fbpx
Bank gencar ajukan perkara kepailitan, ada apa?

Bank gencar ajukan perkara kepailitan, ada apa?


ILUSTRASI. ilustrasi palu hakim untuk persidangan atau vonis. Foto Dok Shutterstock

Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Stimulus restrukturisasi kredit yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak serta merta dapat membantu pelaku usaha, terutama buat mereka yang sudah menghadapi masalah sebelum pandemi. Menghadapi hal ini, perbankan mau tak mau mesti menempuh jalur hukum guna menyelesaikan perkara utang-piutang.

Merujuk lima pengadilan niaga di Indonesia, Kontan.co.id mencatat hingga pertengahan September 2020, setidaknya ada 451 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan pailit. 36 perkara diantaranya dimohonkan oleh perbankan. 

Direktur PT Bank CTBC Liliana Tanadi bilang ada sejumlah pertimbangan saat bank mengajukan permohonan perkara kepailitan terhadap debiturnya. “Pertama debitur tidak kooperatif, kedua rencana restrukturisasi yang diajukan debitur tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh bank, dan terakhir tidak ada kesepakatan restrukturisasi yang terjadi,” katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (15/9).

Baca Juga: Dukung program PEN, Jamkrindo jadi penjamin kredit modal kerja BPD Kalsel

Liliana menambahkan, penyelesaian kredit via pengadilan sejatinya merupakan langkah terakhir buat bank. Selain karena memerlukan biaya ekstra, sejatinya masih ada sejumlah upaya penyelesaian yang bisa ditempuh tanpa melalui pengadilan. 

Misalnya jika tak terjadi kesepakatan restrukturisasi, bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan yang dijaminkan debitur, untuk kemudian dilakukan lelang. Namun, Liliana bilang eksekusi jaminan cuma bisa dilakukan jika ada kesepakatan atau secara sukarela disetujui debitur. 

“Secara prinsip, bank sebenarnya lebih suka menempuh jalur restrukturisasi mandiri dibanding melalui pengadilan. Sementara sepanjang 2020 kami setidaknya sudah mengajukan lima perkara,” sambungnya. 

Paling anyar, Senin (14/9) di Pengadilan Niaga Surabaya, perseroan mengajukan PKPU terhadap PT Beton Indotama Surya, perusahaan konstruksi berbasis di Surabaya.

Direktur Kredit PT Bank Danamon Tbk (BDMN) Dadi Budiana pun sepakat, pengajuan perkara kepailitan terhadap debitur pun tak serta merta dilakukan karena melihat prospek bisnis debitur yang suram. 

Baca Juga: Walau meningkat, bankir yakin NPL masih bisa dijaga

“Tujuan utamanya agar tercapai proses restrukturisasi yang baik dan transparan. Selama masih memungkinkan penyelesaian pasti akan dilakukan di luar pengadilan. Namun jika debitur tak kooperatif, memang terpaksa ambil jalur hukum,” kata Dadi. 

Awal September lalu, Bank Danamon juga baru mengajukan permohonan PKPU kepada perusahaan batubara di Kalimantan yaitu PT Borneo Alam Semesta. Sejumlah petinggi Borneo Alam juga diajukan sebagai termohon PKPU oleh perseroan lantaran memberikan jaminan pribadi (personal guarantee). 

Sebagai informasi, partisipasi perbankan dalam proses restrukturisasi via perkara PKPU atau kepailitan bisa pula dilakukan tanpa mengajukan perkara.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Dituding tidak transparan, begini pembelaan Dirut Bank Bukopin (BBKP)

Dituding tidak transparan, begini pembelaan Dirut Bank Bukopin (BBKP)


ILUSTRASI. Rivan Achmad Purwantono, Dirut Bank Bukopin.

Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) Rivan A. Purwantono membantah tudingan bahwa pihaknya tak melakukan transparansi terkait aksi penambahan modal via private placement yang bakal dieksekusi KB Kookmin Bank.

“Tidak ada aksi korporasi Bank Bukopin yak tak transparan, pelaksanaan PUT V, maupun private pelacement diberitahukan kepada seluruh pemegang saham, sekaligus mesti mendapatkan persetujuan OJK maupun bursa,” katanya kepada KONTAN, Senin (31/8).

Meski demikian, Rivan mengaku sejumlah aksi tersebut memang terjadi cukup cepat sebab memang ada keterdesakan untuk menyelamatkan perseroan.

Baca Juga: Polemik pengendali Bukopin memanas, pemegang saham minoritas akan lapor polisi

“Yang perlu dicatat aksi korporasi ini dalam rangka penyelamatan bank, bukan proses korporasi demi menjaga nasabah bank, sekaligus stabilitas perekonomian nasional,” sambungnya.

Sebelumnya KONTAN melaporkan, pemegang saham minoritas Bank Bukopin berencana melaporkan direksi lantaran dinilai tak transparan terkait aksi private placement.

Pelaporan bakal dilakukan oleh sejumlah induk koperasi seperti Induk Koperasi Usaha Daerah (Inkud), Induk Koperasi Veteran RI (Inkoveri), Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), dan Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) yang kurang lebih memegang 7% saham Bank Bukopin.

Baca Juga: Bank kecil-menengah mulai pesimistis dapat mempertahankan kinerja

“Rencananya baru akan melaporkan pada Rabu (2/9) besok, ini hasil dari rapat koordinasi induk-induk koperasi pemegang saham Bukopin Jumat (28/8) lalu.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Bank kebut ekspansi dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Bank kebut ekspansi dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)


ILUSTRASI. Costumer Service melayani nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Maybank Kalibesar Jakarta usai peresmian kembali, Kamis (6/9). KCP Maybank Kalibesar merupakan cabang yang beroperasi saat bank didirikan pada tahun 1959. Dengan beroperasinya kembali KCP m

Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Menjaga rentabilitas selama pandemi, bank penerima dana pemulihan ekonomi (PEN) terus berupaya mendorong  ekspansinya. Bank pelat merah bahkan hampir memenuhi target penyaluran kredit yang ditetapkan pemerintah.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) misalnya hingga 24 Agustus 2020 telah menyalurkan kredit Rp 12,03 triliun. Nilai tersebut setara 2,4 kali dari nilai penempatan dana Rp 5 triliun, adapun targetnya, hingga akhir September perseroan bakal menyalurkan kredit dari dana PEN senilai Rp 15 triliun, atau tiga kali lipat dari nilai penempatan dana.

Direktur Manajamen Risiko BNI Osbal Saragi bilang dana PEN memang akan jadi sumber utama ekspansi kredit perseroan hingga akhir tahun. Maklum, tak cuma dan akan diberikan, perseroan juga memanfaatkan sejumlah stimulus lain seperti penjaminan kredit dari PT Askrindo dan Jamkrindo guna menekan risiko kredit.

Baca Juga: Ekonom ini memprediksi akan terjadi deflasi 0,01% mom pada bulan Agustus 2020

“Ekspansi kami akan lebih hati-hati di semester kedua, strateginya akan mengarah terkait program PEN, atau seiring kebijakan pemerintah yang akan mengakselerasi penyerapan anggaran, sehingga segmen korporasi, menengah, dan kecil pasti akan sangat relevan,” kata Osbal kepada KONTAN pekan lalu.

Adapun dari komposisi penyaluran kredit dari dana PEN mayoritas disalurkan ke sektor usaha kecil, yakni senilai Rp 6,95 triliun atau 57,8% nilai penyaluran.

Bank pelat merah lainnya yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bahkan sudah memenuhi target penyaluran kredit tiga kali lipat dari nilai penempatan dana. Perseroan telah berhasil menyalurkan kredit Rp 26,9 triliun dari dana PEN senilai Rp 10 triliun yang ditempatkan. Atau setara 88,3% dari target penyaluran Rp 30,4 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Silvano Rumantir bilang penyaluran kredit bahkan difokuskan kepada sejumlah debitur anyar, alih-alih debitur lama perseroan, terutama untuk segmen KUR.

Baca Juga: Hingga Juli 2020, Pegadaian sudah bebaskan bunga pinjaman kepada 1,9 juta nasabah

“Realisasi penyaluran kredit PEN sampai 13 Agustus 2020 telah mencapai Rp 26,9 triliun kepada 50.596 debitur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.828 debitur atau 66,9% diantaranya merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan dapat kami sampaikan bahwa seluruh debitur penerima pembiayaan PEN untuk segmen KUR merupakan debitur baru,” katanya dalam paparan virtual pekan lalu.

Jika dirinci, Rp 9,4 triliun kredit tersalurkan ke segmen UMKM, sementara sisa Rp 17,4 triliun mengucur ke segmen padat karya.

Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bahkan telah menunaikan target untuk menyalurkan kredit lebih dari tiga kali lipat dari dana Rp 10 triliun . Bank terbesar di tanah air ini telah menyalurkan kredit hingga Rp 35,8 triliun.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link