fbpx

Pemprov DKI Percepat Izin Investasi dan Relaksasi Pajak



Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat agar dampak dari kontraksi ekonomi di kuartal ketiga dapat berkurang. Selain penguatan UMKM, perlu juga meningkatkan investasi.

Berbagai regulasi yang selama ini menyulitkan dalam investasi harus diringkas menjadi lebih mudah.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas mengatakan dengan percepatan proses perizinan diharapkan bisa menarik investor di Jakarta.







“Pada masa pandemi Covid-19, Jakarta tetap menjadi primadona investasi PMA dan PMD di Indonesia. Pada periode Januari-September 2020, total realisasi PMDN dan PMA sebesar Rp 72,5 tirliun, terbesar nomor 2 se-Indonesia,” ujar Abbas berdasarkan keterangan resmi, Senin (23/11).

Selain itu, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan relaksasi pajak. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Ketetapan Pajak Terhutang, PBB tahun 2020 diberikan pengurangan, sehingga sama dengan ketetapan pajak tahun 2019.

“Pemprov DKI juga memberikan keringanan retribusi dan penghapusan sanksi administrasi terhadap jenis retribusi yang paling terdampak Covid-19. Dilaksanakan by system atau tanpa permohonan dari wajib retribusi,” terangnya.

Tak hanya itu, Abbas menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020.

“Adapula pemberian insentif pajak daerah berupa pengurangan pokok pajak kepada pelaku usaha, sehubungan dengan pelaksanaan PSBB dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta,” imbuhnya.

Pendapatan Daerah

Selain memberikan kebijakan relaksasi terhadap pajak dan retribusi, lanjut Abbas, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya tetap menjaga pendapatan daerah dengan menerapkan sejumlah strategi.

Di antaranya, penagihan aktif dan pasif terhadap piutang Pajak Daerah bekerja sama dengan KPK-RI/Kejaksaan/Korsupgah, pemeriksaan atau perbaikan setoran Pajak Daerah, serta melakukan razia gabungan dan door to door bersama pihak Kepolisian terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan perpanjangan STNK.

“Selain itu, kami juga melakukan implementasi online system dan pengembangan kanal pembayaran pajak daerah melalui e-payment,” katanya.

Abbas menambahkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga melakukan penagihan terhadap piutang retribusi.

“Kami juga mendorong agar semua sistem pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD pemungut dapat terintegrasi dengan sistem E-Retribusi, sehingga proses pemungutan sampai dengan pembayaran dapat termonitor dengan baik,” pungkasnya.

(fef)

[Gambas:Video CNN]






Source link

Gegara Eropa Lockdown Lagi, Pemulihan Ekonomi Jadi Buyar!



Jakarta, CNBC Indonesia – Perekonomian Eropa menunjukkan kebangkitan di kuartal III-2020 lalu, tetapi lonjakan kasus pandemi penyakit Covid-19 tentunya mengancam pemulihan ekonomi di kuartal IV-2020.

Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III-2020 zona euro tumbuh 12,6% quarter-to-quarter (QtQ), dari kontraksi (tumbuh negatif) 11,8% QtQ, dan 3,7% QtQ di dua kuartal sebelumnya.

Sementara jika dilihat secara tahunan atau year-on-year (YoY), PDB blok 19 negara yang dimotori Jerman, Prancis, dan Italia, masih mengalami kontraksi 4,4% di kuartal III-2020, meski jauh membaik dari periode 3 bulan sebelumnya negatif 14,8% YoY.


Sementara itu, PDB Inggris di kuartal III-2020 tercatat tumbuh 15,5% QtQ, setelah mengalami kontraksi 19,8% dan 2,5% di kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan impresif tersebut terjadi akibat low base effect, di mana kontraksi ekonomi tajam terjadi di kuartal II-2020.

Jika melihat secara tahunan, PDB masih berkontraksi 9,6% YoY di kuartal III-2020, membaik dari sebelumnya negatif 21,5% YoY.

PDB yang masih berkontraksi secara tahunan, baik di zona euro maupun Inggris, menunjukkan perekonomian Eropa masih jauh dari kata pulih, baru bangkit dari kemerosotan saja.

Tantangan untuk memulihkan perekonomian semakin berat akibat serangan virus corona gelombang II. Sejak bulan September lalu, negara-negara Eropa mulai mengalami serangan virus corona gelombang kedua, hingga memaksa beberapa negara kembali menerapkan kebijakan lockdown, meski tidak seketat pada gelombang I.


Berdasarkan data CEIC, per 13 November lalu, jumlah pasien positif Covid-19 di Eropa nyaris mencapai 15 juta orang, meningkat signifikan dibandingkan akhir Agustus lalu sekitar 4,2 juta orang. 

Di Inggris, rata-rata penambahan kasus Covid-19 per hari di bulan Oktober sebanyak 15.476 kasus, naik tajam dari bulan sebelumnya rata-rata 4257 orang per hari. Kemudian di Jerman, rata-rata penambahan kasus di bulan Oktober sebanyak 7.404 kasus per hari, dibandingkan bulan sebelumnya rata-rata 1.561 kasus per hari di bulan September.

Prancis mengalami lonjakan yang paling signifikan, rata-rata di bulan Oktober mencapai 24.932 per hari, dibandingkan bulan September sebanyak 8.815 kasus per hari di bulan September.


Alhasil, guna meredam penyebaran tersebut lockdown kembali diterapkan meski tidak seketat dulu.

“Sekarang saatnya untuk mengambil tindakan karena tidak ada alternatif lain,” kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam pengumumannya, Minggu (1/11/2020).

Lockdown di Inggris akan dilakukan berlangsung mulai 5 November hingga 2 Desember. Penduduk akan tinggal di rumah kecuali untuk bekerja, pendidikan, dan olahraga, hanya toko-toko penting yang buka.

Pemerintah Jerman, mulai 2-30 November, memerintahkan restoran dan bioskop untuk tutup sementara. Pertokoan masih boleh dibuka, tetapi kapasitas pengunjung dibatasi.

“Kita harus mengambil langkah sekarang. Sistem kesehatan saat ini mungkin masih bisa mengatasi tantangan yang ada, tetapi kecepatan infeksi membuat kapasitas akan mencapai batasnya dalam beberapa pekan ke depan,” tegas Angela Merkel, Kanselir Jerman, sebagaimana diwartakan Reuters.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Prancis. Presiden Emmanuel Macron menyatakan virus corona menyebar dengan kecepatan tinggi di Eropa.

“Kita dalam posisi yang sama dengan negara-negara tetangga, digilas oleh gelombang serangan kedua yang lebih berat dan mematikan ketimbang yang pertama. Saya memutuskan kita harus kembali ke lockdown agar dapat menghentikan laju penyebaran,” kata Macron dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, seperti dikutip dari Reuters.

Rakyat Prancis diperintahkan untuk semaksimal mungkin berada di rumah. Boleh keluar hanya untuk membeli kebutuhan pokok, mengakses layanan kesehatan, berolahraga maksimal satu jam per hari, pergi bekerja jika tidak dimungkinkan work from home, dan pergi ke sekolah. Namun mereka yang keluar rumah harus menunjukkan surat yang akan diperiksa oleh aparat keamanan.



Source link

Sandiaga Uno Ajak Pengusaha Muda Ciptakan Lapangan Kerja


JawaPos.com – Resesi ekonomi imbas pendemi Covid-19 berdampak luas bagi dunia usaha di Indonesia. Ketidakpastian jaminan usaha pun berdampak pada efisiensi perusahaan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Buruknya kondisi ekonomi tersebut diharapkan Sandiaga Uno tidak menyurutkan langkah para para pelaku usaha, khususnya pengusaha muda. Mereka diharapkannya dapat tetap bersemangat dan justru menciptakan banyak lapangan kerja.

“Pengusaha muda harus tetap semangat, dan bertahan di tengah kondisi yang serba tidak pasti sekarang ini. Jangan kasih kendor, kita pasti bisa,” ungkap Sandi dalam webinar yang digelar oleh Universitas Negeri Malang pada Kamis (12/11).

Tidak hanya untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga ditegaskannya dapat mempercepat pemulihan laju perekonomian bangsa. Lewat kestabilan ekonomi, Sandiaga Uno meyakini akan tercipta kestabilan politik.  Kedua hal tersebut katanya sangat berhubungan, mengingat kestabilan ekonomi dan politik berjalan beriringan.

“Saya mendorong anak muda untuk meningkatkan skill dan berwirausaha, sehingga memperluas terciptanya lapangan kerja dan mendorong laju perekonomian negara, terutama di masa yang serba rentan seperti ini,” ungkap Sandi.

Merujuk visi tersebut, Sandi bersama Rumah Siap Kerja sebagai platform pengembangan karir anak muda terus memberikan pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan. “Tujuannya untuk mewujudkan generasi anak muda yang memiliki semangat siap kerja dan siap usaha,” ungkap Sandi bersemangat.

Dalam kesempatan tersebut, Sandi mengumumkan akan segera meresmikan kolaborasi Rumah Siap Kerja dan Kartu Prakerja pada Sabtu, 14 November 2020 mendatang. Rumah Siap Kerja juga akan berkolaborasi dengan Kartu Prakerja untuk menjangkau lebih banyak anak muda Indonesia.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya generasi muda Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berwirausaha. Sehingga memperluas terciptanya lapangan kerja.

Saksikan video menarik berikut ini:





Source link

Alasan Kadin Yakin Kinerja Bisnis Bakal Membaik di Tengah Resesi Ekonomi


TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan bahwa masih terdapat titik terang untuk tetap optimistis untuk terus menjalankan bisnis di tengah resesi ekonomi yang melanda Tanah Air.

“Pertama, yang jelas stabilitas ekonomi makro nasional tetap terjaga. Ini penting untuk memastikan kondisi ekonomi nasional tidak menjadi lebih buruk daripada saat ini dan pelaku usaha juga lebih bisa memproyeksikan risiko-risiko usaha yang lebih positif di tengah pandemi,” kata Shinta melalui pesan elektronik di terima di Jakarta, Jumat 13 November 2020.

Kedua, faktor keterbiasaan terhadap pandemi dan berkurangnya tekanan kebijakan pemerintah terkait pandemi atas kegiatan operasional perusahaan, khususnya karena semakin banyak daerah yang menurunkan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, banyak daerah yang menjadi zona orange sehingga mobilitas masyarakat bisa lebih tinggi untuk mendukung kinerja ekonomi yang lebih baik.

“Ini menciptakan ruang gerak yang lebih baik bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dibanding kuartal-kuartal sebelumnya,” tukas Shinta.

Ketiga, upaya-upaya reformasi kebijakan ekonomi dan birokrasi nasional yang pro-investasi dan penciptaan lapangan kerja yang relatif konsisten.

Shinta memandang, apabila hal itu dilakukan terus menerus secara konsisten sepanjang pandemi maka investasi dan penciptaan lapangan kerja tetap bisa dilakukan dan dipacu di Indonesia.





Source link

OJK Sebut Pemulihan Ekonomi Mulai Terlihat


JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis pemulihan ekonomi Indonesia harus diimbangi dengan upaya pengendalian pandemi Covid-19. Hal tersebut juga tercermin dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang menaikkan revisi pertumbuhan ekonomi global.

Kepala Departemen Surveillance OJK Henry Rialdi mengatakan, pemulihan ekonomi global secara perlahan mulai terlihat meski belum terjadi secara merata. IMF telah merevisi terhadap pertumbuhan ekonomi global pada 2020 yang dilatarbelakangi oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok memang lebih baik daripada perkiraan dan didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal global yang akomodatif serta pro terhadap pertumbuhan,” ujarnya, dalam Financial Award 2020 dan Webinar Indonesia Financial Industry & Economy Outlook 2021, Kamis (12/11).

Sementara, ekonomi Indonesia sendiri meskipun pada kuartal ketiga masih terkontraksi sebesar minus 3,49 persen. Namun lebih baik ketimbang puncak tekanan ekonomi yang terjadi di kuartal kedua pada tahun ini sebesar 5,34 persen. Kondisi tersebut merupakan sinyal positif bahwa telah terjadi perbaikan atau pemulihan ekonomi.

“Saat ini, sektor rumah tangga dan dunia usaha terlihat masih sangat berhati-hati dalam beraktivitas ekonomi,” tuturnya.

Ia juga mengarakan, dengan masih berlangsungnya peningkatan laju infeksi covid-19, secara umum rilis data pertumbuhan ekonomi terlihat ada perbaikan. Hal itu tercermin dari kinerja positif dari neraca perdagangan yang terus mencatat surplus selama lima bulan terakhir dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terakselerasi.

“Kami juga melihat masih ada sektor-sektor yang tumbuh positif dengan tren yang meningkat, misalnya, sektor jasa kesehatan dan industri farmasi. Lalu sektor pertanian khususnya tanaman hortikultura dan perkebunan serta industri makanan dan minuman,” tegasnya.

Meskipun demikian, Ia menambahkan, OJK mencatat masih ada beberapa tantangan yang sedang dihadapi baik di tahun ini maupun di tahun depan. Terdapat dua tantangan yang harus dihadapi, yaitu tantangan sektor keuangan sebagai akibat dari krisis pandemi covid-19. “Kedua, tantangan sektor keuangan yang lebih bersifat struktural,” ucapnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Mengukur Kemampuan RI Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi



Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesia akhirnya resmi memasuki jurang resesi ekonomi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan kuartal III 2020 minus 3,49 persen. Itu melengkapi kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen

Kondisi tersebut sekaligus mematahkan ekspektasi pemerintah pada Juli hingga awal September 2020 yang masih memperkirakan Indonesia bisa menghindari resesi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,1 persen hingga 0,2 persen.

Meski mengalami resesi, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan perekonomian ekonomi Indonesia kuartal III 2020 sejatinya mulai memasuki fase penyembuhan dari infeksi virus corona. Meski secara tahunan masih negatif jika dibandingkan kuartal sebelumnya.







“Ini bisa menjadi modal yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020,” ujar Suhariyanto.

Pendapat tersebut menurutnya tak berlebihan lantaran pola perbaikan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain yang lebih dulu terperosok ke dalam resesi seperti Singapura, Korea Selatan, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat.

Kendati demikian, Suhariyanto tak memungkiri kalau jalan menuju pemulihan tak semudah memadamkan nyala lilin: sekali tiup mati. Apalagi, kasus harian covid-19 di dalam negeri masih mengalami peningkatan.

“Kami bisa lihat berbagai pergerakan indikator di banyak negara mengalami perbaikan, tapi perbaikan itu masih menghadapi kendala karena masih tingginya kasus covid-19,” ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat perbaikan ekonomi Indonesia akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebab, menurutnya, percepatan realisasi program PEN serta serapan kementerian dan lembaga yang telah digenjot pemerintah terbukti tidak ampuh. Target untuk memperbaiki konsumsi pemerintah dari minus 6,9 persen pada kuartal II menjadi 9,8 persen hingga 17 persen pada kuartal III, misalnya, juga meleset dan hanya mampu mencapai angka 9,76 persen.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang jadi lokomotif ekonomi dalam negeri dengan porsi 57 persen terhadap PDB hanya membaik sedikit dari minus 5,6 persen ke minus 4,4 persen. Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah terutama dengan berkali-kali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Ekspor-impor, dan investasi enggak usah ditanya. Sudah pasti akan turun karena perdagangan internasional turun tajam dan outlook penanam modal juga turun. Jadi harapannya cuma konsumsi sama belanja pemerintah saja sebenarnya,” ucap Rendy.

Dengan berbagai kondisi tersebut, menurutnya, hampir mustahil Indonesia keluar dari resesi di tahun ini. Ia memperkirakan perekonomian baru bisa beranjak dari resesi dan berada di zona positif pada kuartal II 2021.

Hal ini terutama karena masyarakat 20 persen berpengeluaran tinggi, yang porsi belanjanya berkontribusi 45,36 persen terhadap konsumsi rumah tangga, masih lebih memilih menabung dan berinvestasi.

“Walaupun ada diskon tiket pesawat, liburan panjang, mereka belum confident untuk bepergian. Karena potensi penularan virus bukan cuma di tempat wisata tapi juga perjalanan. Wajar kalau jumlah tabungan di bank juga masih akan meningkat, paling tidak sampai kuartal pertama tahun depan,” jelas Rendy.

Di sisi lain, siklus belanja pemerintah cenderung melambat pada awal tahun. Sementara anggaran bantuan sosial dalam program PEN yang dapat menstimulasi konsumsi masyarakat berkurang cukup drastis.

Padahal isu daya beli menurutnya belum akan terselesaikan hingga tahun depan lantaran jumlah penduduk miskin akan bertambah akibat banyak orang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan laporan terbaru BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 menembus 7,07 persen atau naik 1,84 persen dibandingkan dengan Agustus 2019.

Menurut Rendy, ini merupakan capaian TPT terburuk di era kepemimpinan Joko Widodo. Sebab, biasanya rerata TPT di Indonesia adalah sekitar 5 persen.

Angka pengangguran Agustus 2020 pun tembus 9,77 juta dan menjadi rekor terburuk dalam 5 tahun terakhir berdasarkan keterangan BPS.

Di sisi lain, angkatan kerja membeludak ke level 138,22 juta orang dan serapan pekerja di sektor informal naik ke level 60,47 persen dengan peningkatan terbanyak pada status pekerja keluarga atau tidak dibayar.

“Bagi saya agak membingungkan melihat datanya turun, karena pemerintah mengatakan tahun depan bertambah, dan diperluas, tapi alokasinya ternyata turun. Potensi penduduk miskin akan bertambah tapi malah diturunkan,” tandasnya.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menuturkan bahwa daya ungkit perekonomian masih melemah dan makin jauh dari apa yang diharapkan pemerintah.

Meski demikian menurutnya Indonesia masih berpeluang mencetak pertumbuhan positif dan keluar dari palung resesi pada kuartal IV mendatang. Hal ini tak terlepas dari beberapa indikator yang terlihat mulai membaik seperti Indeks manufaktur (Purchasing Managers Index/PMI) Oktober yang meningkat menjadi 47,8 atau naik dari September di level 47,2.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober juga mengalami kenaikan harga atau inflasi 0,07 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2020. Inflasi ini lebih tinggi dari September 2020 yang justru mengalami deflasi sebesar minus 0,05 persen.

Di samping itu, kinerja investasi sepanjang Januari hingga September tahun ini juga lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kalau pemerintah bisa munculkan confident, entah itu adanya vaksin atau paling enggak kurva (kasus covid-19) turun, konsumsi kuartal terakhir ini bisa meningkat. Ditambah lagi belanja pemerintah paling banyak di kuartal IV,” tuturnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta optimistis pemulihan ekonomi akan berada di trek yang tepat dan Indonesia bisa kembali berpotensi masuk zona positif di akhir tahun. Apalagi, sektor-sektor tertentu kini telah mulai bergerak.

“Itu dapat tercermin dari indeks keyakinan konsumen dan indeks manufaktur yang kian membaik.” tuturnya.

Menurutnya, ekonomi Indonesia jua telah mengalami banyak perbaikan dan kemajuan dibandingkan dengan kuartal II 2020 atau ketika awal pandemi terjadi di Indonesia.

Belanja pemerintah pada kuartal III yang tumbuh 9,76 persen telah memberi kontribusi senilai 9,69 persen terhadap output perekonomian. Sektor konsumsi rumah tangga pun ikut bergairah dari minus 5,5 persen menjadi minus 4,04 persen.

Pemerintah sendiri, lanjut Arif, telah membelanjakan APBN senilai Rp1.840,9 triliun atau 67,2 persen dari total belanja negara, angka ini naik 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lalu.

Khusus untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, belanja yang sudah tersalurkan hingga 23 September lalu mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6 persen dari total pagu anggaran.

“Arahan Presiden Jokowi yang terus-menerus terhadap para menteri untuk mengefektifkan anggaran terbukti mampu memulihkan perekonomian,” tegasnya.

(hrf/agt)





Source link

Trending Bisnis: Imbas Kemenangan Joe Biden Hingga Promo Tiket Sriwijaya Air


TEMPO.CO, Jakarta – Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis, 5 November 2020, dimulai dari prediksi bahwa kemenangan Joe Biden di Pilpres AS bakal tak menguntungkan bagi pengusaha sawit Indonesia. Berita trending lainnya adalah program diskon tiket yang digelar oleh Sriwijaya Air. 

Selain itu ada juga tentang pernyataan istana menanggapi pengumuman resmi terkait resesi yang disampaikan BPS. Ada juga berita perusahaan Chairul Tanjung yang berencana membeli dua saham bank dan Indomaret menanggapi sweeping produk Prancis yang dilakukan oleh ormas di gerai minimarket. 

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Kemenangan Joe Biden Dinilai Tak Menguntungkan bagi Pengusaha Sawit RI

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan pengusaha sawit di Indonesia perlu waspada seandainya Joe Biden memenangi Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Ia mengatakan kebijakan Biden akan berfokus pada ekonomi ramah lingkungan.

“Biden merupakan sosok antitesis Trump (Presiden AS Donald Trump) khususnya dalam kebijakan lingkungan hidup,” tutur Bhima saat dihubungi pada Kamis, 5 November 2020.

Kebijakan Biden kelak ditengarai akan menghambat ekspor komoditas energi Indonesia berbasis fosil dan kelapa sawit lantaran dianggap tak ramah lingkungan. Dengan begitu, hambatan non-tarif dalam bidang perdagangan akan muncul, yakni hal-hal yang meliputi pemenuhan standar lingkungan.

Simak berita terkait sawit di sini.





Source link

Resmi Resesi, Pemerintah Tetap Yakin Ekonomi 2021 Tumbuh 5 Persen


TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah tetap berkeyakinan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 persen pada 2021. Angka ini sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sudah dipatok pada APBN 2021.

“Mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis, 5 November 2020.

Keyakinan tersebut disampaikan Suharso di tengah kondisi saat ini yang sedang resesi. Beberapa jam sebelumnya, Indonesia resmi masuk resesi teknikal setelah tumbuh minus dua kuartal berturut-turut.

Dari minus 5,32 persen (year-on-year) pada kuartal II 2020 menjadi minus 3,49 yoy persen pada kuartal III 2020. Tapi secara kuartal, terjadi rebound pada periode yang sama. Dari minus 4,19 persen (quartal-to-quartal/qtq) menjadi 5,05 persen.

Sehingga, Suharso pun menyebut rebound ekonomi pada kuartal III 2020 ini menandakan kebijakan pemerintah sudah responsif dan adaptif. Ia berharap tren perbaikan berlanjut di kuartal IV 2020, sehingga ekonomi sepanjang 2020 bisa tumbuh mendekat 0 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga berharap tren positif berlanjut di kuartal IV 2020. Bagi dia, titik terendah sudah dilewati pada kuartal II 2020. “Artinya kita sudah melewati rock bottom,” kata dia.

Airlangga juga mengatakan sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, walau produksi dan daya beli masih belum pulih. Prompt Manufacturing Index (PMI) berada di posisi 44,91 pada kuartal III 2020, dari posisi 28,55 pada kuartal II 2020.

Pertumbuhan penjualan retail per September 2020 minus 7,3 persen yoy, lebih tinggi dari Maret 2020 yang minus 20,6 persen. Impor barang modal dan barang baku naik pada Oktober 2020, masing-masing 19,01 persen (month-to-month/mtm) dan 7,23 mtm.

Akan tetapi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sedang berbalik arah. Maret 2020, berada di posisi 77,8. Sempat naik mendekati posisi 90 pada Juli 2020, lalu turun lagi pada September 2020 ke posisi 83,4.

Baca: Airlangga, Sri Mulyani, dan Istana Sebut RI Lewati Titik Terendah, Apa Artinya?





Source link

Ekonomi Resesi, PKS Minta Pemerintah Empati dan Tunda Kenaikan Tarif Tol


TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi JP, meminta pemerintah menunda kenaikan tarif jalan tol setelah Indonesia resmi dinyatakan masuk jurang resesi. Suryadi mengatakan pemerintah harus meningkatkan empatinya terhadap krisis yang tengah terjadi.

“Fraksi PKS mendesak agar pemerintah menunda kenaikan tarif tol sampai pertumbuhan ekonomi kembali naik dan stabil serta daya beli masyarakat pulih kembali,” tutur Suryadi dalam keterangannya, Kamis, 5 November 2020.

Suryadi menyebut, kenaikan tarif tol di tengah resesi hanya akan menambah beban masyarakat. Sebab, meningkatnya tarif jalur bebas hambatan itu akan menyebabkan harga-harga barang kebutuhan pokok naik dan daya beli makin merosot.

Dia pun meminta dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, kriteria kenaikan tarif tol memperhatikan faktor ekonomi. Dengan begitu, alasan penyesuaian inflasi tidak lagi menjadi alasan utama bagi kenaikan tarif.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan sejumlah tarif tol. Misalnya tarif untuk Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) pada September. Baru-baru ini, pemerintah juga menaikkan tarif Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) I untuk Jalan Tol Akses Tanjung Priok (ATP) dan Jalan Tol Pondok-Aren-Ulujami.





Source link

Ekonomi RI Resmi Resesi, Bali Jadi Kontraksi Pertumbuhan Terdalam


JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 masih terkontraksi besar minus 3,49 persen. Hampir seluruh daerah dan kepulauan Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Terutama di kawasan industri pariwisata seperti Bali sebesar 6,8 persen.

“Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 6,80 persen,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/11).

Suhariyanto menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan-III 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,88 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4 persen secara tahunan.

Selanjutnya, provinsi lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan antara lain Pulau Kalimantan sebesar 4,23 persen, Pulau Sumatera sebesar 2,22 persen, Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,83 persen, serta Pulau Sulawesi sebesar 0,82 persen.

Sementara, lanjutnya, dari sisi produksi secara tahunan, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 16,7 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 10,82 persen.

Namun, secara kuartal dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,28 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 16,93 persen.

Sedangkan, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,52 persen.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link