fbpx

Soal Pemda Naikkan UMP, Menaker: Seharusnya Daerah Sudah Hitung dengan Prudent


TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah gubernur memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP pada 2021, meskipun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan surat edaran yang menyebut tak ada kenaikan upah minimum tahun depan.

Gubernur yang memutuskan kenaikan UMP tahun depan antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Yogyakarta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP asimetris.

Ida sebelumnya meminta para gubernur se-Indonesia menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi Covid-19.

Namun demikian, Ida berujar SE yang dikeluarkannya sejatinya hanya referensi untuk menentukan UMP. “Sehingga kalau ada pertimbangan lain, daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent,” ujar dia kepada Tempo, Ahad, 1 November 2020.

Ida mengatakan SE diterbitkan untuk memberikan panduan atau pedoman bagu para gubernur untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19, terkait dengan penetapan upah minimum 2021.

“Apabila ada daerah yang tidak mempedomani SE tersebut dalam penetapan UM-nya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan,” ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan, Jumat, 30 Oktober 2020, Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah 2021 naik 3,27 persen. Sehingga UMP Jawa Tengah yang tahun ini Rp 1.742.015 akan meningkat menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021.





Source link

Ganjar-Sultan HB X Tak ikut Menaker, Naikkan Upah 2021 3%-an



Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan kenaikan upah minimum provinsi naik 3,54%. Dengan begitu Yogyakarta untuk 2021 ditetapkan sebesar Rp 1.765.000 dari upah minimum yang berlaku pada tahun ini.

“Pada hari ini Gubernur DIY telah menandatangani Keputusan Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021 tertanggal 31 Oktober 2020,” kata Ketua Dewan Pengupahan DIY Aria Nugrahadi dikutip dari detik.com, Sabtu (31/10/2020).

Dia menjelaskan, keputusan Gubernur untuk menaikkan UMP tahun 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang pleno dewan pengupahan Yogyakarta yang dihadiri oleh ketiga unsur Dewan Pengupahan.


Adapun ketiga unsur ini meliputi unsur pemerintah, unsur pekerja/buruh, dan unsur pengusaha, dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif.

Selain Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memutuskan menaikan UMP Jawa Tengah untuk 2021 sebesar 3,27% menjadi Rp 1.798.979. Keputusan kedua Gubernur ini berbeda dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaaan yang menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun ini.

Sebelumnya Ganjar menjelaskan kenaikan UMP Jateng pada 2021 sebesar Rp56.963,9 sehingga totalnya menjadi Rp 1.798.979,12. Dasar penetapan UMP ini adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam perhitungan ini, maka kenaikan UMP menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

Seperti dikutip dari detikcom, setelah penetapan UMP ini, Ganjar mengatakan, maka hal itu dijadikan pedoman penetapan UMK masing-masing Kabupaten/Kota.

“Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK,” jelasnya.

(roy/roy)




Source link

Tak Ikuti SE Menaker, Ganjar Naikkan UMP di Jateng



Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 menjadi Rp1.798.979. Angka itu naik 3,27 persen dari besaran UMP Jateng pada 2020 sebesar Rp1.742.015.

“Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng 2021 naik menjadi sebesar Rp1.798.979,12,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (30/10).

Ganjar mengaku tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Sebagai informasi, dalam surat tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan upah minimum pada 2021 sama dengan 2020.







“UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020,” tegasnya.Dia mengatakan dalam penentuan kenaikan UMP tersebut pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

Pertimbangan lainnya, lanjut dia, adalah hasil rapat dengan dewan pengupahan, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha Indonesia. Ganjar mengatakan sudah mengajak pihak-pihak tersebut berbicara dan memberikan masukan-masukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jateng pada September sebesar 1,42 persen (yoy). Sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen periode yang sama. Dengan perhitungan tersebut didapatkan angka kenaikan upah 3,27 persen.

“Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen. Angka inilah yang kami pertimbangkan, maka UMP Jateng 2021 kami tetapkan sebesar Rp1.798.979,12 atau naik Rp56.963,9,” ujar pria yang juga politikus PDIP tersebut.

Orang nomor satu di Jateng itu menegaskan keputusan besaran UMP Jateng 2021 akan berlaku untuk 35 kabupaten/kota dan harus menjadi pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing. Ia menuturkan seluruh kabupaten/kota mempunyai waktu sampai 21 November nanti untuk menyusun UMK.

“Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK,” katanya.

Sebelumnya, dalam keterangan yang dirilis 28 Oktober 2020, Ida Fauziyah mengatakan sebanyak 18 provinsi sepakat mengikuti ketentuan dalam SE pengupahan yakni tidak menaikkan upah minimum tahun depan.

“Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 16.35 WIB, beberapa daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan UM tahun 2021,” kata Ida dalam keterangan tertulis.

Provinsi-provinsi yang sejalan dengan SE Menaker itu adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

(ulf, Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]





Source link