fbpx

DJP Ramal Serapan Insentif Pajak PEN Tak Sampai 50 Persen



Jakarta, CNN Indonesia —

Ditjen Pajak memperkirakan serapan insentif pajak untuk dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tak akan mencapai 50 persen hingga akhir 2020. Pasalnya hingga awal November lalu keringanan pajak baru mencapai 38,8 persen, sementara waktu yang tersisa untuk menikmati insentif yang diobral pemerintahan hanya tinggal sebulan.

“Yang Anda lihat memang sebenarnya sudah semua (yang mengajukan insentif). Sudah di situ semua. Nah, kira-kira seperti itu (posisi sampai akhir tahun),” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Hestu Yoga Saksama kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/11).

Hestu menuturkan realisasi serapan insentif pajak yang rendah itu disebabkan total alokasi belanja pajak yang ditetapkan tahun yang didasarkan pada data sebelum covid-19. Sehingga, ketika aktivitas bisnis terganggu sepanjang masa pandemi, wajib pajak tak punya kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.







“Banyak insetif pajak ini memang terkait dengan transaksi, jadi kalau pandemi seperti ini kan transaksi memang drop. Kalau transaksi turun, insentif yang mereka ajukan tidak setinggi yang kami perkirakan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang tak banyak dimanfaatkan karena perdagangan dalam negeri masih lesu. Sementara aktivitas manufaktur yang memakai barang-barang impor sebagai bahan baku belum beroperasi penuh.

“Kami waktu itu mengganggap sekian insetifnya ternyata impornya masih belum membaik. Kelihatan sampai bulan ini kan impornya turun,” jelas Hestu.

Berdasarkan catatan DJP per 2 November 2020, hanya 211.476 wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif yang digelontorkan pemerintah. Dari total tersebut 129.744 di antaranya menerima insentif pajak penghasil (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), dan 14.085 menerima pembebasan PPh Pasal 22 Impor.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian 65.699 wajib pajak menerima fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan 1.948 sisanya mendapatkan percepatan restitusi pajak.

Sedangkan secara sektoral, mayoritas penerima insentif merupakan wajib pajak sektor perdagangan, industri pengolahan (manufaktur), konstruksi dan real estate, jasa perusahaan

Perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menerima insentif yakni sebesar 99.007 atau 46,82 persen dari total wajib pajak penerima insentif. Kemudian berturut-turut ada sektor industri pengolahan 40.905 (19,34 persen), konstruksi dan real estate 14.653 (5,93 persen) lalu jasa perusahaan 13.454 (6,34 persen).

Sementara itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan rendahnya realisasi tersebut disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan DJP terhadap pelaku usaha. Hal tersebut wajar sebab pandemi telah membatasi aktivitas pemerintah salah satunya dalam hal sosialisasi.

Karena itu lah ia berharap tahun depan insentif pajak kepada dunia usaha bukan hanya dikurangi melainkan diubah dalam bentuk cash transfer.

“Tanpa tatap muka, kita akui, sosialisasi menjadi lebih sulit,” ujarnya.

Di samping itu, masih ada wajib pajak yang enggan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Memang, proses administrasi telah dipermudah. Tapi kewajiban untuk melakukan pelaporan tiap bulan memberatkan bagi sebagian wajib pajak. “Ada risiko wajib pajak untuk diperiksa ke depannya. Karena itu WP lebih memilih opsi main aman,” tandasnya.

(hrf/agt)






Source link

Enggan Obral Insentif, Menkeu Tolak Usul Pembebasan Pajak Mobil Baru

Enggan Obral Insentif, Menkeu Tolak Usul Pembebasan Pajak Mobil Baru


JawaPos.com – Relaksasi pajak mobil baru yang pernah dilambungkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang berakhir sebatas wacana. Sebab, usul tersebut ditolak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

”Saat ini kami tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru nol persen seperti yang disampaikan industri maupun Kementerian Perindustrian,” ujar Ani, sapaan Menkeu, melalui video conference kemarin (19/10). Menkeu menjelaskan, sebelum ada permohonan relaksasi pajak mobil baru, pihaknya memberikan dukungan kepada dunia industri melalui beberapa insentif.

”Setiap insentif akan kita evaluasi lengkap. Sehingga jangan sampai kita berikan insentif, tapi di satu sisi memberikan dampak negatif ke kegiatan ekonomi yang lain,” tegas Ani.

Pemerintah pusat memang tidak bisa asal-asalan mengobral insentif. Sebab, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 masih mengalami kontraksi 16,9 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya 15,6 persen. Penyebabnya apa lagi kalau bukan tekanan dari sisi pendapatan negara yang masih dipengaruhi pelemahan ekonomi akibat Covid-19. ”Memang mengalami tekanan karena bisnis dan pembayar pajak juga mengalami tekanan,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sementara itu, kalangan pelaku industri otomotif mengaku dapat memahami keputusan tersebut. Direktur Marketing & Inovasi Bisnis dan Penjualan PT Honda Prospect Motor Yusak Billy menyatakan, keputusan itu sejatinya dibuat untuk perbaikan ekonomi di semua sektor. ”Menkeu fokus memberikan stimulus ke semua sektor terdampak, tidak hanya satu sisi. Sebab, harapannya roda ekonomi dapat bergerak. Kalau ekonomi bergerak, diharapkan otomotif nanti juga bergerak maju,” ujar Billy.

Meski demikian, dia mengakui bahwa pembatalan tersebut bakal berdampak pada minat konsumen. Menurut Billy, sudah ada beberapa konsumen yang gencar menanyakan ketersediaan unit ketika wacana tersebut kali pertama berembus. ”Belum sampai pesan, tapi sudah banyak yang tanya. Mungkin mereka ingin memastikan apakah relaksasi pajaknya sudah ada,” papar Billy.

Baca juga:

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, wacana pajak nol persen telah membuat calon konsumen menunda pembelian mobil. Hal tersebut terlihat dari trafik penjualan yang menurun di diler. Gaikindo sangat mengapresiasi wacana relaksasi pajak yang diinisiasi Kementerian Perindustrian. ”Kalau pajak nol persen, kita realistis saja itu mungkin agak berat. Namun, relaksasi dalam bentuk apa pun sekarang ini akan sangat membantu. Bukan sekadar (relaksasi, Red) penjualan, tapi menyelamatkan ekosistem industri kendaraan bermotor di Indonesia,” ujar Kukuh.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : dee/agf/c19/oni





Source link