fbpx

Penataan dan Roadmap Harus Transparan


JawaPos.com – Terkait proses penggabungan bank syariah BUMN yang sedang berlangsung saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah khususnya Kementerian BUMN transparan dalam mempresentasikan roadmap proses merger.

Anggota DPR-RI Komisi VI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Marwan Ja’far berpendapat bahwa holdingisasi bank-bank syariah sekarang, butuh penataan ekosistem yang berbeda dengan ekosistem perbankan biasa. “Di sini harus ada roadmap yang jelas, dicari SDM yang benar-benar mumpuni, dan semua sesuai dengan KPI (Key Performance Index) masing-masing,” ujarnya, Kamis (19/11).

Potensi bisnis bank syariah, lanjut Marwan, sangat prospektif. Apalagi dalam situasi ekonomi yang lesu seperti sekarang, di mana banyak bank konvensional yang kinerjanya menurun.

Menurut Marwan, bank syariah merupakan salah satu pilihan bisnis yang potensial karena cakupan pasar yang relatif luas. “Bukan hanya untuk segmen konsumen muslim, potensi bisnis bank syariah juga prospektif menyasar konsumen universal,” tambahnya.

Di luar negeri, seperti di Eropa, bank-bank berkonsep syariah banyak dipercaya oleh konsumen non muslim. Oleh karena itu, menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan bank merger syariah BUMN ini kepada investor, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Marwan berharap agar proyek holdingisasi bank syariah BUMN terealisasi dengan baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, tergantung komitmen dan transparansi pemerintah. “Saya sih optimis bisa. Yang penting carikan polanya dan secara mandatory harus ditata dengan baik dari awal. Mungkin butuh konsultan khusus, agar nantinya bank ini benar-benar dipercaya masyarakat dan investor,” tegasnya.

Diketahui hasil penggabungan tiga bank syariah Himbara yakni BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, membuat BUMN syariah naik kelas menjadi BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III dengan modal inti minimal Rp 20 triliun.

Pakar ekonomi syariah Syakir Sula berpendapat bahwa merger bank syariah Himbara dapat didorong untuk masuk kategori BUKU IV atau modal inti minimal Rp 30 triliun jika ingin hasilnya lebih optimal. “Dengan menambah modal inti Rp10 Triliun lagi. Jika belum masuk kategori buku IV, lebih sulit untuk meluaskan kegiatan usahanya ke skala global,” ujarnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Agfi





Source link

Perkuat pemulihan ekonomi, Erick Thohir minta Himbara perbaiki sistem


ILUSTRASI. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengimbau kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk berkonsolidasi memperbaiki sistem dan layanannya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat data dalam rangka pemulihan ekonomi.

Dalam hal program pemulihan ekonomi (PEN), selain sebagai penerima stimulus, Himbara juga punya tanggungjawab menyalurkan bantuan perlindungan sosial.  

Setidaknya, bank-bank pelat merah itu, harus menyalurkan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), subsidi gaji karyawan, subsidi gaji guru honorer. 

“Kami di Kementerian BUMN berharap Himbara terus berkonsolidasi memperbaiki sistem dan servicenya, dan paling penting mendukung program satu data pemerintah,” kata Erick dalam acara yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI, Selasa (17/11). 

Baca Juga: Harap sabar, inilah kendala penyaluran subsidi gaji yang dihadapi Menaker

Menurut Erick, dengan satu data yang terintegrasi, maka keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung program pemerintah.  

“Karena itu kemarin khususnya untuk usaha mikro kita coba sinergikan BUMN Pegadaian, PMN untuk bisa mempunyai program satu data,” tuturnya. 

Adapun data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi stimulus UMKM dalam program PEN hingga 9 November 2020 sebesar Rp 95,25 triliun, atau setara dengan 83% dari pagu senilai Rp 114,81 triliun.

Rinciannya, anggaran tersebut telah dialokasikan untuk penempatan dana di perbankan, pembiayaan investasi LPDB, insentif pajak penghasilan (PPh) Final UMKM yang ditanggung pemerintah, subsidi bunga UMKM, penjaminan kredit UMKM, dan Banpres untuk usaha mikro.

Pemerintah berharap, rangkaian stimulus dalam program PEN dapat mendongkrak ekonomi, dengan tetap berusaha menangani penyebaran virus. 

Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 mengatakan mengatakan pemerintah terus memperkuat tracing, tracking dan treatment. 

Pemerintah juga melakukan vaksinasi yang ditargetkan terlaksana di awal tahun depan.  “Kita ingin memastikan sesuai arah pertumbuhan yang Bu Menkeu sampaikan dan kita harapkan pada sustainability yang kita lakukan,” ujar Erick.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Konversi aset Himbara di Aceh topang rencana merger bank syariah

Konversi aset Himbara di Aceh topang rencana merger bank syariah


ILUSTRASI. Petugas Bank Syariah Mandiri (BSM) melayani nasabah disela Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10). Gerai BSM ini khuzus dibuka pada HBKB dalam rangka mensosialisasikan 5 produk utama BSM yaitu Cicil dan Gadai Emas, Tabungan Mabrur

Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah bank pelat merah terus mendorong konversi asetnya di Aceh seiring implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DI sisi lain, aksi konversi ini bisa simultan dengan niat Kementerian BUMN menggabungkan bank syariah pelat merah.

“Saat ini pengalihan aset Bank Mandiri ke Bank Mandiri Syariah  masih berjalan. Secara bertahap, kantor cabang sudah dialihkan, juga simpanan nasabah. Untuk pembukaan rekening baru pun sekarang sudah diarahkan langsung ke Bank Mandiri Syariah,” kata DIrektur Jaringan dan Layanan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Aquarius Rudianto kepada Kontan.co.id, Minggu (27/9).

Direktur Utama PT Bank Mandiri Syariah Toni EB Subari sebelumnya bilang, meski ditargetkan rampung pada Januari 2022 sesuai beleid syariah tersebut, perseroan berharap pengalihan aset dari entitas induknya dapat rampung pada tahun ini.

Baca Juga: Pemerintah sudah menjual surat utang total Rp 183 triliun ke BI untuk burden sharing

Sepanjang semester I-2020, Bank Mandiri Syariah tercatat sudah menerima pengalihan 48% pembiayaan, dan 38% simpanan Bank Mandiri di Aceh.

Sementara, SEVP Bisnis Ritel & Jaringan PT Bank BNI Syariah Iwan Abdi juga bilang saat ini perseroan juga terus memproses pengalihan aset dari entitas induknya yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Meskipun ia turut mengaku kondisi pandemi, turut menganggu proses.

“Tambahan bisnis di Aceh dari induk ada simpanan nasabah senilai Rp 1,5 triliun, dan pembiayaan senilai Rp 267 miliar” ungkapnya kepada Kontan.co.id.

Sepanjang 2019 lalu, BNI Syariah tercatat membuka 7 unit bisnis baru, di mana 2 unit merupakan bekas unit bisnis BNI yang ditutup, sementara 5 unit merupakan unit bersama dengan BNI.

Sementara PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) bahkan ikut meraup pertumbuhan yang signifikan dari aksi pengalihan induknya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) di Aceh.

Sampai akhis semester I-2020, BRI Syariah telah menerima pengalihan 82,98% pembiayaan, dan 53,18% simpanan nasabah milik BRI di Aceh. 30% portofolio pembiayaan BRI Syariah disumbang oleh konversi aset tersebut. Adapun sampai Juni 2020, pembiayaan perseroan tumbuh 55,6 (yoy) menjadi Rp 37,4 triliun.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link