fbpx

Nigeria Masuk Jurang Resesi, Ekonomi Minus 3,62 Persen



Jakarta, CNN Indonesia —

Nigeria terjerat resesi ekonomi untuk kedua kalinya dalam empat tahun terakhir. Sumber resmi pemerintah mengatakan resesi disebabkan penurunan harga minyak serta terganggunya aktivitas ekonomi di tengah pandemi covid-19.

Biro Statistik Nasional (NBS) Nigeria mencatat PDB riil negara kaya minyak itu pada kuartal ketiga 2020 menyusut sebesar 3,62 persen. Sebelumnya, pada kuartal kedua, ekonomi Nigeria mengalami kontraksi hingga enam persen.

“Dengan demikian PDB kumulatif untuk 9 bulan pertama tahun 2020 oleh karena itu berada di minus 2,48 persen,” ucap NBS seperti dikutip dari AFP, Minggu (22/11).







NBS mencatat PDB terkait minyak menyusut 13,89 persen pada kuartal ketiga atau lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar minus 6,63 persen. Sementara, PDB nonmigas menyusut 2,51 persen pada periode yang sama, dibandingkan dengan minus 6,05 persen pada kuartal kedua.

Sebelumnya, negara dengan perekonomian terbesar di Afrika itu mengalami resesi pada 2016 dan merupakan yang pertama dalam lebih dari dua dekade. Selang setahun, ekonomi mulai bangkit meski lajunya lambat.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Nigeria terkontraksi 5,4 persen sepanjang tahun ini. Sedangkan. pemerintah memperkirakan ekonomi menyusut 8,9 persen.

Sebagai informasi, Nigeria merupakan produsen minyak utama Afrika dan biasanya menghasilkan produksi rata-rata dua juta barel per hari. Namun, dampak pandemi covid-19 dan harga minyak yang rendah telah memangkas produksi menjadi sekitar 1,4 juta barel.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/sfr)






Source link

Indonesia Harus Optimis Pulihkan Ekonomi di Tengah Resesi


JawaPos.com – Indonesia kini memasuki masa resesi akibat pandemi Covid-19 setelah menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkannya pada awal November lalu. Resesi itu terjadi sebagai konsekuensi pandemi virus Korona yang telah menimbulkan dampak hebat pada perekonomian.

Pengamat ekonomi dari Institute Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Sutia Budi mengatakan, terganggunya kegiatan perekonomian telah membuat ekonomi nasional mengalami perlambatan. Sehingga sesuai dengan defenisi resesi ekonomi yang diakui dunia, resesi ditetapkan jika pertumbuhan ekonomi minus dalam dua kuartal.

Menurut Budi, ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97 persen di kuartal pertama, meski mengalami kontraksi year on year dibanding 2019. Sedangkan pada kuartal kedua, ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

“Namun kondisi ini juga dialami negara lain, seperti Inggris yang minus 20 persen, India minus 23 persen, Amerika Serikat minus 32,9 persen, serta Singapura minus hingga 42 persen,” katanya.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan, Bank Dunia telah memproyeksikan adanya resesi ekonomi secara global dengan perkiraan pertumbuhan minus hingga 8-9 persen yang dialami 92,9 persen negara di dunia.

“Sehingga masih patut disyukuri, ekonomi Indonesia hanya minus 3,4 persen pada kuartal ketiga, sedangkan India pertumbuhan ekonominya minus 23,9 persen, Pakistan turun 12,5 persen, Malaysia minus 17,1 persen, Thailand minus 12,2 persen, dan Singapura minus 12,6 persen,” sebut Budi.

Menurut kandidat doktor ekonomi Institute Pertanian Bogor (IPB) itu, hal tersebut antara lain disebabkan perbedaan kebijakan lockdown.

“Jokowi menerapkan parsial lockdown, sehingga ekonomi masyarakat tetap berjalan di sebagian daerah. Begitu pula pemberlakuan protokol kesehatan ketat dan tracking agresif yang mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.

Penyebab lainnya, kata Budi, disebabkan sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai mampu menyangga kemerosotan ekonomi, seperti pengalihan (refocusing) APBN secara agresif guna mengatasi dampak pandemi, relaksasi perpajakan hingga kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang sangat membantu pelaku ekonomi dan masyarakat.

Diketahui Relokasi APBN yang difokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha merupakan langkah brilian. Pemerintah menganggarkan dana hingga Rp 695,2 triliun guna membiayai program pemulihan ekonomi nasional.

“Bantuan modal usaha bagi 12 juta pelaku usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha adalah salah satu realisasinya,” papar Budi.

Budi juga mengingatkan, pemerintah akan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana Kadin menyebut 6,4 juta pekerja dirumahkan atau di-PHK hingga awal Oktober, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja menyatakan 3 juta pekerja di PHK periode Maret-Juli.

“Hal ini berpotensi meningkatkan resiko kerawanan sosial, seperti kriminalitas dan konflik sosial. Semoga melakukan refocusing APBN pada program bantuan sosial bisa mengantisipasi kemungkinan ini,” harapnya.

Seperti diketahui, cukup banyak program pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi, seperti subsidi gaji untuk 15,7 juta pekerja dengan alokasi 37,8 trilyun, diskon listrik 33,6 juta pelanggan PLN dengan anggaran 15,4 trilyun, program Kartu Pra-kerja sebesar 20 trilyun rupiah untuk 6 juta penerima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar 31,8 trilyun rupiah bagi 12 juta lebih kepala keluarga, bantuan sembako khusus wilayah Jabodetabek untuk 4,2 kepala keluarga dengan anggaran 6,8 trilyun, bansos tunai non Jabodetabek dengan anggaran 32,4 trilyun untuk 19,1 juta penerima, serta program sektoral lain yang diharapkan membantu kesulitan masyarakat.

Namun demikian, Budi meyakini pemulihan ekonomi juga meniscayakan partisipasi dan kegotongroyongan seluruh elemen bangsa. Sebab modalitas kegotongroyongan itu sangat berharga.

“Karena secara historis telah terbukti berulang kali menyelamatkan bangsa Indonesia melalui momen-momen sulit kita dalam berbangsa,” pungkasnya.





Source link

Mengukur Kemampuan RI Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi



Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesia akhirnya resmi memasuki jurang resesi ekonomi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan kuartal III 2020 minus 3,49 persen. Itu melengkapi kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen

Kondisi tersebut sekaligus mematahkan ekspektasi pemerintah pada Juli hingga awal September 2020 yang masih memperkirakan Indonesia bisa menghindari resesi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,1 persen hingga 0,2 persen.

Meski mengalami resesi, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan perekonomian ekonomi Indonesia kuartal III 2020 sejatinya mulai memasuki fase penyembuhan dari infeksi virus corona. Meski secara tahunan masih negatif jika dibandingkan kuartal sebelumnya.







“Ini bisa menjadi modal yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020,” ujar Suhariyanto.

Pendapat tersebut menurutnya tak berlebihan lantaran pola perbaikan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain yang lebih dulu terperosok ke dalam resesi seperti Singapura, Korea Selatan, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat.

Kendati demikian, Suhariyanto tak memungkiri kalau jalan menuju pemulihan tak semudah memadamkan nyala lilin: sekali tiup mati. Apalagi, kasus harian covid-19 di dalam negeri masih mengalami peningkatan.

“Kami bisa lihat berbagai pergerakan indikator di banyak negara mengalami perbaikan, tapi perbaikan itu masih menghadapi kendala karena masih tingginya kasus covid-19,” ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat perbaikan ekonomi Indonesia akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebab, menurutnya, percepatan realisasi program PEN serta serapan kementerian dan lembaga yang telah digenjot pemerintah terbukti tidak ampuh. Target untuk memperbaiki konsumsi pemerintah dari minus 6,9 persen pada kuartal II menjadi 9,8 persen hingga 17 persen pada kuartal III, misalnya, juga meleset dan hanya mampu mencapai angka 9,76 persen.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang jadi lokomotif ekonomi dalam negeri dengan porsi 57 persen terhadap PDB hanya membaik sedikit dari minus 5,6 persen ke minus 4,4 persen. Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah terutama dengan berkali-kali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Ekspor-impor, dan investasi enggak usah ditanya. Sudah pasti akan turun karena perdagangan internasional turun tajam dan outlook penanam modal juga turun. Jadi harapannya cuma konsumsi sama belanja pemerintah saja sebenarnya,” ucap Rendy.

Dengan berbagai kondisi tersebut, menurutnya, hampir mustahil Indonesia keluar dari resesi di tahun ini. Ia memperkirakan perekonomian baru bisa beranjak dari resesi dan berada di zona positif pada kuartal II 2021.

Hal ini terutama karena masyarakat 20 persen berpengeluaran tinggi, yang porsi belanjanya berkontribusi 45,36 persen terhadap konsumsi rumah tangga, masih lebih memilih menabung dan berinvestasi.

“Walaupun ada diskon tiket pesawat, liburan panjang, mereka belum confident untuk bepergian. Karena potensi penularan virus bukan cuma di tempat wisata tapi juga perjalanan. Wajar kalau jumlah tabungan di bank juga masih akan meningkat, paling tidak sampai kuartal pertama tahun depan,” jelas Rendy.

Di sisi lain, siklus belanja pemerintah cenderung melambat pada awal tahun. Sementara anggaran bantuan sosial dalam program PEN yang dapat menstimulasi konsumsi masyarakat berkurang cukup drastis.

Padahal isu daya beli menurutnya belum akan terselesaikan hingga tahun depan lantaran jumlah penduduk miskin akan bertambah akibat banyak orang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan laporan terbaru BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 menembus 7,07 persen atau naik 1,84 persen dibandingkan dengan Agustus 2019.

Menurut Rendy, ini merupakan capaian TPT terburuk di era kepemimpinan Joko Widodo. Sebab, biasanya rerata TPT di Indonesia adalah sekitar 5 persen.

Angka pengangguran Agustus 2020 pun tembus 9,77 juta dan menjadi rekor terburuk dalam 5 tahun terakhir berdasarkan keterangan BPS.

Di sisi lain, angkatan kerja membeludak ke level 138,22 juta orang dan serapan pekerja di sektor informal naik ke level 60,47 persen dengan peningkatan terbanyak pada status pekerja keluarga atau tidak dibayar.

“Bagi saya agak membingungkan melihat datanya turun, karena pemerintah mengatakan tahun depan bertambah, dan diperluas, tapi alokasinya ternyata turun. Potensi penduduk miskin akan bertambah tapi malah diturunkan,” tandasnya.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menuturkan bahwa daya ungkit perekonomian masih melemah dan makin jauh dari apa yang diharapkan pemerintah.

Meski demikian menurutnya Indonesia masih berpeluang mencetak pertumbuhan positif dan keluar dari palung resesi pada kuartal IV mendatang. Hal ini tak terlepas dari beberapa indikator yang terlihat mulai membaik seperti Indeks manufaktur (Purchasing Managers Index/PMI) Oktober yang meningkat menjadi 47,8 atau naik dari September di level 47,2.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober juga mengalami kenaikan harga atau inflasi 0,07 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2020. Inflasi ini lebih tinggi dari September 2020 yang justru mengalami deflasi sebesar minus 0,05 persen.

Di samping itu, kinerja investasi sepanjang Januari hingga September tahun ini juga lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kalau pemerintah bisa munculkan confident, entah itu adanya vaksin atau paling enggak kurva (kasus covid-19) turun, konsumsi kuartal terakhir ini bisa meningkat. Ditambah lagi belanja pemerintah paling banyak di kuartal IV,” tuturnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta optimistis pemulihan ekonomi akan berada di trek yang tepat dan Indonesia bisa kembali berpotensi masuk zona positif di akhir tahun. Apalagi, sektor-sektor tertentu kini telah mulai bergerak.

“Itu dapat tercermin dari indeks keyakinan konsumen dan indeks manufaktur yang kian membaik.” tuturnya.

Menurutnya, ekonomi Indonesia jua telah mengalami banyak perbaikan dan kemajuan dibandingkan dengan kuartal II 2020 atau ketika awal pandemi terjadi di Indonesia.

Belanja pemerintah pada kuartal III yang tumbuh 9,76 persen telah memberi kontribusi senilai 9,69 persen terhadap output perekonomian. Sektor konsumsi rumah tangga pun ikut bergairah dari minus 5,5 persen menjadi minus 4,04 persen.

Pemerintah sendiri, lanjut Arif, telah membelanjakan APBN senilai Rp1.840,9 triliun atau 67,2 persen dari total belanja negara, angka ini naik 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lalu.

Khusus untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, belanja yang sudah tersalurkan hingga 23 September lalu mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6 persen dari total pagu anggaran.

“Arahan Presiden Jokowi yang terus-menerus terhadap para menteri untuk mengefektifkan anggaran terbukti mampu memulihkan perekonomian,” tegasnya.

(hrf/agt)





Source link

Bank Sentral Inggris Suntik Stimulus Tambahan Rp2.805 T



Jakarta, CNN Indonesia —

Bank sentral Inggris (Bank of England/BoE) mengucurkan stimulus tunai tambahan senilai 150 miliar poundsterling atau sekitar Rp2.805 triliun (asumsi kurs Rp18.700 per poundsterling) untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi yang lebih dalam akibat pandemi virus corona atau covid-19.

Stimulus ini juga diberikan untuk meredam dampak penguncian wilayah (lockdown) sebagai antisipasi gelombang kedua pandemi.

“Bank of England akan meningkatkan target kepemilikan dari obligasi pemerintah Inggris yang dibeli dengan tambahan 150 miliar poundsterling, ini dibiayai oleh penerbitan cadangan bank sentral,” ungkap Komite Kebijakan Moneter BoE seperti dikutip dari AFP, Kamis (5/11).







Keputusan dari BoE dilakukan sebelum pengumuman paket stimulus fiskal dari pemerintah Inggris yang diumumkan Menteri Keuangan Rishi Sunak. Pemberian stimulus fiskal pemerintah termasuk perpanjangan cuti dari pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga akan membayar sekitar 80 persen gaji pekerja yang perusahaannya terpaksa tutup. Pagunya sekitar 2.500 poundsterling per bulan.

Secara total, BoE sudah memberikan stimulus ke pasar mencapai 895 miliar poundsterling. Pertama kali, stimulus diberikan sebesar 450 miliar poundsterling pada Maret lalu.

Setelah itu, BoE menambah lagi stimulusnya untuk mengantisipasi dampak pandemi ke negara tersebut. Sementara Inggris siap melangsungkan lockdown selama empat minggu ke depan dalam rangka penanganan pandemi gelombang kedua.

Sebelumnya, Inggris pernah melangsungkan lockdown pada April sampai Juni 2020. Kebijakan itu memicu resesi di negara yang terletak di kawasan Eropa itu.

BoE menilai lockdown kedua akan memberikan ketidakpastian bagi prospek ekonomi Inggris ke depan. Indikator penentu berada di perkembangan konsumsi rumah tangga, bisnis, dan pasar keuangan ke depan.

“Prospek ekonomi tetap tidak pasti. Itu tergantung pada evolusi pandemi dan tindakan yang diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat, transisi, dan pengaturan perdagangan baru antara Uni Eropa dan Inggris,” terang BoE.

Kendati begitu, BoE menilai lockdown mau tidak mau perlu dilakukan. Pertimbangan ini pun sudah dibicarakan dengan para ahli epidemologi.

“Saya melihatnya dari sudut pandang kebijakan ekonomi, menurut saya sangat penting bagi kami untuk mengambil tindakan yang cepat dan kuat. Kita semua sadar ini situasi yang luar biasa, saya kira sudah sepantasnya kita mengambil tindakan ini,” kata Gubernur BoE Andrew Bailey.

Sebelumnya, BoE juga memberi stimulus moneter berupa penurunan tingkat suku bunga acuan hingga level terendah 0,1 persen. Di sisi lain, BoE memandang Inggris juga punya tantangan ekonomi lain dari belum tercapainya kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa.

Ekonomi Inggris diperkirakan akan turun 2 persen pada kuartal IV 2020 dan turun 11 persen pada keseluruhan tahun ini. Proyeksinya memburuk dari sebelumnya 9,5 persen. Namun, ekonomi tahun depan diramal berbalik ke kisaran 7,25 persen.

Ekonom sekaligus Direktur IHS Marki Tim Moore memperkirakan ekonomi Inggris bisa jatuh lebih dalam. “Lockdown November di Inggris dan memburuknya situasi covid-19 di seluruh Eropa berarti bahwa ekonomi Inggris tampaknya berada di jalur resesi yang dalam dua kali lipat pada musim dingin ini dan jalan yang jauh lebih menantang menuju pemulihan pada 2021,” kata Moore kepada CNN Business

[Gambas:Video CNN]

(uli/sfr)






Source link

Peringatan BPS, Covid Masih BIsa Ganjal Pemulihan Ekonomi



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan perekonomian sejumlah negara di dunia mulai menunjukkan perbaikan pada kuartal III 2020, dibandingkan kuartal II 2020. Namun, peningkatan kasus pandemi covid-19 menjadi hambatan pada perbaikan ekonomi tersebut.

“Kami bisa lihat berbagai pergerakan indikator di banyak negara mengalami perbaikan, tapi perbaikan itu masih menghadapi kendala karena masih tingginya kasus covid-19,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam paparan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2020, Kamis (5/11).

Ia mencontohkan sejumlah negara di Eropa bahkan sudah kembali melakukan penguncian wilayah (lockdown) karena terjadi lonjakan kasus positif covid-19. Itu meliputi, Inggris, Prancis, dan Austria.







“Jadi, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kuartal mendatang,” ucapnya.

Sementara itu, negara mitra dagang Indonesia juga masih mengalami kontraksi pada kuartal III 2020. Namun, tidak sedalam pada kuartal II 2020.

Misalnya, AS mencatat kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,9 persen dari sebelumnya minus 9 persen di kuartal II 2020.

Lalu, pertumbuhan ekonomi Singapura minus 7 persen dari sebelumnya minus 13,3 persen. Kemudian, Korea Selatan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus 1,3 persen dari sebelumnya minus 2,7 persen dan Hong Kong minus 3,4 persen dari sebelumnya minus 9 persen.

Hanya China dan Vietnam yang bebas dari resesi ekonomi. Ekonomi China mampu tumbuh positif pada kuartal III 2020 sebesar 4,9 persen.

Sementara ekonomi Vietnam tumbuh 2,6 persen pada Juli-September.

[Gambas:Video CNN]

“Pangsa pasar Indonesia ke China sebesar 19,6 persen paling besar, China pada kuartal III ekonominya sudah tumbuh 4,9 persen karena recovery-nya cepat sekali,” ucapnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen pada kuartal III 2020. Dengan demikian, Indonesia resmi memasuki jurang resesi ekonomi setelah sebelumnya kontraksi 5,32 persen.

Namun, secara kuartal (quartal to quartal/qtq), ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif 5,05 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dari kuartal II 2020 lalu, yang tercatat kontraksi minus 4,19 persen (qtq).

(ulf/agt)






Source link

Warga soal Resesi Ekonomi RI: Apaan Tuh?



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut hingga kuartal III 2020.

Meski Kabinet Indonesia Maju telah mengantisipasi resesi sejak berbulan-bulan yang lalu, banyak kaum milenial yang tak paham arti resesi meski mereka merupakan kelompok yang merasakan dampak resesi secara langsung.

“Resesi? Apaan tuh?” ucap Yuli (22) dengan dahi mengernyit sebelum mencari tahu lewat mesin pencarian Google.







Dia mengaku tak pernah mendengar kata ‘resesi’ sebelumnya. Bagi pekerja di sektor nonformal sepertinya, resesi adalah istilah yang asing.

Setelah berselancar di internet mencari tahu arti resesi, Yuli tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Ia mengaku masih tak paham. Ekonomi, bagi dia, sebatas beberapa juta rupiah yang datang dan pergi dari rekening bank setiap bulannya.

Selama ia masih memiliki pekerjaan dan gajinya tak berkurang, Yuli menilai resesi bukan masalahnya. Sejauh ini ia belum merasakan dampak dari resesi, pekerjaannya masih lancar, jajan bulanan pun tak perlu direm.

“Biar deh, yang penting masih bisa makan,” katanya.

Dina (27) malah kaget mendengar Indonesia baru dinyatakan resesi. Pasalnya, dia merasa ‘dicekoki’ pemberitaan mengenai resesi sejak beberapa bulan yang lalu hingga ia pikir resesi sudah terjadi dari beberapa bulan yang lalu.

“Hah? Baru resesi? Bukannya sudah ya dari kemarin-kemarin?” ucapnya.

Dia menilai wajar jika Indonesia terperosok dalam jurang resesi. Seperti negara-negara lainnya, RI tak kebal dari dampak ekonomi pandami covid-19.

Ibu rumah tangga dua anak ini mengaku khawatir jika resesi terjadi berkepanjangan. Jika mencari makan kian sulit, ia khawatir cicilan bulanan dan uang sekolah anaknya terancam menunggak.

“Harapannya covid-19 bisa cepat selesai, sudah mau setahun ini,” harap dia.

Melisa (23), mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta juga mengaku tak tahu menahu soal resesi. Dia secara blak-blakan menyebut tak tertarik untuk mencari tahu.

“Enggak tahu (resesi), sudah lama enggak baca berita. Kalau resensi tahu,” katanya diselingi tawa.

Mahasiswa semester terakhir ini menyebut ia tak paham arti resesi meski dampak dari resesi yaitu meningkatnya pengangguran dan kian sempitnya lapangan kerja berdampak langsung untuk calon pekerja.

Selain sibuk mempersiapkan sidang kuliah, ia juga sudah malas membaca pemberitaan yang menurutnya dipenuhi oleh kabar buruk.

Dia hanya berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan yang tengah menggerogoti Indonesia, baik itu pandemi atau pun dampak turunannya, seperti resesi ekonomi.

Sebagai informasi, resesi merupakan suatu keadaan di mana ekonomi negara negatif dalam dua kuartal atau lebih secara berturut-turut. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020.

Dengan pertumbuhan itu berarti ekonomi Indonesia minus dalam dua kuartal terakhir. Pasalnya, pada kuartal II 2020 kemarin ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

[Gambas:Video CNN]

(wel/sfr)






Source link

Dua Sektor Utama yang Jadi Biang Ekonomi RI Bisa Minus



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan masih menjadi sumber kontraksi tertinggi yang menjadi pemicu RI terjerat resesi ekonomi pada kuartal III 2020. Hal ini jika dilihat berdasarkan lapangan usaha.

Kepala BPS Suhariyanto memaparkan sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal III 2020 minus 16,7 persen. Angkanya berbanding terbalik dengan realisasi kuartal III 2019 yang tumbuh sebesar 6,66 persen.

Kendati masih minus, Suhariyanto mengklaim posisinya tetap lebih baik dibandingkan dengan kuartal II 2020. Saat itu, sektor transportasi dan pergudangan minus hingga 30,8 persen.







“Sektor transportasi kontraksinya tidak sedalam kuartal II 2020. Kalau menurut sub sektor yang alami penurunan masih dalam adalah angkutan udara,” ucap Suhariyanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/11).

Suhariyanto merinci sub sektor transportasi dan pergudangan yang tercatat minus paling parah adalah angkutan udara sebesar 63,88 persen. Lalu, angkutan rel minus 51,11 persen, pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos, dan kurir minus 17,57 persen, angkutan sungai danau dan penyeberangan minus 13,51 persen, angkutan laut minus 5,27 persen, serta angkutan darat minus 5,03 persen.

Lebih lanjut Suhariyanto menjelaskan lapangan usaha lainnya yang terkontraksi pada kuartal III 2020 ini adalah akomodasi dan makan minum (mamin) yang minus 11.86 persen, jasa lainnya minus 5,55 persen, jasa perusahaan minus 7,61 persen, serta pengadaan listrik dan gas minus 2,44 persen.

Lalu, industri minus 4,31 persen, perdagangan minus 5,03 persen, konstruksi minus 4,52 persen, pertambangan minus 4,28 persen, dan jasa keuangan minus 0,95 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, terdapat 7 lapangan usaha yang tercatat tumbuh positif. Beberapa sektor lapangan usaha, antara lain infokom yang tumbuh 10,61 persen, pertanian tumbuh 2,15 persen, pengadaan air tumbuh 6,04 persen, jasa kesehatan tumbuh 15,33 persen, real estate tumbuh 1,98 persen, jasa pendidikan tumbuh 2,44 persen, dan administrasi pemerintahan tumbuh 1,86 persen.

“Jadi 10 sektor terkontraksi, tapi tidak sedalam kuartal II 2020, dan masih ada sektor yang tumbuh. Ada 7 sektor tumbuh positif,” tutur Suhariyanto.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 secara tahunan. Dengan demikian, Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi setelah sebelumnya pertumbuhan ekonomi juga minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

Sebuah negara dinyatakan mengalami resesi ekonomi jika mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut.

(aud/age)





Source link

Jokowi Perlu Obati 2 Penyakit Agar Resesi Ekonomi Teratasi



Jakarta, CNN Indonesia —

Sinyal Indonesia masuk resesi ekonomi pada kuartal III 2020 makin kuat disampaikan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi minus sekitar 3 persen pada periode Juli-September 2020.

Artinya, Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah pada kuartal sebelumnya, laju ekonomi minus 5,32 persen.

“Pada kuartal III ini, kita juga mungkin sehari, dua hari, tiga hari akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus. Perkiraan kami minus 3 persen, naik sedikit,” ujar Jokowi dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Senin (2/11).







Kepala negara menyinggung komponen yang menopang struktur pertumbuhan ekonomi masih lesu. Investasi, misalnya, belum bisa digenjot pada kuartal III 2020 ini.

Padahal, Jokowi mengaku sudah meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong realisasi investasi.

Berdasarkan data BPS, komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 30,61 persen kepada PDB. Pada kuartal II 2020 lalu, posisinya minus 8,61 persen sehingga tak ayal pertumbuhan ekonomi ikut jatuh.

Sementara itu, komponen pengeluaran yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga yakni sebesar 57,85 persen. Pun demikian, konsumsi rumah tangga juga tercatat minus 5,51 persen pada kuartal II 2020 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan membutuhkan sejumlah strategi untuk mendorong 2 komponen utama pembentuk PDB tersebut supaya jerat resesi di Indonesia tidak berkepanjangan.

Terkait investasi misalnya, ia mengatakan Jokowi harus segera menurunkan ongkos investasi di Indonesia yang tinggi. I ni tercermin dari indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

ICOR sendiri merupakan parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

Saat ini, ICOR Indonesia di angka 6,6, atau kalah dari Thailand yang sebesar 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6, dan Filipina 3,7.

“Indonesia masih berhadapan dengan ongkos investasi yang mahal, bukan hanya masalah logistik tapi juga masalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang seringkali memang tidak selaras,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11).

Tingginya ongkos investasi di Indonesia disebabkan sejumlah hal, namun yang paling utama menurut Yusuf adalah praktik korupsi. Alasan serupa pernah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih tinggi, yakni pada urutan 85 dari 180 negara, sehingga membuat investor enggan menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Salah satu penyebab investasi mahal adalah korupsi yang sebetulnya masalah klasik sampai sekarang, dan ketika ada covid-19 ini menjadi kabar buruk bagi Indonesia. Karena investasi ini penyumbang terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dalam dorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, ia menuturkan untuk mendorong investasi di Indonesia maka pemerintah harus menurunkan biaya logistik dan memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Kerap kali, sebuah investasi mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat tetapi berakhir mandeg di daerah.

Sementara itu, kinerja sektor logistik Tanah Air juga masih tertinggal dari negara tetangga. Tepatnya, Indonesia berada di posisi 46, tertinggal dari Malaysia di peringkat 41, Vietnam 39, Thailand 32, dan Singapura 7.

“Untuk mendongkrak investasi memang harus menurunkan biaya ongkos investasi dari beragam hal mulai dari perbaikan administrasi kenegaraan, koordinasi kebijakan pusat, dan daerah kemudian masalah klasik seperti harga gas industri listrik, dan ongkos logistik”ucapnya.

Sedangkan dari sisi konsumsi, ia menilai pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Caranya, hanyalah dengan menekan kasus covid-19.

Sayangnya, ia menilai upaya pemerintah menekan pandemi masih kurang serius. Ini tercermin dari realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan masih yang baru mencapai Rp27,59 triliun atau 31,51 persen dari pagu Rp87,55 triliun per September lalu. 

Menurutnya, itu masih terlalu rendah.

“Padahal ini yang diperlukan untuk mendorong konsumsi melalui sentimen atau kepercayaan konsumsi kelas menengah, khususnya kelas menengah atas. Kalau covid-19 sudah diturunkan ini menambah kepercayaan kelas menengah atas untuk lebih leluasa dalam melakukan aktivitas konsumsi,” katanya.

Upaya pemerintah menggenjot konsumsi masyarakat juga bisa dilakukan dengan mendorong penyaluran dana PEN dari sektor-sektor lainnya, khususnya, dana perlindungan sosial.

Memang, kata Yusuf, realisasi sektor perlindungan sosial paling besar yakni sebesar Rp167,08 triliun atau 81,94 persen dari pagu Rp203,9 triliun. Namun, dalam praktik di lapangan, ia mengungkapkan penyaluran bantuan sejumlah program yang masuk dalam perlindungan sosial masih mengalami kendala, misalnya Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Gaji (BSU).

Ia mengatakan banyak calon penerima Kartu Prakerja gagal mencairkan bantuan lantaran terganjal masalah prosedural. Misalnya, calon penerima tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga tidak bisa menerima insentif senilai Rp3,5 juta dari Kartu Prakerja.

Hal yang sama, kata dia, juga terjadi pada program subsidi upah yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya melakukan evaluasi kualitas pelaksanaan program bukan hanya berpatok pada tingkat realisasi penyaluran.

“Jadi, meskipun persentase meningkat tapi kalau dilihat lebih detail dari perlindungan sosial ini masih banyak yang harus ditingkatkan dalam upaya untuk mendorong konsumsi khususnya pada 2 bulan terakhir tahun ini,” tuturnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menambahkan kunci perbaikan investasi maupun konsumsi paling utama adalah mengendalikan pandemi covid-19.

“Sebenarnya baik investasi maupun konsumsi kalau mau pulih maka pandemi harus terkendali,” tuturnya.

Namun, untuk mengurangi tekanan pada investasi, ia menilai pemerintah perlu membidik investasi dari negara-negara yang pandeminya mulai terkendali dan ekonominya pun berangsur pulih. Indonesia, dalam hal ini harus bersaing ketat dengan negara lain yang juga berupaya menarik investasi dari negara-negara yang sudah membaik tersebut, sehingga harus memiliki nilai tawar yang lebih kuat.

“Seiring aktivitas ekonomi mereka yang meningkat, diharapkan negara-negara tersebut juga segera ekspansi ke luar negeri,” tuturnya.

Eko mencontohkan negara yang dari sisi ekonomi maupun pandemi mulai membaik adalah China. Umumnya, kata dia, China tertarik untuk investasi pada sektor teknologi dan infrastruktur. Namun, ia kembali menekankan guna menarik investasi dari China bukan perkara mudah, utamanya jika hal utama tadi, yakni pandemi covid-19 belum terkendali.

“Kemungkinan mereka belum akan kembali melirik Indonesia kalau penanganan pandemi masih belum maksimal,” ucapnya.

Sementara itu, guna mengurangi tekanan pada konsumsi rumah tangga, maka ia menyarankan agar sektor-sektor berisiko penularan covid-19 rendah bisa mulai dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya, aktivitas ekonomi di luar ruangan dengan tetap membatasi kapasitasnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong ekonomi digital dan e-commerce berbasis potensi lokal. Harapannya ini bisa mendorong sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar kepada PDB kurang lebih 60 persen.

“Belanja sosial juga harus terus disalurkan sesuai alokasi yang sudah ditetapkan agar masyarakat bawah juga mulai bangkit,” katanya.

(agt)





Source link

Indonesia Mampu Keluar dari Krisis dan jadi Lebih Baik


JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, Indonesia dapat keluar dari krisis yang diakibatkan oleh wabah kesehatan pandemi Covid-19. Sebab, jika berkaca dari pengalaman krisis sebelumnya, yaitu pada 1998 dan 2008, Indonesia memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menghadapi krisis.

“Indonesia selalu mampu keluar dari krisis dan menjadi lebih baik, kita juga akan berjuang dalam menghadapi situasi ini dengan semangat yang sama,” ujarnya dalam peringatani upacara Hari Oeang ke-74 secara virtual, Sabtu (31/10).

Sri Mulyani sedikit bercerita tentang sejarah perbaikan ekonomi nasional dimulai dari era kolonial, dimana saat pemerintah menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946. Sejak saat itu, era kedaulatan pun dimulai.

Sejak penerbitan ORI, Kementerian Keuangan pun dibentuk sebagai institusi negara yang mengelola keuangan dan kekayaan negara. Selanjutnya, pemerintah juga banyak melakukan reformasi demi mengamankan pendapatan dan belanja negara.

Baca juga: Semangat Bela Negara Bisa Dijadikan Modal untuk Atasi Krisis Pandemi

Sri Mulyani menyebut, pemerintah menjadikan krisis pandemi ini sebagai momentum untuk mereformasi perekonomian nasional ke arah yang lebih digital. Sehingga, tidak hanya mengatasi krisis, namun sambil terus membangun fondasi negara menjadi lebih kuat.

“Saat ini Indonesia diuji dengan situasi yang sama dan kita harus yakin bahwa kita terus memfokuskan tenaga dan pikiran kita, tidak hanya mengatasi krisis Covid, tapi terus membangun pondasi Indonesia ke depan,” ucapnya.

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia bukan satu-satunya negata yang berjuang menghadapi wabah kesehatan ini. Namun ada sekitar 200 negara yang sedang berjuang agar terus dapat berjalan.

“Dalam situasi ini kita terus memfokuskan bagaimana melindungi mereka yang sangat terdampak dan bagaimana menguatkan mereka yang terus berjuang dan bagaimana memulihkan seluruh dunia usaha,” tutupnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Kuswandi

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Menteri PPN Ajak Semua Pihak Tak Putus Asa Hadapi Covid-19

Menteri PPN Ajak Semua Pihak Tak Putus Asa Hadapi Covid-19


JawaPos.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, mengapresiasi pada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan kepada Indonesia, dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang cukup sulit.

“Terima kasih atas dukungannya. Pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan upaya keras untuk menghadapi situasi yang berat dan terus melakukan berbagai upaya untuk bangkit. Sebagaimana kita ketahui bersama, dampak Covid-19 sangatlah besar dan tidak ada satu negarapun di dunia yang siap menghadapi pandemi yang sedemikian dahsyat dan begitu cepat penularannya,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (23/10).

Mengutip data dari IMF, Suharso menyebutkan bahwa, pada World Economic Outlook Oktober 2020, pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi dunia di tahun 2020.

Perdagangan dunia diperkirakan turun 10 persen. Hal ini sama seperti kondisi perdagangan pada saat global finansial krisis tahun 2009. Sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 akan turun menjadi minus 4,4 persen. Ini bisa berdampak pada naiknya tingkat pengangguran dunia yang diperkirakan sebesar 7,09 persen, atau 80 juta orang akan berada dalam kemiskinan ekstrim (pendapatan dibawah USD 1,9 per perhari).

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat Covid-19 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020 dan diperkiraan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menyentuh level minus 1,1 persen,” ungkap Menteri.

Selain itu, lanjutnya, kontraksi ekonomi tersebut juga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran sekitar 2,9 juta orang, mengakibatkan tingkat pengangguran berada pada kisaran 7,8 hingga 8,5 persen. “Kondisi ini tentu akan berdampak pada pencapaian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” imbuhnya.

Dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19 saat ini, terutama di bidang kesehatan, maka Pemerintah Indonesia akan terus menggiatkan peningkatan fasilitas kesehatan. Seperti penetapan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pemenuhan kapasitas laboratorium seperti reagen, alat tes dan sarana laboratorium untuk melakukan upaya deteksi terhadap masyarakat yang memiliki risiko terhadap penularan Covid-19, serta meningkatkan penanganan pasien, dengan terus memberikan dukungan penyediaan dan distribusi alat pelindung diri dan alat kesehatan bagi tenaga medis.

Baca juga: Sri Mulyani Ramal Ekonomi Indonesia Masih Minus, Resesi Di Depan Mata

Oleh karena itu, Suharso mengajak semua pihak untuk bersama-sama bangkit dari pandemi Covid-19 dan bersama-sama melanjutkan capaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebab menurutnya, SDGs merupakan acuan bagi kita semua tanpa terkecuali untuk melakukan strategi pemulihan yang lebih baik dengan paradigma pembangunan baru, yang mengintegrasikan dan menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.

“Kompleksnya situasi yang kita hadapi saat ini menyadarkan kita untuk bekerja saling bahu membahu untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi pasca pandemi. Pemulihan untuk pembangunan yang lebih baik disebut sebagai: Build Forward Better, yang akan menjadi tema SDGs kita ke depan,” ucapnya .

Sementara, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto mengatakan, bahwa Bappenas dalam rangka melaksanakan tugas koordinasinya sejak tahun 2018 sudah menginisiasi penyelenggaraan road to SDGs annual conference.

“Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator pelaksanaan SDGSs di Indonesia mengajak seluruh platform partisipasi dan masyarakat umum untuk bersama merumuskan solusi terbaik terhadap dampak covid 19 untuk pencapaian SDGs di Indonesia,” tutupnya.

 

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Kuswandi

Reporter : Romys Binekasri





Source link