fbpx

DJP Ramal Serapan Insentif Pajak PEN Tak Sampai 50 Persen



Jakarta, CNN Indonesia —

Ditjen Pajak memperkirakan serapan insentif pajak untuk dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tak akan mencapai 50 persen hingga akhir 2020. Pasalnya hingga awal November lalu keringanan pajak baru mencapai 38,8 persen, sementara waktu yang tersisa untuk menikmati insentif yang diobral pemerintahan hanya tinggal sebulan.

“Yang Anda lihat memang sebenarnya sudah semua (yang mengajukan insentif). Sudah di situ semua. Nah, kira-kira seperti itu (posisi sampai akhir tahun),” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Hestu Yoga Saksama kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/11).

Hestu menuturkan realisasi serapan insentif pajak yang rendah itu disebabkan total alokasi belanja pajak yang ditetapkan tahun yang didasarkan pada data sebelum covid-19. Sehingga, ketika aktivitas bisnis terganggu sepanjang masa pandemi, wajib pajak tak punya kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.







“Banyak insetif pajak ini memang terkait dengan transaksi, jadi kalau pandemi seperti ini kan transaksi memang drop. Kalau transaksi turun, insentif yang mereka ajukan tidak setinggi yang kami perkirakan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang tak banyak dimanfaatkan karena perdagangan dalam negeri masih lesu. Sementara aktivitas manufaktur yang memakai barang-barang impor sebagai bahan baku belum beroperasi penuh.

“Kami waktu itu mengganggap sekian insetifnya ternyata impornya masih belum membaik. Kelihatan sampai bulan ini kan impornya turun,” jelas Hestu.

Berdasarkan catatan DJP per 2 November 2020, hanya 211.476 wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif yang digelontorkan pemerintah. Dari total tersebut 129.744 di antaranya menerima insentif pajak penghasil (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), dan 14.085 menerima pembebasan PPh Pasal 22 Impor.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian 65.699 wajib pajak menerima fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan 1.948 sisanya mendapatkan percepatan restitusi pajak.

Sedangkan secara sektoral, mayoritas penerima insentif merupakan wajib pajak sektor perdagangan, industri pengolahan (manufaktur), konstruksi dan real estate, jasa perusahaan

Perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menerima insentif yakni sebesar 99.007 atau 46,82 persen dari total wajib pajak penerima insentif. Kemudian berturut-turut ada sektor industri pengolahan 40.905 (19,34 persen), konstruksi dan real estate 14.653 (5,93 persen) lalu jasa perusahaan 13.454 (6,34 persen).

Sementara itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan rendahnya realisasi tersebut disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan DJP terhadap pelaku usaha. Hal tersebut wajar sebab pandemi telah membatasi aktivitas pemerintah salah satunya dalam hal sosialisasi.

Karena itu lah ia berharap tahun depan insentif pajak kepada dunia usaha bukan hanya dikurangi melainkan diubah dalam bentuk cash transfer.

“Tanpa tatap muka, kita akui, sosialisasi menjadi lebih sulit,” ujarnya.

Di samping itu, masih ada wajib pajak yang enggan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Memang, proses administrasi telah dipermudah. Tapi kewajiban untuk melakukan pelaporan tiap bulan memberatkan bagi sebagian wajib pajak. “Ada risiko wajib pajak untuk diperiksa ke depannya. Karena itu WP lebih memilih opsi main aman,” tandasnya.

(hrf/agt)






Source link

Daftar Online Shop dan Digital yang Pungut Pajak 10 Persen



Jakarta, CNN Indonesia —

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan sejumlah marketplace (online shop) dan perusahaan digital sebagai perusahaan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen kepada konsumen.

Pajak dikenakan terhadap produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ketentuan ini berlaku karena para marketplace sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual.







Kendati begitu, Hestu bilang marketplace yang merupakan wajib pajak di dalam negeri hanya perlu mengenakan pajak atas penjualan barang dan jasa digital dari penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut. 

“Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN,” ungkap Hestu dalam keterangan resmi, Selasa (17/11).

Lebih lanjut, pengenaan PPN sudah diterapkan mulai Agustus 2020, misalnya Amazon Web Services Inc. Namun, marketplace yang ditetapkan menjadi pemungut pajak masih terus bertambah. 

[Gambas:Video CNN]

Teranyar, DJP menetapkan Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Lazada, hingga Zalora menjadi pemungut pajak mulai 1 Desember 2020.

Tak hanya marketplace saja, sejumlah perusahaan digital juga ditetapkan menjadi pemungut pajak sebesar 10 persen kepada konsumen atas produk digital mereka. 

Berikut daftar lengkap marketplace dan perusahaan digital yang mengenakan pajak 10 persen: 
1. Netflix Inc
2. Amazon Web Services Inc
3. Google Asia Pasific Pte. Ltd 
4. Google Ireland Ltd 
5. Google LLC
6. Spotify AB
7. Facebook Ireland Ltd
8. Facebook Payments International Ltd
9. Facebook Technologies International Ltd
10. Amazon.com Services LLC
11. Audible, Inc
12. Alexa Internet
13. Audible Ltd
14. Apple Distribution International Ltd
15.  Tiktok Pte. Ltd
16 The Walt Disney Company (Southeast
Asia) Pte. Ltd
17. LinkedIn Singapore Pte. Ltd
18. McAfee Ireland Ltd
19. Microsoft Ireland Operations Ltd
20. Mojang AB
21. Novi Digital Entertainment Pte. Ltd
22. PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd
23. Skype Communications SARL
24. Twitter Asia Pacific Pte. Ltd
25. Twitter International Company
26. Zoom Video Communications, Inc
27. PT Jingdong Indonesia Pertama (JD.ID) 
28. PT Shopee International Indonesia
29. Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd
30. GitHub, Inc
31. Microsoft Corporation
32. Microsoft Regional Sales Pte. Ltd
33. UCWeb Singapore Pte. Ltd
34. To The New Pte. Ltd
35. Coda Payments Pte. Ltd
36. Nexmo Inc.
37. Bukalapak
38. Tokopedia
39. Zalora
40. Blibli.com
41. Lazada
42. Valve Corporation (Steam)
43. beIN Sports Asia Pte Limited
44. Cleverbridge AG Corporation 
45. Hewlett-Packard Enterprise USA
46. Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM)

(uli/bir)






Source link