fbpx

Ekonom Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI 2021 Bisa 7,5 Persen


JawaPos.com – Pemerintah optimistis ekonomi nasional tumbuh pada 2021. Optimisme itu sejalan dengan kondisi ekonomi mulai bergerak positif menjelang akhir 2020.

Rasa percaya diri itu sejalan dengan pendapat Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi. Dia optimistis outlook perekonomian Indonesia pada 2021 akan bergerak positif dan pertumbuan ekonomi mencapai 7 persen. Salah satu alasannya, saat ini Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam menangani resesi dampak wabah covid-19.

Terlebih, saat ini beberapa negara sudah mengalami pemulihan perekonomian setelah beberapa bulan terdampak covid-19. Salah satunya Jepang yang pertumbuhan ekonominya saat ini sudah positif.

Turning point (di beberapa negara) itu terjadi karena jika dibandingkan resesi 2008 yang ekonominya sudah overheating, sekarang, ekonominya bukan overheating. Tetapi itu ditunjang oleh external shock,” kata Fithra, Jumat (20/11).

Pendapat itu juga dikemukakan dalam sebuah seminar daring, Rabu (18/11) lalu. Webinar itu bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampak Resesi terhadap Perekonomian saat Ini dan Proyeksi Perekonomian 2021.

Fithra melanjutkan, tekanan eksternal (external shock) yang berupa Pandemi Covid-19 ini jika tidak ditangani dengan baik akan berujung pada krisis struktural dan bahkan bisa lebih buruk sejak 2008.

Untuk itu, kebijakan pemerintah yang tepat dalam merespons resesi akibat wabah ini menjadi faktor penting dalam kebangkitan dari resesi. Kata Fithra, Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam proses pemulihan ekonomi.

Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Rudi Kurniawan mengatakan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong perekonomian agar kembali ke potensinya dengan kebijakan stimulus fiskal dan moneter. Yang tak kalah penting adalah, kebijakan untuk mengatasi persoalan pengangguran agar kembali dan siap ke pasar kerja dan tidak menjadi pengangguran permanen.

“Dengan UU Cipta Kerja, mereka yang di-PHK mendapatkan pelatihan-pelatihan supaya terasah dan tune in untuk kembali ke pasar kerja,” kata peneliti Center for Economics and Development (CEDS) Unpad itu.

Persoalan pengangguran yang harus diatasi pemerintah bukan saja pekerja yang terdampak wabah yang jumlahnya sekitar 3 jutaan jiwa, tapi juga, menurut Rudi, angkatan kerja baru yang setiap tahunnya bertambah hingga 2 jutaan.

Untuk itu, kemudahan perizinan berusaha dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dan koperasi dalam UU Cipta Kerja, dinilai Rudi, tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja untuk menyerap para pengangguran karena dampak pandemi. Tetapi juga menyerap angkatan kerja baru dan menstimulus masyarakat untuk berwirausaha.

Saksikan video menarik berikut ini:





Source link

Ekonom Nilai Joe Biden Bisa Lahirkan Kebijakan Terprediksi



Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal menilai calon presiden AS Joe Biden lebih memiliki kebijakan yang bisa diprediksi. Dengan demikian, hal tersebut lebih menguntungkan bagi sejumlah negara termasuk Indonesia.

“Terpilihnya Joe Biden tentunya akan mempunyai kebijakan yang lebih predictable (bisa diprediksi) lebih bisa ditebak arahnya, dan ini membuat apa yang kita rencanakan itu mudah dijalankan,” ujarnya dalam diskusi New Normal dalam Perdagangan Internasional, Jumat (6/11).

Saat ini, penghitungan hasil Pilpres AS 2020 masih berlangsung dengan ketat. Hingga Jumat (6/11) dini hari waktu Indonesia, Biden masih unggul dengan perolehan suara elektoral 253, sedangkan Donald Trump mengantongi 213. Butuh setidaknya 270 surat suara elektoral bagi kandidat untuk memenangkan Pilpres AS.







Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menuturkan Indonesia bersikap netral atas hasil Pilpres AS tersebut.

“Terkait dengan election di AS, saya pikir Indonesia perlu netral siapa pun yang memerintah yang terpilih nanti,” ucapnya.

Menurutnya, yang lebih utama adalah kerja sama perdagangan dengan AS ke depannya. Terlebih, Indonesia sendiri sudah mengantongi perpanjangan pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS.

Keputusan perpanjangan SGP diberikan oleh United States Trade Representative (USTR) pada Sabtu (30/10) lalu, setelah USTR melakukan kajian pada fasilitas GSP Indonesia sejak 2018 lalu. Harapannya, Indonesia bisa memaksimalkan fasilitas bebas bea masuk dari AS tersebut.

“Kita perlu melakukan adjustment (penyesuaian), intinya perlu merangkul semua negara tidak hanya AS, untuk menjadi mitra dagang dan investasi yang sifatnya win win (saling menguntungkan),” ucapnya.

Sebelumnya, kalangan pengusaha juga menyampaikan aspirasi serupa. Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani menilai kebijakan Biden diramal lebih terstruktur, tidak meledak-ledak, dan lebih ramah kepada China. Namun, kondisi ini tidak serta merta mempengaruhi nilai perdagangan dengan Indonesia.

“Karena Indonesia bukanlah partner dagang yang cukup signifikan bagi AS, tapi memiliki potensi yg besar kemungkinan siapapun presiden AS, mereka akan punya kebijakan yang akan disesuaikan dengan agenda besar perdagangan dari residennya. Kemungkinan besar relasi dagang Indonesia-AS akan relatif stabil,” katanya.

Namun, Shinta mengatakan Biden diperkirakan tetap akan melanjutkan perang dagang dengan China seperti Trump. Karenanya, jika Biden terpilih dunia usaha juga harus tetap mengantisipasi kelanjutan perang dagang AS-China.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)






Source link

Burden Sharing BI Bukti Pemerintah Gagal Bayar

Burden Sharing BI Bukti Pemerintah Gagal Bayar


Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom menilai skema berbagi beban (burden sharing) antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah merupakan bentuk dana talangan (bailout) dari bank sentral. Burden sharing dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana penanganan dampak pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan pemerintah membutuhkan bantuan dari BI dalam bentuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai penanganan covid-19. Tapi, pemerintah mendapat keringanan dalam bentuk pembayaran bunga rendah.

“Jadi, kalau kita lihat BI sudah bailout pemerintah, ini menunjukkan pemerintah gagal bayar, sudah bangkrut. Jadi yang bermasalah adalah sektor fiskal,” ujarnya dalam Diskusi tentang revisi UU BI, Jumat (11/9).







Menurutnya, skema burden sharing yang dianut oleh pemerintah dan BI ini tidak berlaku secara internasional. Justru ia menilai skema tersebut sebetulnya bentuk mencetak uang oleh BI untuk membeli SBN.

“Konsep namanya burden sharing, saya rasa kita jangan membuat konsep dan istilah baru yang hanya membohongi diri sendiri dipakai negara kita sendiri. Kita pakai yang dipakai internasional, yaitu pemerintah minta BI beli SBN di pasar primer,” katanya.

Untuk diketahui, skema burden sharing ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan II antar regulator fiskal dan moneter.

“SKB I dan II sudah ditandatangani dan sudah operasional (resmi dijalankan),” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini.

Sesuai kesepakatan, dana penanganan dampak pandemi virus corona dan program PEN terbagi atas tiga kategori. Pertama, pembiayaan public goods senilai Rp397,56 triliun.

Kebutuhan pembiayaan ini terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun.

Rencananya, kebutuhan anggaran ini sepenuhnya akan ditanggung oleh BI, dengan pembelian SBN dengan mekanisme private placement. Pembelian surat utang pemerintah akan menyesuaikan kupon sebesar tingkat suku bunga acuan BI (BI 7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR).

Pemerintah akan membayar utang sesuai jatuh tempo SBN dan memberikan imbal hasil (yield) kepada bank sentral nasional. Pada saat jatuh tempo, BI akan mengembalikan dana imbal hasil kepada pemerintah.

Kedua, pembiayaan non-public goods sebesar Rp177,03 triliun, terdiri dari anggaran untuk stimulus UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun. Kebutuhan dana ini seluruhnya akan ditanggung pemerintah lewat penjualan SBN ke pasar.

BI akan berkontribusi sebesar selisih antara tingkat imbal hasil di pasar (market rate) dengan BI 7DRRR tiga bulan dikurangi 1 persen.

Ketiga, belanja non-public goods lainnya Rp328,87 triliun. Kebutuhan dana ini sepenuhnya akan dipenuhi oleh pemerintah melalui penjualan obligasi ke pasar keuangan dengan market rate.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/bir)





Source link

Ekonom Khawatirkan Rencana Perppu Stabilitas Sistem Keuangan

Ekonom Khawatirkan Rencana Perppu Stabilitas Sistem Keuangan


Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjat Wibowo menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan moneter RI.

Selain itu, ia juga mempertanyakan efektifitas keputusan tersebut. Apalagi, keputusan diambil di tengah tantangan pandemi covid-19.

“Saya melihat rencana Perppu Reformasi Keuangan tidak logis, tidak jelas efektifitasnya dan pada sektor tertentu membahayakan stabilitas fiskal dan moneter,” katanya lewat video conference, Selasa (1/9).


Ia mengatakan ada tujuh alasan kenapa rencana itu tidak logis. Pertama, tak ada satu negara pun yang melakukan perombakan struktur dari sistem keuangannya selama krisis ekonomi.

Ia bilang tak masuk akal suatu negara melakukan reformasi struktural selama menghadapi tantangan ekonomi yang begitu hebat.

Kedua, negara yang mengalami pertumbuhan koreksi berat pun tak melakukan reformasi. Sehingga, Dradjat menyebut tak logis jika Indonesia yang mengalami koreksi tak seberat negara lain justru menerbitkan perppu.

Ketiga, perombakan bukan praktik best practice (praktis terbaik internasional/PTI),” katanya.

[Gambas:Video CNN]

Keempat, pemerintah dinilai memberikan kesan bingung dan panik dan ini akan memberikan efek domino yang buruk terhadap perekonomian nasional.

Kelima, independensi otoritas moniter dan keuangan instansi independen seperti Bank Indonesia (BI) akan disunat. Keenam, dengan dipangkasnya independensi BI, ia menyebut pemerintah berpotensi berlaku diktaktor dalam fiskal, moneter, dan keuangan tanpa mekanisme kontrol maksimal.

Ketujuh, perppu bukan solusi. Katanya, yang seharusnya dilakukan adalah penguatan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS.

Sementara, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pembahasan perppu seharusnya didasari oleh suatu kondisi memaksa. Namun, dalam keadaannya kini ia menilai negara tak dalam kondisi genting sehingga rancangan perppu terkesan dipaksakan.

Hal ini disebutnya sebagai sebuah tindakan ilegal dan berpotensi berakhir dengan impeachment (pemakzulan) Presiden.

“Dalam konstitusi, Perppu harus dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Kalau tidak, akan melanggar undang-undang dasar dan dapat berbuntut pada impeachment (pemakzulan). Kan, kasihan sekali presiden kita yang dibisikinya dengan salah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan.

Nantinya, Perppu bakal mengakomodasi situasi krisis yang menyerang sistem keuangan negara. Perppu juga akan mengintegrasikan kewenangan BI dan OJK, serta membentuk dewan moneter yang memberikan pemerintah hak untuk ikut dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI.

Berdasarkan draf RUU baru yang diterima CNNIndonesia.com, tugas dan hak bagi seorang Menteri Keuangan untuk ikut RDG BI tercantum dalam Pasal 43 ayat 1. Selain Menkeu, pemerintah juga bisa menunjuk seorang atau lebih menteri di bidang perekonomian untuk hadir di RDG BI.

“Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh seorang atau lebih menteri di bidang perekonomian serta menteri keuangan yang mewakili pemerintah dengan hak bicara dan hak suara,” tulis Pasal 43 ayat 1 RUU baru seperti dikutip.

(wel/agt)





Source link