fbpx

OJK Sebut 7,53 Juta Debitur Telah Direstrukturisasi Kreditnya


JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sudah sebanyak seratus perbankan yang telah melakukan restrukturisasi kredit sesuai Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 hingga akhir Oktober 2020.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Heru Kristiyana mengatakan, secara nasional, terdapat sebanyak 7,53 juta debitur yang sudah direstrukturisasi kreditnya dengan nilai outstanding sebesar Rp 932,6 triliun. Dari jumlah tersebut 5,84 juta debitur adalah dari kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan outstanding Rp 369,8 triliun.

“Saya kira ini restrukturisasi paling gede sepanjang sejarah,” ujarnya dalam webinar, Jumat (20/11).

Dengan demikian, Heru menyebut, restrukturisasi kredit harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Sebab, melalui restrukturisasi tersebut dapat memberikan ruang bagi bank dan nasabah untuk menata diri menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya tidak berani membayangkan dari jumlah tersebut 50 persennya gagal. Saya tidak mau bermimpi seperti itu karena akan memberi dampak sangat luar biasa kepada perbankan,” tutupnya.

Sebagai informasi, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan otoritas telah memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. Hal ini setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya perpanjangan relaksasi pada dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 23 September 2020.

Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini.

Pada 13 Maret lalu, OJK telah mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang berlaku sampai 31 Maret 2021.

POJK ini diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus Corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Romys Binekasri, ARM





Source link

Antisipasi Restrukturisasi Kredit Gagal, Bank Diminta Bentuk Pencadangan


TEMPO.CO, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perbankan agar tidak lengah di masa pandemi ini. Pasalnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, mengatakan loan at risk perbankan apabila dihitung tanpa restrukturisasi kredit diperkirakan meningkat sangat cepat.

“Beban CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) mengenai ini juga kami ingin ingatkan perbankan kita,” ujar Heru dalam webinar, Jumat, 20 Oktober 2020.

Heru mengatakan dengan adanya kebijakan restrukturisasi sesuai Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020, perbankan diperbolehkan tidak membentuk cadangan. Namun, ia sebagai regulator merasa pening untuk mengingatkan perbankan agar membentuk pencadangan.

“Agar ketika POJK berakhir, nanti kalau bank menghadapi nasabah yang tidak berhasil direstrukturisasi, kita sudah memiliki bantalan CKPN yang cukup baik dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan,” kata Heru.

Belum lagi, kalau restrukturisasi tidak berhasil, kata Heru, angka kredit macet juga bakal melambung. Kalau kredit macet alias NPL meningkat, maka bantalan modal menurun. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya membentuk CKPN untuk menghadapi potensi-potensi tersebut.





Source link

Ketentuan restrukturisasi diperketat, pembagian dividen bank ikut diatur


ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas dekat logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta (14/7). KONTAN/Cheppy A. Muchlis/14/07/2016

Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperketat ketentuan perpanjangan restrukturisasi kredit terimbas pandemi. Utamanya terkait peningkatan menajemen risiko agar bank dapat mengantisipasi dampak lanjutan pascakebijakan restrukturisasi berakhir.

Ketua Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam paparan daringnya, Jumat (20/11) menjelaskan ada empat substansi yang akan jadi pokok ketentuan perpanjangan POJK 11/2020 soal relaksasi restrukturisasi kredit terimbas pandemi. 

“Pertama soal kriteria debitur yang laik dapat perpanjangan restrukturisasi. Bank mesti melakukan self assesment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, sehingga bisa diberikan perpanjangan,” ungkap Heru.

Baca Juga: Didukung Kookmin, Bukopin terus perbesar nasabah asal Korea

Kedua soal pembentukan pencadangan dimana bank diminta untuk membentuk pencadangan terhadap debitur-debiturnya yang menerima restrukturisasi imbas pandemi dan dinilai tak lagi memiliki kemampuan bayar pascarestrukturisasi rampung. 

Asal tahu, sebelumnya bank tak diwajibkan membentuk pencadangan terhadap kredit terimbas pandemi yang direstrukturisasi. Sebab, status kredit akan tetap dinyatakan lancar alias berada dalam kategori kolektibilitas 1.

Ketiga, bank juga diminta agar mengutamakan pembentukan pencadangan, dan ketahanan modal terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan pembagian dividen. 

“Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi,” lanjut Heru.

Baca Juga: Bank Mandiri kucurkan kredit Rp 900 miliar kepada Indoritel Makmur (DNET)

Heru mengaku sejumlah bank besar memang kini telah membentuk pencadangan guna dengan rasio lebih dari 100% terhadap non performing loan-nya kini. Namun masih ada pula yang pembentukan pencadangannya masih di bawah rasio tersebut. 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Terungkap Alasan Industri Finansial Bisa Bertahan di Pandemi



Jakarta, CNBC Indonesia– Sejumlah pelaku industri keuangan menilai insentif kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup membantu saat menghadapi badai Pandemi Covid-19. Bukan hanya jasa keuangan, tapi kebijakan itu berdampak terhadap sektor riil yang sedang menghadapi kesulitan yang maha dahsyat.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan ketika pandemi mulai menerpa Indonesia banyak yang gak menyangka hal ini bisa terjadi dan membuat ekonomi melemah sedemikian dalam.

“Yang paling parah dalam perkreditan, karena banyak nasbah terkena. Semua toko dan mall stop operasi, mereka tidak bisa jualan. Padahal Maret-April menjelang lebaran, dan bagi semua pengusaha adalah saat yang ditunggu karena 40-60% penjualan terjadi saat lebaran,” ujar Jahja dalam Forum Diskusi Sektor Finansial yang mengambil tema “Kondisi Sektor Keuangan Terkini Serta Meneropong Ekonomi 2021”, Selasa (10/11/2020).


Lebih rinci dia menjelaskan pada masa-masa tersebut sejumlah perusahaan besar sudah melakukan impor bahan baku dan produksi dengan pendanaan dari kredit perbankan. “Namun terjadilah apa yang diharapkan tidak terjadi, bagaimana mengembalikan pinjaman. Apalagi industri pariwisata, termasuk hotel, sangat mengharapkan liburan panjang lebaran,” ujar Jahja.

Bagi perbankan hal tersebut memberikan kekhawatiran sendiri karena berpotensi kredit bermasalah bakal bengkak. Namun, kebijakan relaksasi yang diberikan OJK berdasarkan Peraturan OJK nomor 11/POJK/03/2020 membuat kredit macet tidak membengkak.

Dalam relaksasi tersebut, bank bisa melakukan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak Covid-19. Restrukturisasi yang dilakukan juga tak meningkatkan NPL, berbeda dengan aturan sebelumnya.

“Syukur pemerintah memberikan keyakinan dalam bentuk restrukturisasi, dan OJK juga memberikan suatu relaksasi. Kalau peraturan yang lama, saat nasabah direstrukturisasi masuk NPL, tapi ini engga,” ujar Jahja.

Berdasarkan data OJK, hingga 28 September 2020 restrukturisasi yang dilakukan oleh 100 bank telah menembus Rp 904,3 triliun. Restrukturisasi tersebut diberikan kepada lebih dari 7,5 juta debitur.

Bukan hanya perbankan, POJK nomor 14/POJK/03/2020 juga membantu industri pembiayaan atau multifinance untuk melalui badai kredit bermasalah.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno bercerita pada awalnya perlu edukasi mengenai kebijakan restrukturisasi ini. Pasalnya, ada nasabah yang salah mengartikan kebijakan ini sebagai libur cicilan.

“Restrukturisasi ini awal-awalnya tegang, karena industri kami erat dengan portofolio pembiayaan motor dan mobil. Kami tentunya saling membantu memberikan edukasi dan bersyukur dngan bantuan OJK pusat dan daerah jemput bola bicara dengan debitur,” ujar Suwandi dalam keempatan yang sama.

Hingga kini, tutur Suwandi, ada 4,6 juta debitur yang direstrukturisasi atau sekitar 20% dari data 23 juta kontrak aktif di asosiasi. Hal ini, diakuinya berdampak terhadap cash flow dari perusahaan pembiayaan.

“Kami harusnya menerima bunga dan pokok dicicil, ada beberapa debitur saat restrukisasi ada libur cicilan, bayar bunga, atau sebagian pokok dan bunga. Ini berjalan dengan baik, juga bisa diatasi,” ujarnya.

“Sampai saat ini kondisi perusahaan pembiayaan bisa terlihat dari rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) dikisaran 2,5X, sementara aturan OJK maksimal 10X,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Hastanto Sri Margi Widodo mengatakan selama pandemi, industri berjuang untuk mendapatkan relaksasi agar tidak terjadi sudden debt. Namun, OJK pun kemudian memberikan relaksasi berupa POJK nomor 14/POJK/03/2020.

“Setelah itu kami berjuang membuat produk untuk melindungi perpanjangan kredit yang penting dari kami adalah kesehatan pencadangan,” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)




Source link

WOM Finance Restrukturisasi Kredit 126 Ribu Debitur Senilai Rp 1,6 T


JawaPos.com – Pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan seluruh sendi kehidupan, tak terkecuali sektor perekonomian dan bisnis. Perusahaan pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) telah berinisitif melakukan restrukturisasi kredit pada 126 ribu konsumen senilai Rp 1,6 triliun terkait perlambatan ekonomi akibat pandemi.

Kebijakan restrukturisasi pada ratusan ribu debitur sebagai bagian dari langkah perseroan mendukung program pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19. “Restrukturisasi kredit kepada konsumen telah kita lakukan sejak 1 April 2020,” ujar  Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar dalam public expose di Jakarta, Kamis (5/11).

Djaja menyebut dalam kurun sembilan bulan berjalan tahun ini, WOM Finance telah menunjukan kinerja yang cukup baik meski dihadapkan pada kondisi bisnis yang menantang serta adanya pandemi yang tentunya berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat. “Ini tidak lepas dari upaya Perseroan untuk fokus pada program restrukturisasi, efisiensi biaya dan lini bisnis yang memiliki profitabilitas tinggi,” imbuh Djaja.

Menghadapi 2021, Djaja menjelaskan bahwa Perseroan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan. Diantaranya, dengan meningkatkan penyaluran pembiayaan konsumen lewat berbagai program promosi dengan tetap menjaga kualitas portofolio perusahaan.

WOM Finance juga akan menerapkan perbaikan proses bisnis melalui digitalisasi proses akuisisi, pembayaran digital serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas dari tenaga pemasaran dan penagihan untuk menghasilkan kualitas portofolio yang semakin bertumbuh dan sehat.

Hingga September 2020, WOM Finance mencatatkan laba bersih sebesar Rp 56 miliar. Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor mencapai 98 ribu unit senilai Rp 1,8 triliun hingga Kuartal III-2020.

Kontribusi terbesar untuk penyaluran pembiayaan tersebut berada pada pembiayaan multiguna jasa MotorKu dan MobilKu sebesar Rp 1.1 triliun dan pembiayaan multiguna barang motor baru dan bekas sebesar Rp 658 miliar.

Untuk menjaga likuiditas, Perseroan telah melakukan kerjasama dengan perbankan, hingga Kuartal III 2020, Perseroan berhasil mendapatkan fasilitas pendanaan sebesar Rp 2,9 triliun antara lain fasilitas pembiayaan bersama dari Bank Maybank Indonesia dan fasilitas modal kerja dari Bank DBS Indonesia, Shinhan Bank Indonesia dan Bank Panin Indonesia.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Mohamad Nur Asikin





Source link

Restrukturisasi Kredit Diperpanjang


JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan yang telah dilakukan. Salah satunya merestrukturisasi kredit perbankan. Dengan pertimbangan itu, OJK memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022.

”Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi, kita perpanjang lagi sampai Maret 2022,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Selain relaksasi restrukturisasi kredit, OJK juga tengah menyiapkan perpanjangan beberapa stimulus lanjutan seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer, dan penilaian kualitas agunan yang diambil alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Hingga 5 Oktober 2020, realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan sebesar Rp 914,65 triliun untuk 7,53 juta debitor yang terdiri atas 5,88 juta debitor UMKM senilai Rp 361,98 triliun dan 1,65 juta debitor non UMKM senilai Rp 552,69 triliun.

Untuk restrukturisasi pembiayaan perusahaan, pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp 177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak. Sementara itu, restrukturisasi pembiayaan lembaga keuangan mikro (LKM) dan bank wakaf mikro (BWM) hingga 31 Agustus masing-masing mencapai Rp 26,44 miliar untuk 32 LKM dan Rp 4,52 miliar untuk 13 BWM.

Inisiatif Strategis Pencegahan Korupsi Sektor Keuangan
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner bidang Audit Intermal OJK Ahmad Hidayat mengatakan OJK berkomitmen menegakkan pencegahan korupsi di sektor jasa keuangan antara lain dengan menyiapkan Inisiatif Strategis pencegahan korupsi sektor jasa keuangan.

“Sejak tahun lalu OJK ditunjuk oleh KPK untuk menjadi ‘vocal point’ implementasi strategi nasional pencegahan korupsi khususnya di industri jasa keuangan (IJK). Sejak saat itu OJK bekerjasama dengan beberapa pelaku IJK menyusun dan melaksanakan langkah-langkah yang sudah digariskan oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi,” kata Ahmad Hidayat dalam prescon virtual di Jakarta, Senin (2/11).

Melanjutkan upaya ini, lanjut Ahmad, OJK telah membangun Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2021 yaitu mengimplementasikan ISO 37001 mengenai sistem manajemen anti-penyuapan.

Inisiatif Strategis ini akan diimplementasikan di seluruh IJK dan internal OJK sehingga diharapkan pada tahun 2021 semakin banyak IJK yang sudah memenuhi persyaratan ISO 37001. “Ini sangat penting untuk bisa menciptakan kepercayaan kepada pelaku usaha bahwa IJK dan OJK bisa menjadi pelopor dari penerapan ISO 37001, sehingga bisa menekan biaya-biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan, dan ini penting untuk memberikan sinyal di dalam dan luar negeri bahwa IJK di Indonesia bisa comply dalam upaya penegakan keadilan di IJK dan OJK,” katanya.

Industri Keuangan Digital
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan hingga saat ini terdapat 84 perusahaan fintech sektor jasa keuangan (Inovasi Keuangan Digital/IKD) yang telah tercatat di OJK dan terdiri dari 18 klaster yang di masing-masing klaster berbeda jumlah perusahaan yang tercatat.

Dari 84 perusahaan tersebut, ada 4 kategori perusahaan yang menjadi fokus OJK saat ini yaitu agregator, project financing, credit scoring dan financial planner.

Mengenai perkembangan perusahaan fintech di Inovasi Keuangan Digital selama masa pandemi Covid, Nurhaida mengatakan memang ada penurunan jumlah proposal perusahaan yang mendaftar sebagai IKD. “Tetapi persentase pengguna IKD semakin meningkat dikarenakan banyaknya masyarakat yang beralih ke digital selama pandemi,” kata Nurhaida.

Berdasarkan NOMOR 13 /POJK.02/2018 IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Ruang lingkup IKD bisa meliputi penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya dan atau aktivitas jasa keuangan lainnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM





Source link

Penundaan Bayar Cicilan Kredit Beri Asuransi ‘Nafas Panjang’



Jakarta, CNN Indonesia —

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengaku keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang program restrukturisasi kredit hingga Maret 2022 akan membuat nafas perusahaan asuransi lebih panjang. Sebab, hal itu akan menunda klaim produk asuransi kredit dari perbankan.

Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan perbankan biasanya mengasuransikan kredit nasabah ke perusahaan asuransi. Artinya, jika nasabah tak membayar kreditnya, maka perbankan bisa mengajukan klaim ke perusahaan asuransi.

“Ada bagusnya OJK memperpanjang relaksasi kredit, dampak bagi asuransi umum ini hanya akan menunda klaim saja,” imbuh Dody dalam Webinar Strategi Sektor Keuangan Nonbank dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Teknologi, Selasa (27/10).







Jika tak diperpanjang dan akan berakhir tahun ini, maka pengajuan klaim asuransi kredit bisa saja melonjak. Hal itu tentu berpengaruh terhadap arus kas perusahaan asuransi umum.

Kendati begitu, Dody bilang perusahaan asuransi tetap harus berjaga-jaga dari sekarang. Pasalnya, pengajuan klaim dipastikan meningkat usai relaksasi kredit selesai.

“Ini peringatan juga bahwa kami harus konsolidasi dengan perbankan dan debitur supaya saat relaksasi berakhir, kondisi dana debitur ada, jadi tidak terjadi banyak klaim asuransi kredit,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK memperpanjang program restrukturisasi kredit hingga Maret 2022. Aturan ini sebelumnya hanya berlaku sampai 31 Maret 2021.

OJK mencatat total restrukturisasi di perbankan per 28 September 2020 mencapai Rp904,3 triliun yang terdiri dari 7,5 juta nasabah yang tersebar di 100 bank. Rinciannya 5,82 juta debitur UMKM dan 1,64 juta debitur non-UMKM.

Sementara, restrukturisasi lembaga pembiayaan (multifinance) hingga 13 Oktober 2020 tercatat sebesar Rp175,21 triliun. Angka itu terdiri dari 4,73 juta debitur di 181 multifinance.

Rinciannya, pelaku UMKM dan ojek online (ojol) 651 ribu debitur dan non-UMKM dan Ojol 4,08 juta debitur. Sementara, sebanyak 4.507 data debitur belum clear and clean.

[Gambas:Video CNN]

(aud/bir)





Source link

Cegah penurunan kualitas debitur, OJK perpanjang relaksasi restrukturisasi kredit

Cegah penurunan kualitas debitur, OJK perpanjang relaksasi restrukturisasi kredit


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan memutuskan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020 selama setahun. Relaksasi yang sebelumnya bakal berakhir Maret 2021 tersebut masih akan berlaku hingga Maret 2022.

Perpanjangan itu dilakukan setelah memperhatikan asesmen terakhir yang dilakukan OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 23 September 2020.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. 

“Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini,” kata Wimboh dalam keterangan resminya, Jumat (23/10).

Baca Juga: BI dan OJK sepakati penguatan proses pemberian likuiditas ke perbankann

OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per tanggal 28 September 2020 sebesar Rp904,3 Triliun untuk 7,5 juta debitur. Sementara NPL di bulan September 2020 sebesar 3,15% menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22%. 

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam 6 bulan terakhir menunjukkan kenaikan.

OJK terus mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Adapun relaksasi dalam POJK 11 tersebut terdiri dari, pertama, penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai Rp10 miliar.

Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. 

Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

OJK Perpanjang Pelonggaran Restrukturisasi Kredit Selama Setahun


JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. Hal ini setelah memperhatikan asesmen terakhir terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi saat Rapat Dewan Komisioner OJK pada 23 September 2020.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi.

“Namun, kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10).

OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per tanggal 28 September 2020 sebesar Rp 904,3 Triliun untuk 7,5 juta debitur. Sementara NPL pada September 2020 sebesar 3,15 persen menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22 persen.

“Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam 6 bulan terakhir menunjukkan kenaikan,” tuturnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pada 13 Maret lalu, OJK telah mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang berlaku sampai 31 Maret 2021.

POJK ini diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus Korona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan.

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari Penilaian kualitas yaitu kredit atau pembiayaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit hingga Rp10 miliar. Serta restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.

“OJK senantiasa mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Edy Pramana

Reporter : Romys Binekasri





Source link