fbpx
Subsidi Transportasi Berbasis Bus Bersifat Multiyears

Subsidi Transportasi Berbasis Bus Bersifat Multiyears


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan subsidi untuk transportasi massal berbasis bus dengan skema buy the service akan bersifat multiyears atau kontrak tahun jamak. Artinya, subsidi ini akan diterapkan lebih dari satu tahun.

“Ini kami upayakan multiyears,” ungkap Budi Webinar Virtual Jakarta Marketing Week 2020, Sabtu (19/9).

Dengan skema subsidi ini, Budi berharap dapat mengajak lebih banyak pihak swasta untuk berpartisipasi dalam menyediakan angkutan umum bagi masyarakat di jalur-jalur yang masih rendah peminatnya. Namun, subsidi ini akan dicabut ketika load factor sudah tinggi dan ekonomis.







“Kami memberikan subsidi pada angkutan umum khususnya bus pada jalur-jalur yang belum favorit. Ini supaya operator mau di tempat itu,” kata Budi.

Ketika jalur itu sudah ramai dan pihak operator bus sudah mendapatkan keuntungan, pemerintah akan mencabut subsidi tersebut dan mengalihkannya ke tempat lain. Dengan demikian, angkutan umum nantinya akan merata di seluruh jalur.

“Kalau sudah ekonomis, skema buy the service kami pindah ke tempat lain,” terang Budi.

Sebagai informasi, subsidi transportasi massal dengan skema ini ditempuh dengan jalan pemerintah membeli jasa layanan bus dari operator. Harga jasa ditentukan berdasarkan perkiraan biaya operasional yang disepakati antara operator dengan pemerintah.

Dengan subsidi ini, masyarakat dapat menggunakan moda transportasi berbasis bus rapid transit (BRT) secara cuma-cuma sehingga mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum massal. Selain mengurangi tingkat kemacetan, hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

(aud/ain)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Menhub Tak Akan Tingkatkan Kapasitas Angkut KRL dalam Waktu Dekat

Menhub Tak Akan Tingkatkan Kapasitas Angkut KRL dalam Waktu Dekat


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan meningkatkan kapasitas angkut kereta rel listrik atau KRL dalam waktu dekat. Kebijakan itu ditetapkan untuk mencegah munculnya penumpukan penumpang di dalam kereta pada jam-jam sibuk.

“(Kapasitas angkut) KRL kami pertahankan 45 persen meski KAI sudah minta ditingkatkan. Di lapangan, misalnya berangkat dari Bogor 45 persen, praktiknya di lapangan begitu mendekat ke Jakarta (orang) masuk-masuk, susah juga (mempertahankan kapasitas 45 persen),” tutur Menhub dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Senin, 31 Agustus 2020.

Budi Karya menyebut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah menyiapkan alternatif untuk mengantisipasi antrean panjang penumpang di stasiun-stasiun keberangkatan. Pada jam-jam tertentu, BPTJ menyediakan subsidi bus gratis, seperti dari Bogor, untuk tujuan Jakarta.

Adapun saat hari-hari sibuk seperti Senin, BPTJ menambah kapasitas armada gratis menjadi 100 unit. Skenario untuk mencegah membeludaknya penumpang, tutur Budi Karya, rutin dibahas sepekan sekali tiap pekan bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

“Kami membahas hal-hal detail bagimana agar kapasitas KRL tetap bisa terjaga 45 persen,” kata dia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sejak dua bulan lalu berharap pemerintah memberikan relaksasi untuk kapasitas maksimal KRL. Perseroan meminta kapasitas angkut kereta aglomerasi ditingkatkan menjadi 60 persen untuk mengurangi kepadatan antrean penumpang di stasiun.

Sejak ditetapkan kapasitas angkut maksimal 45 persen atau 74 pelanggan per kereta pada 8 Juni, sejumlah antrean penumpang memang tampak mengular di pelbagai stasiun pada jam-jam tertentu. KAI melalui anak usahanya, PT Kereta Commuter Indonesia, mengklaim telah dengan baik mengantisipasi kepadatan di stasiun dan kereta dengan berbagai pengaturan protokol kesehatan yang ketat.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA





Source link