Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menargetkan dana abadi pendidikan bisa meningkat dari saat ini Rp51,12 triliun menjadi Rp100 triliun pada 2025
Direktur Utama LPDP Rionald Silaban mengungkapkan dana tersebut diharapkan dapat dikelola dengan maksimal untuk menjamin ketersedian berbagai macam layanan program pendidikan yang dapat digunakan antar generasi.
“Sampai saat ini kami laporkan bahwa LPDP berhasil memberikan beasiswa kepada 25.326 penerima beasiswa yang tersebar di berbagai negara untuk menempuh studi di berbagai bidang ilmu yang tentunya sangat diperlukan oleh Indonesia,” ujar Rionald dalam Studium Generale yang digelar LPDP, Senin (2/11).
Rionald melanjutkan sampai saat ini LPDP juga telah meluluskan 11.767 alumni penerima beasiswa yang siap mengabdi berkontribusi bagi Indonesia. Ke depannya, kata dia, program LPDP hanya akan diprioritaskan pada sektor yang dibutuhkan masyarakat dan mendukung terwujudnya nawacita.
Sementara itu, Ronald melaporkan tahun ini terdapat 1.659 penerima beasiswa yang terdiri 784 pria dan 875 wanita. “54 penerima beasiswa di antaranya akan melanjutkan studi jenjang doktor spesialis, 1.282 jenjang magister dan 323 akan melanjutkan jenjang doktoral,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah. Sebagaimana diamanatkan konstitusi, pemerintah tetap konsisten mengalokasikan 20 persen dari APBN meskipun ekonomi sedang tertekan akibat pandemi covid-19.
“Anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN, no matter what. Artinya mau kondisi APBN lagi kempes, lagi besar, ekonomi menghadapi covid-19 itu tidak boleh dikompromikan,” tuturnya.
Ia juga menegaskan komitmen tersebut sejalan dengan keinginan Indonesia untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing seperti negara lain.
Selanjutnya, Rionald memastikan pemberian LPDP terus diusahakan agar merata ke seluruh Indonesia. Tahun ini alokasi penerima beasiswa untuk wilayah Sumatera sebanyak 249 orang, Jawa 1.041 orang, Kalimantan 55 orang, Nusa Tenggara dan Bali 132 orang, Sulawesi 132 orang, Papua 30 orang, serta Maluku 28 orang.
Lebih lanjut, pemerintah juga sedang mengalokasikan anggaran untuk penyandang disabilitas, Indonesia timur, hingga anak-anak dari keluarga pra sejahtera.
“Mulai dari pendidik usia dini kita harus berpihak kepada keluarga miskin, make sure for the next generation-nya tidak miskin. Harus dipotong itu tali kemiskinan antar generasi,” tandas Sri Mulyani.
(hrf/sfr)
