fbpx
Masalah likuiditas koperasi jadi pemicu rush money

Masalah likuiditas koperasi jadi pemicu rush money


ILUSTRASI. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sektor seluruh sektor keuangan mulai dari perbankan, non bank, hingga pasar modal. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui koperasi yang anggotanya bergerak di bidang UMKM juga terpukul sebagai konsekuensi pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan penurunan omset.

Ia bilang, pelaku UMKM tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada koperasi, dan terjadilah risiko debitur default (gagal bayar). Di sisi lain, likuiditas Koperasi terganggu karena adanya peningkatan penarikan dana anggota yang cukup signifikan.

“Tetapi tidak diimbangi dengan pemasukan dari pembayaran pinjaman anggota. Hal ini berdampak besar pada ketidakpercayaan anggota terhadap Koperasi, yang pada akhirnya terjadi Rush Money dan masalah hukum,” ujar Teten dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (30/9).

Dia melanjutkan, guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah melakukan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan subsidi bunga, penempatan dana pemerintah, dan restrukturisasi kredit. Juga lewat penjaminan kredit modal kerja baru serta pembiayaan investasi kepada Koperasi melalui LPDB. 

Baca Juga: Kemenkop UKM dorong UKM manfaatkan peluang ekspor ke pasar Eropa

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, diketahui bahwa koperasi mengalami permasalahan utama pada permodalan 46% dan penjualan 36%. Sedangkan permasalahan produksi dan distribusi sebesar 7% serta bahan baku 4%. Atas dasar itu, dibutuhkan pinjaman modal kerja, relaksasi kredit, kelancaran distribusi, dan kepastian permintaan.

Maka dari itu, dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah mencanangkan PEN, dengan penganggaran sebesar Rp 695,20 triliun. Sektor UMKM mendapat alokasi dana sebesar Rp 123,46 triliun. 

Program dirancang terdiri tiga kategori, yakni KUMKM yang berstatus dampak bertahan mendapat insentif pajak. Sedangkan yang menurun mendapat relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan, serta digitalisasi dan off taker. Sedangkan KUMKM yang berstatus dampak bangkrut mendapat bantuan langsung tunai.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Akibat pandemi, kasus gagal bayar koperasi diproyeksi meningkat

Akibat pandemi, kasus gagal bayar koperasi diproyeksi meningkat


ILUSTRASI. Koperasi Simpan Pinjam. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Ferrika Sari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam (KSP) terus bergulir. Akibatnya, pendaftaran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan juga ikut bertambah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto memperkirakan, kasus gagal bayar koperasi masih akan terjadi di sisa tahun ini. Mengingat, pertumbuhan sektor riil menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi kinerja di sektor keuangan, termasuk koperasi.

“Untuk koperasi yang likuiditasnya cekak dugaan saya masih akan terjadi gagal bayar, apalagi kondisi keuangan di koperasi sulit terdeteksi tidak seperti perbankan. Ujung-ujungnya di tengah kondisi ini, nasabah menarik dana dan kasus ini terulang lagi,” kata Eko, Selasa (1/9).

Baca Juga: Teten Masduki ajak peternak ayam masuk koperasi agar usahanya capai skala bisnis

Ia memperkirakan, kasus gagal bayar terjadi pada koperasi yang menjanjikan return tinggi di atas bank. Sebab, koperasi kesulitan mendapatkan nilai pengembalian dana ketika pandemi hingga akhirnya terjadi maturity mismatch.

“Situasi ekonomi pada akhirnya membongkar kondisi riil dari perusahaan keuangan. Ibaratnya pegangan kanan – kiri ketahuan bahwa dari awal prudential serta pengelolaan risiko tidak diantisipasi untuk menghadapi kemungkinan resesi yang cukup dalam,” ungkapnya.

Guna mengantisipasi dampak lebih besar, maka perlu dilakukan optimalisasi pengawasan.  Misalnya saja, Kementerian Koperasi dan UMKM lebih selektif dalam memberikan izin usaha kepada koperasi.

Kemudian Kemenkop dan suku dinas terkait diminta untuk mengecek tingkat kesehatan keuangan koperasi yang sudah berdiri. Dari situ, kemudian diambil tindakan sebelum masyarakat melakukan penarikan dana secara besar – besaran.

Dalam hal ini, lembaga pengawas bisa lebih dulu mengecek keuangan dari koperasi yang memiliki aset besar. Biasanya koperasi segmen ini bidik nasabah premium dan menjanjikan return besar. 

Baca Juga: Kemenkop teken kerja sama dengan Grab Indonesia perluas digitalisasi UMKM

Menurutnya, segmen koperasi ini rentan atas gugatan hukum karena uang yang dikelola cukup besar. Maka tak mengherankan, nasabah ini mengajukan PKPU jika uang mereka tidak kembali.

Baru kemudian mengecek kesehatan keuangan koperasi yang punya nasabah dalam jumlah besar. Walaupun aset mereka tidak terlalu besar, kelompok koperasi ini mudah terpengaruh atas sentimen ekonomi.

“Aspek jumlah keanggotaan yang besar maka punya potensi melakukan rush money. Karena tingkat literasi keuangan mereka masih kurang dalam menghadapi pemberitaan di sosial media dan lalu mereka menarik dananya,” tutupnya.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

KSP Sejahtera Bersama berstatus PKPU, ini duduk perkara lengkapnya

KSP Sejahtera Bersama berstatus PKPU, ini duduk perkara lengkapnya


ILUSTRASI. Koperasi Simpan Pinjam. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Satu lagi masalah terjadi di koperasi simpan pinjam. Akhir pekan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menjadikan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) masuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dengan begitu,  Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) menyandag waktu 45 hari berstatus PKPU. Atas putusan itu, KSP SB kini mengajukan proposal perdamaian kepada para anggota, kreditur maupun para stakeholder lainnya. 

Pengurus KSP SB  Iwan Setiawan mengatakan, KSP SB tengah berupaya mencukupi kebutuhan likuiditas untuk menyelesaikan kewajiban kepada para anggota maupun kreditor. 

“Kami terus berusaha dengan menjual aset, mencari pinjaman pihak ketiga maupun investor baik individual maupun institusi,” ujar Iwan dalam Konfrensi Pers yang digelar secara virtual, Jumat (28/8), seperti dikutip dari wartakotalive

KPS SB berharap bisa melakukan restrukturisasi atas kewajiban KSP SB.  Harapannya, ini bisa membuat bisnis KSP bisa terus berjalan sehingga penyelesaian kewajiban dapat lebih cepat diselesaikan. 

Menurutnya, prospek dan potensi bisnis KSP SB masih sangat menjanjikan. Tertundanya kewajiban pembayaran karena bisnis KSP SB terdampak pandemi Covid-19. “Kondisi ekonomi yang sulit membuat tagihan kami kepada nasabah (debitur) tidak berjalan normal sementara biaya operasional terus berjalan,” ujarnya. KSP SB hingga kini masih mendata jumlah anggota dan kreditor serta jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. 

Kuasa Hukum KSP SB Suhatan Nasution menambahkan, bersama Pengurus dan Pengawas pihaknya telah berupaya secara maksimal agar putusan PKPU tidak terjadi, namun hakim memutuskan berbeda.

Baca Juga: Cermati simpanan imbal hasil tetap

 “Selama proses persidangan di Pengadilan, mulai dari perkara PKPU ke-1, perkara PKPU ke-2, perkara PKPU ke-3, dan seterusnya, kami berjuang agar hal ini tidak terjadi,” ujarnya.

Suhatan mengatakan, pengawas dan pengurus  KSP SB berkomitmen akan sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan bersikap kooperatif dalam menjalani seluruh proses PKPU. 

Jika merujuk situs KSP SB, koperasi yang berdiri sejak tahun 2004 ini  pada tahun 2017 menjadi koperasi terbesar nomer 7 di Indonesia.  Beranggotakan 98.754 anggota, KSP ini memiliki aset sebesar Rp 2,05 triliun.  Adapun volume usaha pada tahun yang sama mencapai Rp 1,04 triliun. 

Sementara merujuk situs pengadilan Jakarta Pusat, Koperasi ini diajukan PKPU oleh banyak krediturnya, antara lain: PT Trilsula Prima Agung serta Perseroan Komonditier Totidio. Setelah  delapan kali sidang, 24 Agustus lalu,  ada putusan sela yakni mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.

Permohonan PKPU atas Koperasi ini juga datang dari Barbara Elane Wolff, ada juga pemohonan PKPU atas koperasi yang sama atas nama Andy Arif Luyanto, serta Hanny Herawati Wennars, Lily, Yuya Mulyaningsih. 

Jika merujuk pemberitaan, KSP-SB yang beroperasi di kantor pusat di Jalan Padjajaran No 1 Bogor sejak 5 Januari 2004 ini pernah menawar  simpanan fixed return sebesar 15% atau 1,25% per bulan.

Nasabah cukup menyetorkan dana minimum Rp 10 juta dan maksimum Rp 5 miliar. Tenor simpanan yang ditawarkan selama enam bulan dan satu tahun. Koperasi akan mengelola dana nasabah, yakni 80% dipinjamkan ke masyarakat dan sisanya diputar di unit-unit usaha yang terafiliasi dengan koperasi.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link