fbpx

Resmi Jadi Lembaga Pemeriksa Halal, Ini Tugas Sucofindo


TEMPO.CO, Jakarta – PT Sucofindo (Persero) resmi menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan membantu memeriksa produk halal. Kepastian Sucofindo menjadi LPH itu berdasarkan Surat Keputusan No.117/ 2020 tentang Penetapan PT Sucofindo (Persero) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

“Sucofindo adalah LPH pertama yang berhasil dibentuk oleh BPJPH,” ujar Sukoso, Kepala BPJPH dalam keterangan resmi, Sabtu 14 November 2020.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal memungkinkan BUMN menjadi LPH. Peluang ini dimanfaatkan PT Sucofindo untuk mendirikan LPH, sesuai tahapan pemeriksaan yang diatur undang-undang.

LPH bertugas melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah. Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan bagi MUI untuk memfatwakan kehalalan. Selanjutnya, atas dasar fatwa MUI tersebut, suatu produk bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.

Sukoso mengatakan penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Salah satu upayanya adalah dengan pendirian LPH.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 30 ayat 1 BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal,” tambahnya.





Source link

Kabar Baik, Begini Omnibus Law Disebut Permudah Sertifikasi Halal Buat UMKM

Kabar Baik, Begini Omnibus Law Disebut Permudah Sertifikasi Halal Buat UMKM


TEMPO.CO, Jakarta -Aturan omnibus law melalui Undang-Undang atau UU Cipta Kerja disebut bakal mempermudah pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, melalui UU Cipta kerja pengurusan seritifakat halal akan digratiskan bagi pelaku usaha kecil.

“Alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) tidak dikenakan biaya, atau gratis,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2020.

Baca juga : Sempat Ricuh, Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Berakhir Tertib

Menurut Teten, industri halal menjadi salah satu industri berkembang pesat di dunia. Data State of The Global Islamic Economy Report 2020 menunjukkan nilainya sekitar US$ 2,2 triliun pada pada 2018 dengan laju pertumbuhan 5,2 persen per tahun.

“Dalam hal ini Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim, dan ranking 5 untuk keuangan syariah,” kata Teten. Namun, produk makanan halal, Indonesia belum masuk 10 besar.

Teten menjelaskan, tantangan terbesar sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi tinggi, dan menyulitkan UMK mengaksesnya. Akibatnya, selama ini hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapatkan sertifikat halal.

Teten menegaskan, kementerian yang dipimpinnya terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan mendukung pengembangan jaminan produk halal. Di antaranya, sejak 2015-2019 memfasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM.

“Hasil survei kami menunjukkan bahwa mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal omset usahanya naik sebesar 8,53 persen,” ujar dia. Tidak hanya sertifikasi halal, pendampingan pun menurutnya, penting dilakukan. Baik dalam memberikan edukasi manajemen produk halal maupun pendaftarannya.

Menteri Agama Fachrul Razi menuturkan, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan selain menjamin produk halal juga meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dalam menjual dan memasarkan produk UMKM. Kata dia, penting bagi UMKM memahami dan memenuhi produk halal.

Dalam kegiatan bertajuk “Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajamen Produk Halal bagi UMKM” secara daring itu, Fachrul menjelaskan, tahun anggaran 2020 kemeteriannya telah mengalokasikan fasilitas dan sertifikasi produk halal bagi 3.283 pelaku UMK.

“Keputusan memberikan fasilitasi halal secara gratis membawa dampak yang tidak sederhana, salah satunya sebaran UMKM yang jumlahnya mencapai 62,5 juta pelaku,” tutur Fachrul.

IHSAN RELIUBUN l DA





Source link