fbpx

Menhub Uji Coba LRT Jabodebek, Progres 79 Persen



Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan uji coba sistem persinyalan kereta ringan atau LRT Jabodebek dari Stasiun TMII – Stasiun Harjamukti, Cibubur (pulang-pergi), untuk memastikan proyek pembangunan dapat rampung tepat waktu dan beroperasi pada pertengahan 2022 mendatang.

“Saya bangga anak bangsa membangun LRT dengan kemampuannya sendiri. Adhi Karya berhasil membangun konstruksi jalur, LEN yang memberikan dukungan sistem teknologi canggih, dan INKA yang membangun keretanya,” ujarnya dalam siaran pers pada Minggu (15/11).

Dalam tinjauannya, Budi Karya mengecek ruang kendali uji coba sistem persinyalan atau backup operating control center (BOCC) di Stasiun Harjamukti, Cibubur.







Hingga 6 November 2020, progres pembangunan LRT Jabodebek tahap I diklaim mencapai 79,05 persen dengan rincian, lintas Cawang-Cibubur 91,77 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 75,16 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 72,98 persen.

Pembangunan LRT Jabodebek tahap I terdiri dari Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur, dengan total panjang jalur 44,43 kilometer (km) yang melintas di 17 stasiun.

Kehadiran LRT Jabodebek diharapkan mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Dengan headway atau waktu tunggu antar kereta 3-6 menit, waktu tempuh dari Cibubur ke Dukuh Atas yang berjarak 26 km dapat ditempuh selama 39 menit, dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam.

Sementara, waktu tempuh dari Bekasi Timur sampai ke Dukuh Atas sepanjang 30 km diharapkan 45 menit dengan kecepatan serupa.

Apabila menggunakan kendaraan pribadi, waktu tempuh Cibubur dan Bekasi Timur ke Dukuh Atas bisa mencapai 2-3 jam. Hal ini dikarenakan kepadatan lalu lintas. Karenanya, kehadiran LRT diharapkan membuat masyarakat beralih, sehingga mengurangi kemacetan.

Proyek pembangunan LRT Jabodebek merupakan salah satu proyek strategis nasional, yang mulai dikerjakan oleh Adhi Karya sejak September 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp22,8 triliun dan terdiri dari dua tahap pengerjaan.

Untuk pembangunan tahap kedua terdiri dari 3 lintas pelayanan, yaitu lintas Dukuh Atas-Senayan, Cibubur-Bogor, dan Palmerah-Grogol, dengan total panjang jalur sepanjang 39 km yang melintasi 8 stasiun.

[Gambas:Video CNN]

(bir)






Source link

Revitalisasi Terminal Amplas Medan Dimulai, Bakal Ada Fasilitas Hotel dan Mal


TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan memulai program revitalisasi Terminal Tipe A Amplas di Medan, Sumatera Utara, pada Ahad, 8 November 2020. Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan revitalisasi dilakukan di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Pembangunan tidak boleh berhenti dan pelayanan harus tetap maksimal. Namun, protokol kesehatan tetap menjadi panglima,” ujar Budi Karya dalam keterangannya pada Ahad, 8 November.

Menurut Budi Karya, pembenahan simpul transportasi akan membuat masyarakat nyaman. Minat untuk menggunakan angkutan umum, kata Budi Karya, akan meningkat. Dengan begitu, Budi Karya berharap pemanfaatan sarana transportasi di Medan tak kalah dengan Jakarta.

Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Amplas Medan dilaksanakan dalam tiga tahap yang akan selesai pada 2022. Budi Karya menjelaskan, terminal akan memiliki pusat perekonomian seperti mal dan hotel. Di dalam terminal, fasilitas pembelian tiketnya pun akan dialihkan sepenuhnya dengan sistem elektronik.

“Ini dapat meningkatkan pelayanan di terminal melalui pola kepengusahaan guna mendukung perwujudan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Terminal Tipe A Amplas Medan berdiri di atas lahan seluas 2,1 hektare. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45 miliar untuk revitalisasi terminal dengan skema pendanaan  kontrak tahun jamak.





Source link

Menhub Budi Karya Dengar Aspirasi Nelayan Patimban


JawaPos.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang dengan menaiki perahu milik nelayan setempat.

Menhub mendengar langsung aspirasi dari nelayan Patimban yang biasa beroperasi di sekitar kawasan tersebut bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar dan beberapa perwakilan perusahaan kontraktor Pelabuhan Patimban.

“Kegiatan melaut nelayan tentu harus jadi perhatian kita bersama, untuk itu hari ini kami dari Kementerian Perhubungan, hadir pula dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan perusahaan kontraktor bersama-sama mendengar langsung aspirasi dari para nelayan Patimban,” kata Budi Karya dalam keterangannya, Sabtu (31/10).

Menhub memastikan para nelayan akan diberikan solusi terbaik agar kegiatan melautnya tidak terdampak parah efek pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Rencananya, akan ada kerja sama dari para perusahaan dengan membentuk koperasi usaha bersama untuk nelayan dan ada bantuan kapal yang muatannya lebih dari 15GT supaya nelayan bisa melaut lebih jauh,” kata Budi Karya.

Perwakilan nelayan sekaligus Ketua Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Genteng Subang Jauhari (45) mengapresiasi kunjungan Menhub Budi Karya untuk langsung mendengar aspirasi nelayan yang ada di sekitar kawasan pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Kami apresiasi kehadiran Pak Menteri langsung ke sini untuk mendengar aspirasi dari nelayan. Aspirasi dari kami tentu soal permodalan yang butuh bantuan, termasuk alat tangkap, dan kapal baru untuk melaut,” kata Jauhari.

Hal senada diungkapkan Danan (41), perwakilan dari kelompok usaha bersama Rebon Mas nelayan Patimban. Menurutnya, permasalahan utama nelayan di sekitar kawasan Patimban saat ini adalah kurangnya modal untuk memulai kembali melaut ke wilayah yang lebih jauh.

Terlebih lagi, nelayan Patimban kebanyakan sudah terbiasa dengan sistem melaut di pinggir dan tidak terlalu jauh ke lepas pantai. Selain permodalan dan alat baru, diperlukan juga pelatihan serta pembiasaan untuk para nelayan terdampak.

“Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Menteri Perhubungan. Dibentuknya usaha bersama baru, tentu bisa memunculkan kembali semangat nelayan Patimban apalagi akan ada pelatihan baru. Kami juga berharap bantuan bisa turun secara langsung dan tidak setengah-setengah,” kata Danan.

Pembangunan tahap 1 Pelabuhan Patimban, rencananya akan selesai akhir November 2020 nanti. Pelabuhan ini pun akan mulai beroperasi di awal Desember dengan kegiatan utama meliputi pengangkutan logistik dan otomotif.

Pengembangan kawasan Patimban juga diharapkan bisa mendorong roda perekonomian baru di daerah Rebana (Cirebon, Subang, Majalengka) yang saat ini sudah ditopang infrastruktur pendukung seperti Bandara Kertajati dan akses jalan tol.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Gunawan Wibisono





Source link

Menhub: Jokowi Pesan Agar Cuti Bersama Tak Berimbas pada Peningkatan Kasus Covid

Menhub: Jokowi Pesan Agar Cuti Bersama Tak Berimbas pada Peningkatan Kasus Covid


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperoleh pesan khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengetatkan keamanan di sektor transportasi menjelang libur panjang 28-31 Oktober mendatang.

“Saat ratas, Presiden memberikan pesan agar libur cuti bersama ini tidak sampai menyebabkan satu penambahan peningkatan kasus Covid-19,” ujar Budi Karya dalam konferensi virtual pada Rabu petang, 21 Oktober 2020.

Dia mengakui ada kecenderungan kenaikan penumpang, baik di simpul angkutan udara maupun perkeretaapian, saat libur panjang tiba. Pergerakan penumpang di bandara, misalnya, yang semula hanya 40 persen dapat melonjak hingga mendekati 50 persen dari okupansi normal.

Kondisi yang sama diprediksi terjadi untuk angkutan kereta api dan darat. Ia memperkirakan rata-rata kenaikan frekuensi penumpang bisa mencapai 20-30 persen.

“Yang lebih banyak memang di angkutan jalan darat dan kereta api karena rata-rata pemudik ini ke Jawa,” kata Budi Karya.

Maka itu, Budi Karya memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan operator transportasi untuk meningkatkan protokol kesehatan menjelang masa libur panjang. Kementerian, kata dia, akan menggelar rapat pada Kamis, 22 Oktober, bersama operator pesawat, angkutan darat, dan kereta api.





Source link

Subsidi Transportasi Berbasis Bus Bersifat Multiyears

Subsidi Transportasi Berbasis Bus Bersifat Multiyears


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan subsidi untuk transportasi massal berbasis bus dengan skema buy the service akan bersifat multiyears atau kontrak tahun jamak. Artinya, subsidi ini akan diterapkan lebih dari satu tahun.

“Ini kami upayakan multiyears,” ungkap Budi Webinar Virtual Jakarta Marketing Week 2020, Sabtu (19/9).

Dengan skema subsidi ini, Budi berharap dapat mengajak lebih banyak pihak swasta untuk berpartisipasi dalam menyediakan angkutan umum bagi masyarakat di jalur-jalur yang masih rendah peminatnya. Namun, subsidi ini akan dicabut ketika load factor sudah tinggi dan ekonomis.







“Kami memberikan subsidi pada angkutan umum khususnya bus pada jalur-jalur yang belum favorit. Ini supaya operator mau di tempat itu,” kata Budi.

Ketika jalur itu sudah ramai dan pihak operator bus sudah mendapatkan keuntungan, pemerintah akan mencabut subsidi tersebut dan mengalihkannya ke tempat lain. Dengan demikian, angkutan umum nantinya akan merata di seluruh jalur.

“Kalau sudah ekonomis, skema buy the service kami pindah ke tempat lain,” terang Budi.

Sebagai informasi, subsidi transportasi massal dengan skema ini ditempuh dengan jalan pemerintah membeli jasa layanan bus dari operator. Harga jasa ditentukan berdasarkan perkiraan biaya operasional yang disepakati antara operator dengan pemerintah.

Dengan subsidi ini, masyarakat dapat menggunakan moda transportasi berbasis bus rapid transit (BRT) secara cuma-cuma sehingga mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum massal. Selain mengurangi tingkat kemacetan, hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

(aud/ain)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Menhub Tak Akan Tingkatkan Kapasitas Angkut KRL dalam Waktu Dekat

Menhub Tak Akan Tingkatkan Kapasitas Angkut KRL dalam Waktu Dekat


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan meningkatkan kapasitas angkut kereta rel listrik atau KRL dalam waktu dekat. Kebijakan itu ditetapkan untuk mencegah munculnya penumpukan penumpang di dalam kereta pada jam-jam sibuk.

“(Kapasitas angkut) KRL kami pertahankan 45 persen meski KAI sudah minta ditingkatkan. Di lapangan, misalnya berangkat dari Bogor 45 persen, praktiknya di lapangan begitu mendekat ke Jakarta (orang) masuk-masuk, susah juga (mempertahankan kapasitas 45 persen),” tutur Menhub dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Senin, 31 Agustus 2020.

Budi Karya menyebut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah menyiapkan alternatif untuk mengantisipasi antrean panjang penumpang di stasiun-stasiun keberangkatan. Pada jam-jam tertentu, BPTJ menyediakan subsidi bus gratis, seperti dari Bogor, untuk tujuan Jakarta.

Adapun saat hari-hari sibuk seperti Senin, BPTJ menambah kapasitas armada gratis menjadi 100 unit. Skenario untuk mencegah membeludaknya penumpang, tutur Budi Karya, rutin dibahas sepekan sekali tiap pekan bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

“Kami membahas hal-hal detail bagimana agar kapasitas KRL tetap bisa terjaga 45 persen,” kata dia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sejak dua bulan lalu berharap pemerintah memberikan relaksasi untuk kapasitas maksimal KRL. Perseroan meminta kapasitas angkut kereta aglomerasi ditingkatkan menjadi 60 persen untuk mengurangi kepadatan antrean penumpang di stasiun.

Sejak ditetapkan kapasitas angkut maksimal 45 persen atau 74 pelanggan per kereta pada 8 Juni, sejumlah antrean penumpang memang tampak mengular di pelbagai stasiun pada jam-jam tertentu. KAI melalui anak usahanya, PT Kereta Commuter Indonesia, mengklaim telah dengan baik mengantisipasi kepadatan di stasiun dan kereta dengan berbagai pengaturan protokol kesehatan yang ketat.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA





Source link