fbpx

DJP Kini Bisa Intip Transaksi Pajak Nasabah Pegadaian



Jakarta, CNN Indonesia —

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini bisa ‘mengintip’ data keuangan dan transaksi wajib pajak yang merupakan nasabah PT Pegadaian (Persero). Otoritas pajak baru saja mendapat akses tersebut dari perusahaan pembiayaan pelat merah itu. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan kemampuan ‘mengintip’ itu bisa didapatkan otoritas pajak setelah meneken Nota Kesepahaman dengan Pegadaian terkait integrasi data perpajakan. 

Integrasi data perpajakan merupakan konektivitas host-to-host antara platform ERP wajib pajak dengan server penyelenggara pelaporan dan pembayaran pajak. 







“Dengan kata lain, sistem perpajakan milik perusahaan sudah terintegrasi langsung dengan sistem DJP. Bagi DJP, integrasi data memberikan akses terhadap data keuangan wajib pajak serta data transaksi wajib pajak dengan pihak ketiga,” terang Hestu dalam keterangan resmi, Rabu (18/11). 

Ia mengatakan data ini akan digunakan DJP untuk melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik. Dengan begitu, bisa mengurangi beban administratif terkait pemeriksaan dan juga potensi terjadinya keberatan dan banding. 

Kerja sama ini, sambungnya, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak.

Kerja sama ini juga merupakan bagian dari strategi kepatuhan berbasis kerja sama (cooperative compliance) yang dapat memberikan manfaat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kendati begitu, Hestu mengklaim keuntungan sejatiya bukan hanya didapat DJP. Wajib pajak juga akan mendapat manfaat. 

“Bagi wajib pajak, transparansi perpajakan memiliki manfaat untuk menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari yang seringkali mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif,” jelasnya. 

Bersamaan dengan kerja sama ini, DJP berharap kesepakatan seperti ini juga bisa didapat dari BUMN dan korporasi lain. Dengan begitu, tercipta transparansi perpajakan. 

“Administrasi pajak korporasi menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan,” pungkasnya. 

[Gambas:Video CNN]

(uli/bir)






Source link

Tingkat Kepatuhan Rekan Bisnis, DJP Gabungkan Data Pajak BUMN



Jakarta, CNN Indonesia —

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan integrasi data perpajakan dengan BUMN. Itu tak hanya dilakukan untuk menjaga kepatuhan perusahaan pelat merah tetapi juga untuk menguji kepatuhan perusahaan swasta yang melakukan transaksi BUMN.

“Ada titik-titik di mana kami memang memerlukan data dan informasi dari pihak lain, informasi yang ada di BUMN itu kami akan gunakan sebagai alat bantu uji untuk menguji kepatuhan perpajakan rekanan BUMN,” ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJP dengan PT Pelindo I, II dan IV, Selasa (10/11).

Suryo melanjutkan pihaknya juga tengah berusaha mempercepat proses integrasi data perpajakan dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Pasalnya, perusahaan pelat merah kini didorong untuk lebih banyak bertransaksi dengan perusahaan swasta nasional untuk menggerakkan perekonomian.







“BUMN sebagai badan usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak, ada dimensi bahwa kami perlu mengetahui dengan siapa bapak-bapak kegiatan usahanya bertransaksi,” ucapnya.

Nantinya, lanjut Suryo, bakal ada konfirmasi status wajib pajak untuk memastikan bahwa rekan transaksi BUMN paling tidak memiliki NPWP, punya SPT dan tidak memiliki tunggakan pajak.

“Itu namanya konfirmasi status wajib pajak di situ. Jadi paling tidak dari sisi administrasi perpajakan kami rencananya kelihatan di situ dulu terlepas bagaimana kepatuhan dan realitasnya,” terang Suryo.

Sementara, bagi BUMN sendiri, integrasi data tersebut akan membuat keuangan BUMN menjadi lebih transparan serta mencegah munculnya permasalahan perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Dengan demikian, direksi BUMN dapat berfokus pada kinerja bisnis perusahaan dan pada akhirnya bisa meningkatkan dividen yang disetorkan ke negara.

“Mohon kiranya anak perusahaan BUMN diikutsertakan,” tandasnya.

(hrf/sfr)






Source link