fbpx

Aprindo Cemas Aksi Sweeping dan Boikot Produk Prancis


JawaPos.com – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) khawatir, aksi sweeping dan boikot terhadap produk-produk Prancis di toko-toko ritel akan menekan lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sudah terpukul akibat pandemi. Sebab, penjualan dari toko-toko ritel, terutama dari barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari turun karena sepi pembeli. Aksi tersebut memunculkan dampak psikologis masyarakat menjadi gelisah dan khawatir untuk berbelanja di toko-toko ritel.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, aksi-aksi seperti sweeping dan boikot terhadap produk-produk Prancis, pasti akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Karena yang berdampak itu bukan hanya kepada produk-produk Prancisnya saja, tapi juga produk lainnya karena masyarakat takut untuk berbelanja,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (5/11).

Selain itu, lanjutnya, dampak ekonomi secara nasional juga terimbas karena setiap barang yang dijual terdapat kontribusi pajak untuk negara. “Kalau pembeli berkurang, PPN-nya kan berkurang. Padahal itu digunakan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat , subsidi pemulihan ekonomi nasional, dan sebagainya. Jadi kalau terjadi dampak ke ritel, kan pajaknya juga kurang,” jelasnya.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada PDB Semester I 2020 yang sebesar 1,26 persen, kata Roy Nicholas Mandey, konsumsi rumah tangga dari peritel berhasil menyumbangkan sekitar 57 persen.

“Konsumsi rumah tangga itu masih selalu yang tertinggi karena memang negara Indonesia masih negara konsumtif, belum menjadi negara pengekspor. Dari beberapa penentu besaran PDB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor, yang dikurangi dengan impor, semuanya itu yang mendominasi adalah konsumsi rumah tangga. Makanya untuk pemulihan ekonomi nasional saat pandemi ini, pemerintah mendorong dengan bantuan-bantuan tunai supaya konsumsi masyarakat tetap terjaga, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita,” ucapnya.

Selain itu, menurut Roy, aksi sweeping dan boikot ini juga akan berdampak terhadap hampir 5.000 pekerja di semua perusahaan ritel anggota Aprindo, yang terdiri dari kasir, SPG, karyawan toko, gudang, dan kantor.

“Jadi kalau ada gerai yang tutup karena mengalami kerugian oleh ulah aksi itu, akan banyak karyawan yang dipecat. Pengangguran akan bertambah banyak,” tuturnya.

Sehingga, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada para anggotanya untuk boikot atau menarik barang-barang produk Prancis. “Kita memang mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti yang disampaikan pemerintah, tapi Aprindo tidak pernah mau menyerukan ke anggota seperti apa yang dikatakan ormas atau LSM untuk melakukan boikot,” ucapnya.

Meskipun demikian, Roy menambahkan, jika kondisinya karena daerah atau lingkungannya, demi menjaga kerukunan, Aprindo menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota atau peritel untuk mengambil keputusan masing-masing untuk mereka menyimpan dan bukan menarik, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Tapi dari asosiasi jelas dalam statement kita mendukung pernyataan pemerintah yang mengecam. Jadi janganlah hendaknya aksi itu sampai menghalang-halangi masyarakat untuk belanja kebutuhan pokok mereka. Kepentingan masyarakat harus dilihat juga, jangan kepentingan kelompok saja yang diutamakan,” katanya.

Dia juga berharap sebaiknya persoalan politik di negara-negara luar itu jangan dikait-kaitkan dengan persoalan bisnis yang ada di Indonesia. Sebab, produk-produk Prancis yang ada di Indonesia itu investasinya sudah di Indonesia, pabriknya juga di Indonesia dan karyawannya sudah orang-orang Indonesia. “Produknya itu kan sudah menjadi produk lokal, tapi kok diributkan seolah-olah itu dari Prancis. Jadi kenapa harus diboikot,” ujarnya.

Dirinya juga menyayangkan adanya isu-isu yang tidak benar atau ajakan-ajakan sweeping dan boikot yang dihembuskan melalui sosmed, sehingga menjadi pemicu untuk yang lain juga ikutan melakukan aksi serupa. “Kalau sudah sweeping kan arogansinya sangat kental sekali, sehingga akan cenderung ke anarkis. Nah, itu kan sudah tidak memenuhi hukum yang berlaku di Indonesia,” tutupnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link

SGM Dibuat di Mana Emang?


JawaPos.com – Seruan boikot produk Prancis menggema di berbagai belahan dunia. Produk buatan Prancis diminta ditarik peredarannya dari ritel-ritel modern.

Seruan serupa juga muncul di Indonesia. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyampaikan, anggotanya mengikuti aksi boikot tersebut.

Namun, dia juga meluruskan bahwa produk susu dengan merek SGM dan produk minuman air dalam kemasan dengan merek Aqua Danone tidak ditarik dari peredaran. Pasalnya, kedua produk itu dibuat di Tanah Air.

“Aqua Danone dibuatnya dari Sukabumi, dibuatnya di Indonesia. SGM diproduksi di Jawa Tengah, berarti diproduksi di mana? Di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (4/11).

Solihin menjelaskan, pihaknya mengikuti Surat Edaran MUI Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020 tentang poin dasar MUI desak pemerintah untuk boikot produk Prancis di Indonesia. Aksi boikot itu muncul menyusul kekecewaan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Kita nggak masuk ke ranah yang terjadi, tapi di surat edaran mengimbau memboikot yang berasal dari Prancis. Yang dibuat di sana,” ucapnya.

Meski mengikuti imbauan MUI, Direktur Utama PT Midi Utama Indonesia Tbk (Midi) atau Alfamidi itu berpendapat semestinya di tengah gejolak ekonomi akibat Covid-19, masyarakat tidak menambah kegaduhan lagi. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk membangkitkan ekonomi dari jurang resesi.

“Dalam keadaan yang tidak normal ini, kalau ditambah isu kan nggak baik,” pungkasnya.

Adapun beberapa poin dalam surat edaran MUI yaitu pertama, memboikot semua produk yang berasal dari Prancis serta mendesak pemerintah melakukan tekanan dan melakukan peringatan keras kepada pemerintah Prancis. Pemerintah diminta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik Indonesia di Paris hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia.

Kedua, jika Presiden Emmanuel Macron tidak menginginkan dan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati, maka umat Islam dunia terutama Indonesia punya harga diri dan martabat. MUI mengklaim umat Islam di Indonesia akan membalas dengan tindakan memboikot semua produk yang datang dari Prancis.

Ketiga, meminta Prancis menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Besar Muhammad SAW termasuk pembuatan karikatur dan ucapan kebencian dengan alasan apapun. Keempat, mendukung sikap Organisasi Koperasi Islam (OKI) dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh, yang telah memboikot semua produk Prancis.

Kelima, mendesak Kepala Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Emmanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Keenam, mengimbau khatib/dai/muballigh, asatidzagar menyampaikan pesan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, MUI mengimbau umat Islam di Indonesia bisa menyampaikan aspirasinya secara damai dan beradab.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Aksi Seruan Boikot Produk Prancis, Danone: Ini Isu Politis


JawaPos.com – Sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina nabi Muhammad SAW berujung pada seruan aksi pemboikotan produk asal Prancis. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam produk yang berasal dari Prancis. Salah satunya produk milik Danone.

Seperti diketahui, Danone merupakan perusahaan produsen makanan multinasional yang berkantor pusat di negara Paris, Perancis. Ketika dimintai tanggapan atas aksi boikot tersebut,  Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, pihaknya tak bisa berkomentar banyak atas hal itu.

“Mohon maaf karena ini isu politis kami tidak bisa memberi tanggapan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (3/11).

Arif mengaku, ada beberapa produk produk yang dijual di Indonesia saat ini, seperti Aqua dan SGM, murni hasil pengembangan dalam negeri. Lebih jauh, dirinya menyebutkan Aqua telah hadir di Indonesia sejak 1973. Bahkan, SGM telah muncul lebih lama dari isu tersebut, yakni pada 1965. Pihaknya pun berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produknya.

“Kami akan tetap melanjutkan komitmen kami untuk melayani kebutuhan nutrisi dan hidrasi sehat melalui jutaan pedagang yang menjual produk kami di Indonesia dan disiapkan oleh hampir dari 15.000 karyawan kami di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Romys Binekasri





Source link