fbpx

Reformasi Ekonomi Selama Ini Dibebani Regulasi Yang Tidak Perlu


JawaPos.com – UU Cipta Kerja masih disangsikan dapat berpihak kepada buruh atau tenaga kerja. Di sisi lain, UU yang sempat diwarnai kontroversi itu diklaim pemerintah mampu membangkitkan ekonomi Indonesia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri berpendapat, saat ini kebutuhan lapangan kerja di Indonesia terus meningkat. Selain banyak usia yang baru masuk pasar kerja, tidak sedikit juga tenaga kerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis ekonomi akibat Covid-19.

“Ini adalah angin segar untuk reformasi perekonomian kita yang selama ini dibebani regulasi yang tidak perlu. Bahkan, menjadi sumber-sumber resesi ekonomi,” kata Yose Rizal Damuri dalam diskusi virtual, Rabu (10/11).

Menurut dia, langkah Pemerintah sudah melakukan langka yang tepat untuk pemulihan ekonomi nasional. “Dengan adanya deregulasi yang signifikan dari UU ini dunia usaha di Indonesia semakin meningkat. Saya yakin kelak UU ini akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia,” terangnya.

Pendapat senada dilontarkan Peneliti Senior Padjadjaran Inisiatif Slamet Usman Ismanto. Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja harus mampu menjawab keinginan publik tentang peningkatan daya dorong ekonomi melalui sektor investasi, tata kelola birokrasi, dan peningkatan daya saing global.

“Di tengah kondisi dinamika ekonomi global yang tak menentu, UU Cipta Kerja harus mampu menginjeksi pertumbuhan ekonomi lewat sektor investasi dan membuka seluas-luasnya daya serap tenaga kerja,” harap akademisi dari Unpad itu. Daya saing Indonesia harus mampu ditunjukkan oleh kinerja ekonomi yang membaik, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Sehingga, peringkat IMD World Competitiveness Ranking Indonesia terus meningkat tak lagi di peringkat 40.

Sementara itu, Sari Pramono selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi menyakini, UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi angkatan kerja Indonesia. Sebab, regulasi sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sisi perizinan.

UU Cipta Kerja menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha serta memudahkan persyaratan investasi. Artinya, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang menjadi kesempatan bagi angkatan kerja Indonesia untuk memiliki pendapatan yang layak dengan adanya UU ini.

“Kami menilai, UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri UMKM, sehingga bisa bersaing di tingkat global,” kata Sari.

Baca juga:

Pengesahan UU Cipta Kerja dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri. Selain itu, juga bisa menarik investasi yang bisa meningkatkan kapasitas industri UMKM nasional.

“Kami sebagai pengusaha berharap UU Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat,” ucapnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 





Source link

Ekonom Nilai Joe Biden Bisa Lahirkan Kebijakan Terprediksi



Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal menilai calon presiden AS Joe Biden lebih memiliki kebijakan yang bisa diprediksi. Dengan demikian, hal tersebut lebih menguntungkan bagi sejumlah negara termasuk Indonesia.

“Terpilihnya Joe Biden tentunya akan mempunyai kebijakan yang lebih predictable (bisa diprediksi) lebih bisa ditebak arahnya, dan ini membuat apa yang kita rencanakan itu mudah dijalankan,” ujarnya dalam diskusi New Normal dalam Perdagangan Internasional, Jumat (6/11).

Saat ini, penghitungan hasil Pilpres AS 2020 masih berlangsung dengan ketat. Hingga Jumat (6/11) dini hari waktu Indonesia, Biden masih unggul dengan perolehan suara elektoral 253, sedangkan Donald Trump mengantongi 213. Butuh setidaknya 270 surat suara elektoral bagi kandidat untuk memenangkan Pilpres AS.







Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menuturkan Indonesia bersikap netral atas hasil Pilpres AS tersebut.

“Terkait dengan election di AS, saya pikir Indonesia perlu netral siapa pun yang memerintah yang terpilih nanti,” ucapnya.

Menurutnya, yang lebih utama adalah kerja sama perdagangan dengan AS ke depannya. Terlebih, Indonesia sendiri sudah mengantongi perpanjangan pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS.

Keputusan perpanjangan SGP diberikan oleh United States Trade Representative (USTR) pada Sabtu (30/10) lalu, setelah USTR melakukan kajian pada fasilitas GSP Indonesia sejak 2018 lalu. Harapannya, Indonesia bisa memaksimalkan fasilitas bebas bea masuk dari AS tersebut.

“Kita perlu melakukan adjustment (penyesuaian), intinya perlu merangkul semua negara tidak hanya AS, untuk menjadi mitra dagang dan investasi yang sifatnya win win (saling menguntungkan),” ucapnya.

Sebelumnya, kalangan pengusaha juga menyampaikan aspirasi serupa. Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani menilai kebijakan Biden diramal lebih terstruktur, tidak meledak-ledak, dan lebih ramah kepada China. Namun, kondisi ini tidak serta merta mempengaruhi nilai perdagangan dengan Indonesia.

“Karena Indonesia bukanlah partner dagang yang cukup signifikan bagi AS, tapi memiliki potensi yg besar kemungkinan siapapun presiden AS, mereka akan punya kebijakan yang akan disesuaikan dengan agenda besar perdagangan dari residennya. Kemungkinan besar relasi dagang Indonesia-AS akan relatif stabil,” katanya.

Namun, Shinta mengatakan Biden diperkirakan tetap akan melanjutkan perang dagang dengan China seperti Trump. Karenanya, jika Biden terpilih dunia usaha juga harus tetap mengantisipasi kelanjutan perang dagang AS-China.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)






Source link