fbpx

Indonesia Harus Optimis Pulihkan Ekonomi di Tengah Resesi


JawaPos.com – Indonesia kini memasuki masa resesi akibat pandemi Covid-19 setelah menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkannya pada awal November lalu. Resesi itu terjadi sebagai konsekuensi pandemi virus Korona yang telah menimbulkan dampak hebat pada perekonomian.

Pengamat ekonomi dari Institute Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Sutia Budi mengatakan, terganggunya kegiatan perekonomian telah membuat ekonomi nasional mengalami perlambatan. Sehingga sesuai dengan defenisi resesi ekonomi yang diakui dunia, resesi ditetapkan jika pertumbuhan ekonomi minus dalam dua kuartal.

Menurut Budi, ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97 persen di kuartal pertama, meski mengalami kontraksi year on year dibanding 2019. Sedangkan pada kuartal kedua, ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

“Namun kondisi ini juga dialami negara lain, seperti Inggris yang minus 20 persen, India minus 23 persen, Amerika Serikat minus 32,9 persen, serta Singapura minus hingga 42 persen,” katanya.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan, Bank Dunia telah memproyeksikan adanya resesi ekonomi secara global dengan perkiraan pertumbuhan minus hingga 8-9 persen yang dialami 92,9 persen negara di dunia.

“Sehingga masih patut disyukuri, ekonomi Indonesia hanya minus 3,4 persen pada kuartal ketiga, sedangkan India pertumbuhan ekonominya minus 23,9 persen, Pakistan turun 12,5 persen, Malaysia minus 17,1 persen, Thailand minus 12,2 persen, dan Singapura minus 12,6 persen,” sebut Budi.

Menurut kandidat doktor ekonomi Institute Pertanian Bogor (IPB) itu, hal tersebut antara lain disebabkan perbedaan kebijakan lockdown.

“Jokowi menerapkan parsial lockdown, sehingga ekonomi masyarakat tetap berjalan di sebagian daerah. Begitu pula pemberlakuan protokol kesehatan ketat dan tracking agresif yang mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.

Penyebab lainnya, kata Budi, disebabkan sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai mampu menyangga kemerosotan ekonomi, seperti pengalihan (refocusing) APBN secara agresif guna mengatasi dampak pandemi, relaksasi perpajakan hingga kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang sangat membantu pelaku ekonomi dan masyarakat.

Diketahui Relokasi APBN yang difokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha merupakan langkah brilian. Pemerintah menganggarkan dana hingga Rp 695,2 triliun guna membiayai program pemulihan ekonomi nasional.

“Bantuan modal usaha bagi 12 juta pelaku usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha adalah salah satu realisasinya,” papar Budi.

Budi juga mengingatkan, pemerintah akan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana Kadin menyebut 6,4 juta pekerja dirumahkan atau di-PHK hingga awal Oktober, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja menyatakan 3 juta pekerja di PHK periode Maret-Juli.

“Hal ini berpotensi meningkatkan resiko kerawanan sosial, seperti kriminalitas dan konflik sosial. Semoga melakukan refocusing APBN pada program bantuan sosial bisa mengantisipasi kemungkinan ini,” harapnya.

Seperti diketahui, cukup banyak program pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi, seperti subsidi gaji untuk 15,7 juta pekerja dengan alokasi 37,8 trilyun, diskon listrik 33,6 juta pelanggan PLN dengan anggaran 15,4 trilyun, program Kartu Pra-kerja sebesar 20 trilyun rupiah untuk 6 juta penerima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar 31,8 trilyun rupiah bagi 12 juta lebih kepala keluarga, bantuan sembako khusus wilayah Jabodetabek untuk 4,2 kepala keluarga dengan anggaran 6,8 trilyun, bansos tunai non Jabodetabek dengan anggaran 32,4 trilyun untuk 19,1 juta penerima, serta program sektoral lain yang diharapkan membantu kesulitan masyarakat.

Namun demikian, Budi meyakini pemulihan ekonomi juga meniscayakan partisipasi dan kegotongroyongan seluruh elemen bangsa. Sebab modalitas kegotongroyongan itu sangat berharga.

“Karena secara historis telah terbukti berulang kali menyelamatkan bangsa Indonesia melalui momen-momen sulit kita dalam berbangsa,” pungkasnya.





Source link

Dongkrak Sektor Riil, bank bjb Optimalkan Dana PEN

Dongkrak Sektor Riil, bank bjb Optimalkan Dana PEN


Jakarta, CNBC Indonesia– Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digalang pemerintah terus dijalankan. Perbankan yang menjadi agen penyalur dana titipan pemerintah terus melakukan ekspansi pembiayaan untuk menopang fundamental ekonomi nasional agar kembali bergeliat memasuki masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Bank bjb sebagai salah satu perbankan yang mendapat kepercayaan pemerintah untuk menyerap dana stimulasi ekonomi juga terus memperlihatkan komitmennya untuk mendorong laju sektor riil seturut agenda PEN. Langkah ini ditempuh bank bjb guna merangsang aktivitas perekonomian masyarakat agar kembali bergeliat.

Dalam rangka mendorong keterpaduan upaya mendongkrak ekonomi melalui PEN tersebut, bank bjb menggelar sosialisasi program PEN yang turut melibatkan perusahaan sebagai agen penggerak. Sosialisasi dilakukan pada Selasa (25/8/2020) dan dihadiri oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini, SEVP Bisnis bank bjb Beny Riswandi, serta Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.


Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini mengatakan program PEN ini hadir sebagai respon pemerintah atas situasi pandemi COVID-19 yang tak hanya menghadirkan tantangan bagi sektor kesehatan, namun juga turut mengintervensi aktivitas perekonomian masyarakat di seluruh dunia. Kehadiran stimulasi pemerintah bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Seiring dengan eskalasi dari pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, pelemahan ekonomi menjadi tak terhindarkan. Stimulus diperlukan untuk memastikan individu dan pelaku usaha mampu bertahan selama krisis COVID-19 sehingga mampu membantu proses pemulihan pasca krisis,” kata Suartini dalam pernyataannya, Rabu (26/8/2020).

Bank bjb sendiri sebagai salah satu perbankan nasional telah ikut berpartisipasi secara aktif dalam program ini. Sedari mula, bank bjb telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung langkah pemulihan ekonomi yang diinstruksikan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan bank bjb secara intensif dalam langkah-langkah strategis penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada sektor jasa keuangan.

Bank bjb diketahui terlibat menjadi salah satu perbankan yang menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020, memberikan subsidi bunga untuk UMKM sesuai PMK nomor 85/PMK.05/2020, dan mendapat amanat penempatan dana PEN sesuai PMK Nomor 104/PMK.05/2020 untuk mendorong ekonomi dan sektor riil.

Dalam praktiknya, bank bjb terus mengupayakan penyaluran dana ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Penetrasi pemberian fasilitas keringanan pembiayaan terus dilakukan. Hingga Juli 2020, bank bjb telah melakukan restrukturisasi terhadap lebih dari 6.800 debitur yang terdampak oleh pandemi dengan total outstanding sekitar Rp 2,4 triliun.

“Nilai tersebut kurang lebih 4% terhadap total kredit yang telah disalurkan bank bjb. Angka ini tentunya bervariasi di setiap bank, namun hal ini dapat memberi gambaran bahwa dampak pandemi terhadap bisnis bank bjb tidak sebesar dampak pandemi terhadap industri perbankan nasional secara umum,” ujar Nia.

Terkait dana PEN, bank bjb mendapatkan porsi penempatan uang sebesar Rp 2,5 triliun dari Kementerian Keuangan. Dana triliunan tersebut juga telah dimanfaatkan perusahaan guna mendorong ekspansi kredit. Untuk memastikan penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan, bank bjb juga telah membuat program bjb “PENtas” yang merupakan kepanjangan “Penguatan Ekonomi Nasional, Tangguh dan Sejahtera”. Sesuai dengan namanya, bjb PENtas diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi nasional sehingga tangguh dalam menghadapi dampak pandemi.

Suartini memastikan seluruh program yang berkaitan dengan agenda PEN akan dijalankan secara akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga manfaat dari berbagai kebijakan dan keringanan yang diberikan kepada debitur dapat dirasakan secara optimal. Berbagai unsur eksternal pun dilibatkan untuk mengawasi penempatan uang negara ini, termasuk Kemenkeu, BPKP, Polri, hingga KPK.

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)




Source link