fbpx

Geger Gagal Bayar Indosterling Rp 1,2 T, yang Salah Corona?



Jakarta, CNBC Indonesia – Pasar keuangan dan investasi Indonesia kembali dikejutkan dengan gagal bayar dari perusahaan keuangan. Kali ini nasib nahas ini menimpa nasabah PT Indosterling Optima Investa (IOI), perusahaan di bawah Grup Indosterling yang didirikan oleh Sean William Henley.

Sebanyak 1.041 nasabah dengan dana kelolaan sebesar Rp 1,2 triliun disebutkan berpotensi gagal bayar. Produk investasinya yakni Indosterling High Yield Promissory Notes (HYPN) dengan menjanjikan imbal hasil atau return investasi 9% hingga 12% setiap tahun.


Promissory notes (PN) atau surat sanggup bayar adalah surat berharga komersial yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018.

Ketua Tim Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam Lumban Tobing, menuturkan, sejak Juli 2019, sebetulnya pihaknya telah memanggil IOI untuk menjelaskan kegiatan penawaran investasi coupon rate produk promissory notes yang mengatasnamakan IOI.

“Pada saat ini IOI menjelaskan bahwa IOI tidak pernah menerbitkan proposal investasi seperti itu. IOI menawarkan produk seperti promissory notes tapi sifatnya hanya bilateral dan tidak ditawarkan ke publik,” kata Tongam kepada CNBC Indonesia, Senin (16/11/2020).

Oleh sebab itu, Satgas Waspada Investasi, lanjut Tongam, mendorong proses hukum kepada IOI apabila ada masyarakat yang dirugikan.

Sementara itu, Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot menegaskan PT IOI, salah satu entitas di bawah Grup Indosterling ternyata tidak memiliki izin usaha dan terdaftar sebagai lembaga keuangan yang boleh mengelola dana nasabah di OJK.

“PT IOI tidak terdaftar/berizin OJK, penanganannya melalui Satgas Waspada Investasi. Masyarakat untuk waspada agar terhindari dari modus penipuan investasi khususnya di pasar modal,” kata Sekar, saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (16/11/2020).

Sekar mengingatkan agar nasabah mempertimbangkan lagi pilihan investasi dengan lebih berhati-hati, terlebih jika menawarkan imbal hasil yang di luar kewajaran.

“Perlu diingat, kuncinya adalah logis dan legal, logis dinilai dari tawaran imbal hasil investasi, kalau tidak masuk akal maka berhati hati, dan legal harus dicek izin usaha dari OJK,” imbuhnya.

Kuasa hukum PT IOI, Hardodi turut membenarkan bahwa perseroan tak memiliki izin dari otoritas terkait seperti OJK dan Bank Indonesia untuk menerbitkan produk HYPN dengan bunga 9-12%.

Menurut dia, instrumen tersebut ialah surat utang yang sifatnya perjanjian antara penerbit HYPN dengan pemegang surat utang tersebut.

“Perlu diingat, HYPN ini adalah surat utang dalam jangka waktu tertentu, oleh karena itu tidak perlu ada OJK dan BI, ini perjanjian pemilik dan pemegang HYPN. Jadi memang tidak ada. Tapi di HYPN ini perjanjian pemegang dengan penerbit,” kata Hardodi, dalam jumpa pers Hotel Ambhara, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020).

NEXT>>Ternyata Ini Alasan Gagal Bayarnya



Source link

CEO PasarPolis Ungkap 3 Alasan Masyarakat Ragu Beli Asuransi


TEMPO.CO, Jakarta – Founder dan CEO dari perusahaan insurtech, PasarPolis, Cleosent Randing, membeberkan tiga masalah utama yang selama ini membuat masyarakat ragu untuk membeli asuransi. Menurut dia, industri asuransi harus fokus menemukan solusi dari ketiga permasalahan ini.

Dua masalah utama adalah rumitnya akses menuju produk asuransi dan proses klaim yang kurang efisien. “Ini harus dipecahkan melalui proses administrasi yang mudah,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Jumat, 6 November 2020.

Menurut dia, kemudahan harus diberikan, mulai dari registrasi dan pembelian hingga klaim. Cleosent mengatakan kedua kendala ini dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi, hanya dalam genggaman di gadget nasabah.

Masalah terakhir adalah premi asuransi yang tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Padahal, kata Celosent, merekalah yang merupakan kelompok paling rentan dan paling membutuhkan proteksi.

Di sisi lain, industri asuransi kini, terutama nama-nama yang sudah besar, sedang terlilit sejumlah kasus. Kasusnya yaitu gagal bayar, mulai dari PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, PT Asuransi Jiwasraya, hingga PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.





Source link

Akibat pandemi, kasus gagal bayar koperasi diproyeksi meningkat

Akibat pandemi, kasus gagal bayar koperasi diproyeksi meningkat


ILUSTRASI. Koperasi Simpan Pinjam. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Ferrika Sari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam (KSP) terus bergulir. Akibatnya, pendaftaran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan juga ikut bertambah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto memperkirakan, kasus gagal bayar koperasi masih akan terjadi di sisa tahun ini. Mengingat, pertumbuhan sektor riil menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi kinerja di sektor keuangan, termasuk koperasi.

“Untuk koperasi yang likuiditasnya cekak dugaan saya masih akan terjadi gagal bayar, apalagi kondisi keuangan di koperasi sulit terdeteksi tidak seperti perbankan. Ujung-ujungnya di tengah kondisi ini, nasabah menarik dana dan kasus ini terulang lagi,” kata Eko, Selasa (1/9).

Baca Juga: Teten Masduki ajak peternak ayam masuk koperasi agar usahanya capai skala bisnis

Ia memperkirakan, kasus gagal bayar terjadi pada koperasi yang menjanjikan return tinggi di atas bank. Sebab, koperasi kesulitan mendapatkan nilai pengembalian dana ketika pandemi hingga akhirnya terjadi maturity mismatch.

“Situasi ekonomi pada akhirnya membongkar kondisi riil dari perusahaan keuangan. Ibaratnya pegangan kanan – kiri ketahuan bahwa dari awal prudential serta pengelolaan risiko tidak diantisipasi untuk menghadapi kemungkinan resesi yang cukup dalam,” ungkapnya.

Guna mengantisipasi dampak lebih besar, maka perlu dilakukan optimalisasi pengawasan.  Misalnya saja, Kementerian Koperasi dan UMKM lebih selektif dalam memberikan izin usaha kepada koperasi.

Kemudian Kemenkop dan suku dinas terkait diminta untuk mengecek tingkat kesehatan keuangan koperasi yang sudah berdiri. Dari situ, kemudian diambil tindakan sebelum masyarakat melakukan penarikan dana secara besar – besaran.

Dalam hal ini, lembaga pengawas bisa lebih dulu mengecek keuangan dari koperasi yang memiliki aset besar. Biasanya koperasi segmen ini bidik nasabah premium dan menjanjikan return besar. 

Baca Juga: Kemenkop teken kerja sama dengan Grab Indonesia perluas digitalisasi UMKM

Menurutnya, segmen koperasi ini rentan atas gugatan hukum karena uang yang dikelola cukup besar. Maka tak mengherankan, nasabah ini mengajukan PKPU jika uang mereka tidak kembali.

Baru kemudian mengecek kesehatan keuangan koperasi yang punya nasabah dalam jumlah besar. Walaupun aset mereka tidak terlalu besar, kelompok koperasi ini mudah terpengaruh atas sentimen ekonomi.

“Aspek jumlah keanggotaan yang besar maka punya potensi melakukan rush money. Karena tingkat literasi keuangan mereka masih kurang dalam menghadapi pemberitaan di sosial media dan lalu mereka menarik dananya,” tutupnya.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link