya tambahan lain seperti biaya ujrah (imbalan) dan administrasi. Biaya admin sendiri Rp 25.000, sedangkan ujrah sebesar 1% - 2% per bulan dari harga standar taksiran emas,” ujar Evi kepada Kontan.co.id (26/8).

Kendati demikian, Evi mengaku omzet pertumbuhan gadai emas di Bukopin Syariah belum tumbuh signifikan. Sebab, Bukopin Syariah masih memerlukan perbaikan proses maupun aktivitas pemasaran, bahkan struktur organisasi internal.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Source link