fbpx

RK Teken UMK 2021 Jabar, 17 Daerah Abaikan SE Menaker



Bandung, CNN Indonesia —

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021. Berdasarkan keputusan tersebut, mayoritas UMK 2021 di Jabar naik dari tahun ini.

Surat bernomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 itu diteken Ridwan pada Sabtu (21/11). Ada sejumlah poin yang disampaikan dalam SK tersebut. Antara lain mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983/Yanbangsos 2019 tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan UMK 2021 tertinggi yaitu Rp4.798.312 per bulan. Sementara, UMK terendah ditetapkan di Kota Banjar senilai Rp1.831.884 per bulan.







Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada sejumlah pertimbangan dalam penetapan SK Gubernur terkait penetapan UMK 2021.

“Pertama, bahwa kami menghargai apa yang sudah menjadi usulan khususnya rekomendasi dari 27 kabupaten/kota perihal usulan upah minimum 2021. Kemudian, selain itu mempertimbangkan saran Dewan Pengupahan Provinsi Jabar melalui surat nomor 561 perihal saran dan pertimbangan penetapan UMK 2020 dalam surat yang ditandatangani 20 November 2020,” kata Setiawan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Jumat (21/11) malam.

Selain itu, lanjut Setiawan, pihaknya juga mempertimbangkan alasan dari kabupaten/kota yang menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov Jabar.

“Kalau kami melihat bahwa ada 10 kabupaten/kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menaker 26 Oktober 2020,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam surat tersebut, Ida menetapkan upah minimum 2021 sama dengan 2020

Di sisi lain, lanjut Setiawan, upah minimum di 17 kabupaten/kota naik dari tahun ini atau tidak mengikuti SE Menaker. Kenaikan didasarkan kenaikan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi maupun kota.

“Kami memandang hal ini merupakan keputusan yang disepakati dan khususnya bagi 10 kabupaten/kota yang sesuai dengan surat edaran artinya tidak menaikkan 2021 diberikan kesempatan untuk 2021 di semester pertama segera melakukan evaluasi berdasarkan inflasi dan LPE di triwulan satu dan dua. Untuk itu sangat memungkinkan yang tidak menaikkan upah minimum kabupaten/kota dan seiring pemulihan ekonomi, ada perbaikan,” kata Setiawan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan CNNIndonesia.com, ke-17 daerah yang mengalami kenaikan UMK yaitu, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.

“Sekali lagi masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan di wilayahnya,” tutur Setiawan.

Berikut daftar UMK 2021 di 27 kota/kabupaten di Jabar:

1. Kabupaten Karawang (Rp4.798.312)
2. Kota Bekasi (Rp4.782.935)
3. Kabupaten Bekasi (Rp4.791.843)
4. Kota Depok (Rp4.339.514)
5. Kota Bogor (Rp4.169.806)
6. Kabupaten Bogor (Rp4.217.206)
7. Kabupaten Purwakarta (Rp4.173.568)
8. Kota Bandung (Rp3.742.276)
9. Kabupaten Bandung Barat (Rp3.248.283)
10. Kabupaten Sumedang (Rp3.241.929)
11. Kabupaten Bandung (Rp3.241.929)
12. Kota Cimahi (Rp3.241.929)
13. Kabupaten Sukabumi (Rp3.125.444)
14. Kabupaten Subang (Rp3.064.218)
15. Kabupaten Cianjur (Rp2.534.798)
16. Kota Sukabumi (Rp2.530.182)
17. Kabupaten Indramayu (Rp2.373.073)
18. Kota Tasikmalaya (Rp2.264.093)
19. Kabupaten Tasikmalaya (Rp2.251.787)
20. Kota Cirebon (Rp2.271.201)
21. Kabupaten Cirebon (Rp2.269.556)
22. Kabupaten Garut (Rp1.961.085)
23. Kabupaten Majalengka (Rp2.009.000)
24. Kabupaten Kuningan (Rp1.882.642)
25. Kabupaten Ciamis (Rp1.880.654)
26. Kabupaten Pangandaran (Rp1.860.591)
27. Kota Banjar (Rp1.831.884)

[Gambas:Video CNN]

(hyg/sfr)






Source link

Ridwan Kamil Tetapkan Upah Minimum 2021, Hanya 10 dari 27 Daerah yang Naik


TEMPO.CO, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021. Dalam penetapan itu, Kabupaten Karawang masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat pada 2021 dengan nilai yang disepakati Rp 4.793.312.

“Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun2021 telah ditandatangani hari ini tanggal 21 November 2020,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 21 November 2020.

Penetapan upah minimum yang berlaku untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang UMK di daerah Jawa Barat tahun 2021. Setiawan mengatakan, ada sejumlah pertimbangan dalam penetapan upah tersebut.

Selain rekomendasi dari daerah bersangkutan, penetapan juga disebutnya memasukkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Setiawan mengatakan, sebagian daerah mengirim rekomendasi upah minimum naik dibandingkan yang berlaku tahun ini.

“Ada sekitar 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan, tetapi itu pun berdasarkan pada kenaikan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Jadi pada pada dasarnya kami sangat menghargai terkait dengan rekomendasi surat dari kabupaten/kota,” kata dia.

Sedang 10 daerah disebutnya memilih mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang meminta daerah untuk tidak menaikkan upah minimum. Artinya, tidak ada rekomendasi kenaikan UMK pada 2021 dan masih mengacu pada 2020. Sepuluh daerah tersebut adalah, Kota Bogor, Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.

Setiawan mengatakan, ke-10 daerah tersebut dijanjikan peluang untuk menaikkan upahnya pada tahun depan. “Sangat memungkinkan, yang saat ini tidak menaikkan terkait dengan upah minimum kabupaten/kota, dan seiring dengan pemulihan dari ekonomi kita, pastinya akan ada perbaikan,” kata Setiawan.

Menurut Setiawan, pemerintah provinsi memahami pandemi Covid-19 sudah memberikan dampak luar biasa bagi sektor dunia usaha. Dia mengutip data yang menyebut ada sekitar 2001 perusahaan yang terdampak, dan berdampak kepada tenaga kerjanya yaitu sekitar 112 ribuan orang.

“Kemudian dari situ yang merumahkan sekitar 987 perusahaan, dan berdampak pada 80 ribuan pekerja. Dan yang paling buruk yaitu mem-PHK-kan,”kata dia.

Setyawan meminta semua pihak memahami keputusan penetapan UMK 2021 tersebut yang diklaimnya sudah ditimbang matang. “Mudah-mudahan bisa diterima oleh berbagai pihak,” kata dia.

Di dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 terdapat daftar besaran UMK 2021 masing-masing kabupaten/kota. Dari daftar tersebut UMK 2021 untuk Karawang menjadi yang tertinggi di Jawa barat yakni Rp 4.793.312 setelah naik dari tahun ini yang sebesar Rp 4.594.324,54.

Berikut rincian UMK 201 untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat selengkapnya yang telah ditetapkan Gubernur Ridwan Kamil,





Source link

Jawa Barat Mulai Bangun Subang Smartpolitan



Bandung, CNN Indonesia —

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyaksikan groundbreaking pembangunan Subang Smartpolitan bagian dari rangkaian acara West Java Investment Summit (WJIS) 2020.

Subang Smartpolitan merupakan satu dari 13 kota baru di kawasan Rebana Metropolitan nantinya. Subang Smartpolitan ini dibangun oleh PT Suryacipta Swadaya.

Pada 2030 mendatang, kawasan Rebana Metropolitan, termasuk Kabupaten Subang di dalamnya, diharapkan mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen dan menciptakan kurang lebih 4,3 juta lapangan pekerjaan baru. 







Emil, begitu ia akrab disapa, mengatakan hadirnya Subang Smartpolitan menjadi benchmark atau tolak ukur pembangunan kawasan Rebana Metropolitan. 

“Saya titip, di masa depan kita harus mendesain kota yang selalu memiliki tiga nilai yaitu live, work, and play. Tinggal, bekerja, dan berekreasi di situ. Jika kita mendesain tempat bekerja saja tapi tempat tinggalnya jauh, akan terjadi commuting costs,” kata Emil. 

Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Jabar akan terus mendorong kesuksesan termasuk membantu marketing, relasi dengan investor, hingga regulasi pembangunan tersebut.

Konektivitas Subang Smartpolitan nantinya akan disokong akses tol, pelabuhan internasional, hingga bandara internasional. Emil mengaku turut menyumbang desain landmark Subang Metropolitan.

“Semoga Subang Smartpolitan mengawali dan terus menjadi pelopor kesuksesan di masa depan, mudah-mudahan 10 sampai 20 tahun lagi akan memanen apa yang kita groundbreaking-kan hari ini,” ujarnya.

Direktur Utama PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Johannes Suriadjaja mengaku sudah puluhan tahun berpengalaman dalam mengembangkan kawasan, salah satunya Kuningan di Jakarta. 

Kini, melalui Subang Smartpolitan dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp8 triliun, Suryacipta Swadaya di bawah naungan Surya Internusa Group berupaya menghadirkan kota industri yang berkelanjutan dengan teknologi mutakhir. 

Dengan konsep Smart and Sustainable City, Subang Smartpolitan akan menawarkan alokasi lahan untuk industri, komersial, hunian, area hijau, hingga fasilitas publik di area seluas 2.717 hektare. 

“Live, learn, work, play, and entertain itu bagaimana kita harus hidup, bersama dengan kemajuan teknologi dan mengurangi global warming, membangun smart dan sustainable city untuk masa depan manusia,” ucap Johannes di tempat terpisah di Jakarta.

Terletak di jantung Jawa Barat, Subang Smartpolitan berjarak sekitar 40 km dari Pelabuhan Patimban, 70 km dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, 90 km dari Jakarta, dan 90 km dari Bandung. 

Dalam groundbreaking ini, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerja sama untuk menempati Subang Smartpolitan, salah satunya oleh PT Kurnia Mitra Sejati.

[Gambas:Video CNN]

(hyg/bir)






Source link

Ridwan Kamil Ungkap 7 Potensi Pengembangan Ekonomi Baru di Jawa Barat


TEMPO.CO, Bandung – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil menyebutkan ada tujuh pengembangan ekonomi baru yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dan bisa dioptimalkan potensinya usai wilayah Jabar mampu mengatasi pandemi Covid-19.

“Dalam new economic Jabar, itu ada tujuh ekonomi baru yang akan jadi re-focusing Jabar. Tujuh potensi ini akan menjadi kekuatan Jabar di masa mendatang pasca Covid-19,” kata Kang Emil pada hari kedua acara West Java Investment Summit 2020 di Kota Bandung, Selasa, 17 November 2020.

Pertama, menurut dia, Jawa Barat akan menangkap potensi relokasi industri dari Cina ke negara-negara ASEAN. Karena itu, Jawa Barat siap berkompetisi dengan daerah maupun negara lain, melalui pembenahan di berbagai sektor seperti perbaikan mutu pendidikan, infrastruktur, stabilitas sosial-politik dan reformasi pemerintahan.

“Jadi Jabar harus menjadi region yang siap menerima investor China ke negara-negara ASEAN,” kata Ridwan.

Kedua, kata Kang Emil, terkait ekonomi swasembada yang ujungnya berhubungan dengan ketahanan pangan seperti yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan meluncurkan Program Petani Milenial.

“Jadi kita akan mengajak generasi milenial untuk mau bertani, caranya dengan Pemprov Jabar menyewakan lahan ke anak muda untuk jadi petani,” kata dia.





Source link

RK Sebut Amazon Bakal Investasi Pusat Data hingga Rp40 T



Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan perusahaan teknologi Amazon akan membangun infrastruktur pusat data (data center) di Jabar. Nilai investasinya mencapai Rp30 triliun hingga Rp40 triliun.

“Amazon salah satu perusahaan digital terbesar di dunia investasi untuk membangun data center di Indonesia,” ungkap Ridwan dalam West Java Investment Summit (WJIS) secara virtual, Senin (16/11).

Ia mengapresiasi keputusan Amazon karena hal ini akan membuat Jawa Barat sebagai tulang punggung data center. Pasalnya, perusahaan ini bukan hanya melayani perusahaan di Indonesia, tapi juga ASEAN.







“Saya bangga Jawa Barat bisa jadi backbone (tulang punggung) data center yang bisa menjadi digital company di ASEAN,” jelas Ridwan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi & Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sempat berkunjung ke Swiss untuk membicarakan investasi dengan Amazon. Hal ini tepatnya dibahas pada acara World Economic Forum (WEF) 2020.

Johnny bertemu dengan VP Global Public Policy Amazon Web Services (AWS) Michael Punke untuk membicarakan investasi perusahaan itu di Indonesia. Selain itu, Johnny juga membahas soal perlindungan data pribadi dan dukungan AWS terhadap ekonomi digital Indonesia.

Ia menyatakan setiap kerja sama harus selalu menghadirkan nilai tambah bagi Indonesia. Menurutnya, ada beberapa perusahaan lain di sektor digital yang berniat menginvestasikan dananya di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sektor digital memiliki prospek positif di Indonesia. Ia memperkirakan ekonomi digital Indonesia dapat mencapai US$133 miliar pada 2025 mendatang.

Hal ini sejalan dengan potensi ekonomi digital di ASEAN yang mencapai US$200 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan jaringan seluler telah menjangkau lebih dari 95 persen populasi di dunia.

Lembaga itu menyebutkan bahwa 441 juta orang atau 65 persen populasi ASEAN adalah pengguna internet per Juni 2020. Ini berarti ketergantungan dunia terhadap teknologi semakin tinggi.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan nilai ekonomi digital dari internet berpotensi naik 3 kali lipat hingga 2025 mendatang. Nilai ekonomi digital internet pada 2019 sebesar US$40 miliar, sedangkan 5 tahun lagi diprediksi lebih dari US$133 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(aud/sfr)






Source link

Ridwan Kamil Putuskan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2021 Tidak Naik


TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sama dengan upah yang berjalan tahun ini yakni Rp 1.810.351,36.

“Untuk penetapan upah minimum tidak mengalami kenaikan, tetap sama dengan 2020,” kata dia, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Taufik mengatakan, ada tiga dasar pertimbangan yang menjadi alasan penetapan UMP Jawa Barat 2021. Di antaranya, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 tanggal 26 Oktober 2020 yang merekomendasikan upah minimum besarannya sama dengan tahun ini, tidak naik.

Sisanya adalah berita acara rapat pleno Dewan Pengupahan Jawa Barat tentang rekomendasi UMP tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2020, serta Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jawa Barat nomor 561/51/X/Depeprov tanggal 27 Oktober 2020 perihal rekomendasi UMP Jawa Barat tahun 2021.

“Selanjutnya penjelasan umum terkait kenapa Pak Gubernur, selain berdasar tadi, untuk penetapan upah minimum tidak mengalami kenaikan, tetap sama dengan 2020 adalah, aturan terkait penetapan upah minimum ini dari PP 78/2015,” kata dia.

Taufik mengatakan, ada dua hal yang menjadi perhatian dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi alasan penetapan UMP 2021. Pertama, tahun ini genap lima tahun dari sejak terbitnya PP tersebut mewajibkan Dewan Pengupahan menyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah.

“Lima tahun setelah penetapan PP ini, segera ditetapkan Kebutuhan Hidup Layak. Aturan mengenai penggunaan hidup layak ini sudah keluar, Permenaker Nomor 18/2020 bulan Oktober, mengharuskan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi harus segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS,” kata Taufik.





Source link

Imbau Berbelanja UMKM, Ridwan Kamil Minta Kelas Menengah Tak Menabung Dulu


TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kelas menengah di Indonesia agar rajin berbelanja di masa pandemi Covid-19 demi perbaikan perekonomian yang terpukul pandemi Covid-19. “Ini tidak mempromosikan pemborosan, ini adalah menolong UMKM yang hampir mati, dan mau tutup, dan mau PHK. Nah supaya tidak terjadi krisis ekonomi berkepanjangan, yang (kelas) menengah atas silahkan (belanja),” kata dia, di Bandung, Senin, 26 Oktober 2020.

Ridwan Kamil mengatakan, kelas menengah yang rajin belanja diyakininya akan membantu perbaikan ekonomi Indonesia. “Saya himbau agar kelas menengah atas itu rajin belanja. Sekarang itu indeks tabungannya masih terlalu tinggi,” kata dia. 

Ridwan Kamil mengatakan, kelas menengah atas yang memilih menyimpan uangnya, menahan berbelanja berpengaruh pada roda perekonomian. Dorongan konsumsi kelas menengah, diyakininya bakal memutar roda perekonomian.

“Kenapa perdagangan menurun, karena menengah ke bawah tidak mampu membeli, maka kita sudah berikan dengan bansos dan tunai. Nah menengah atas terlalu banyak menyimpan uang, sehingga itu juga memberatkan perbankan  yang harus membayar bunga dan lain-lain dalam jangka panjang,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil meminta agar belanja kelas menengah atas itu dilakukan dengan pembelian produk UMKM. “Kelompok menengah atas saya  himbau untuk rajin belanja ke warung, untuk membeli baju di UMKM, segala rupa dibelanjakan. Jangan nabung dululah perintah Pak Gubernur. Nanti kalau situasi normal lagi, mesin sudah normal lagi, maka di seimbangkan lagi gaya hidupnya,” kata dia.





Source link

Pemprov Jabar Fokus Dorong Daya Beli Masyarakat

Pemprov Jabar Fokus Dorong Daya Beli Masyarakat


Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan fokus mendorong daya beli masyarakat, terlepas apakah Indonesia dan Jawa Barat terhindar dari jurang resesi ekonomi atau tidak.

Pada kuartal II-2020, perekonomian Jabar terpuruk setelah mengalami kontraksi minus 5,98 persen karena pandemi COVID-19 dan berpeluang resesi jika kembali minus pada kuartal III.

“Saya pribadi memaknai resesi sebagai sebuah statistik yang harus kita waspadai. Tapi, tidak mengubah semangat kita untuk terus mencoba berupaya menaikkan produktivitas,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (1/9/20).


“Resesi tidak resesi kerja kita tidak berubah. Kita akan terus mencari upaya-upaya meningkatkan produktivitas. Salah satunya mendorong daya beli masyarakat. Maka, bantuan tunai bagi pekerja dan bantuan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) akan kita dorong.”

Kang Emil mengatakan, dalam rapat terbatas (ratas) bersama gubernur se-Indonesia, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memberi arahan kepada kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pemulihan ekonomi secara komprehensif.

Kang Emil berharap Jabar terhindar dari resesi. Namun, jika ekonomi Jabar mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal III-2020, ia optimistis pertumbuhan ekonomi Jabar pada kuartal IV-2020 kembali positif.

“Harapannya mudah-mudahan tinggal satu bulan untuk caturwulan (kuartal) ketiga ini tidak ada resesi. Tapi kalaupun ada, kita hadapi sama-sama dan hasil prediksi semoga benar, di akhir tahun kita bisa positif,” ucapnya.

Menurut Kang Emil, proyek pemerintahan yang berjalan di akhir tahun dan belanja pemerintah dapat mendongkrak ekonomi Jabar. Selain itu, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang ditargetkan bakal beroperasi pada November 2020.

“Kemudian di Jawa Barat juga investasi terus mengalir, salah satunya Oktober ada groundbreaking Rebana. Kota Baru pada Oktober akan dimulai, satu dari sekian Kota Baru di Rebana. Kemudian pada November ada peresmian Pelabuhan Patimban,” katanya.

“Belanja pemerintah dan pembayaran proyek rata-rata terjadi di akhir tahun. Itulah kenapa pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun diprediksi akan melompat,” katanya.

Terapkan Protokol Kesehatan

Selain itu, Kang Emil meminta industri di Jabar untuk meningkatkan kedisiplinan pekerja dalam menerapkan protokol kesehatan, baik di tempat kerja maupun setelah pulang ke rumah.

Sebab, ia menduga awal kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan industri terjadi karena mobilitas atau aktivitas pekerja sepulang bekerja.

Jika protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kata Kang Emil, pengendalian COVID-19 dapat berjalan beriringan dengan kegiatan ekonomi.

“Jadi, saya titip tolong diingatkan para pekerja di industri, pabrik, di tempat masing-masing agar protokol kesehatan tidak hanya diterapkan di tempat kerja, tapi juga diterapkan di tempat bermukim atau tempat tinggal,” ucapnya.

“Dan itu akan kita telusuri dan akan kita lokalisir. Karena ternyata polanya bukan di tempat industrinya, tapi lebih ke tempat bermukimnya. Kita berikan edukasi dan tes akan dilakukan secara masif,” tambahnya.





Source link