fbpx
Pemerintah Akan Tambah Penempatan Dana di Bank

Pemerintah Akan Tambah Penempatan Dana di Bank


Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah mengkaji untuk menambah penempatan dana di bank. Saat ini, total penempatan dana pemerintah sebesar Rp41,5 triliun.

Detailnya, total dana yang dititipkan pemerintah di bank Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp11,5 triliun.

“Kami harapkan akan ada tambahan lagi dana ini ke bank, sehingga bisa digunakan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan pers virtual melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/9).







Meski tidak menyebutkan secara langsung, namun berdasarkan bahan paparan Budi dituliskan jika pagu penempatan dana pemerintah di bank sebesar Rp79 triliun. Dengan demikian, baru 52,3 persen atau Rp41,14 triliun anggaran penempatan dana di bank yang terealisasi.

Budi melanjutkan dari jumlah penempatan Rp41,15 triliun, bank Himbara dan BPD telah menyalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp120 triliun per 27 Agustus lalu. Targetnya, bank bisa menyalurkan kredit dari dana tersebut hingga tiga kali lipat yakni Rp219 triliun.

“Dari Rp41 triliun dana yang ditempatkan di bank, sudah disalurkan kredit Rp120 triliun. Memang target pemerintah dari Rp1 triliun yang ditaruh diminta Rp3 triliun penyaluran kreditnya,” ucapnya.

Untuk Himbara, pemerintah sudah menempatkan dana sebesar Rp10 triliun di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Rp10 triliun di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya, sebesar Rp5 triliun di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Rp5 triliun di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

[Gambas:Video CNN]

Selanjutnya, alokasi kepada BPD meliputi BPD Jawa Barat sebesar Rp2,5 triliun, BPD Jawa Tengah Rp2 triliun, BPD Jawa Timur Rp2 triliun, dan BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp1 triliun. Selain keempat bank tersebut, pemerintah juga akan menempatkan dana di BPD DKI Jakarta senilai Rp2 triliun.

Lalu, pemerintah juga tengah mengkaji dan mengevaluasi dua BPD lainnya, yakni BPD Bali dan BPD Yogyakarta dengan alokasi dana masing-masing Rp1 triliun.

(ulf/agt)





Source link