fbpx

ESDM: B40 Belum Bisa Diterapkan Sampai Pertengahan Tahun Depan


TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan implementasi pemanfaatan campuran biodiesel 40 persen atau mandatori B40 belum siap hingga semester pertama tahun depan.

“B40 belum siap untuk paling tidak pada semester pertama 2021. Jadi masih akan pakai B30,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 16 November 2020.

Dadan mengatakan bahwa uji coba biodiesel 40 persen (B40) hingga saat ini masih dalam tahap finalisasi. Oleh karena itu, tahun depan implementasi kebijakan mandatori biodiesel masih menggunakan B30.

Selain merampungkan uji teknis B40, pemerintah tengah meninjau kemampuan pendanaan insentif untuk implementasi B40.

Dadan menyebut bahwa pendanaan insentif untuk program B30 saat ini cukup menantang. Hal ini disebabkan tingginya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), sedangkan harga minyak bumi rendah sehingga selisih harga biodiesel yang perlu ditutup oleh insentif makin besar.

Untuk melaksanakan implementasi B40, kata dia, dibutuhkan dana insentif yang jauh lebih besar.





Source link

WanaArtha Dipolisikan Nasabah, DPR Nilai Akan Memperjelas Perkara


JawaPos.com – Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto menilai, adanya laporan nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life) atas pemilik dan direksi WanaArta pada pihak berwajib, akan semakin memperjelas siapa yang mesti bertanggungjawab perihal gagal bayar yang dialami WanaArtha.

Menurut Wihadi, selama ini pihak WanaArtha berdalih, gagal bayar yang dialami, akibat imbas dari pemblokiran Sub Rekening Efek (SRE) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada PT Hanson Internasional, dalam pengusutan kasus Jiwasraya. Dengan demikian, kesannya pihak Kejagung dianggap sebagai penyebab gagal bayar WanaArtha.

“Adanya penyitaan SRE oleh Kejagung itu bisa diframing. Dengan niat jelek, perihal itu dipake sebagai alasan tidak membayar polis nasabah,” kata Wihadi dalam keterangannya, Senin (16/11).

Dengan demikian, Wihadi mendukung langkah nasabah yang telah mengambil jalan hukum dengan melaporkan pemilik dan direksi WanaArta ke penegak hukum. Ia yakin, dari pengusutan perkara tersebut, akan terbongkar penyebab gagal bayar WanaArtha yang sesungguhnya.

“Pelaporan itu merupakan hak dari para nasabah untuk memperjelas perkara yang ada. Jangan sampai WanaArtha dengan alasan disita oleh Kejagung, tidak membayar pada nasabah. Coba lihat irisannya, seberapa besar yang tersangkut kasus Jiwasraya,” tuturnya.

Sebelumnya Kejagung sudah membahas perihal ini di Komisi III DPR, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono menjelaskan, persoalan gagal bayar WanaArtha sejatinya sudah terjadi sejak Oktober 2019 atau sebelum Kejagung memblokir SRE, terkait saham gorengan pada PT Hanson milik terpidana Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dalam kasus Jiwasraya.

“Jangan sampai gagal bayarnya di sana kemudian digeser-geser menjadi tanggung jawab Kejaksaan karena kejaksaan baru melakukan penyidikan perkara ini di akhir Desember 2019, di akhir Desember. Ini kita harapkan pihak kejujuran dari direksi Wanaartha,” kata Ali ditulis Jumat (25/9/2020).

Tidak hanya itu, dalam penyitaan SRE pun kejagung menerapkan standar kehati-hatian. Pada Februari 2020, Kejagung memberi tenggang waktu bagi siapa saja yang SRE nya turut terblokir dan merasa tidak terkait dengan kasus aliran dana Jiwasraya, pihak tersebut bisa mengajukan keberatan dan akan ditinjau ulang oleh Kejagung.

Namun hingga proses perkara masuk ke persidangan, pihak WanaArtha tidak mampu membuktikan status SRE tersebut. Bahkan pada akhirnya pihak Kejagung mampu membuktikan di pengadilan bahwa SRE yang disita adalah milik Bentjok, karenanya majelis hakim menetapkan SRE tersebut disita oleh negara.

Baca juga: Aset Bentjok Disita, Irma: Nasabah WanaArtha Jangan Mau Diperdaya

Sementara di sisi lain, kejagung juga telah memeriksa suami pemilik Wanaartha yakni Manfred A. Pietruschka, untuk saksi tersangka Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa, Piter Rasiman dalam kasus pencucian uang aliran dana Jiwasraya yang berhubungan dengan terpidana Joko Hartono Tirto dan Heru Hidayat.

Sebagai informasi, Nasabah WanaArtha telah melaporkan pemilik sekaligus Presiden Komisaris WanaArtha; Evelina Larasati Fadil Pietruschka, Direktur Utama WanaArtha; Yanes Yaneman Matulatuwa dan Direktur Keuangan dan Investasi WanaArtha, Daniel Halim ke Polda Metro Jaya.

Laporan dengan nomor polisi, LP/6223/X/YAN. 25/2020/SPKTPMJ menyatakan bahwa pihak terlapor diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga perusahaan mengalami gagal bayar polis nasabah.

Adapun dalam hal ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta pemilik Wanaartha menyutik dana pada perusahaan WanaArtha agar dapat mebayar polis nasabah, namun hingga saat ini permintaan tersebut belum dipenuhi.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Kuswandi

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Dinilai Masih Bisa Berubah

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Dinilai Masih Bisa Berubah


TEMPO.CO, Jakarta – Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR Widodo mengatakan draf omnibus law UU Cipta Kerja dengan 812 halaman sebenarnya masih bisa berubah. Perubahan ini dinilai merupakan hal biasa karena harus melewati proses penelahaan, check and re-check di Istana.

“Mungkin saja bisa halamannya berubah,” kata Widodo dalam acara Kovid Psikologi secara virtual pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

Perubahan bisa terjadi karena draf UU 812 halaman ini akan disesuaikan dengan format dan standar pembentukan UU. Sebelum kemudian diteken Presiden Joko Wudodo atau Jokowi, paling lambat 30 hari setelah paripurna DPR.

Sebelumnya, UU Cipta Kerja sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Setelah ketuk palu ini, terjadilah drama gonta-ganti halaman RUU.

Awalnya setelah pengesahan, beredar draf RUU dengan jumlah 905 halaman. Lalu beredar lagi draf dengan jumlah halaman 1028.

Saat ingin diserahkan ke presiden, DPR mengumumkan draf finalnya berisi 1.035 halaman. Tapi hanya selang beberapa jam, terjadi perubahan ukuran kertas sehingga drafnya berubah lagi menjadi 812 halaman. Sehingga draf inilah yang akhirnya diserahkan ke Jokowi pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Widodo tidak menjelaskan mengapa bisa beredar draf berbagai versi di publik setelah pengesahan. Sesuai ketentuan yang ada, ia menyebut seharusnya draf berbagai versi ini belum boleh beredar, seperti yang sudah terlanjut terjadi. “Karena belum dokumen publik yang bisa disebarluaskan,” ujarnya.

Tapi dengan proses yang belum selesai ini, Widodo pun meminta publik untuk tiga tergesa-gesa. “Jangan terlalu menanyakan ini berapa (halaman), segala macam,” ujarnya.

Bagi tim yang sering terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Widodo menyebut perubahan semacam ini merupakan hal yang lumrah. “Recalling, check and re-check itu biasa,” kata dia.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Pemerintah dan DPR Disebut Tak Sediakan Info UU Cipta Kerja yang Akurat





Source link

Pengamat Khawatir Revisi UU BI Ganggu Pasar Keuangan

Pengamat Khawatir Revisi UU BI Ganggu Pasar Keuangan


Jakarta, CNN Indonesia —

Pengamat berpendapat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mengganggu stabilitas pasar keuangan. Pasalnya, rancangan aturan itu akan membunuh independensi bank sentral.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan salah satu poin yang akan mematikan independensi BI adalah wacana pembentukan Dewan Moneter bank sentral. Maklum, dewan itu salah satunya akan diisi menteri keuangan sebagai wakil pemerintah.

Hal itu tertuang dalam Pasal 9A. Pasal itu menjelaskan Dewan Moneter akan memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.


Dewan Moneter terdiri dari lima anggota yaitu, menteri keuangan, menteri yang membidangi perekonomian, gubernur BI, deputi gubernur senior BI, dan ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahkan, jika perlu, pemerintah dapat menambah lagi beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter.

“Ini akan ganggu independensi BI sebagai bank sentral. Otoritas moneter ini kan BI, sebuah lembaga yang seharusnya independen. Bebas campur tangan pemerintah. Ini akan mengganggu independensi BI,” ungkap Josua kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/9).

Menurutnya, kalau poin pembahasan itu diteruskan bisa mengganggu pasar keuangan. Investor akan merespons revisi UU BI tersebut dengan negatif.

“Ini jadi tidak jelas antara BI dan pemerintah, jadi abu-abu,” imbuh Josua.

[Gambas:Video CNN]

Selain soal Dewan Moneter, Josua juga menyoroti Pasal 55 yang menyebut BI bisa membeli surat utang negara di pasar primer dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat. Menurutnya, poin ini semakin menggambarkan bahwa pemerintah menggantungkan pembiayaan dari BI.

“Pemerintah benar-benar ikut campur dengan BI. Ini bisa mengganggu stabilitas di pasar keuangan. Rupiah anjlok,” tutur Josua.

Ia menyatakan DPR sebaiknya tak mengubah fungsi dari BI yang fokus dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Sebab, jika pasar keuangan terganggu, maka dampaknya juga akan buruk terhadap ekonomi nasional.

“Apalagi sedang covid-19 (virus corona) ini. Jadi perekonomian harus cepat tumbuh, pasar keuangan harus stabil. Pertumbuhan ekonomi akan jadi percuma kalau pasar keuangan tidak stabil,” jelas Josua.

Senada, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyatakan bank sentral di seluruh negara harus tetap independen. Artinya, tak ada campur tangan pemerintah dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.

“Kenapa harus independen, karena menyangkut regulasi sektor keuangan. Tidak bisa dicampur politik, Dewan Moneter ini kan ada pemerintah. Pemerintah tidak lepas dari politik,” ujar Aviliani.

Lagi pula, ia menambahkan bahwa revisi UU BI bukan hal yang urgensi saat ini. DPR dan pemerintah sebaiknya fokus mendorong sektor riil demi memperbaiki ekonomi domestik.

“Kalau mau diharmonisasi lagi kebijakannya tunggu kondisi stabil. Kalau sekarang dorong dulu sektor riil. Itu lebih penting,” pungkas Aviliani.

[Gambas:Video CNN]

 

(aud/agt)





Source link