fbpx

BLT Guru Honorer di Bawah Kemenag Belum Cair



Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Agama (Kemenag) belum mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji kepada guru honorer di bawah kewenangannya.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama M Zain mengatakan pihaknya akan segera mengeluarkan Surat Ketetapan terkait daftar guru honorer dan tenaga pengajar yang akan menerima Bantuan Subsidi Gaji (BSG) sebesar Rp1,8 juta.

“Kami usahakan November cair. Proses jalan terus karena kami tergesa dengan waktu. Dalam waktu dekat saya upayakan SK penetapan dan tentu yang kami tunjuk banknya harus buka rekening kolektif,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (22/11).







Rencananya, BLT tersebut akan diberikan kepada 637.408 guru dan tenaga kependidikan (GTK) pada jenjang madrasah dan Guru Agama Islam di sekolah umum yang berstatus honorer. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1,15 triliun.

Setelah ditetapkan bantuan, proses selanjutnya adalah pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan ke DIPA Kementerian Agama.

“Masih ada proses administrasi penetapan SK setelah itu [roses pencairan karena uangnya sudah ada persediaan di Kemenkeu tapi harus jadi Dipa Kementerian. Saya bersyukur dapat persetujuan dari Kemenkeu pekan lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencairkan BLT gaji guru honorer kepada 975 orang dari target 2 juta penerima.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/sfr)






Source link

Pemerintah Siap Cairkan BLT Gaji Guru Honorer Rp5 T



Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah mengalokasikan Rp5,02 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) gaji guru honorer. Hal itu dilakukan usai pemerintah menambah pagu perlindungan sosial pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 dari Rp203,9 triliun menjadi Rp234,33 triliun.

“Karena masyarakat khususnya kalangan bawah menghadapi tekanan yang luar biasa dengan PSBB, maka kami meningkatkan jumlah perlindungan sosial dengan sangat signifikan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama Komite IV DPD secara virtual pekan lalu.

Penyaluran BLT gaji guru honerer itu disalurkan melalui dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Rinciannya, bantuan gaji guru honorer sebesar Rp2,94 triliun di Kemendikbud dan Rp2,08 triliun Kemenag.







Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi kuota internet Kemendikbud Rp5,5 triliun, dan bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru Kemenag Rp1,16 triliun.

Rencananya, ada 1,63 juta guru honorer Kemendikbud dan 749,5 ribu guru honorer Kemenag yang disasar sebagai penerima bantuan.

Berdasarkan catatan Kemenag,  bantuan langsung tunai (blt) senilai Rp2,4 juta untuk guru honorer di lingkungannya tinggal menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) M Zain mengatakan saat ini data 745.415 guru honorer di Kemenag yang diajukan sebagai calon penerima BLT sebesar Rp2,4 juta telah divalidasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ia berharap pencairan dapat segera berlangsung lantaran para tenaga pendidik di lingkungan Kemenag yang terdampak covid-19 sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)






Source link

Trik Raup Cuan Pakai BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta



Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah tengah menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Tujuannya, untuk mengurangi beban ekonomi kalangan pekerja menengah di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada penerima dalam dua tahap, masing-masing Rp1,2 juta per pencairan. Apabila memenuhi kriteria, bantuan ini bisa langsung masuk rekening penerima.

Jika dilihat dari pagunya, nominal Rp2,4 juta mungkin tidak terlalu besar bagi pekerja bergaji Rp5 juta, karena belum mencapai setengahnya. Jumlahnya pun tak sebanding dengan ‘bonus’ dari perusahaan yang biasanya sebesar satu kali gaji.







Tapi, kalau dibilang sedikit, mungkin tidak juga. Pasalnya, dana Rp2,4 juta sebenarnya tetap bisa dimaksimalkan bila tepat mengelolanya.

Perencana Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andi Nugroho membagi kiat untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut. Menurutnya, prinsip penggunaan dana ini sebenarnya sama dengan gaji bulanan, meski datangnya secara tiba-tiba dan hanya sekali saja, sehingga tidak seperti gaji bulanan.

“Artinya bukan berarti karena ini bonus yang sekali datang, jadi dipakainya untuk foya-foya, untuk ‘jajan’ saja, dan lainnya. Jadi tetap harus bijak membelanjakan dan mengelolanya,” ujar Andi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/11).

Maka dari itu, buatlah prioritas penggunaan dana berdasarkan jenis kebutuhan. Mulai dari yang mendesak dan wajib hingga yang tidak terlalu penting. Berikut urutannya:

1. Penuhi kebutuhan harian

Menurut Andi, bantuan ini sejatinya merupakan tambahan dari pemerintah untuk mencukupi pengeluaran masyarakat kelas menengah di tengah pandemi. Dengan begitu, dana ini bisa digunakan pertama kali untuk memenuhi kebutuhan harian, seperti makan, minum, vitamin, dan lainnya.

“Jadi bisa untuk penuhi makan pokok sehari tiga kali, tapi mungkin tidak dengan foya-foya ya, order delivery ini itu, kurangi unsur mewahnya, apalagi hanya untuk beli kopi kekinian setiap hari, yang penting cukup dulu untuk makan,” ucap Andi.

Dana juga bisa digunakan untuk kebutuhan penunjang, misalnya membayar kuota internet. Maklum, saat ini masih banyak pekerja kelas menengah yang bekerja dari rumah (work from home/WFH). Begitu juga dengan kuota internet untuk anak yang belajar dari rumah.

2. Bayar utang

Nah, kalau kebutuhan harian sudah dipenuhi, dana ini bisa dipakai untuk pemenuhan kebutuhan mendesak lain seperti membayar utang. 

Meski bukan dana rutin yang diterima, bantuan ini bisa untuk memenuhi kewajiban angsuran pada bulan tersebut. Misalnya, untuk bayar cicilan kartu kredit hingga bila memungkinkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

3. Modal usaha

Bila kebutuhan harian dan utang sudah dipenuhi lalu masih ada sisa, Andi bilang, dana itu bisa digunakan untuk modal usaha. Namun jumlahnya perlu dicermati.

Ia memberi simulasi agar dana digunakan secara bertahap. Misalnya 30 persen dulu. Lalu kalau usaha memberi hasil yang cukup baik, bisa ditambahkan menjadi 50 persen hingga akhirnya dipakai semua.

“Tentunya usaha ini disesuaikan dengan kemampuan atau minat, kira-kira usaha apa? Kalau yang mau laku mungkin bisa yang tren juga, seperti frozen foods, masker, tanaman hias, dan lainnya, kebetulan modalnya tidak besar,” katanya.

Andi mengatakan alokasi dana BLT subsidi gaji untuk modal usaha ini sangat bermanfaat karena bisa memutar dana. Dengan begitu, nilainya bertambah dari pagu awal dan bisa memberi manfaat jangka panjang meski nominalnya tidak terlalu besar.

4. Investasi

Selain modal usaha, tentu dana BLT Subsidi gaji bisa digunakan untuk berinvestasi. Pilihan ini, menurutnya, tepat bagi orang-orang yang mungkin tidak terlalu percaya diri untuk mengelola bisnis baru, namun ingin dana berkembang.

Untuk pilihan instrumen investasi dengan pagu Rp2,4 juta beragam. Pertama, bisa coba ke deposito online dari bank. Instrumen ini cocok untuk orang dengan profil risiko konservatif dan mereka yang ingin menjadikan dana ini sebagai dana darurat karena terbilang cepat pencairannya.

“Cocok untuk dana darurat, kalau sekarang belum ada pengeluaran, bisa disimpan dulu, tapi cepat penarikannya dengan keamanan yang steady,” imbuhnya.

Kedua, logam mulia. Instrumen ini juga cocok untuk mereka yang konservatif. Tapi kalau bisa, kata Andi, lebih baik beli emas batangan, bukan online.

“Perlu pegang fisik untuk minimalisir risiko. Kalau emas online, lebih cocok kalau yang mau cicil belinya, top up. Tapi kalau sudah ada dananya, langsung beli saja,” tuturnya.

Ketiga, reksa dana. Andi bilang instrumen ini yang paling menjanjikan, khususnya reksa dana saham dan campuran. Keuntungannya, harga pembeliannya tidak terlalu besar seperti obligasi misalnya, tapi memberikan imbal hasil yang cukup menarik dalam jangka waktu pendek dan menengah sampai tiga tahun.

“Nilai aktiva akan tumbuh maksimal meski dengan nilai (awal) yang tidak terlalu besar, tapi bisa disisihkan untuk investasi. Bisa juga ke reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang kalau lebih konservatif dan belum siap hadapi turun naiknya bursa saham,” katanya.

Keempat, Perencana Keuangan Oneshildt Financial Planning Agustina Fitria menambahkan, dana Rp2,4 juta cocok juga dimasukkan ke instrumen investasi saham. Namun, saham yang dituju bukanlah saham blue chip atau berkapitalisasi besar.

“Tapi tidak apa, asal emitennya bagus track record-nya, bisa beli 100-1.000 lembar lumayan untuk awal investasi,” ucap Agustina.

Kelima, investasi sukuk tabungan. Agustina bilang surat utang pemerintah ini bisa dibeli dengan harga mulai dari Rp1 juta, sehingga masih masuk untuk penerima BLT Subsidi Upah yang mendapat dana Rp2,4 juta.

“Tapi memang dua tahun tidak bisa diambil ya, hanya bisa dapat bunganya setiap bulan, baru setelah jatuh tempo bisa diambil,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)






Source link

Cara Membuat Surat Keterangan Usaha Syarat Dapat BLT UMKM



Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah telah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai (BLT) program bantuan presiden (banpres) produktif kepada UMKM tahap II. Salah satu syarat pendaftaran adalah melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Mengutip laman resmi Kementerian Koperasi dan UKM, depokop.go.id, pendaftar wajib melampirkan SKU apabila memiliki KTP dan domisili usaha berbeda. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengatakan pendaftaran perusahaan bertujuan untuk menjamin kepastian perusahaan.

Namun, pelaku usaha terlebih dulu harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan SKU. Mengutip dari laman resmi, Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DKI Jakarta, pelayanan.jakarta.go.id, berikut syarat pendaftaran SKU.







1. Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data. Surat permohonan itu harus disertai materai.

2. Surat pengantar RT/RW.

3. Surat kuasa apabila pemilik usaha menunjuk orang lain untuk mengurus SKU. Surat tersebut wajib disertai meterai dan KTP pihak yang diberikan kuasa.

4. Identitas pemohon, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Surat pernyataan dari pihak pemohon yang menyatakan tidak akan berjualan di trotoar, badan jalan, dan tidak mengganggu kegiatan umum. Surat pernyataan itu juga disertai dengan materai.

6. Foto lokasi usaha

7. Selain itu, pemohon harus melampirkan perjanjian sewa tanah/bangunan, surat pernyataan tidak keberatan, dan KTP pemilik tanah/bangunan untuk tanah/bangunan yang disewa untuk usaha.

Sejumlah format tersebut bisa diunduh dari laman pelayanan.jakarta.go.id. Sementara itu, dikutip dari berbagai sumber jika SKU diajukan oleh perusahaan atau badan usaha maka pemohon harus melampirkan syarat lain, di luar syarat di atas.

Syarat tersebut meliputi, akta pendirian badan usaha dan Surat Keterangan (SK) pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM jika badan usaha berbentuk PT atau yayasan. Namun, jika badan usaha berbentuk koperasi maka SK pengesahan dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara, bagi badan yang berbentuk CV, SK pengesahan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN).

[Gambas:Video CNN]

(ulf/sfr)





Source link

Pengusaha Real Estate Tagih Bantuan, Singgung Potensi PHK

Pengusaha Real Estate Tagih Bantuan, Singgung Potensi PHK


Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengaku belum menerima bantuan stimulus dari pemerintah. Padahal, bantuan tersebut telah diusulkan sejak awal pandemi covid-19.

Dikhawatirkan, lambatnya aliran bantuan dari pemerintah dapat berakibat fatal pada sektor properti. Tidak cuma pengembang (developer), tapi juga potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan sektor properti dan terkaitnya.

Sektor properti yang dimaksudkannya tak terbatas pada sektor perumahan semata. “Tetapi juga, seluruh properti, meliputi gedung perkantoran, gedung hotel, termasuk gedung-gedung lainnya,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/9).







Saat ini, Paulus melanjutkan, stimulus yang dikeluarkan masih terbatas untuk sektor perumahan, khususnya perumahan sederhana atau murah.

Padahal, properti lainnya, taruh kata gedung hotel terdampak karena pendapatan pengelola hotel turun 90 persen. Begitu pun, gedung perbelanjaan atau mal yang pendapatannya disebut turun 80 persen.

Lalu, realisasi rumah mewah mengalami penurunan sebesar 50 persen, sedangkan untuk rumah sederhana bersubsidi turun 30 persen.

Hal ini membuat banyak pengembang kewalahan akibat menumpuknya realisasi yang tertunda di tengah pandemi, khususnya di dua bulan terakhir, yaitu Agustus dan September.

“Banyak yang sudah bayar uang muka, terus sebulan lagi mau realisasi sudah mereka dirumahkan, ngomong gaji terima separuh, cicil ke bank enggak bisa,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Paulus mengusulkan agar pemerintah memangkas PPh dari yang sekarang sebesar 10 persen menjadi 5 persen. Selain itu, merestrukturisasi kredit baik pokok maupun bunga.

Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah untuk menghapus BPHTB yang dianggap menjadi salah satu beban yang dikeluhkan masyarakat. “Beban masyarakat itu kan BPHTB,” terang dia.

Selain untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi, ia menilai upaya ini merupakan momentum tepat bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah backlog perumahan yang selama ini menghantui.

“Supaya bisa pulih dulu ekonominya, supaya bisa punya rumah dan menyelesaikan backlog karena setiap tahun kan 3 juta manusia lahir (di Indonesia),” jelasnya.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyebut pihaknya tengah mengkaji stimulus baru terkait perumahan dalam penanganan pandemi virus corona. Namun, pembahasan bentuk stimulus belum spesifik, peluncuran stimulus pun baru sekadar usulan pada 2020 atau 2021.

Meski dinilai memiliki efek domino, namun Ketua BKF Febrio Kacaribu menyebut urgensi stimulus perumahan masih dikaji.

Stimulus dapat berupa pembebasan angsuran pokok dan bunga untuk kredit pemilikan rumah (KPR) Rp500 juta, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pajak penghasilan (PPh) BPHTB atas rumah sederhana dan rumah sangat sederhana.

[Gambas:Video CNN]

(wel/bir)





Source link