fbpx

Kemenkeu Ungkap 2 Anggota Dewan Pengawas Dana Abadi



Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan menjadi anggota Dewan Pengawas dana abadi investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Penunjukkan ini sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan anggota Dewan Pengawas dana abadi akan berjumlah 5 orang.

“Dewan pengawas itu ada 5 orang, 2 sudah pasti ex officio, yaitu ketua merangkap anggota, adalah Menteri Keuangan. Satu anggota lagi adalah Menteri BUMN, jadi kalau ditanya, apakah sudah ada? Sudah 2 orang itu,” ujarnya dalam acara Bincang Bareng DJKN dengan tema Dukungan Pemerintah Kepada BUMN pada APBN 2020, Jumat (20/11).







Sementara itu, 3 anggota Dewan Pengawas LPI lainnya berasal dari golongan profesional. Nantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang akan memilih anggota Dewan Pengawas LPI melalui proses seleksi.

Sedangkan proses seleksi akan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, bersama sejumlah panitia seleksi lainnya.

“Setelah seleksi dilakukan, diserahkan kepada bapak presiden. Itu pun bapak presiden sesuai dengan UU akan berkonsultasi kepada DPR, apakah nama2 tersebut acceptable (diterima) atau tidak,” jelasnya.

Selain Dewan Pengawas, pemerintah juga akan membentuk Dewan Direksi LPI sebanyak 5 orang. Susunan Dewan Direksi LPI, lanjut Isa, akan dipilih oleh Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan profesional.

“Jadi, kami berharap awal tahun depan, LPI ini bisa mulai beroperasi,” katanya.

Penggunaan Dana Abadi

Dalam kesempatan itu, Isa menjelaskan dana abadi akan digunakan untuk 3 fokus. Pertama, untuk memaksimalkan aset negara.

“Jadi, dia pokoknya cari cara, supaya aset yang sudah kita miliki ini menjadi lebih tinggi nilainya, mendapatkan revenue yang sebanyak-banyaknya, dan sebagainya,” katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kedua, dana abadi akan dimanfaatkan untuk pembangunan dalam negeri. Ketiga, dana abadi digunakan untuk kepentingan stabilitas keuangan negara. Ia menuturkan dana abadi diharapkan bisa mendukung kebijakan countercyclical dari pemerintah.

“Biasanya pada saat ekonomi bagus, dia akan mencoba mengakumulasi aset. Tapi, saat ekonomi negaranya terganggu, dia bisa melakukan cash fund untuk aset, supaya cash-nya tetap stabil,” tuturnya.

 

(ulf/sfr)






Source link

LPDP Bidik Kelola Dana Abadi Pendidikan Rp100 T pada 2025



Jakarta, CNN Indonesia —

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menargetkan dana abadi pendidikan bisa meningkat dari saat ini Rp51,12 triliun menjadi Rp100 triliun pada 2025

Direktur Utama LPDP Rionald Silaban mengungkapkan dana tersebut diharapkan dapat dikelola dengan maksimal untuk menjamin ketersedian berbagai macam layanan program pendidikan yang dapat digunakan antar generasi.

“Sampai saat ini kami laporkan bahwa LPDP berhasil memberikan beasiswa kepada 25.326 penerima beasiswa yang tersebar di berbagai negara untuk menempuh studi di berbagai bidang ilmu yang tentunya sangat diperlukan oleh Indonesia,” ujar Rionald dalam Studium Generale yang digelar LPDP, Senin (2/11).







Rionald melanjutkan sampai saat ini LPDP juga telah meluluskan 11.767 alumni penerima beasiswa yang siap mengabdi berkontribusi bagi Indonesia. Ke depannya, kata dia, program LPDP hanya akan diprioritaskan pada sektor yang dibutuhkan masyarakat dan mendukung terwujudnya nawacita.

Sementara itu, Ronald melaporkan tahun ini terdapat 1.659 penerima beasiswa yang terdiri 784 pria dan 875 wanita. “54 penerima beasiswa di antaranya akan melanjutkan studi jenjang doktor spesialis, 1.282 jenjang magister dan 323 akan melanjutkan jenjang doktoral,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah. Sebagaimana diamanatkan konstitusi, pemerintah tetap konsisten mengalokasikan 20 persen dari APBN meskipun ekonomi sedang tertekan akibat pandemi covid-19.

“Anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN, no matter what. Artinya mau kondisi APBN lagi kempes, lagi besar, ekonomi menghadapi covid-19 itu tidak boleh dikompromikan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan komitmen tersebut sejalan dengan keinginan Indonesia untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing seperti negara lain.

Selanjutnya, Rionald memastikan pemberian LPDP terus diusahakan agar merata ke seluruh Indonesia. Tahun ini alokasi penerima beasiswa untuk wilayah Sumatera sebanyak 249 orang, Jawa 1.041 orang, Kalimantan 55 orang, Nusa Tenggara dan Bali 132 orang, Sulawesi 132 orang, Papua 30 orang, serta Maluku 28 orang.

Lebih lanjut, pemerintah juga sedang mengalokasikan anggaran untuk penyandang disabilitas, Indonesia timur, hingga anak-anak dari keluarga pra sejahtera.

“Mulai dari pendidik usia dini kita harus berpihak kepada keluarga miskin, make sure for the next generation-nya tidak miskin. Harus dipotong itu tali kemiskinan antar generasi,” tandas Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/sfr)





Source link