fbpx

Indonesia Alami Resesi Pertama sejak Krismon 1998


JawaPos.com – Sesuai dengan prediksi, Indonesia kini resmi mengalami resesi. Dua kuartal berturut-turut capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia minus. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa masa-masa sulit ekonomi telah terlewati.

Dia menyatakan, tren perbaikan terjadi pada kuartal III. ’’Perbaikan atau turning point di kuartal III menunjukkan the worst is over. Hal terburuk dari dampak Covid-19 yang terjadi di kuartal II sudah kita lewati dan sekarang kita dalam tahap pemulihan,’’ kata Sri Mulyani.

Kemarin (5/11) Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III terkontraksi -3,49 persen. Sebelumnya, pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi juga negatif, yakni -5,32 persen. Inilah resesi pertama Indonesia dalam dua dekade terakhir. Pada 1998, krisis ekonomi membawa pertumbuhan ekonomi RI berada di titik terendah, yakni -13,13.

Kepala BPS Suhariyanto menggarisbawahi, meski ekonomi pada kuartal III tercatat minus, sejatinya realisasi tersebut membaik jika dibandingkan dengan raihan kuartal II. Itu terlihat pada beberapa indikator. Di antaranya, mayoritas lapangan usaha mulai merangkak tumbuh. ’’Masih kontraksi, tapi tidak sedalam kuartal II dan arahnya harus diperbaiki dengan semangat optimisme bersama,’’ jelasnya.

Jika dilihat dari lapangan usaha pada kuartal III, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling dalam, yakni -16,7 persen. Kontraksi itu membaik jika dibandingkan dengan kuartal II yang tertekan hingga -30,80 persen. ’’Kalau menurut subsektor, yang mengalami penurunan paling dalam adalah angkutan udara,’’ imbuh Suhariyanto.

Subsektor angkutan udara tercatat -63,88 persen. Lalu, angkutan rel -51,11 persen; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos, dan kurir -17,57 persen; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan -13,51 persen; angkutan laut -5,27 persen; serta angkutan darat -5,03 persen. Di sisi lain, sektor pertanian tercatat berhasil tumbuh 2,15 persen lantaran ada panen raya padi pada triwulan III.

Dari kelompok pengeluaran, realisasi belanja pemerintah berhasil menahan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III. Suhariyanto memerinci, konsumsi pemerintah tumbuh 9,76 persen. ’’Pertumbuhan konsumsi pemerintah karena ada kenaikan realisasi belanja bansos serta belanja barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari posisi triwulan II 2020,’’ paparnya.

Secara terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakinkan, meskipun masih minus, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bergerak positif. ’’Dan, tentu kita berharap nanti di kuartal IV trennya positif, (yakni) -1,6 atau 0,6,’’ ujar Airlangga di kantor presiden kemarin.

Tren positif itu terlihat dari adanya perbaikan pada kuartal III. Bila dihitung kuartal per kuartal, perekonomian Indonesia tumbuh 5,05 persen. Artinya, ada lompatan pada kuartal III. PDB kuartal III naik menjadi Rp 3.895 triliun. Kemudian, konsumsi rumah tangga naik menjadi 4,7 persen. Konsumsi pemerintah juga masih positif di angka 16,93 persen.

Secara year-on-year, memang masih banyak pertumbuhan yang merah. ’’Tapi, masih ada kuartal depan, kuartal IV,’’ lanjut Airlangga.

Pemerintah, kata Airlangga, melakukan berbagai intervensi, termasuk mendorong stimulus ekonomi. Dari keseluruhan anggaran penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 695 triliun, per 2 November lalu dilaporkan telah diserap dana Rp 366,86 triliun.

Menurut dia, tekanan utama terdapat pada sektor ketenagakerjaan. Angka pengangguran masih sekitar 5 persen. Jumlah pekerja informal masih tinggi. Ditambah angkatan kerja baru tahun ini yang mencapai 2,9 juta orang. Pemerintah berharap UU Cipta Kerja mampu mendorong penyerapan angkatan kerja tersebut di berbagai sektor.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, kenaikan-kenaikan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi ekonomi Indonesia selama pandemi tergolong baik. Rata-rata di atas negara-negara lain, termasuk di kawasan ASEAN. ’’Kebijakan yang diambil pemerintah sekurang-kurangnya menunjukkan responsif dan adaptif terhadap perkembangan,’’ terangnya.

Pemerintah, lanjut Suharso, tetap akan mencari keseimbangan. Tidak hanya mengutamakan kesehatan dan mengabaikan ekonomi, tetapi juga mencari jalan untuk memperbaikinya secara bersama-sama. Dengan konsumsi pemerintah yang tumbuh setidaknya sama dengan kuartal III, diharapkan kuartal IV ditutup dengan pertumbuhan mendekati 0 persen.

Pemerintah juga telah mengantisipasi tren pertumbuhan 2021 lewat APBN. Targetnya, administrasi semua yang akan diluncurkan pada 2021 bisa diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian, pada 2021 pemerintah bisa langsung start untuk menyalurkan anggaran ke berbagai program yang telah ditentukan. ’’Pertumbuhan saya kira tetap punya optimisme, tetap dengan angka sekitar 5 persen,’’ tandasnya.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menuturkan, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi ke depan masih berasal dari sektor swasta. Besarannya sekitar 70 persen. Sisanya berasal dari BUMN dan pemerintah. Untuk memaksimalkan porsi pemerintah, upayanya adalah menyalurkan sebanyak-banyaknya anggaran melalui program PEN. Selain itu, memastikan kementerian/lembaga memaksimalkan anggarannya.

Meskipun dipaksakan, tetap saja kontribusi pemerintah maksimal 16–17 persen dari K/L dan tambahan 5 persen dari PEN. ’’Sebagian besar tetap sangat tergantung ke teman-teman di swasta,’’ tambahnya. Karena itu, satgas juga akan berfokus pada beberapa program stimulus bagi swasta agar roda ekonomi bisa berputar.

Terkait dengan serapan anggaran PEN, deadline-nya kurang dari dua bulan lagi. Bahkan, Desember tidak bisa penuh satu bulan karena harus selesai pada pekan kedua. Sisa anggaran saat ini, termasuk di satgas kesehatan, Rp 170 triliun–Rp 180 triliun. ’’Kami berharap sisa anggaran PEN bisa kita serap semua. Minimal Rp 100 triliun bisa kita salurkan di kuartal IV,’’ lanjutnya.

Khusus program perlindungan sosial, Budi meyakinkan bakal terealisasi 100 persen akhir tahun ini. Sebab, pencairannya memang terjadwal. Akhir pekan ini, misalnya, dimulai penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap kedua kepada 12,4 juta penerima.

Upaya memaksimalkan anggaran paling besar memang berada di sektor perlindungan sosial. Baik yang dikelola Kementerian Sosial maupun Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov mengatakan, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV sangat ditentukan oleh kecepatan pemerintah mengeksekusi belanja negara dan realisasi stimulus PEN. Sebab, mayoritas komponen pembentuk PDB terkoreksi cukup dalam. Misalnya, konsumsi rumah tangga -4,04 persen; investasi -6,48 persen; ekspor -10,28 persen; dan impor -21,86 persen. ’’Jadi, nggak bisa terlalu berharap banyak pada pemulihan komponen-komponen tersebut,’’ ucap Abra.

Padahal, konsumsi rumah tangga berkontribusi ke PDB hingga 57 persen. Artinya, efektivitas stimulus fiskal tidak dieksekusi dengan cepat. Nyatanya, realisasi stimulus PEN baru 52 persen per 28 Oktober lalu.

Baca juga:

Masih meningkatnya kasus harian Covid-19 juga membuat daya beli masyarakat belum bangkit. Masyarakat belum percaya diri untuk membelanjakan uang. Akibatnya, konsumsi rumah tangga terhambat. Itu juga tecermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga pada September menjadi 12,8 persen secara year-on-year dari 11,64 persen pada bulan sebelumnya. ’’Ini membuktikan banyak masyarakat yang memilih untuk menabung,’’ katanya. Di sisi lain, pertumbuhan kredit hanya 0,12 persen. Artinya, dunia usaha juga pesimistis akan perbaikan ekonomi dalam jangka pendek. ’’Itu yang mengakibatkan konsumsi rumah tangga masih terkontraksi,’’ sambung Abra.

Di sisi lain, pelaku usaha menilai bahwa hasil pertumbuhan ekonomi kuartal III yang minus dan menjadikan Indonesia berstatus resesi bukan suatu kejutan. Bahkan, menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, tekanan ekonomi masih akan berlanjut hingga sepanjang tahun depan di hampir semua sektor. Upaya recovery diprediksi lebih sulit jika vaksin lebih lambat ditemukan. ’’Sebab, yang dibutuhkan saat ini adalah menciptakan perbaikan konfidensi yang menurun cukup signifikan di masyarakat untuk melakukan ekspansi kegiatan ekonomi,’’ ujarnya.

Saksikan video menarik berikut ini:





Source link

Mengukur Kemampuan RI Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi



Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesia akhirnya resmi memasuki jurang resesi ekonomi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan kuartal III 2020 minus 3,49 persen. Itu melengkapi kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen

Kondisi tersebut sekaligus mematahkan ekspektasi pemerintah pada Juli hingga awal September 2020 yang masih memperkirakan Indonesia bisa menghindari resesi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,1 persen hingga 0,2 persen.

Meski mengalami resesi, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan perekonomian ekonomi Indonesia kuartal III 2020 sejatinya mulai memasuki fase penyembuhan dari infeksi virus corona. Meski secara tahunan masih negatif jika dibandingkan kuartal sebelumnya.







“Ini bisa menjadi modal yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020,” ujar Suhariyanto.

Pendapat tersebut menurutnya tak berlebihan lantaran pola perbaikan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain yang lebih dulu terperosok ke dalam resesi seperti Singapura, Korea Selatan, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat.

Kendati demikian, Suhariyanto tak memungkiri kalau jalan menuju pemulihan tak semudah memadamkan nyala lilin: sekali tiup mati. Apalagi, kasus harian covid-19 di dalam negeri masih mengalami peningkatan.

“Kami bisa lihat berbagai pergerakan indikator di banyak negara mengalami perbaikan, tapi perbaikan itu masih menghadapi kendala karena masih tingginya kasus covid-19,” ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat perbaikan ekonomi Indonesia akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebab, menurutnya, percepatan realisasi program PEN serta serapan kementerian dan lembaga yang telah digenjot pemerintah terbukti tidak ampuh. Target untuk memperbaiki konsumsi pemerintah dari minus 6,9 persen pada kuartal II menjadi 9,8 persen hingga 17 persen pada kuartal III, misalnya, juga meleset dan hanya mampu mencapai angka 9,76 persen.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang jadi lokomotif ekonomi dalam negeri dengan porsi 57 persen terhadap PDB hanya membaik sedikit dari minus 5,6 persen ke minus 4,4 persen. Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah terutama dengan berkali-kali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Ekspor-impor, dan investasi enggak usah ditanya. Sudah pasti akan turun karena perdagangan internasional turun tajam dan outlook penanam modal juga turun. Jadi harapannya cuma konsumsi sama belanja pemerintah saja sebenarnya,” ucap Rendy.

Dengan berbagai kondisi tersebut, menurutnya, hampir mustahil Indonesia keluar dari resesi di tahun ini. Ia memperkirakan perekonomian baru bisa beranjak dari resesi dan berada di zona positif pada kuartal II 2021.

Hal ini terutama karena masyarakat 20 persen berpengeluaran tinggi, yang porsi belanjanya berkontribusi 45,36 persen terhadap konsumsi rumah tangga, masih lebih memilih menabung dan berinvestasi.

“Walaupun ada diskon tiket pesawat, liburan panjang, mereka belum confident untuk bepergian. Karena potensi penularan virus bukan cuma di tempat wisata tapi juga perjalanan. Wajar kalau jumlah tabungan di bank juga masih akan meningkat, paling tidak sampai kuartal pertama tahun depan,” jelas Rendy.

Di sisi lain, siklus belanja pemerintah cenderung melambat pada awal tahun. Sementara anggaran bantuan sosial dalam program PEN yang dapat menstimulasi konsumsi masyarakat berkurang cukup drastis.

Padahal isu daya beli menurutnya belum akan terselesaikan hingga tahun depan lantaran jumlah penduduk miskin akan bertambah akibat banyak orang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan laporan terbaru BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 menembus 7,07 persen atau naik 1,84 persen dibandingkan dengan Agustus 2019.

Menurut Rendy, ini merupakan capaian TPT terburuk di era kepemimpinan Joko Widodo. Sebab, biasanya rerata TPT di Indonesia adalah sekitar 5 persen.

Angka pengangguran Agustus 2020 pun tembus 9,77 juta dan menjadi rekor terburuk dalam 5 tahun terakhir berdasarkan keterangan BPS.

Di sisi lain, angkatan kerja membeludak ke level 138,22 juta orang dan serapan pekerja di sektor informal naik ke level 60,47 persen dengan peningkatan terbanyak pada status pekerja keluarga atau tidak dibayar.

“Bagi saya agak membingungkan melihat datanya turun, karena pemerintah mengatakan tahun depan bertambah, dan diperluas, tapi alokasinya ternyata turun. Potensi penduduk miskin akan bertambah tapi malah diturunkan,” tandasnya.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menuturkan bahwa daya ungkit perekonomian masih melemah dan makin jauh dari apa yang diharapkan pemerintah.

Meski demikian menurutnya Indonesia masih berpeluang mencetak pertumbuhan positif dan keluar dari palung resesi pada kuartal IV mendatang. Hal ini tak terlepas dari beberapa indikator yang terlihat mulai membaik seperti Indeks manufaktur (Purchasing Managers Index/PMI) Oktober yang meningkat menjadi 47,8 atau naik dari September di level 47,2.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober juga mengalami kenaikan harga atau inflasi 0,07 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2020. Inflasi ini lebih tinggi dari September 2020 yang justru mengalami deflasi sebesar minus 0,05 persen.

Di samping itu, kinerja investasi sepanjang Januari hingga September tahun ini juga lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kalau pemerintah bisa munculkan confident, entah itu adanya vaksin atau paling enggak kurva (kasus covid-19) turun, konsumsi kuartal terakhir ini bisa meningkat. Ditambah lagi belanja pemerintah paling banyak di kuartal IV,” tuturnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta optimistis pemulihan ekonomi akan berada di trek yang tepat dan Indonesia bisa kembali berpotensi masuk zona positif di akhir tahun. Apalagi, sektor-sektor tertentu kini telah mulai bergerak.

“Itu dapat tercermin dari indeks keyakinan konsumen dan indeks manufaktur yang kian membaik.” tuturnya.

Menurutnya, ekonomi Indonesia jua telah mengalami banyak perbaikan dan kemajuan dibandingkan dengan kuartal II 2020 atau ketika awal pandemi terjadi di Indonesia.

Belanja pemerintah pada kuartal III yang tumbuh 9,76 persen telah memberi kontribusi senilai 9,69 persen terhadap output perekonomian. Sektor konsumsi rumah tangga pun ikut bergairah dari minus 5,5 persen menjadi minus 4,04 persen.

Pemerintah sendiri, lanjut Arif, telah membelanjakan APBN senilai Rp1.840,9 triliun atau 67,2 persen dari total belanja negara, angka ini naik 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lalu.

Khusus untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, belanja yang sudah tersalurkan hingga 23 September lalu mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6 persen dari total pagu anggaran.

“Arahan Presiden Jokowi yang terus-menerus terhadap para menteri untuk mengefektifkan anggaran terbukti mampu memulihkan perekonomian,” tegasnya.

(hrf/agt)





Source link

Peringatan BPS, Covid Masih BIsa Ganjal Pemulihan Ekonomi



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan perekonomian sejumlah negara di dunia mulai menunjukkan perbaikan pada kuartal III 2020, dibandingkan kuartal II 2020. Namun, peningkatan kasus pandemi covid-19 menjadi hambatan pada perbaikan ekonomi tersebut.

“Kami bisa lihat berbagai pergerakan indikator di banyak negara mengalami perbaikan, tapi perbaikan itu masih menghadapi kendala karena masih tingginya kasus covid-19,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam paparan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2020, Kamis (5/11).

Ia mencontohkan sejumlah negara di Eropa bahkan sudah kembali melakukan penguncian wilayah (lockdown) karena terjadi lonjakan kasus positif covid-19. Itu meliputi, Inggris, Prancis, dan Austria.







“Jadi, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kuartal mendatang,” ucapnya.

Sementara itu, negara mitra dagang Indonesia juga masih mengalami kontraksi pada kuartal III 2020. Namun, tidak sedalam pada kuartal II 2020.

Misalnya, AS mencatat kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,9 persen dari sebelumnya minus 9 persen di kuartal II 2020.

Lalu, pertumbuhan ekonomi Singapura minus 7 persen dari sebelumnya minus 13,3 persen. Kemudian, Korea Selatan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus 1,3 persen dari sebelumnya minus 2,7 persen dan Hong Kong minus 3,4 persen dari sebelumnya minus 9 persen.

Hanya China dan Vietnam yang bebas dari resesi ekonomi. Ekonomi China mampu tumbuh positif pada kuartal III 2020 sebesar 4,9 persen.

Sementara ekonomi Vietnam tumbuh 2,6 persen pada Juli-September.

[Gambas:Video CNN]

“Pangsa pasar Indonesia ke China sebesar 19,6 persen paling besar, China pada kuartal III ekonominya sudah tumbuh 4,9 persen karena recovery-nya cepat sekali,” ucapnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen pada kuartal III 2020. Dengan demikian, Indonesia resmi memasuki jurang resesi ekonomi setelah sebelumnya kontraksi 5,32 persen.

Namun, secara kuartal (quartal to quartal/qtq), ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif 5,05 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dari kuartal II 2020 lalu, yang tercatat kontraksi minus 4,19 persen (qtq).

(ulf/agt)






Source link

Warga soal Resesi Ekonomi RI: Apaan Tuh?



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut hingga kuartal III 2020.

Meski Kabinet Indonesia Maju telah mengantisipasi resesi sejak berbulan-bulan yang lalu, banyak kaum milenial yang tak paham arti resesi meski mereka merupakan kelompok yang merasakan dampak resesi secara langsung.

“Resesi? Apaan tuh?” ucap Yuli (22) dengan dahi mengernyit sebelum mencari tahu lewat mesin pencarian Google.







Dia mengaku tak pernah mendengar kata ‘resesi’ sebelumnya. Bagi pekerja di sektor nonformal sepertinya, resesi adalah istilah yang asing.

Setelah berselancar di internet mencari tahu arti resesi, Yuli tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Ia mengaku masih tak paham. Ekonomi, bagi dia, sebatas beberapa juta rupiah yang datang dan pergi dari rekening bank setiap bulannya.

Selama ia masih memiliki pekerjaan dan gajinya tak berkurang, Yuli menilai resesi bukan masalahnya. Sejauh ini ia belum merasakan dampak dari resesi, pekerjaannya masih lancar, jajan bulanan pun tak perlu direm.

“Biar deh, yang penting masih bisa makan,” katanya.

Dina (27) malah kaget mendengar Indonesia baru dinyatakan resesi. Pasalnya, dia merasa ‘dicekoki’ pemberitaan mengenai resesi sejak beberapa bulan yang lalu hingga ia pikir resesi sudah terjadi dari beberapa bulan yang lalu.

“Hah? Baru resesi? Bukannya sudah ya dari kemarin-kemarin?” ucapnya.

Dia menilai wajar jika Indonesia terperosok dalam jurang resesi. Seperti negara-negara lainnya, RI tak kebal dari dampak ekonomi pandami covid-19.

Ibu rumah tangga dua anak ini mengaku khawatir jika resesi terjadi berkepanjangan. Jika mencari makan kian sulit, ia khawatir cicilan bulanan dan uang sekolah anaknya terancam menunggak.

“Harapannya covid-19 bisa cepat selesai, sudah mau setahun ini,” harap dia.

Melisa (23), mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta juga mengaku tak tahu menahu soal resesi. Dia secara blak-blakan menyebut tak tertarik untuk mencari tahu.

“Enggak tahu (resesi), sudah lama enggak baca berita. Kalau resensi tahu,” katanya diselingi tawa.

Mahasiswa semester terakhir ini menyebut ia tak paham arti resesi meski dampak dari resesi yaitu meningkatnya pengangguran dan kian sempitnya lapangan kerja berdampak langsung untuk calon pekerja.

Selain sibuk mempersiapkan sidang kuliah, ia juga sudah malas membaca pemberitaan yang menurutnya dipenuhi oleh kabar buruk.

Dia hanya berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan yang tengah menggerogoti Indonesia, baik itu pandemi atau pun dampak turunannya, seperti resesi ekonomi.

Sebagai informasi, resesi merupakan suatu keadaan di mana ekonomi negara negatif dalam dua kuartal atau lebih secara berturut-turut. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020.

Dengan pertumbuhan itu berarti ekonomi Indonesia minus dalam dua kuartal terakhir. Pasalnya, pada kuartal II 2020 kemarin ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

[Gambas:Video CNN]

(wel/sfr)






Source link

Indonesia Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Minus 3,49 Persen


JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan perekonomian Indonesia pada kuartal III tahun ini sebesar minus 3,49 persen. Artinya, Indonesia mengalami resesi. Hal itu disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terus mengguncang perekonomian nasional.

Kepala BPS Suhariyanto memaparkan bahwa secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal-III 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terkontraksi 2,09 persen. Mengalami pertumbuhan negatif, namun secara kuartal (qtq) ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen pada triwulan III-2020. Kondisi itu memperlihatkan adanya tanda-tanda pemulihan yang signifikan.

“Perekonoman Indonesia terkontraksi sebesar minus 3,49 persen hingga kuartal III tahun ini. Angka tersebut meski masih mengalami kontraksi tapi sedalam pada triwulan II yang minus 5,32 persen,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/11).

Suhariyanto menjelaskan, perekonomian di berbagai negara hingga kuartal III tahun ini lebih baik dibandingkan kuartal II. Tercermin dari indikasi yang mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, perbaikan ini masih terhambat karena tingginya kasus Covid-19.

Baca juga:

“Di beberapa negara Eropa sedang melakukan kembali lockdown. Seperti di Jerman, Perancis, Inggris, dan Austria. Alasannya Covid meningkat,” terang dia.

Suhariyanto berharap perbaikan pada kuartal III tahun ini dapat menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke kuartal IV tahun ini. Apalagi, dengan pelonggran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) aktivitas ekonomi dapat kembali bergeliat.

“Perbaikan sangat positif, berharap kuartal 4 situasinya jadi lebih baik,” tutupnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Dua Sektor Utama yang Jadi Biang Ekonomi RI Bisa Minus



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan masih menjadi sumber kontraksi tertinggi yang menjadi pemicu RI terjerat resesi ekonomi pada kuartal III 2020. Hal ini jika dilihat berdasarkan lapangan usaha.

Kepala BPS Suhariyanto memaparkan sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal III 2020 minus 16,7 persen. Angkanya berbanding terbalik dengan realisasi kuartal III 2019 yang tumbuh sebesar 6,66 persen.

Kendati masih minus, Suhariyanto mengklaim posisinya tetap lebih baik dibandingkan dengan kuartal II 2020. Saat itu, sektor transportasi dan pergudangan minus hingga 30,8 persen.







“Sektor transportasi kontraksinya tidak sedalam kuartal II 2020. Kalau menurut sub sektor yang alami penurunan masih dalam adalah angkutan udara,” ucap Suhariyanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/11).

Suhariyanto merinci sub sektor transportasi dan pergudangan yang tercatat minus paling parah adalah angkutan udara sebesar 63,88 persen. Lalu, angkutan rel minus 51,11 persen, pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos, dan kurir minus 17,57 persen, angkutan sungai danau dan penyeberangan minus 13,51 persen, angkutan laut minus 5,27 persen, serta angkutan darat minus 5,03 persen.

Lebih lanjut Suhariyanto menjelaskan lapangan usaha lainnya yang terkontraksi pada kuartal III 2020 ini adalah akomodasi dan makan minum (mamin) yang minus 11.86 persen, jasa lainnya minus 5,55 persen, jasa perusahaan minus 7,61 persen, serta pengadaan listrik dan gas minus 2,44 persen.

Lalu, industri minus 4,31 persen, perdagangan minus 5,03 persen, konstruksi minus 4,52 persen, pertambangan minus 4,28 persen, dan jasa keuangan minus 0,95 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, terdapat 7 lapangan usaha yang tercatat tumbuh positif. Beberapa sektor lapangan usaha, antara lain infokom yang tumbuh 10,61 persen, pertanian tumbuh 2,15 persen, pengadaan air tumbuh 6,04 persen, jasa kesehatan tumbuh 15,33 persen, real estate tumbuh 1,98 persen, jasa pendidikan tumbuh 2,44 persen, dan administrasi pemerintahan tumbuh 1,86 persen.

“Jadi 10 sektor terkontraksi, tapi tidak sedalam kuartal II 2020, dan masih ada sektor yang tumbuh. Ada 7 sektor tumbuh positif,” tutur Suhariyanto.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 secara tahunan. Dengan demikian, Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi setelah sebelumnya pertumbuhan ekonomi juga minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

Sebuah negara dinyatakan mengalami resesi ekonomi jika mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut.

(aud/age)





Source link

Jokowi Perlu Obati 2 Penyakit Agar Resesi Ekonomi Teratasi



Jakarta, CNN Indonesia —

Sinyal Indonesia masuk resesi ekonomi pada kuartal III 2020 makin kuat disampaikan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi minus sekitar 3 persen pada periode Juli-September 2020.

Artinya, Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah pada kuartal sebelumnya, laju ekonomi minus 5,32 persen.

“Pada kuartal III ini, kita juga mungkin sehari, dua hari, tiga hari akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus. Perkiraan kami minus 3 persen, naik sedikit,” ujar Jokowi dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Senin (2/11).







Kepala negara menyinggung komponen yang menopang struktur pertumbuhan ekonomi masih lesu. Investasi, misalnya, belum bisa digenjot pada kuartal III 2020 ini.

Padahal, Jokowi mengaku sudah meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong realisasi investasi.

Berdasarkan data BPS, komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 30,61 persen kepada PDB. Pada kuartal II 2020 lalu, posisinya minus 8,61 persen sehingga tak ayal pertumbuhan ekonomi ikut jatuh.

Sementara itu, komponen pengeluaran yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga yakni sebesar 57,85 persen. Pun demikian, konsumsi rumah tangga juga tercatat minus 5,51 persen pada kuartal II 2020 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan membutuhkan sejumlah strategi untuk mendorong 2 komponen utama pembentuk PDB tersebut supaya jerat resesi di Indonesia tidak berkepanjangan.

Terkait investasi misalnya, ia mengatakan Jokowi harus segera menurunkan ongkos investasi di Indonesia yang tinggi. I ni tercermin dari indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

ICOR sendiri merupakan parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

Saat ini, ICOR Indonesia di angka 6,6, atau kalah dari Thailand yang sebesar 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6, dan Filipina 3,7.

“Indonesia masih berhadapan dengan ongkos investasi yang mahal, bukan hanya masalah logistik tapi juga masalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang seringkali memang tidak selaras,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11).

Tingginya ongkos investasi di Indonesia disebabkan sejumlah hal, namun yang paling utama menurut Yusuf adalah praktik korupsi. Alasan serupa pernah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih tinggi, yakni pada urutan 85 dari 180 negara, sehingga membuat investor enggan menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Salah satu penyebab investasi mahal adalah korupsi yang sebetulnya masalah klasik sampai sekarang, dan ketika ada covid-19 ini menjadi kabar buruk bagi Indonesia. Karena investasi ini penyumbang terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dalam dorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, ia menuturkan untuk mendorong investasi di Indonesia maka pemerintah harus menurunkan biaya logistik dan memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Kerap kali, sebuah investasi mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat tetapi berakhir mandeg di daerah.

Sementara itu, kinerja sektor logistik Tanah Air juga masih tertinggal dari negara tetangga. Tepatnya, Indonesia berada di posisi 46, tertinggal dari Malaysia di peringkat 41, Vietnam 39, Thailand 32, dan Singapura 7.

“Untuk mendongkrak investasi memang harus menurunkan biaya ongkos investasi dari beragam hal mulai dari perbaikan administrasi kenegaraan, koordinasi kebijakan pusat, dan daerah kemudian masalah klasik seperti harga gas industri listrik, dan ongkos logistik”ucapnya.

Sedangkan dari sisi konsumsi, ia menilai pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Caranya, hanyalah dengan menekan kasus covid-19.

Sayangnya, ia menilai upaya pemerintah menekan pandemi masih kurang serius. Ini tercermin dari realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan masih yang baru mencapai Rp27,59 triliun atau 31,51 persen dari pagu Rp87,55 triliun per September lalu. 

Menurutnya, itu masih terlalu rendah.

“Padahal ini yang diperlukan untuk mendorong konsumsi melalui sentimen atau kepercayaan konsumsi kelas menengah, khususnya kelas menengah atas. Kalau covid-19 sudah diturunkan ini menambah kepercayaan kelas menengah atas untuk lebih leluasa dalam melakukan aktivitas konsumsi,” katanya.

Upaya pemerintah menggenjot konsumsi masyarakat juga bisa dilakukan dengan mendorong penyaluran dana PEN dari sektor-sektor lainnya, khususnya, dana perlindungan sosial.

Memang, kata Yusuf, realisasi sektor perlindungan sosial paling besar yakni sebesar Rp167,08 triliun atau 81,94 persen dari pagu Rp203,9 triliun. Namun, dalam praktik di lapangan, ia mengungkapkan penyaluran bantuan sejumlah program yang masuk dalam perlindungan sosial masih mengalami kendala, misalnya Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Gaji (BSU).

Ia mengatakan banyak calon penerima Kartu Prakerja gagal mencairkan bantuan lantaran terganjal masalah prosedural. Misalnya, calon penerima tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga tidak bisa menerima insentif senilai Rp3,5 juta dari Kartu Prakerja.

Hal yang sama, kata dia, juga terjadi pada program subsidi upah yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya melakukan evaluasi kualitas pelaksanaan program bukan hanya berpatok pada tingkat realisasi penyaluran.

“Jadi, meskipun persentase meningkat tapi kalau dilihat lebih detail dari perlindungan sosial ini masih banyak yang harus ditingkatkan dalam upaya untuk mendorong konsumsi khususnya pada 2 bulan terakhir tahun ini,” tuturnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menambahkan kunci perbaikan investasi maupun konsumsi paling utama adalah mengendalikan pandemi covid-19.

“Sebenarnya baik investasi maupun konsumsi kalau mau pulih maka pandemi harus terkendali,” tuturnya.

Namun, untuk mengurangi tekanan pada investasi, ia menilai pemerintah perlu membidik investasi dari negara-negara yang pandeminya mulai terkendali dan ekonominya pun berangsur pulih. Indonesia, dalam hal ini harus bersaing ketat dengan negara lain yang juga berupaya menarik investasi dari negara-negara yang sudah membaik tersebut, sehingga harus memiliki nilai tawar yang lebih kuat.

“Seiring aktivitas ekonomi mereka yang meningkat, diharapkan negara-negara tersebut juga segera ekspansi ke luar negeri,” tuturnya.

Eko mencontohkan negara yang dari sisi ekonomi maupun pandemi mulai membaik adalah China. Umumnya, kata dia, China tertarik untuk investasi pada sektor teknologi dan infrastruktur. Namun, ia kembali menekankan guna menarik investasi dari China bukan perkara mudah, utamanya jika hal utama tadi, yakni pandemi covid-19 belum terkendali.

“Kemungkinan mereka belum akan kembali melirik Indonesia kalau penanganan pandemi masih belum maksimal,” ucapnya.

Sementara itu, guna mengurangi tekanan pada konsumsi rumah tangga, maka ia menyarankan agar sektor-sektor berisiko penularan covid-19 rendah bisa mulai dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya, aktivitas ekonomi di luar ruangan dengan tetap membatasi kapasitasnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong ekonomi digital dan e-commerce berbasis potensi lokal. Harapannya ini bisa mendorong sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar kepada PDB kurang lebih 60 persen.

“Belanja sosial juga harus terus disalurkan sesuai alokasi yang sudah ditetapkan agar masyarakat bawah juga mulai bangkit,” katanya.

(agt)





Source link