fbpx

Ridwan Kamil Tetapkan Upah Minimum 2021, Hanya 10 dari 27 Daerah yang Naik


TEMPO.CO, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021. Dalam penetapan itu, Kabupaten Karawang masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat pada 2021 dengan nilai yang disepakati Rp 4.793.312.

“Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun2021 telah ditandatangani hari ini tanggal 21 November 2020,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 21 November 2020.

Penetapan upah minimum yang berlaku untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang UMK di daerah Jawa Barat tahun 2021. Setiawan mengatakan, ada sejumlah pertimbangan dalam penetapan upah tersebut.

Selain rekomendasi dari daerah bersangkutan, penetapan juga disebutnya memasukkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Setiawan mengatakan, sebagian daerah mengirim rekomendasi upah minimum naik dibandingkan yang berlaku tahun ini.

“Ada sekitar 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan, tetapi itu pun berdasarkan pada kenaikan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Jadi pada pada dasarnya kami sangat menghargai terkait dengan rekomendasi surat dari kabupaten/kota,” kata dia.

Sedang 10 daerah disebutnya memilih mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang meminta daerah untuk tidak menaikkan upah minimum. Artinya, tidak ada rekomendasi kenaikan UMK pada 2021 dan masih mengacu pada 2020. Sepuluh daerah tersebut adalah, Kota Bogor, Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.

Setiawan mengatakan, ke-10 daerah tersebut dijanjikan peluang untuk menaikkan upahnya pada tahun depan. “Sangat memungkinkan, yang saat ini tidak menaikkan terkait dengan upah minimum kabupaten/kota, dan seiring dengan pemulihan dari ekonomi kita, pastinya akan ada perbaikan,” kata Setiawan.

Menurut Setiawan, pemerintah provinsi memahami pandemi Covid-19 sudah memberikan dampak luar biasa bagi sektor dunia usaha. Dia mengutip data yang menyebut ada sekitar 2001 perusahaan yang terdampak, dan berdampak kepada tenaga kerjanya yaitu sekitar 112 ribuan orang.

“Kemudian dari situ yang merumahkan sekitar 987 perusahaan, dan berdampak pada 80 ribuan pekerja. Dan yang paling buruk yaitu mem-PHK-kan,”kata dia.

Setyawan meminta semua pihak memahami keputusan penetapan UMK 2021 tersebut yang diklaimnya sudah ditimbang matang. “Mudah-mudahan bisa diterima oleh berbagai pihak,” kata dia.

Di dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 terdapat daftar besaran UMK 2021 masing-masing kabupaten/kota. Dari daftar tersebut UMK 2021 untuk Karawang menjadi yang tertinggi di Jawa barat yakni Rp 4.793.312 setelah naik dari tahun ini yang sebesar Rp 4.594.324,54.

Berikut rincian UMK 201 untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat selengkapnya yang telah ditetapkan Gubernur Ridwan Kamil,





Source link

56 Persen Pekerjaan di 5 Negara ASEAN Terancam Hilang


Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan 56 persen pekerjaan di lima negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi. Ini terjadi seiring dengan perkembangan digital yang semakin massal di masa pandemi Covid-19.

Mengutip setkab.go.id, Jokowi menyatakan ketergantungan dunia dengan teknologi semakin besar. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jaringan seluler telah mengjangkau lebih dari 95 persen populasi dunia dan 56 persen populasi di ASEAN adalah pengguna internet.

“Banyak jenis usaha lama yang tutup, banyak jenis pekerjaan lama yang tutup. Sekitar 56 persen pekerjaan di lima negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (14/11).







Tantangan lainnya, sambung Jokowi, adalah kesenjangan digital di negara ASEAN juga masih sangat besar. Sebab, penetrasi internet sendiri belum merata di semua negara anggota.

“Dari 10 negara, hanya tiga negara yang memiliki penetrasi internet di atas 80 persen,” imbuh Jokowi.

Untuk itu, Jokowi sadar bahwa pemerintah harus melakukan berbagai terobosan. Menurutnya, Indonesia harus mempercepat transformasi digital.

“Apalagi saat ini kegiatan ekonomi digital ASEAN masih kecil, hanya 7 persen dari total produk domestik bruto (PDB),” terang dia.

Ia mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan untuk mendorong transformasi digital dalam rangka menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Pertama, memastikan revolusi digital yang inklusif.

“Revolusi digital yang inklusif ini membutuhkan access, affordability, dan ability. Tiga hal ini harus kami upayakan agar demokratisasi akses digital dapat berjalan, misalnya persiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata,” papar Jokowi.

Kedua, ASEAN harus menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital. Menurutnya, ASEAN tidak boleh hanya sekadar menjadi pasar dari ekonomi digital semata.

“Ekonomi digital harus membantu UMKM kawasan ASEAN untuk masuk dalam rantai pasok global. UMKM adalah tulang punggung ekonomi ASEAN karena UMKM mewakili 89 sampai 99 persen dari seluruh perusahaan di ASEAN,” jelas mantan Wali Kota Solo itu.

Untuk itu, ia percaya transformasi digital UMKM akan mendorong perekonomian di ASEAN. Makanya, pemerintah di masing-masing negara ASEAN harus punya andil yang lebih besar dalam mendorong transformasi digital.

“Ini penting untuk menjadikan ASEAN menjadi kawasan yang digital friendly,” katanya.

Sementara, Jokowi mengklaim Indonesia punya ekosistem yang cukup menjanjikan. Pasalnya, jumlah perusahaan rintisan di Indonesia mencapai 2.993 pada 2019 lalu. Jumlah itu menjadi yang terbesar di dunia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki satu decacorn dan empat unicorn. Pemerintah, kata Jokowi, terus memberikan dukungan pengembangan digital dengan memberikan insentif berupa super tax deduction bagi industri yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan.


Infografis Lika-liku Sejarah InternetInfografis Lika-liku Sejarah Internet. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Ketiga, pemerintah harus memperkuat sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif di ASEAN. Masing-masing negara di kawasan ASEAN harus bekerja sama untuk mengeliminasi hambatan perdagangan digital, membangun kepastian hukum, dan memperkuat kemitraan.

“Sinergi ini harus bersifat inklusif, tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Itulah prasyarat jika ingin menjadikan kawasan ASEAN sebagai pemenang dalam era transformasi digital ini,” tutup Jokowi.

Sebelumnya, lembaga McKinsey Indonesia mengatakan 23 juta pekerjaan akan tergantikan dengan otomatisasi. Otomatisasi sendiri merupakan penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang bekerja secara otomatis tanpa pengawasan manusia.

(aud/arh)

[Gambas:Video CNN]






Source link

Sultan Hamengku Buwono X Naikkan Upah Minimum, Kelompok Buruh Tak Satu Suara


TEMPO.CO, Yogyakarta – Dua kelompok serikat buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta tak satu suara merespons keputusan Pemerintah DIY terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2021.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Sabtu kemarin, 31 Oktober 2020, memutuskan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1.765.000. Upah minimum itu naik sebesar 3,54 persen dari upah minimum tahun 2020 ini.

Namun ada dua serikat buruh dengan nama sama yakni Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY saling berbeda sikap.

KSPSI pertama, yang merupakan KSPSI ATUC (ASEAN Trade Union Council) DIY, menyatakan sangat kecewa atas putusan Sultan HB X terkait upah minimum 2021 itu. “Kami kecewa berat dan patah hati terhadap keputusan Gubernur DIY yang hanya menaikkan upah minimum sebesar 3,54 persen itu,” ujar Irsad Ade Irawan, Sekretaris DPD KSPSI DIY Sabtu 31 Oktober 2020.

Menurut Irsad, keputusan Gubernur DIY tentang Upah Minimum 2021 tidak lebih baik dari Dewan Pengupahan Provinsi DIY yang merekomendasikan kenaikan upah minimum sebesar 4 persen.

Gubernur DIY, ujar Irsad, seperti hendak memupuskan harapannya sendiri untuk mengurangi penduduk miskin dan ketimpangan sebagaimana ia sampaikan dalam pidato Visi Misi Gubernur DIY 2017-2020. “Upah murah yang ditetapkan tahun ke tahun berpotensi melestarikan kemiskinan dan ketimpangan di DIY,” katanya.

Upah Minimum yang tidak pernah naik secara signifikan dari tahun ke tahun itu, menurut Irsad, berpotensi menyebabkan buruh di DIY tidak mampu membeli tanah dan rumah. Pasalnya harga tanah terus melambung tinggi namun buruh harus hidup dengan upah murah meski memiliki produktivitas yang baik.





Source link

Polemik UMP 2021 Tak Naik karena Corona



Jakarta, CNN Indonesia —

Keputusan pemerintah tak menaikkan upah minimum (UMP) 2021 atau menetapkan besaran upah sama seperti tahun ini langsung memicu polemik. Keputusan ini ditentang keras para buruh lantaran dianggap tak mementingkan kesejahteraan buruh.

Sementara bagi pengusaha keputusan tersebut sudah tepat untuk menjaga kelangsungan bisnis di tengah kondisi krisis akibat covid-19. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan upah minimum memang selalu jadi sumber perselisihan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Dia mengungkap perkara seperti ini sudah langganan berujung ke PTUN dan tahun ini diramal akan kembali terjadi. OPSI sendiri bakal membawa Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang jadi dasar penetapan upah minimum 2021 tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 







Pasalnya, meski pandemi menekan berbagai sektor usaha, menurut perhitungannya, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi masih di angka 0,93 persen.

Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year-on-year (yoy) dengan acuan Agustus adalah sebesar 1,32 persen. Artinya, Timboel bilang, seharusnya para gubernur dapat mempertimbangkan untuk tetap menaikkan upah minimum pada 2021.

Dengan adanya kenaikan upah minimum yang mempertimbangkan inflasi tahunan, daya beli pekerja juga tidak akan tergerus oleh inflasi sehingga mereka dan keluarga bisa mempertahankan tingkat konsumsi. Timboel mengungkap OPSI pun tak muluk-muluk meminta kenaikan upah sebesar 8 persen seperti tahun lalu.

“Dengan tingkat konsumsi yang tidak turun, tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi agregat mendukung 55-60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” terang Timboel.

Hal serupa juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. Ia berpandangan alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Ia meminta pemerintah membandingkan kondisi saat ini dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

“Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen,” kata Said Iqbal. 

Di samping itu, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya, pada 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Pengusaha Mungkinkan Upah Naik Jika Mampu

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno menilai keputusan untuk menahan kenaikan upah pada tahun depan memang perlu dilakukan untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar, yakni tutupnya banyak usaha dan meningkatnya angka pengangguran.

Lagi pula, menurutnya, keputusan tersebut tak menutup kemungkinan upah buruh bisa naik tahun depan jika pengusaha yang mempekerjakan masih mampu menaikkan upah. Caranya dengan melalui kesepakatan bilateral perusahaan dengan pekerjanya.

“Kalau (upah) naik pasti ada pengurangan pekerja dan akan beralih ke mekanisasi atau mesin,” tuturnya.

Senada, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan keputusan tersebut sudah mengacu pada rumus penetapan upah minimum yang tertuang dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Aturan itu menyebutkan jika penetapan besaran UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. “Kalau kami kalikan itu minus, kalau minus seharusnya (upah) turun tapi tidak mungkin turun, jadi naik 0 persen itu sudah sesuai dengan format,” ucap Sarman.

Selain itu, realitanya kondisi dunia usaha saat ini hampir terpuruk akibat covid-19. Oleh sebab itu, kenaikan upah minimum justru bisa menjadi beban pengusaha dan membuat mereka makin terpuruk.

“Itu justru akan menambah pengusaha yang melakukan PHK. Jadi, menurut hemat kami itu kebijakan yang sangat adil,” terangnya.

Terkait polemik atas kebijakan upah 2021, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan keputusan pemerintah merupakan jalan tengah bagi buruh dan pengusaha di tengah kondisi krisis akibat covid-19. Ia juga mengklaim kebijakan itu juga telah dikaji secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

“Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar itulah SE ini kami keluarkan,” ujar Ida melalui keterangan resminya.

Politisi PKB itu juga menuturkan keputusan tak menaikkan upah bertujuan memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.
 
“Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan,” tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/age)





Source link