fbpx

Pemerintah Bakal Bentuk Holding BUMN Jasa Sertifikasi



Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal membentuk holding perusahaan pelat merah bidang jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan terdapat tiga BUMN yang bergerak dalam bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia. Sebagai induk holding, pemerintah menunjuk Biro Klasifikasi Indonesia.

“Kementerian BUMN sudah memutuskan akan dibentuk holding dari ketiga BUMN ini, Biro Klasifikasi Indonesia jadi induk, Sucofindo dan Surveyor akan bergabung untuk mengintegrasikan seluruh kemampuan BUMN dalam membangun bisnis testing, inspeksi, dan sertifikasi di Indonesia,” ujar Budi di sela seremoni penyerahan SaveGuard Label milik Surveyor Indonesia – Bureau Veritas seperti dikutip dari Antara, Jumat (20/11).







Menurut Budi, sertifikasi untuk risiko keamanan dari sisi kesehatan di tengah pandemi sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan kembali aktivitas bisnis.

Dengan skala bisnis sertifikasi yang lebih besar, Budi berharap dapat membuat holding BUMN sertifikasi semakin mampu untuk mengadopsi teknologi baru dan masuk ke bisnis baru yang membutuhkan sertifikasi dan testing.

“Bisnis ini melakukan uji terhadap segala macam standar yang memang diperlukan untuk semua jenis industri, bisa makanan, kesehatan, elektronika, industri processing dan lain sebagainya,” paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, di tengah pandemi, Budi juga mengatakan dibutuhkan banyak ide-ide baru dalam bisnis, termasuk sertifikasi agar masyarakat merasa aman untuk melakukan kegiatan normal.

Oleh karenanya, ia mengapresiasi ide bisnis dari Surveyor Indonesia dengan memasukkan program sertifikasi SafeGuard Label. Dengan ide tersebut, perusahaan dapat membantu membangkitkan kepercayaan masyarakat atas rasa aman dalam beraktivitas sehingga mendorong pemulihan ekonomi.

(sfr)






Source link

Dana Penanganan Corona Baru Terpakai Rp366,86 T



Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan realisasi penyerapan dana penanganan pandemi covid-19 sebesar Rp366,86 triliun per 2 November 2020. Realisasi tersebut baru 52,8 persen dari total alokasi yang mencapai Rp695,2 triliun.

Budi menjelaskan jumlah penyerapan dana penanganan covid-19 naik sekitar Rp3,2 triliun dari posisi Oktober 2020 yang sebesar Rp363,66 triliun. Menurut Budi, jumlah penyaluran terus naik sejak Juli 2020.

“Khusus dari Satgas PEN menyalurkan Rp150 triliun pada kuartal III 2020,” ucap Budi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/11).







Ia bilang penyaluran paling banyak dilakukan lewat program perlindungan sosial. Totalnya hingga 2 November 2020 sebesar Rp176,38 triliun atau 86,51 persen dari pagu yang sebesar Rp203,9 triliun.

“Kami melihat dari bulan ke bulan program perlindungan sosial yang dipimpin oleh Pak Juliari Batubara (Menteri Sosial) ini penetrasinya paling baik, paling bagus,” ujar Budi.

Sementara, realisasi di sektor UMKM baru sebesar 75,81 persen. Artinya, dana yang dikucurkan baru Rp93,59 triliun dari target sebesar Rp123,47 triliun.

Lalu, realisasi sekoral kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp30,25 triliun. Angka itu masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp106,11 triliun.

Lalu, penyaluran insentif usaha baru sebesar Rp35,49 triliun. Artinya, dana yang terserap baru 29,43 persen dari pagu yang sebesar Rp120,61 triliun.

Sementara, penyerapan dana di sektor pembiayaan korporasi masih nol rupiah. Di sektor ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp53,6 triliun.

“Sampai saat ini di tangan saya masih ada sisa sekitar overall termasuk Satgas kesehatan Rp170 triliun-Rp180 triliun, sedangkan di empat program ekonomi kami kejar Rp100 triliun. Kalau bisa kami habiskan anggarannya,” jelas Budi.

Sebagai informasi, pemerintah bukan hanya mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi covid-19 pada tahun ini saja. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk penanganan covid-19 tahun depan sebesar Rp356,5 triliun.

Dana itu dikucurkan untuk sejumlah sektor. Detailnya, untuk sektor kesehatan sebesar Rp25,3 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, insentif usaha Rp20,4 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, UMKM Rp48,8 triliun, dan sektoral K/L dan pemda Rp136,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)






Source link

Pemerintah Akan Tambah Penempatan Dana di Bank

Pemerintah Akan Tambah Penempatan Dana di Bank


Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah mengkaji untuk menambah penempatan dana di bank. Saat ini, total penempatan dana pemerintah sebesar Rp41,5 triliun.

Detailnya, total dana yang dititipkan pemerintah di bank Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp11,5 triliun.

“Kami harapkan akan ada tambahan lagi dana ini ke bank, sehingga bisa digunakan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan pers virtual melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/9).







Meski tidak menyebutkan secara langsung, namun berdasarkan bahan paparan Budi dituliskan jika pagu penempatan dana pemerintah di bank sebesar Rp79 triliun. Dengan demikian, baru 52,3 persen atau Rp41,14 triliun anggaran penempatan dana di bank yang terealisasi.

Budi melanjutkan dari jumlah penempatan Rp41,15 triliun, bank Himbara dan BPD telah menyalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp120 triliun per 27 Agustus lalu. Targetnya, bank bisa menyalurkan kredit dari dana tersebut hingga tiga kali lipat yakni Rp219 triliun.

“Dari Rp41 triliun dana yang ditempatkan di bank, sudah disalurkan kredit Rp120 triliun. Memang target pemerintah dari Rp1 triliun yang ditaruh diminta Rp3 triliun penyaluran kreditnya,” ucapnya.

Untuk Himbara, pemerintah sudah menempatkan dana sebesar Rp10 triliun di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Rp10 triliun di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya, sebesar Rp5 triliun di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Rp5 triliun di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

[Gambas:Video CNN]

Selanjutnya, alokasi kepada BPD meliputi BPD Jawa Barat sebesar Rp2,5 triliun, BPD Jawa Tengah Rp2 triliun, BPD Jawa Timur Rp2 triliun, dan BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp1 triliun. Selain keempat bank tersebut, pemerintah juga akan menempatkan dana di BPD DKI Jakarta senilai Rp2 triliun.

Lalu, pemerintah juga tengah mengkaji dan mengevaluasi dua BPD lainnya, yakni BPD Bali dan BPD Yogyakarta dengan alokasi dana masing-masing Rp1 triliun.

(ulf/agt)





Source link