fbpx

Bank Mandiri Salurkan Bansos di Provinsi Sumatera Utara


JawaPos.com – Kementerian Sosial bersama Bank Mandiri melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dan Kabupaten Simalungun untuk memonitor pelaksanaan Program Pemerintah Bantuan Sosial Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah Penyaluran Bank Mandiri.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara tersebut, Bank Mandiri juga melakukan seremoni penyaluran bantuan tunai sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada e-warong agen Bansos Bank Mandiri.

Senior Vice President Government Project Bank Mandiri Nila Mayta D Rihandjani mengatakan, Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan Program Pemerintah terutama dalam mengimplementasikan program-program kerakyatan yang digagas oleh Kementerian Sosial, khusus Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Penyaluran bantuan sosial ini menjadi bukti perhatian negara kepada masyarakatnya, terutama di tengah tekanan ekonomi yang terdampak pandemi Covid 19 ini. Kami berharap, dukungan Bank Mandiri ini dapat semakin memudahkan Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses bantuan sosial sehingga dapat cepat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan,” kata Nila saat mendampingi Menteri Sosial di Kabupaten Simalungun, Kamis (12/11).

Nila menambahkan, sebagai bentuk realisasi dukungan dalam pelaksanaan Program Bansos, pihaknya telah menyiapkan E-Warong & Agen Mandiri terbaik di setiap wilayah penyaluran Bansos Bank Mandiri.

Hasilnya, Bank Mandiri telah menyalurkan bantuan sosial kepada 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di 319 Kota/Kabupaten dengan total nominal sampai dengan November 2020 sebesar Rp 6,25 triliun untuk Program Keluarga Harapan dan Rp 6,12 triliun bagi Program Bantuan Sembako di seluruh Indonesia. Adapun jumlah E-warong Agen Bansos yang terlibat dalam penyaluran ini mencapai 21.148 Agen.

Sedangkan untuk Kabupaten Simalungun di tahun 2020, Program Sembako telah disalurkan kepada 44.366 KPM senilai Rp 80,1 milyar dan untuk Program Keluarga Harapan telah disalurkan kepada 25.604 KPM senilai 21,8 milyar. Penyaluran bansos di Kabupaten Simalungun dilayani oleh 386 Agen penyalur Bansos.

Selain itu, Bank Mandiri juga menyalurkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1,7 juta KPM dengan nilai sebesar Rp. 858 Milyar yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Di Sumatera Utara BST disalurkan kepada 112.410 KPM di 13 Kabupaten senilai 56,2 miliar. Untuk Kab. Simalungun, BST telah disalurkan kepada 16.385 KPM senilai Rp. 8,2 miliar.

Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat sebanyak total 2.394 Agen bansos terlibat pada penyaluran ini.

“Keberadaan Agen Mandiri E-warong menjadi solusi di tengah masyarakat dengan memberikan layanan keuangan tanpa kantor cabang. Agen Mandiri menjadi jembatan kepada masyarakat yang belum memiliki akses kepada layanan keuangan untuk transaksi perbankan terbatas. Agen – Agen ini telah kami berikan edukasi terkait dengan layanan keuangan sehingga para Agen Mandiri ini diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi keuangan KPM. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung program inklusi keuangan,” lanjut Nila.

Selain itu salah satu sumbangsih dari Bank Mandiri adalah membantu usaha untuk E-Warong memperkuat lini usahanya. Sampai saat ini, jumlah E-Warong yang telah mendapat pinjaman KUR sebanyak 3.495 E-Warong senilai Rp 383,6 milyar.

“Dalam kegiatan kunjungan di Kabupaten Simalungun ini, kami juga menyerahkan secara simbolis Pinjaman KUR kepada dua E-Warong senilai total Rp350 juta dan dua KPM Graduasi senilai total Rp80 juta,” tutur Nila.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM





Source link

Bansos Dianggap Tak Efektif Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi



Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan oleh pemerintah tak efektif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Meski realisasi program Perlindungan Sosial per 2 November telah mencapai Rp176,38 triliun atau 86,51 persen dari pagu Rp203,9 triliun, konsumsi rumah tangga (RT) masih terkontraksi sebesar 4,04 persen pada kuartal III lalu jika dibandingkan 2019.

Untuk kategori konsumsi makanan dan minuman selain restoran, pertumbuhan negatif masih terjadi yakni minus 0,69 meski telah diguyur bantuan sosial.







Artinya, kata Tauhid, masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat realisasinya yang sudah besar dan anggaran yang juga jumbo namun tingkat konsumsi RT masih rendah membuat Tauhid berkesimpulan terdapat persoalan akurasi sasaran.

“Ada persoalan soal sasaran, data yang tidak benar, dan jumlah yang tidak memadai sampai jenis sembako yang menggeser pola perilaku konsumsi di tengah masyarakat. Ini yang menggerus hingga setengah dari penduduk tidak optimal memanfaatkan bantuan,” jelasnya dalam diskusi daring, Minggu (8/11).

Selain persoalan salah sasaran bansos untuk masyarakat menengah bawah, ia menilai masih konsumsi masyarakat pada kuartal III lalu masih rendah. Disebabkan oleh rendahnya kepercayaan konsumsi masyarakat menengah.

Menurut survei konsumen Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2020 tercatat sebesar 83,4, turun dari Agustus 2020 yaitu 86,9. Angka ini mencerminkan rendahnya kepercayaan konsumen yang berada di zona pesimis atau di bawah 100.

Tak hanya IKK, perbaikan konsumsi masyarakat menengah yang tercermin dari pertumbuhan transportasi dan komunikasi serta hotel dan restoran masih terkontraksi.

Untuk transportasi dan komunikasi, meski membaik namun pada kuartal III masih tercatat kontraksi sebesar 11,56 persen. Diikuti oleh pertumbuhan hotel dan restoran yang terkontraksi 10,9 persen untuk periode sama.

Ini artinya, masyarakat menengah masih enggan melakukan perjalanan dan konsumsi seperti normal.

“Faktor trust terhadap layanan transportasi, restoran, dan hotel dari konsumen kelas menengah belum timbul, mereka belum percaya. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen,” ucapnya.

(wel/bmw)

[Gambas:Video CNN]






Source link

Realisasi Bansos Corona Jabar Tahap III Baru 48 Persen



Bandung, CNN Indonesia —

Penyaluran bantuan sosial (bansos) terdampak pandemi Covid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tahap tiga masih berlangsung. Hingga Kamis (5/11), bansos yang telah dibagikan baru terealisasi 48 persen.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar Dodo Suhendar mengatakan terdapat kenaikan jumlah penerima bansos pada tahap III sebanyak 600 ribu menjadi 1,9 juta kepala keluarga.

Berdasarkan penyaluran sebelumnya atau tahap III, jumlah penerima bansos Pemprov Jabar hanya ada sebanyak 1,3 juta kepala keluarga untuk seluruh warga kabupaten/kota.







“Sasaran penerima ada lonjakan luar biasa. Berdasarkan data yang ada, yang paling banyak penerima itu ada di wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung raya,” kata Dodo dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (6/11).

Dodo mengungkapkan bansos Pemprov Jabar tahap III mulai didistribusikan sejak 27 Oktober 2020. Targetnya, penyaluran selesai pada 14 November mendatang.

“Tahap III ini dimulai pada 27 Oktober yang lalu dan mudah-mudahan lancar sampai 14 November. Total kemarin sore capaian penyaluran sudah 48 persen,” ucapnya.

Pada penyaluran tahap III ini, Dodo menjelaskan, terdapat perbedaan nilai uang tunai yang diberikan pada tahap sebelumnya. Kali ini, nilai yang diberikan sebesar Rp350 ribu dengan rincian Rp150 ribu uang tunai dan sisanya paket sembako.

“Besaran uang ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2020 di mana pada tahap III beras 5 kg, gula satu kilogram, dan tidak ada terigu,” bebernya.

Selain itu, pada bansos tahap III juga ada perbedaan soal bungkus bantuan. Jika semula menggunakan kardus, kali ini akan diberikan dengan menggunakan tas kain.

Total penerima bansos Pemprov Jabar tahap III mencapai 1.907.274 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). Sebanyak 45,1 persen penerima bansos ada di kawasan Bodebek dan Bandung raya.

Wilayah Bodebek meliputi Kota/Kab Bogor, Kota/Kab Bekasi, Kota Depok sebanyak 359.567 KRTS. Sementara, Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat ada 499.046 KRTS.

[Gambas:Video CNN]

Daerah paling banyak menerima bansos, yakni Kota Bandung 9,88 persen. Kemudian, Kabupaten Bandung (9,26 persen), Kabupaten Bogor (7,55 persen), Kabupaten Bandung Barat (6,32 persen).

Selanjutnya, Kabupaten Garut (5,65 persen). Sementara, daerah paling sedikit, yakni Kabupaten Pangandaran dengan jumlah 0,15 persen dari total KRTS Jabar.

(hyg/sfr)






Source link