fbpx

Beri relaksasi untuk multifinance, OJK buka opsi pendanaan selain dari pinjaman bank


ILUSTRASI. Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera merilis kebijakan untuk memberikan relaksasi bagi perusahaan pembiayaan dalam restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19. 

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi mengatakan, hal ini seiring dengan rencana regulator untuk memperpanjang masa restrukturisasi pembiayaan.

“Beberapa perusahaan pembiayaan ini memang perlu dukungan bagaimana mereka bisa peroleh pendanaan agar bisa terus melakukan kegiatan usahanya. Ini tentu perlu berhati-hati. Mau kemana dan bagaimana instrumen yang akan dipakai untuk menerbitkan pendanaan, di luar perbankan,” jelas Riswinandi dalam konferensi virtual, Senin (2/11).

Selain itu, regulator terus mencatat pembiayaan perusahaan pembiayaan multifinance terdampak pandemi. 

Baca Juga: Per Oktober 2020, multifinance restrukturisasi pembiayaan imbas Covid-19 Rp 140,2 T

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan sudah ada 181 perusahaan pembiayaan yang memberikan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19.

“Untuk perusahaan pembiayaan dapat kami sampaikan pada 27 Oktober 2020, total pembiayaan yang telah direstrukturisasi mencapai 177,66 triliun. Debiturnya sebanyak 4,79 juta orang,” ujar Wimboh.

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi itu terdiri dari total outstanding pokok sebesar Rp 140,25 triliun. Sedangkan bunga yang telah direstrukturisasi sebesar Rp 37,41 triliun.

Sebenarnya, perusahaan pembiayaan yang telah menerima permintaan restrukturisasi 5,4 juta kontrak dengan outstanding pokok Rp 161,66 triliun dan bunga Rp 42,43 triliun.

Dari jumlah itu, terdapat 307.840 kontrak yang masih dalam proses restrukturisasi. Nilai total outstanding pokoknya mencapai Rp 11,44 triliun dan bunga sebesar Rp 37,41 triliun.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Pemerintah Sebut RUU Cipta Kerja Takkan Ambil Alih Kewenangan Pemda

Pemerintah Sebut RUU Cipta Kerja Takkan Ambil Alih Kewenangan Pemda


TEMPO.CO, Jakarta – Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan bahwa pemerintah sedang menata kembali kewenangan perizinan berusaha di pusat dan daerah dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau omnibus law Cipta Kerja. Dalam RUU Cipta Kerja itu, kata dia, pemerintah pusat tidak akan mengambil alih kewenangan yang sudah ada pada pemerintah daerah.

“Yang kita lakukan adalah, kami menerapkan standar dalam bentuk norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Elen dalam diskusi virtual, Kamis, 24 September 2020.

Elen menerangkan, NSPK yang diatur dalam RUU Cipta Kerja itu berlaku secara nasional. Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi perbedaan standar antar satu daerah dengan daerah lain terhadap pelayanan perizinan.

“Namun dalam keadaaan tertentu, jika sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan perizinan sesuai standar, namun tidak dilakukan, maka harus ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini dalam bentuk pemerintah pusat yang akan melaksanakan, dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan sesuai NSPK atau tidak memberikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Elen menerangkan, khusus untuk Proyek Stategis Nasional, izin bisa langsung diberikan pemerintah sesuai standar yang ditentukan.

Dia menuturkan, pembuatan RUU Cipta Kerja dilakukan karena pemerintah merasa perlu ada perubahan yang signifikat terhadap ekosistem kemudahan berusaha di Indonesia. Sebelumnya, kata dia, pemerintah telah menerapkan relaksasi dalam daftar negatif investasi, yang akan perbaiki dengan penetapan daftar prioritas investasi. Kemudian, pemerintah juga akan memperbaiki di sistem OSS.

“Nah kita saat ini denga RUU Cipta Kerja akan kami lakukan deregulasi dan debirokratisasi,” ujar dia.

Menurut Elen, pemerintah berharap, dengan RUU Cipta Kerja, pertumbuhan ekonomi akan membaik. Selain itu, juga ada kesetaraan di dalam perlindungan ketenagakerjaan dan daya saing dunia usaha.

Baca jugaPeneliti Pertanyakan RUU Cipta Kerja Bakal Bisa Menjamin Daya Saing Daerah





Source link