fbpx

Di KTT G20, Jokowi Singgung UU Ciptaker dan Ekonomi Hijau



Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Joko Widodo menyinggung soal peran UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) Omnibus Law untuk mendorong ekonomi hijau dan membuka lapangan kerja baru pada Sesi II Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Sebab, menurut Jokowi, World Economic Forum menyebut potensi ekonomi hijau punya peluang bisnis sebesar US$10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga tahun 2030.

Inisiatif ekonomi hijau menurut Jokowi telah dimulai di Indonesia antara lain memanfaatkan biodiesel B-30, menguji coba green diesel D100 dari bahan kelapa sawit dan menyerap lebih dari 1 juta ton sawit produksi petani, serta memasang ratusan ribu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sektor rumah tangga.







“Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan,” kata Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari pernyataan resmi, Minggu (22/11).

Di samping itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan parlemen juga memberikan kepastian terkait persyaratan izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan pembentukan dana rehabilitasi lingkungan.

“Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan bagi hutan tropis, sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim. Ini adalah komitmen Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga menyebut soal pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurut Jokowi, pemulihan ekonomi dari pandemi hanya bisa diwujudkan jika terdapat visi, aksi, dan perubahan besar.

“Hal ini bisa diwujudkan jika terdapat visi besar, aksi besar, dan perubahan besar. Big vision, big action, and big transformation,” kata Presiden Joko Widodo.

Sejalan dengan tema pertemuan, Presiden menuturkan bahwa pascapandemi Indonesia ingin membangun ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Untuk itu, pembenahan fundamental mutlak dilakukan. 

(eks)

[Gambas:Video CNN]






Source link

G20 Perpanjang Keringanan Utang ke Negara Miskin 6 Bulan

G20 Perpanjang Keringanan Utang ke Negara Miskin 6 Bulan



Jakarta, CNN Indonesia —

G20, forum negara-negara ekonomi utama di dunia, sepakat memperpanjang kebijakan keringanan pembayaran utang untuk negara miskin selama 6 bulan.

Pengumuman itu disampaikan usai para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 menghadiri konferensi video pada Rabu kemarin.

Pada April lalu, negara anggota G20 sepakat memberikan penangguhan pembayaran utang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga akhir tahun ini. Dengan perpanjangan tersebut, keringanan akan diberikan hingga Juni 2021.







“Kami sepakat memperpanjang Debt Service Suspension Initiative,” ujar Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan, dikutip dari AFP, Kamis (15/10).

Dalam pernyataan bersama usai pertemuan, G20 membuka peluang untuk kembali memperpanjang program hingga akhir 2021. Keputusan itu akan dipertimbangkan dalam Pertemuan Musim Semi Bank Dunia-Dana Moneter Internasional 2021 mendatang.

“Mengingat skala krisis covid-19, kerentanan utang yang signifikan dan menurunnya proyeksi ekonomi di banyak negara miskin, kami menyadari perlakuan terhadap utang di luar DSSI mungkin dibutuhkan berdasarkan kasus per kasus,” tulis pernyataan G20.

Keputusan G20 tersebut menerima kritik tajam dari kelompok kampanye global yang menyuarakan perlunya keringanan utang yang lebih besar bagi negara rentan.

[Gambas:Video CNN]

“G20 mengambil langkah penting pada hari ini, namun ini tidak terlalu jauh,” ujar Direktur ONE Campaign Najat Vallaud-Belkacem.

Menurut Belkacem, G20 sebenarnya bisa langsung memperpanjang keringanan hingga akhir 2021 untuk membantu negara miskin dalam melawan pandemi. Namun hal itu tidak dilakukan.

Awal pekan lalu, Bank Dunia merilis studi yang menyatakan utang 73 negara termiskin dunia tumbuh 9,5 persen menjadi US$744 miliar pada 2019. Sementara itu, utang bilateral negara-negara termiskin kepada negara-negara G20 mencapai US$178 miliar.

(sfr)





Source link